Tag: keadilan restoratif

Jakarta – 1miliarsantri.net : Pemerintah Indonesia resmi memulai program amnesti massal 2025 dengan membebaskan 1.178 narapidana pada tahap pertama, termasuk tahanan politik, warga lanjut usia, anak-anak, dan mereka yang dihukum atas dakwaan penistaan agama atau penghinaan presiden. Langkah ini merupakan bagian dari rencana besar untuk membebaskan hingga 44.000 narapidana secara bertahap mulai 2025 hingga awal 2026. Menurut Kementerian Hukum dan HAM, program ini bertujuan mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan sekaligus memulihkan hak-hak sipil individu yang dianggap mengalami proses hukum tidak proporsional atau rentan kriminalisasi. Dirjen Pemasyarakatan Heni Yuwono menegaskan, pembebasan ini bukan tanpa syarat. “Ada proses evaluasi ketat dari tim lintas lembaga untuk menilai status kasus, kondisi tahanan, dan risiko terhadap masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, 6 Agustus 2025. Dari total 1.178 narapidana yang dibebaskan, 86 orang adalah mantan tahanan politik, 234 orang lansia, 117 anak-anak, 92 terpidana kasus penistaan agama, dan sisanya merupakan pelaku pelanggaran non-kekerasan seperti kasus UU ITE atau penghinaan pejabat. Fokus pemerintah adalah pada kasus non-kekerasan dan pelanggaran bermuatan sosial-politik. Dukungan dan Kritik: Antara Rekonsiliasi dan Kekhawatiran Publik Kebijakan pembebasan narapidana ini memicu reaksi beragam. Organisasi masyarakat sipil seperti KontraS, LBH Jakarta, dan Amnesty International Indonesia menyambut baik langkah ini sebagai upaya menuju penegakan HAM yang lebih berperspektif keadilan restoratif. “Kita apresiasi kebijakan yang berpihak pada korban kriminalisasi, tapi jangan sampai digunakan untuk membersihkan nama pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran serius,” kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Di sisi lain, tagar #AmnestiDanPolitik sempat menjadi trending di media sosial, menandakan kekhawatiran publik bahwa kebijakan ini bisa digunakan untuk tujuan politik menjelang masa transisi pemerintahan. Sejumlah pihak menyoroti kurangnya transparansi kriteria seleksi dan potensi risiko keamanan akibat pembebasan massal. Kelompok korban kejahatan dan organisasi keagamaan meminta jaminan bahwa tidak ada pelaku kejahatan berat seperti kekerasan seksual atau ekstremisme yang lolos dalam daftar penerima amnesti. Menanggapi hal ini, Menkopolhukam Mahfud Baswedan menegaskan semua nama telah diverifikasi oleh tim terpadu yang melibatkan Kejaksaan Agung, Kemenkumham, Komnas HAM, serta tokoh independen dari masyarakat sipil. “Ini bukan pengampunan politik. Negara hadir untuk menghapus luka lama, bukan menciptakan yang baru,” tegas Mahfud. Tantangan Implementasi: Dari Reintegrasi Sosial hingga Pengawasan Publik Secara akademis, kebijakan amnesti massal 2025 ini dipandang sebagai pergeseran penting dalam paradigma sistem pemasyarakatan Indonesia. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Fitria Amalia, menilai kebijakan ini bisa menjadi momentum pemulihan konstitusional jika seleksinya dilakukan secara akuntabel. Namun, tantangan besar ada pada tahap reintegrasi sosial. Lapas dan Rutan kini tengah mempersiapkan gelombang pembebasan berikutnya yang direncanakan pada Oktober 2025. Pemerintah menjanjikan program pendampingan berupa pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, dan bantuan ekonomi bagi para mantan narapidana. Beberapa lembaga seperti Yayasan Satu Keadilan dan Dompet Dhuafa disebut siap berpartisipasi dalam proses reintegrasi ini. Meski demikian, rincian teknis terkait pendanaan, pengawasan, dan evaluasi belum dipaparkan secara detail. Respon masyarakat juga beragam. Ada komunitas yang siap menerima kembali mantan narapidana, terutama mereka yang dibebaskan karena kasus kebebasan berekspresi atau pelanggaran ringan. Namun, sebagian warga tetap waspada dan berharap pemerintah memastikan pengawasan ketat agar tidak muncul potensi kriminalitas baru. Masa Depan Amnesti Massal: Jalan Menuju Keadilan Restoratif atau Sumber Kontroversi Baru? Dengan target pembebasan 44.000 narapidana hingga 2026, kebijakan ini menjadi salah satu eksperimen paling berani dalam sejarah hukum Indonesia. Apabila dijalankan dengan transparansi, pengawasan publik yang kuat, dan dukungan reintegrasi yang memadai, program ini berpotensi menjadi tonggak sejarah rekonsiliasi nasional. Namun, tanpa pengawasan yang baik, risiko politisasi, pengabaian hak korban, dan gangguan keamanan tetap membayangi. Pada akhirnya, keberhasilan pembebasan narapidana ini akan diukur dari seberapa baik negara mampu menyeimbangkan kepentingan rekonsiliasi dengan kewajiban melindungi masyarakat. Keputusan untuk memaafkan di tingkat negara memang selalu sarat dilema. Antara menyembuhkan luka masa lalu atau menciptakan potensi masalah baru di masa depan, pelaksanaan amnesti massal 2025 akan menjadi ujian besar bagi komitmen Indonesia terhadap keadilan, keamanan, dan kemanusiaan. (**) Penulis: Faruq Ansori Editor: Toto Budiman dan Glancy Verona Foto by AI