Dengarkan Artikel Ini

Kasus dan Kontroversi Seputar Pengadaan Chromebook

Program Chromebook ini mendapatkan aliran dana dari berbagai sumber termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan dan APBN, dengan distribusi yang melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana.

Namun, seiring berjalannya waktu, implementasi program ini mulai diwarnai kontroversi. “Kasus Chromebook” merujuk pada serangkaian isu yang mencuat ke publik, utamanya terkait dengan proses pengadaan dan distribusinya. Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan dalam kasus chromebook diantaranya adalah:

Adanya dugaan mark-up harga yang signifikan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan transparansi anggaran.
Merujuk pada harga yang cukup tinggi namun tidak diimbangi dengan spesifikasi yang memadai. Kapasitas penyimpanan yang terbatas dan performa yang kurang responsif menjadi keluhan umum, terutama untuk aplikasi atau aktivitas yang lebih kompleks.
Distribusi yang tidak merata sehingga membuat beberapa sekolah menerima jumlah yang jauh lebih banyak dari kebutuhan, sementara yang lain kekurangan atau bahkan belum mendapatkan sama sekali.
Proses pengadaan yang terpusat dan melibatkan beberapa vendor besar menimbulkan dugaan praktik yang tidak sehat, karena dinilai hanya segelintir perusahaan yang diuntungkan, membatasi persaingan sehat dan potensi mendapatkan harga serta kualitas terbaik.
Selain perangkat, banyak sekolah masih belum memiliki infrastruktur pendukung yang memadai, seperti akses internet stabil, listrik, dan keterampilan teknis guru untuk mengelola perangkat. Ini membuat Chromebook yang diterima tidak dapat digunakan secara optimal, bahkan hanya menjadi “pajangan”.