Dengarkan Artikel Ini

Rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 anggota. Dengan garis kemiskinan per kapita Rp609.160, maka garis kemiskinan per rumah tangga secara nasional adalah sekitar Rp2,8 juta per bulan. Namun, angkanya bervariasi di setiap daerah.

DKI Jakarta: Rp4,23 juta per rumah tangga
NTT: Rp3,10 juta
Lampung: Rp2,82 juta

Perbedaan ini mencerminkan disparitas harga dan biaya hidup di berbagai provinsi.

Kritik dari Akademisi dan Ekonom

Metodologi BPS mendapat kritik dari sejumlah pihak. Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Yanu Endar Prasetyo, menilai pendekatan BPS sudah ketinggalan zaman karena tidak banyak berubah sejak 1998. Ia berpendapat, meski Cost of Basic Needs masih relevan, daftar komponen kebutuhan harus diperbarui mengikuti perubahan pola konsumsi masyarakat.

“Pengeluaran non-makanan kini semakin besar dan kompleks, termasuk kebutuhan teknologi seperti internet,” ujarnya sebagaimana dikutip dari BBC News Indonesia.

Pengamat ekonomi Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, juga menilai garis kemiskinan BPS terlalu rendah untuk menggambarkan realitas. Menurutnya, meski ada yang bisa bertahan hidup dengan pengeluaran di bawah Rp609 ribu per bulan, banyak yang melakukannya dengan bergantung pada bantuan keluarga atau berutang.

“Kalau sekadar bertahan hidup, orang Indonesia bisa. Tapi ini bukan soal survive, ini soal hidup layak,” kata Andri dikutip dari BBC News Indonesia. Ia mengusulkan agar daftar kebutuhan non-makanan mencakup biaya pulsa, internet, hingga cicilan utang, agar ukuran kemiskinan lebih realistis.

Andri mengingatkan, menaikkan garis kemiskinan akan membuat jumlah penduduk miskin secara statistik melonjak. Hal ini bisa dianggap “buruk” bagi citra pemerintah, sehingga ada resistensi untuk melakukan pembaruan.

Namun, ia menekankan, memperbaiki standar kemiskinan penting agar kebijakan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran. Bantuan sosial, misalnya, sebaiknya dibarengi dengan intervensi harga bahan pokok agar lebih terjangkau, bukan sekadar menggelontorkan dana tunai sementara harga tetap tinggi.

Akhir kata, perbedaan mencolok ukuran kemiskinan di Indonesia versi BPS dan Bank Dunia memunculkan pertanyaan di publik: mana yang lebih menggambarkan kondisi riil masyarakat Indonesia?

BPS berpegang pada pendekatan nasional yang dianggap sesuai kemampuan fiskal dan kondisi lokal, sementara Bank Dunia menggunakan standar global yang memungkinkan perbandingan antarnegara. Keduanya sah secara metodologi, namun hasilnya jelas berbeda.

Bagi sebagian pihak, angka 8,47 persen dari BPS memberikan kesan optimistis. Namun, jika mengacu pada standar Bank Dunia, tantangan kemiskinan di Indonesia ternyata jauh lebih besar dari yang terlihat di atas kertas.

Penulis: Satria S Pamungkas

Editor: Toto Budiman dan Glancy Verona

Foto by AI