Badan Haji dan Umroh Segera Dibentuk, DPR Siapkan Payung Hukum
Meskipun belum ada payung hukum yang mengatur ruang gerak Badan Haji dan Umroh, terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk menghidupkan badan tersebut.
“Salah satu opsinya adalah membuat kesepakatan dengan pihak Arab Saudi,” ungkapnya.
Menteri Agama yang baru dilantik, Nasaruddin Umar, optimistis pemerintah bisa mengalihkan wewenang penyelenggaraan ibadah haji kepada Badan Haji. Pengalihan ini akan membuat Kementerian Agama bisa fokus mengurus persoalan-persoalan keumatan dan pendidikan agama.
Eksplorasi konten lain dari 1miliarsantri.net
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
