Dengarkan Artikel Ini

Sementara itu Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengaku telah mengajukan judicial review untuk tiga dari keenam tuntutan tersebut. Ketiga tuntutan yang telah digugat oleh Partai Buruh ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah perihal pembatalan UU Cipta Kerja, cabut presidential threshold 20 persen, dan revisi parliamentary threshold 4 persen.

Said Iqbal meminta agar pemerintah dan MK dapat segera memproses pencabutan dan revisi ketiga aturan tersebut.

“Kami meminta sidang cepat. Presidential threshold 20 persen diubah menjadi 0 persen agar semua punya hak mengajukan calonnya, segera. Dalam waktu satu atau dua bulan,” ujar Said Iqbal di sela-sela demonstrasi pada Rabu (09/08/2023).

Said Iqbal mengaku serikat buruh telah sepakat untuk mogok nasional apabila tuntutan ini tidak dikabulkan dalam waktu dua bulan.

“Kami minta tuntutan ini segera (dikabulkan), sekitar dua bulan ke depan paling lama. Kalau tidak dipenuhi dalam dua bulan ke depan, kami mogok nasional,” kata dia.

Presiden Partai Buruh ini berkaca pada sikap pemerintah yang dapat merampungkan undang-undang lain dalam waktu singkat. Dia memberikan contoh UU MD3 yang hanya dibahas selama 5 jam di DPR dan UU IKN yang selesai dalam waktu 2-3 bulan. Dalam hal ini, Said Iqbal menilai, bisa juga dilakukan untuk peraturan-peraturan lain.

Said Iqbal pun memberi ultimatum kepada pemerintah dan MK agar tuntutan ini dapat diselesaikan dengan cepat. Dia mengklaim akan ada 5 juta buruh yang mogok nasional jika belum ada perubahan dalam dua bulan.

“Bilamana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi, 5 juta buruh, di seluruh Indonesia. Melibatkan 100 ribu pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara,” pungkas Said Iqbal. (wink)