Selamat Hari Bhayangkara: 80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat

Redaksi 1MS RebornJuli 1, 2026Juli 1, 202602 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) lahir pada masa awal kemerdekaan sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Pada 1 Juli 1946, pemerintah menetapkan Kepolisian Negara sebagai institusi nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah, yang kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Bhayangkara. Dalam perjalanan sejarahnya, Polri berperan aktif mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari berbagai ancaman, menegakkan hukum, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai masa, mulai dari era revolusi fisik, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Sejak dipisahkan dari ABRI pada tahun 1999, Polri terus bertransformasi menjadi institusi kepolisian sipil yang profesional, modern, dan terpercaya. Memasuki usia ke-80, Polri terus memperkuat reformasi kelembagaan melalui peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat demi mewujudkan Indonesia yang aman dan maju. Di antara banyak tokoh besar Polri, Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso menjadi teladan sepanjang masa. Menjabat sebagai Kapolri pada periode 1968–1971, Hoegeng dikenal luas sebagai sosok yang jujur, sederhana, berani, dan tidak kompromi terhadap korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan.

Presiden Instruksikan TNI-Polri Tidak Ragu Mengambil Langkah Tegas dan Terukur Terhadap Pelanggaran Hukum

Thamrin HumrisSeptember 1, 2025September 4, 202503 mins

Presiden Prabowo Menekankan Stabilitas Nasional Adalah Kunci Bagi Kebangkitan Ekonomi Bangsa Jakarta – 1miliarsantri.net: Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Ahad (Minggu-red) 31 Agustus 2025, dan salah satu hasilnya adalah Presiden adalah memberikan instruksi kepada TNI-Polri terkait keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia dan langkah tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Presiden Prabowo terus memantau memantau perkembangan situasi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan. Arahan ini tertutama terkait langkah tegas menjaga stabilitas nasional. Presiden : TNI – Polri Harus Tetap Solid Hasil Sidang Kabinet disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menhan menegaskan bahwa dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan situasi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan. Mengutip PRESIDENRI.GO.ID, ““Presiden dalam kaitan stabilitas nasional, memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama, dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ungkap Menhan Sjafrie. Dalam keterangan persnya, lebih lanjut Sjafri mngatakan, Presiden Prabowo memberikan instruksi agar TNI-Polri tidak ragu mengambil langkah tegas dan terukur terhadap pelanggaran hukum. Kepala Negara juga menekankan agar tindakan kriminal seperti perusakan fasilitas umum maupun penjarahan ditindak sesuai hukum. “Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah, pejabat yang mengalami penjarahan maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman,” Imbuhnya. Tugas Presiden Untuk TNI dan Polri

Indonesia Sedang Sakit: Garuda Harus Kembali Terbang Tinggi, Menjaga Langit Nusantara Dengah Gagah Perkasa

Thamrin HumrisAgustus 18, 2025Agustus 18, 202504 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net: Republik Indonesia memasuki usia ke-80. Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan besar, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Layaknya seorang manusia, bangsa ini bisa dikatakan sedang “sakit”. Korupsi masih menjadi penyakit menahun di Indonesia, kesenjangan sosial-ekonomi terus melebar, dan arus deras globalisasi kerap menggerus identitas serta jati diri bangsa. Namun, sejarah mengajarkan bahwa setiap kali Indonesia diuji, selalu ada semangat kebangkitan yang muncul. Garuda—simbol negara—tak boleh selamanya terpuruk. Garuda harus kembali mengepakkan sayapnya, terbang tinggi, dan menjaga langit Nusantara dengan gagah perkasa. Indonesia Harus Sembuh, Indonesia Harus Bangkit, dan Garuda Harus Kembali Mengangkasa. Garuda, lambang kebesaran Nusantara, seharusnya terbang tinggi menembus cakrawala, mengepakkan sayapnya dengan gagah sebagai simbol kejayaan bangsa. Namun kini, Garuda itu tampak terikat rantai, dipaksa tunduk, tak berdaya. Bukan karena musuh dari luar, bukan karena badai dari negeri asing, melainkan karena ulah tikus-tikus berdasi yang rakus, yang lahir dan tumbuh dari rahim bangsa ini sendiri. Tikus-tikus itu bukan sembarang tikus. Mereka berdasi, berjas, berpenampilan rapi. Mereka menebar senyum di layar kaca, berpidato lantang tentang rakyat, tentang bangsa, tentang kesejahteraan. Tetapi di balik kata-kata manis itu, mereka menggerogoti dari dalam: anggaran dikorupsi, proyek dipelintir, hukum diperdagangkan, kekuasaan dipakai untuk mengisi perut sendiri. Mereka tak peduli bahwa rakyat kecil menjerit karena harga yang kian melambung. Mereka tak peduli bahwa petani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil berjuang setengah mati hanya untuk sesuap nasi. Mereka tak peduli anak bangsa putus sekolah, rumah sakit penuh pasien miskin yang tak mampu bayar. Yang mereka pedulikan hanya satu: menambah pundi-pundi harta, menumpuk kekayaan, memperlebar singgasana kekuasaan. IRONI NEGERI KAYA Inilah ironi negeri yang kaya raya. Indonesia yang mestinya berdiri tegak sebagai bangsa besar, kini tertatih karena tikus-tikus berdasi merajalela. Dari bawah hingga atas, dari desa hingga istana, aroma busuk korupsi menyebar. Mereka bukan hanya mengambil uang rakyat, tetapi juga mencuri masa depan bangsa ini. Garuda yang seharusnya bebas mengepakkan sayap, kini terbelenggu. Ia dipaksa menunduk, terikat oleh rantai rakusnya para pengkhianat bangsa. Ia tidak bisa terbang tinggi, karena di punggungnya duduk tikus kecil yang tamak, seolah-olah dialah penguasa sejati negeri ini. Saudara-saudara, Indonesia sedang sakit. Dan penyakitnya bukan sekadar krisis ekonomi atau politik. Penyakit kita adalah pengkhianatan. Kita sedang dimakan dari dalam oleh segerombolan tikus berdasi yang lebih berbahaya daripada seribu musuh di medan perang. Namun ingatlah, Garuda adalah lambang yang abadi. Ia boleh jatuh, tetapi tidak akan mati. Ia boleh dipaksa tunduk, tetapi pada waktunya ia akan bangkit. Rantai itu bisa diputus, tikus-tikus itu bisa diusir, dan Garuda bisa kembali mengangkasa.

Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024! KPK Gercep Cegah Eks Menag Yaqut Bepergian ke Luar Negeri

Thamrin HumrisAgustus 12, 2025Agustus 12, 202504 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencegah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, bersama dua orang lainnya untuk bepergian ke luar negeri. Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 di Kementerian Agama. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa keputusan ini berlaku mulai 11 Agustus 2025 dan akan berlangsung selama enam bulan. Tiga nama yang masuk dalam daftar larangan ini adalah YCQ (Yaqut Cholil Qoumas), IAA, dan FHM. Menurut Budi, keberadaan ketiganya di dalam negeri sangat penting untuk memperlancar proses pemeriksaan. “KPK memerlukan mereka tetap berada di wilayah Indonesia untuk kebutuhan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berjalan,” ujarnya. Kasus Kuota Haji Resmi Naik ke Tahap Penyidikan Kasus ini bukan sekadar rumor. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa penyelidikan telah resmi naik ke tahap penyidikan. Fokus utama KPK adalah penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2023–2024. Kenaikan status ini terjadi karena KPK telah menemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi. “Kami menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, sehingga disimpulkan perlu dilakukan penyidikan,” kata Asep. KPK juga sudah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum untuk kasus ini, menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pasal ini menjerat pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berakibat pada kerugian keuangan negara. Dugaan Kerugian Negara Capai Lebih dari Rp 1 Triliun Bukan angka kecil, KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi kuota haji 2024 mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Nilai fantastis ini tentunya mengundang perhatian publik, mengingat dana haji seharusnya digunakan sepenuhnya untuk keberangkatan dan kenyamanan jamaah. Meski begitu, Budi Prasetyo menegaskan bahwa KPK belum menetapkan tersangka. Saat ini, fokus mereka adalah memeriksa pihak-pihak yang mengetahui detail konstruksi perkara. “Kami akan update jika sudah ada perkembangan, karena semua masih dalam tahap pengumpulan bukti dan keterangan,” kata Budi. Mengapa Kasus Ini Penting untuk Diperhatikan Kasus kuota haji ini bukan hanya sekadar persoalan hukum, tapi juga menyentuh aspek moral dan kepercayaan publik. Kamu perlu paham bahwa ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang sangat sakral dan mendapatkan prioritas dari Kerajaan Arab Saudi.

Jenderal Tandyo Budi Revita Resmi Jadi Wakil Panglima TNI, Ini Profil dan Perjalanan Karirnya

Thamrin HumrisAgustus 12, 2025Agustus 12, 202503 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net: Jenderal Tandyo Budi Revita resmi dilantik menjadi Wakil Panglima TNI. Diketahui jabatan Wakil Panglima TNI kosong selama 25 tahun, sebelum Presiden Prabowo Subianto menunjuk Jenderal Tandyo menduduki posisi tersebut. Presiden Prabowo melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI dalam rangkaian upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ahad (Minggu-red) 10 Agustus 2025. Jabatan Lama yang Kembali Hidup Kalau kamu belum tahu, jabatan Wakil Panglima TNI terakhir dipegang oleh Jenderal Fachrul Razi pada 1999–2000. Setelah itu, posisi ini kosong meski secara hukum tetap ada di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada 2019, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 yang menghidupkan kembali jabatan ini. Namun, baru pada 2025 posisi tersebut benar-benar diisi. Fungsinya sangat vital sebagai membantu Panglima TNI mengoordinasikan tiga matra (TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU) sekaligus mengambil alih tugas Panglima TNI jika berhalangan. Ini langkah strategis. Dengan dinamika keamanan global dan regional yang semakin kompleks, keberadaan Wakil Panglima TNI akan memperkuat koordinasi lintas matra dan mempercepat pengambilan keputusan. Profil Singkat Jenderal Tandyo Budi Revita Tandyo Budi Revita lahir di Surakarta (Solo), Jawa Tengah pada 21 Februari 1969, dari keluarga guru. Setelah lulus Akademi Militer (Akmil) pada 1991, ia menempuh berbagai pendidikan militer lanjutan: Sesarcabif, Dik Para Dasar dan Madya, Sesko TNI, hingga Lemhannas RI. Kariernya dimulai dari posisi komando lapangan. Tahun 1995, ia menjadi Komandan Tim Khusus Combat Intelligence Yonif Linud 330/Tri Dharma. Lalu naik menjadi Komandan Yonif Linud 330, hingga Komandan Brigif Linud 17/Kujang I pada 2011–2012. Bukan cuma jago di lapangan, Tandyo juga pernah menduduki posisi strategis di staf dan komando wilayah: Di Kementerian Pertahanan, ia juga dipercaya memegang jabatan penting, seperti Direktur Bela Negara (2018–2019), Direktur Kerja Sama Pertahanan (2019–2021), dan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabadiklat) (2021–2023). Puncak Karier Mulai Dari Pangdam ke Wakil Panglima TNI

Umar bin Khattab: Pilar Keadilan dan Ketegasan dalam Sejarah Islam

Thamrin HumrisAgustus 7, 2025Agustus 7, 202503 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net: Ketika berbicara tentang tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam, maka nama Umar bin Khattab pasti menjadi salah satu yang akan terlintas di benak. Sosok yang dikenal tegas, adil, dan penuh keberanian ini bukan hanya seorang Khalifah, tapi juga simbol nyata dari kekuatan iman dan integritas dalam memimpin. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan hidupnya, terutama soal bagaimana menghadirkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini akan mengajak kalian mengenal lebih dekat tentang siapa Umar bin Khattab dan apa perannya dalam sejarah Islam. Mengenal Umar bin Khattab dalam Lintasan Sejarah Ketika bicara soal sejarah Islam, tak lengkap rasanya tanpa menyinggung peran besar Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan juga termasuk dalam kelompok al-Khulafaur Rasyidin, yakni para pemimpin Islam yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Baca juga: Dari Syirik Menuju Tauhid! Revolusi Spiritual Nabi Muhammad SAW dan Lahirnya Peradaban Islam Umar bin Khattab mulanya dikenal sebagai penentang Islam yang keras. Tapi siapa sangka, hidayah menyapanya dalam momen yang begitu dramatis dan emosional. Setelah memeluk Islam, Umar bin Khattab menjadi salah satu pembela yang paling berani. Ia tidak lagi bersembunyi dalam menjalankan ajaran Islam, bahkan secara terbuka menyatakan keislamannya di depan kaum Quraisy yang pada masa itu sangat menentang Islam. Sebagai khalifah, Umar bin Khattab memimpin selama sekitar 10 tahun, dan dalam waktu yang terbilang singkat itu, ia berhasil membawa Islam ke masa keemasannya. Wilayah kekuasaan Islam pada masa itu meluas hingga ke Persia, Romawi Timur bahkan berbagai daerah di luar Jazirah Arab. Dan yang tak kalah penting Umar juga dikenal karena prinsip keadilan dan ketegasannya yang luar biasa. Ia tidak segan mengoreksi aparatnya sendiri, bahkan bersedia menerima kritik dari rakyat jelata. Umar Bin Khattab, Pilar Keadilan dan Ketegasan yang Menginspirasi Umar bin Khattab tidak hanya dikenal karena ekspansi wilayah kekuasaan Islam, tetapi lebih karena prinsip keadilan yang ia pegang erat. Keadilan bagi Umar adalah nilai inti dari kepemimpinan. Dalam menegakkan hukum Ia tidak pernah memandang status sosial, harta kekayaan, atau kedekatan pribadi. Semua orang, tanpa terkecuali, harus diperlakukan sama dan adil.

Arab Saudi Tangkap Hampir 16.000 Dan Proses Hukum 25.689 Orang Diawal Musim Haji 2025, Ini Penjelasannya

Thamrin HumrisMei 12, 2025Mei 15, 202502 mins

Jeddah – 1miliarsantri.net: Pihak Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi melaporkan sebagaimana dikutip dari gulfnews.com (11/5/2025), terdapat hampir 16.000 orang ditangkap dalam sepekan antara 1 hingga 7 Mei 2025, dan memproses hukum hampir 26 ribu orang hingga berita ini diturunkan. Arab Saudi menangkap hampir 16.000 orang dalam seminggu dalam tindakan keras nasional terhadap pelanggaran izin tinggal dan ketenagakerjaan. Dalam laporan yang dipublikasikan oleh Ata Huda, seorang jurnalis independen menyebutkan sebanyak 15.928 telah ditangkap pihak Arab Saudi. Penangkapan ini merupakan tindakan tegas dan keras dari pihak kerajaan terhadap pelanggaran izin tinggal dan ketenagakerjaan. Mereka yang ditangkap berasal dari berbagai negara yang didominasi oleh orang-orang yang berasal dari Ethiopia. Kementerian mengatakan 63 persen dari mereka yang ditangkap adalah warga negara Ethiopia, 35 persen warga Yaman, dan sisanya 2 persen warga negara lain. Di antara mereka yang ditangkap, 1.248 orang tertangkap saat berupaya menyeberang secara ilegal ke Arab Saudi. Mereka yang ditangkap termasuk 10.179 orang yang ditemukan melanggar peraturan kependudukan, 3.912 orang karena pelanggaran keamanan perbatasan, dan 1.837 orang karena pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Hingga laporan ini diturunkan, Pihak berwenang Kerajaan Arab Saudi juga menahan 45 orang karena berusaha keluar dari negara tersebut tanpa dokumen resmi. Selain itu, terdapat 26 orang ditangkap atas tuduhan melindungi, mengangkut, mempekerjakan, atau membantu pelanggar. Hampir 26 Ribu Orang Diproses Hukum Kementerian mengonfirmasi bahwa 25.689 pelanggar saat ini sedang menjalani prosedur terkait kasus mereka, termasuk 23.946 pria dan 1.743 wanita.