Bank Dunia Soroti Dominasi BUMN, Dorong Reformasi Struktural di Indonesia

Jakarta – 1miliarsantri.net : Bank Dunia memperingatkan bahwa dominasi badan usaha milik negara (BUMN) di sektor-sektor strategis dapat menghambat persaingan dan mengurangi daya saing perekonomian nasional dalam jangka panjang. Lembaga internasional tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi struktural, termasuk deregulasi selektif dan peningkatan peran swasta, demi menciptakan pasar yang lebih dinamis dan efisien. 

Menurut analisis Bank Dunia, banyak BUMN masih mendominasi sektor yang seharusnya terbuka bagi persaingan, seperti energi, infrastruktur, dan jasa keuangan. Ketimpangan struktur pasar ini, jika dibiarkan, dapat mengurangi insentif inovasi dan menghambat masuknya pelaku usaha baru. Bank Dunia merekomendasikan perbaikan tata kelola dan kebijakan kompetisi yang lebih kuat untuk membuka ruang bagi investasi swasta. 

“Indonesia’s current economic performance reflects its strong fundamentals and sound policy response,” ujar Carolyn Turk, Direktur Divisi Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, dikutip dari worldbank.org. “To sustain this momentum, our analysis suggests that efficiency- and productivity-boosting structural reforms could unlock higher growth, reverse declining productivity trends, and create more and better jobs for Indonesians,” tambahnya.

Baca Juga: Negara Raih Surplus Ekspor, Bagaimana Proyeksi Ke Depan?

Temuan dan Konteks

Meski tidak ada pernyataan resmi terkait saran Bank Dunia, pemerintah Indonesia melalui berbagai laporan resmi telah menekankan upaya peningkatan efisiensi BUMN dan reformasi tata kelola. Misalnya, pembentukan superholding BUMN dan program transformasi digital di sektor energi dan keuangan menunjukkan langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan kinerja perusahaan milik negara. Langkah-langkah ini sejalan dengan rekomendasi Bank Dunia mengenai perbaikan efisiensi dan penciptaan ruang bagi persaingan sehat.

Dalam laporan The Business of the State (2023), Bank Dunia mencatat bahwa hampir 70% perusahaan milik negara di negara berkembang beroperasi di sektor yang kompetitif. Kondisi serupa juga terlihat di Indonesia, di mana BUMN menguasai pasar penting seperti listrik, pelabuhan, telekomunikasi, dan perbankan. Dominasi ini kerap diperkuat oleh kebijakan regulasi yang tidak netral, seperti akses eksklusif terhadap pembiayaan atau proyek pemerintah.

Sementara itu, laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Juni 2025 menyoroti bahwa reformasi structural, terutama yang mendorong persaingan sehat dan iklim usaha terbuka, dapat meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 1,5 persen dalam jangka menengah.

Baca Juga: Utang Pemerintah Capai Rp 9.138 Triliun, Masih Aman?

Analisis dan Implikasi

Dorongan Bank Dunia ini mencerminkan tren global, di mana negara-negara berkembang didorong untuk menyeimbangkan peran negara dan pasar. Tantangannya bagi Indonesia adalah bagaimana mengoptimalkan peran BUMN tanpa menciptakan “efek menekan” terhadap swasta. Model kemitraan publik-swasta (PPP) yang lebih transparan, penerapan prinsip competitive neutrality, serta perbaikan regulasi kompetisi dipandang sebagai solusi kunci.

Apabila reformasi ini dijalankan dengan hati-hati, Indonesia berpotensi memperkuat daya saing ekonomi nasional, menarik lebih banyak investasi asing, serta menciptakan lapangan kerja baru. Namun, jika stagnan, risiko beban fiskal dan distorsi pasar dapat meningkat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Reformasi struktural yang menyeimbangkan peran BUMN dan sektor swasta bukan sekadar agenda ekonomi, tetapi juga terkait tata kelola dan keberlanjutan pembangunan. Dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip persaingan yang adil, pemerintah dapat meminimalkan risiko distorsi pasar sekaligus menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik. Hal ini akan berdampak pada produktivitas nasional, inovasi, dan ketersediaan layanan publik yang lebih baik.

Bank Dunia tidak meminta Indonesia mengurangi peran negara secara drastis, tetapi menekankan pentingnya keseimbangan: negara fokus pada sektor strategis, sementara sektor swasta diberi ruang untuk berinovasi dan bersaing. Reformasi struktural bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut arah pembangunan jangka panjang Indonesia.

Penulis: Faruq Ansori

Editor: Satria S Pamungkas, Glancy Verona

Sumber Berita: Berbagai Sumber

Sumber Foto: Abdurrohim Husain/Shutterstock

Keterangan Foto: Ilustrasi gedung Kementerian BUMN