Dengarkan Artikel Ini

Bhima mempersoalkan klaim pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,68 persen YoY yang dikeluarkan BPS. Menurutnya, data tersebut tidak selaras dengan fakta bahwa PMI manufaktur berada pada level kontraksi, porsi manufaktur terhadap PDB turun dari 19,25 persen pada kuartal I menjadi 18,67 persen di kuartal II, serta meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya akibat beban biaya yang naik.

Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyudi Askar, menambahkan bahwa jika ada tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data, hal itu akan bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi PBB. Ia menegaskan, kredibilitas data statistik memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan internasional terhadap Indonesia dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Tetap Percaya BPS

Di tengah kritik yang muncul, pemerintah menyatakan tetap percaya pada data yang dirilis BPS. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, seluruh indikator ekonomi yang digunakan pemerintah selalu mengacu pada data resmi BPS. Ia menekankan bahwa BPS memiliki kewenangan dan metodologi yang sesuai standar internasional, sehingga data mereka layak dipercaya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, juga membela BPS. Menurutnya, pemerintah selalu menyampaikan data apa adanya, baik ketika terjadi kenaikan maupun penurunan indikator ekonomi.

Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa pihaknya selalu berpegang pada prinsip dan standar statistik internasional dalam setiap perhitungan. Ia memastikan bahwa seluruh data pendukung dalam laporan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 telah diverifikasi dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi.

“Kan ada standar internasional. Data-data pendukungnya sudah oke.” kata Amalia, Rabu (6/8/2025), dikutip dari cnbcindonesia.com.

Menguji Konsistensi Data

Perbedaan pandangan ini menempatkan publik di persimpangan. Di satu sisi, BPS sebagai lembaga resmi negara memiliki prosedur baku dan tanggung jawab besar dalam menyediakan data statistik nasional. Di sisi lain, kritik para ekonom dan lembaga independen menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara angka-angka di atas kertas dan realitas di lapangan.

Pertanyaan yang muncul bukan hanya soal benar atau tidaknya angka 5,12 persen itu, melainkan juga bagaimana publik bisa memastikan integritas proses pengumpulan dan pengolahan data. Dalam konteks ini, transparansi menjadi kunci, bukan hanya untuk menjaga kepercayaan publik, tetapi juga untuk memastikan kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah benar-benar didasarkan pada kondisi yang faktual.

Jika desakan klarifikasi dijawab dengan data yang terbuka dan dapat diuji, perbedaan pandangan mungkin bisa terjembatani. Namun jika tidak, angka pertumbuhan ekonomi yang seharusnya menjadi indikator keberhasilan justru bisa memicu perdebatan berkepanjangan.(***)

Kontributor: Satria S Pamungkas

Editor: Toto Budiman dan Glancy Verona

Foto by AI

Sumber :