DPR Jawab 17+8 Tuntutan Rakyat, Enam Keputusan Diambil

1miliarsantri.net – Setelah seminggu penuh desakan publik, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyampaikan jawaban atas “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati” yang tenggatnya berakhir pada 5 September 2025.

Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (5/9/2025), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi dua koleganya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, mengumumkan enam keputusan hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi.

“Kami sampaikan hasil keputusan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan pada Kamis, 4 September 2025,” kata Dasco, dikutip dari kanal YouTube resmi DPR RI.

Enam Keputusan DPR

1. Tunjangan perumahan anggota DPR resmi dihentikan per 31 Agustus 2025.
2. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, kecuali menghadiri undangan kenegaraan, berlaku mulai 1 September 2025.
3. Pemangkasan fasilitas dan tunjangan, meliputi biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga transportasi.
4. Penghentian hak keuangan bagi anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya.
5. Penegasan koordinasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan mahkamah partai terkait penonaktifan anggota bermasalah.
6. Penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan DPR.

Latar Belakang: 25 Tuntutan Publik

Jawaban DPR lahir dari gelombang tekanan masyarakat sipil pasca demonstrasi di berbagai daerah pada 25–28 Agustus 2025.

Kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, berisi aktivis, akademisi, hingga kreator digital, menyerahkan 25 tuntutan di Gerbang Pancasila DPR pada Kamis (4/9). Dari jumlah itu, 17 poin harus dijawab dalam sepekan, sementara 8 poin lain diberi tenggat hingga 31 Agustus 2026. Tiga tuntutan yang diminta dijawab segera, yakni:

1. Membekukan kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas baru DPR.
2. Membuka transparansi anggaran DPR secara menyeluruh.
3. Meminta Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah, termasuk mendorong KPK turun tangan bila diperlukan.

Isi Tuntutan Rakyat

17 Tuntutan Mendesak

• Tarik TNI dari tugas sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.
• Bentuk tim investigasi independen atas kematian Affan Kurniawan dan korban aksi 25–31 Agustus.
• Bekukan kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas baru DPR.
• Publikasikan anggaran negara secara transparan.
• Dorong pemeriksaan anggota DPR bermasalah oleh Badan Kehormatan DPR.
• Pecat atau beri sanksi kader partai yang melukai etika publik.
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.
• Libatkan kader partai dalam ruang dialog publik.
• Bebaskan semua demonstran yang masih ditahan.
• Hentikan tindakan represif aparat.
• Proses hukum aparat yang melakukan kekerasan.
• Pastikan TNI kembali ke barak.
• Tegaskan TNI tidak boleh mengambil alih fungsi Polri.
• Jangan gunakan TNI dalam urusan sipil.
• Pastikan buruh mendapat upah layak.
• Cegah PHK massal secara darurat.
• Buka dialog dengan serikat buruh terkait outsourcing dan upah murah.

8 Tuntutan Jangka Panjang (hingga 2026)

• Audit menyeluruh DPR dan perketat syarat calon legislatif.
• Reformasi partai politik, termasuk kewajiban laporan keuangan.
• Reformasi perpajakan yang adil.
• Segera sahkan RUU Perampasan Aset.
• Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
• Pastikan TNI konsisten kembali ke barak.
• Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
• Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk PSN dan UU Cipta Kerja.

Antara Janji dan Bukti

Keluarnya enam keputusan DPR dipandang sebagai langkah awal. Namun, publik menunggu apakah komitmen ini sekadar upaya meredam tekanan, atau benar-benar membuka jalan menuju reformasi nyata.

Koalisi masyarakat sipil menegaskan akan terus mengawal agar 17+8 tuntutan tidak berhenti sebagai dokumen formalitas, melainkan menjadi agenda perubahan yang menyentuh langsung hajat hidup rakyat.

Penulis: Satria S Pamungkas
Editor: Glancy Verona, Abdullah al-Mustofa
Ilustrasi by AI