Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1445 H/2024 M sudah dibuka sejak 10 Januari 2024. Tahap ini akan berlangsung hingga 12 Februari 2024. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Anna Hasbie di Jakarta, Rabu (17/1/2024) “Sampai 16 Januari atau hari kelima pelunasan, ada 4.438 jemaah yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih 1445 H,” terang Anna Hasbie Menurut Anna, dalam lima hari ini, ada kenaikan tren pelunasan Bipih yang dilakukan oleh jemaah haji. Pada hari pertama, ada 147 jemaah yang melunasi, lalu 709 pada hari kedua, 986 pada hari ketiga, dan 2.596 pada hari keempat. “Jumlah jemaah yang melunasi Bipih terus naik setiap harinya. Saya berharap ini akan terus meningkat pada hari-hari ke depan hingga akhir tahap pelunasan, seiring dengan semakin banyaknya jemaah yang telah melakukan pemeriksaan dan memenuhi syarat istitha’ah,” sebut Anna. Anna melanjutkan, tahun ini, memenuhi syarat Istitha’ah yakni Kesehatan menjadi salah satu persyaratan bagi jemaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan untuk melunasi Bipih. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menandatangani MoU terkait penyelenggaraan ibadah haji 1445 H dengan Menteri Haji dan Umrah Saudi Tawfiq F Al Rabiah pada awal Januari 2024. Indonesia mendapat kuota 241.000 jemaah, terdiri atas jemaah haji reguler dan haji khusus. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah menerbitkan Keputusan Nomor 83 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445 Hijriyah/2024 Masehi. Pelunasan Bipih 1445 H/2024 M tahap pertama dibuka dari 10 Januari – 12 Februari 2024. Tahap pertama ini diperuntukkan bagi: a) jemaah haji masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan; b) prioritas jemaah haji reguler lanjut usia; dan c) jemaah haji reguler cadangan. “Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sudah menerbitkan daftar jemaah yang masuk alokasi kuota tahun ini. Saya mengimbau jemaah untuk segera memeriksakan kesehatan untuk memenuhi syarat istitha’ah lalu segera melakukan pelunasan,” tandasnya. Jemaah yang sudah melakukan pemeriksaan dan memenuhi syarat istitha’ah kesehatan dapat melakukan pelunasan Bipih. Keputusan Dirjen PHU mengatur mekanisme pelunasan bagi jemaah haji reguler masuk alokasi kuota keberangkatan tahun ini sebagai berikut: 1) Jemaah haji melakukan pembayaran Bipih pada Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti; 2) Pembayaran Bipih jemaah haji adalah sebesar besaran Bipih per embarkasi dikurangi setoran awal Bipih dan virtual account dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); 3) Jemaah haji yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Berikut Besaran Bipih Jemaah Haji 1445 H/2024 M: a. Embarkasi Aceh sebesar Rp49.995.870,00b. Embarkasi Medan sebesar Rp51.145.139,00c. Embarkasi Batam sebesar Rp53.833.934,00d. Embarkasi Padang sebesar Rp51.739.357,00e. Embarkasi Palembang sebesar Rp53.943.134,00 f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp58.498.334,00g. Embarkasi Solo sebesar Rp58.562.008,00h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.526.334,00i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp56.510.444,00j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp56.471.105,00 k. Embarkasi Makassar sebesar Rp60.245.355,00l. Embarkasi Lombok sebesar Rp58.630.888,00m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.498.334,00 Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya: penerbangan haji, akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, biaya hidup (living cost), dan visa. (wink) Baca juga :

Bangkalan — 1miliarsantri.net : Carok massal kembali terjadi di Madura, tepatnya di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024). Carok yang melibatkan enam orang menyebabkan empat orang tewas dalam peristiwa tersebut. Carok memang identik dengan suku Madura. Carok dikenal cara orang Madura bertarung menggunakan senjata celurit. Ada banyak faktor mengapa carok itu terjadi mulai dari perselingkuhan dan sebagainya. Namun seiring perkembangan zaman dan tingkat pendidikan yang meningkat perlahan orang-orang Madura mulai berpikir jernih dalam menyelesaikan masalah. Meskipun sebagian masih menggunakan cara-cara penyelesaian masalah dengan carok. Ulama asal Sampang, Madura, Jawa Timur yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis merasa sedih mendengar peristiwa carok yang kembali terjadi di Bangkalan beberapa waktu lalu. Ia prihatin persoalan kecil menyebabkan carok hingga empat orang tewas. “Sebaiknya kalau ada masalah didamaikan oleh saudaranya dengan saling juru damai,” terang Kiai Cholil kepada 1miliarsantri.net, Selasa (16/1/2024). Kiai Cholil mengatakan budaya ‘Todus’ (malu) perlu ditempatkan secara proporsional. Untuk itu, menurutnya peran tokoh agama dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyadarkan masyarakat Madura. Mereka harus membimbing umat agar sifat berani bisa diletakkan pada tempatnya. Kendati demikian, Kiai Cholil mengatakan tak mudah membimbing masyarakat. Diperlukan kerja keras agar mereka sadar bahwa carok hanya akan merugikan banyak orang. Ia menegaskan tokoh agama dan masyarakat harus terus menerus membimbing umat. “Perlu kerja keras kita untuk. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat Madura dari peristiwa carok yang tak proporsional sehingga merugikan masa depan Madura,” tegas Kiai Cholil. Kepolisian telah menetapkan dua orang tersangka yang merupakan kakak-adik dalam peristiwa ini. Mereka pun kini telah mendekam di penjara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. (yyt) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Salah satu fase penting dalam lintasan sejarah perjalanan bangsa Indonesia terjadi persis setengah abad lalu. Peristiwa itu dilabeli malapetaka 15 Januari 1974 alias Malari. Ada ketidakpuasan, gerakan sosial, protes terhadap arah pembangunan, sekaligus perlawanan balik dari Orde Baru terhadap para pengkritiknya. Malari terjadi ketika Soeharto belum genap 10 tahun berkuasa. Orde Baru di bawah kendalinya dianggap sudah melenceng dari cita-cita awal, terutama dalam kebijakan terkait perekonomian. Investasi asing yang mendapat kemudahan pajak dan pungutan lainnya ini masuk dengan deras. Pertumbuhan ekonomi menjadi “dewa” sebagai acuan. Adalah Hariman Siregar, tokoh penting yang saat itu berstatus sebagai mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menjadi motor penggerak protes. Ia lantas ditangkap bersama ratusan orang lainnya. Dalam catatan, peristiwa Malari menewaskan 11 orang, 297 cedera, 820 orang ditahan, 144 gedung terbakar, dan sekitar 1.000 mobil dan motor buatan Jepang dibakar. Selain korban jiwa dan kerusuhan sosial, rangkaian peristiwa Malari juga berbuntut pada pemberedelan surat kabar. Dalam kesaksian yang dituliskan Alwi Shahab, beberapa petinggi koran dipanggil ke Bina Graha. Abah Alwi, saat peristiwa Malari, bertugas sebagai wartawan yang meliput kegiatan kepresidenan di pusat kekuasaan negara. Dengan dihadiri sejumlah pimpinan redaksi, diumumkanlah di Bina Graha bahwa ada surat kabar yang surat izin terbitnya (SIT) dihentikan alias diberedel. Seperti Harian Nusantara, Indonesia Raya, Abadi, Pedoman, The Jakarta Times, Mahasiswa Indonesia, serta mingguan Wenang dan Ekspress. Kesenjangan ekonomi, kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat lapis bawah, terlalu “memanjakan” investor asing, adalah sekian dari banyak isu yang dipilih publik sebagai bentuk koreksi terhadap pemerintah saat itu. Protes atau kritik dari publik itu termanifestasi menjadi gerakan turun ke jalan yang melibatkan massa. Aksi ini menimbulkan gejolak politik dan kerusuhan di Ibu Kota. Dengan kata lain, kritik publik terhadap kebijakan pemerintah sebenarnya sudah terjadi sejak dulu, bukan barang baru. Hanya cara atau ekspresi publik mungkin berbeda. Yang sebenarnya menjadi pembeda adalah respons pemerintah. Orde Baru jelas merespons peristiwa itu dengan represif. Menangkap para tokoh motor penggerak aksi, hingga melakukan pemberedelan terhadap media massa. Semua yang terjadi pada peristiwa Malari adalah potret atau wajah “demokrasi” Indonesia saat itu. Protes publik dijawab dengan penahanan terhadap pengkritiknya. Koran-koran yang kritis pun diberedel untuk memutus rantai informasi agar tak sampai ke masyarakat. Cara terakhir ini sangat efektif zaman itu. Media massa menjadi alat komunikasi paling efektif untuk menyampaikan “keresahan” yang terjadi kepada rakyat. Lantas, bagaimana wajah demokrasi di era kiwari? Pola sebuah kritik dari publik terhadap jalannya sebuah pemerintahan sebenarnya tidak ada yang berubah. Jika laku pemerintah dinilai tidak berada di relnya, kritik akan muncul. Sebuah proses yang sangat alamiah dalam negara yang memilih jalan demokrasi. Yang barangkali berubah, mungkin cara atau alat yang digunakan untuk menyampaikan kritiknya. Perkembangan teknologi telah mengubah dan mempengaruhi banyak sekali cara-cara publik menyampaikan kritik. Medsos telah meruntuhkan sekat ketakutan yang dulu sangat tebal. Orang kini bebas bicara apa saja secara terbuka, selama tidak menghina personal. Maka kemudian, memberedel media massa zaman sekarang mungkin tidak perlu dan tidak akan dilakukan. Di sisi lain, publik menjadi sangat sensitif ketika kritik yang dilontarkan diseret polisi ke ranah hukum. Di wilayah ini, pemerintah harus berhati-hati betul. Sekali salah langkah, kepercayaan publik bisa turun. Pemerintah kini tak bisa lagi menggunakan cara-cara model usang seperti zaman Orde Baru yang “diperhalus” menjadi “proses hukum”. Selain sudah tidak zaman, cara itu tak akan efektif. Di era yang sangat terbuka seperti sekarang, menutup-nutupi kebijakan adalah pilihan paling tidak rasional bagi pemerintah. Publik selalu punya jalan keluar. Ketika demokrasi sudah menjadi kesepakatan bersama sebagai cara yang dipilih dalam bernegara, maka pemerintah harus konsekuen. Setidaknya ada beberapa aspek yang mesti diperhatikan. Pertama, pelibatan publik dalam setiap kebijakan harus dilakukan. Kedua, pemerintah wajib tidak alergi kritik. Ketiga, tidak semena-mena. Respons pemerintah terhadap pengkritiknya inilah yang membedakan satu pemimpin dengan yang lain. Jika tak berubah, atau sekadar “memodifikasi” ancaman berdasarkan zaman, bisa dikata artinya sama saja. (yan) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Silaturahim Nasional untuk mewujudkan Pemilu damai pada Selasa (16/1/2024). Kegiatan tersebut, mengundang majelis-majelis dari enam agama yang diakui di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal MUI, KH Abdul Manan Ghani menyampaikan kegiatan ini nantinya akan diisi dengan penyampaian dari perwakilan masing-masing majelis agama. Selanjutnya, kegiatan tersebut akan ditutup dengan deklarasi untuk Pemilu jujur, adil, aman, dan damai. “Menjelang pesta pemilu, MUI berinisiatif untuk menyelenggarakan forum silaturahim antar majelis agama-agama di Indonesia. Upaya ini ditempuh tidak lain untuk mewujudkan Pemilu yang bermartabat,” terangnya kepada 1miliarsantri.net, Senin (15/1/2024). Menurut dia, selain akan dihadiri majelis agama dan organisasi masyarakat, kegiatan silaturahim juga mengundang kehadiran Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan juga perangkat keamanan negara. Sebab cita-cita untuk mewujudkan Pemilu damai tidak hanya datang dari masyarakat atau ormas semata, tetapi juga dari unsur Pemerintah. Jelang perhelatan Pemilu 2024, Kiai Manan menyebut mulai memanasnya situasi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari banyaknya perseteruan di sosial media terkait Pemilu dan dukung pasangan calon yang mana. “MU memperhatikan situasi tersebut dan berupaya untuk perlu mendinginkan suasana ini. Jangan sampai, dalam Pemilu terjadi ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam pelaksanaannya,” tegas dia. Kiai Manan juga menyebut, deklarasi yang nantinya akan menjadi kegiatan menjadi unsur penting dalam acara ini. Sebab akan dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinan dari enam agama yang ada di Indonesia. “Bangsa ini tidak berdiri dan diisi oleh umat Islam saja, tapi juga ada 5 agama lain yang diakui negara. Oleh karenanya, melalui deklarasi semoga dapat tersampaikan pesan moral ke seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mewujudkan pemilu yang damai,” imbuhnya. Lebih lanjut, dia juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia agar kegiatan Silaturahim Nasional dapat terselenggara dengan baik. Begitu pula, setiap warga negara memiliki tanggung jawab dan peran untuk mewujudkan Pemilu damai. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) memberi kesempatan kepada 500 penceramah untuk berdakwah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) pada Ramadan 1445 H/2024 M. “Kami membuka kesempatan kepada 500 penceramah untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan di wilayah 3T pada Ramadan 1445 Hijriah,” terang Direktur Penerangan Agama Islam, Ahmad Zayadi, di Jakarta, Jumat (12/1/2024). Menurut Zayadi, pengiriman dai bertujuan memberi pelayanan keagamaan yang merata di kawasan 3T. “Selama 2 tahun terakhir, kita rutin mengirim dai ke wilayah 3T yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat, termasuk pemberantasan buta aksara Al-Qur’an dan pemahaman aspek akidah dan syariat. Karenanya, ini bagian dari upaya Kemenag untuk menyapa masyarakat di wilayah 3T,” ujarnya. Perekrutan dibuka mulai 10 hingga 31 Januari 2024. Ada dua tahap seleksi, yaitu: pengumpulan berkas dan wawancara. Untuk mendaftar, calon Dai 3T dapat mengisi formulir melalui http://bit.ly/FormDaiWilayah3T2024. Para dai yang terpilih dan dikirim ke wilayah 3T selama Ramadan, kata Zayadi, akan mendapatkan insentif, transportasi, akomodasi, dan sertifikat. “Penugasan direncanakan berlangsung pada 1 sampai 31 Maret 2024. Kami berharap, para dai dapat meningkatkan kualitas kehidupan beragama di wilayah yang membutuhkan,” tegasnya. Berikut kriteria yang harus dimiliki calon Dai 3T: Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) membuka pendaftaran peserta didik baru bagi 37 madrasah unggulan di Indonesia. Lembaga pendidikan unggulan itu terdiri atas 24 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia, 11 MAN Program Keagamaan (MAN PK), dan 2 MA Kejuruan Negeri (MAKN) di seluruh Indonesia. Dirjen Pendidikan Islam, M. Ali Ramdhani mengatakan, MAN IC merupakan madrasah unggulan nasional bidang sain-humaniora binaan Kemenag sebagai tempat belajar calon peserta didik berbakat dan berprestasi yang disiapkan bisa mengakses perguruan tinggi ternama, baik nasional maupun internasional. “Kelak lulusan MAN IC ini diproyeksiakan untuk menjadi teknokrat, saintis, dan pemimpin masa depan di bidangnya masing-masing. Lulusan madrasah dengan kekhasannya harus turut berpartisipasi penuh dalam pembangaunan bangsa sesuai bidangnya masing-masing. Ini mimpi besarnya,” terang pria yang juga akrab disapa Kang Dhani, di Jakarta, Sabtu (13/1/2024). MAN PK, kata Kang Dhani, merupakan madrasah unggulan nasional bidang agama dan keagamaan binaan Kemenag sebagai tempat belajar calon peserta didik berbakat dan berprestasi yang disiapkan bisa mengakses perguruan tinggi top nasional dan internasional. Kelak lulusan MAN PK ini disiapakan bisa mengawal kehidupan keagamaan bangsa Indonesia menjadi ulama-cendikia dan cendikia yang ulama. “Sejauh ini untuk menjadi ulama disiapkan pesantren, sedangkan menjadi cendekia oleh dunia perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, MAN PK model pendidikannya ingin membekali lulusannya yang diproyeksikan bisa menggabungkan kedua ciri khas tersebut, yaitu keulamaan dan kecendekiawanan. Untuk itu, MAN PK ini diselenggarakan dalam suasana pendidikan yang menggabungkan antara persekolahan dan pesantren untuk memungkinkan bisa belajar 24 jam sehari secara bervariasi,” jelasnya. Sedangkan MAKN ini diorientasikan untuk menampung pengembangan bakat-minat peserta didik di bidang vokasi sebagaimana pada Pendidikan SMK. Namun, belajar di MAKN diwarnai dengan ciri khas agama Islam sebagaimana misi madrasah. Nilai akhlak dan keislaman akan mewarnai dalam proses belajarnya, sehingga lulusannya dapat menjadi pekerja profesional yang taat beragama, berakhlak tinggi dan memiliki orientasi profetik dalam bekerja. “Ini kelebihannya. Karena itu pola pendidikannya juga diselenggarkan dalam sistem asrama yang dikelola seperti pondok pesantren. Ada pendidikan agama, penanaman akhlak, dan pembiasaan-pembiasaan yang dijalankan dalam 24 jam sehari,” sebut Kang Dhani. Secara terpisah, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, M. Sidik Sisdianto menambahkan, pendaftaran Seleksi Nasional Peseta Didik Baru ( SNPDB) pada madrasah unggulan nasional tahun ini, dibuka mulai 8 Januari hingga 17 Februari 2024. Pendaftarannya dilakukan secara online melalui website https://snpdb-madrasah.kemenag.go.id/ “SNPDB madrasah unggulan tahun ini juga membuka akses bagi lulusan pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal. Jadi lulusan Pondok Pesantren Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) mulai tahun ini bisa mendaftar sebagai calon peserta didik, baik di MAN IC, MAN PK maupun MAKN seluruh Indonesia,” jelas M. Sidik Sisdiyanto. Syaratnya, mereka merupakan santri yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sebagai santri Pendidikan Muadalah atau santri PDF yang memiliki SK Kemenag RI dan terdaftar di EMIS. “Jadi tidak sembarang lulusan pesantren atau lulusan pendidikan diniyah. Hal ini sebagaimana amanat PMA no 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, pasal 44 dan 45. Mereka juga harus lolos tes potensi akademik dan prestasi akademik yang disediakan panitia pusat,” imbuhnya. SNPDB 2024 juga menyediakan jalur prestasi keagamaan. Untuk prestasi kejuaraan nasional dan regional di bidang sain, humaniora, dan keagamaan, selama ini sudah dibuka. Tahun ini, Kemenag menambahkan jalur prestasi bakat-minat luar biasa yang dimiliki calon peserta didik baru di sejumlah bidang lainnya, yaitu: kemampuan membaca kitab turats (kitab kuning), dan memiliki hafalan Al-Qur’an minimal 15 juz. Kemampuan ini dibuktikan deangan ijazah atau sertifikat dan divalidasi dengan tes. Jalur prestasi tambahan ini diperuntukkan untuk bisa diterima di MAN PK saja. Sebab, kemampuan ini linier dengan pengembangan di MAN PK ke depan. Informasi lengkapnya bisa dilihat dan diunduh di: https://snpdb-madrasah.kemenag.go.id/web/unduhan. Daftar MAN IC se-Indonesia: Daftar MAN Program Keagamaan (MAN-PK) se Indonesia: Daftar Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri se- Indonesia: Direktur KSKK Madrasah berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan layanan pendidikan madrasah yang berkualitas bagi calon pemimipin dan generasi penerus bangsa yang berkarakter madrasah. (rid) Baca juga :

Surabaya — 1miliarsantri.net : Teka teki siapa pengganti KH Marzuki Mustamar terjawab sudah. KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) Cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari ini ditunjuk sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Gus Kikin, akan menjabat hingga diselenggarakannya Musyawarah Wilayah NU Jawa Timur Maret 2024 mendatang. Penetapan ini setelah PBNU menggelar rapat gabungan Syuriah dan Tanfidziyah. “Alhamdulillah rapat gabungan siang tadi bulat menetapkan Gus Kikin menjadi Pj Ketua PWNU Jatim menggantikan KH Marzuki Mustamar,” kata Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Jumat (12/1/2023). KH Marzuki Mustamar sendiri sebenarnya telah habis masa jabatannya sejak September 2023 yang kemudian mendapatkan SK perpanjangan sementara. Rapat gabungan yang dipimpin langsung Rais Aam KH Miftachul Ahyar juga dihadiri Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf serta jajaran Syuriah dan Tanfidziyah ini bulat menerima pemberhentian KH Marzuki dan pengangkatan Gus Kikin. “Terkait alasan pemberhentian KH Marzuki sekali lagi saya tegaskan ini masalah internal dan telah dianggap memenuhi syarat untuk pemberhentian. Jangan paksa kami membuka alasannya ke publik,” terang Gus Ipul. Pemberhentian KH Marzuki juga merupakan usulan dari Rais Syuriah PWNU Jawa Timur yang ditandatangani langsung oleh KH Anwar Mansyur. Ketua PWNU diberhentikan sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Di Jawa Timur, KH Ali Maschan Moesa juga pernah diberhentikan dari jabatan Ketua PWNU. Namun saat itu KH Ali Maskan menerima dan bahkan hingga saat ini masih aktif di jajaran Syuriah PWNU Jawa Timur. (har) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 Hijriah/2024 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat sudah terbit. Keppres Nomor 6 tahun 2024 ini ditandatangani Presiden pada 9 Januari 2024. Keppres ini mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi. Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU). Berikut Besaran Bipih Jemaah Haji:a. Embarkasi Aceh sebesar Rp49.995.870,00b. Embarkasi Medan sebesar Rp51.145.139,00c. Embarkasi Batam sebesar Rp53.833.934,00d. Embarkasi Padang sebesar Rp51.739.357,00e. Embarkasi Palembang sebesar Rp53.943.134,00 f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp58.498.334,00g. Embarkasi Solo sebesar Rp58.562.008,00h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.526.334,00i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp56.510.444,00j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp56.471.105,00 k. Embarkasi Makassar sebesar Rp60.245.355,00l. Embarkasi Lombok sebesar Rp58.630.888,00m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.498.334,00 Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya: penerbangan haji, akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, biaya hidup (living cost), dan visa. Berikut besaran Bipih PHD dan Pembimbing KBIHU:a. Embarkasi Aceh sebesar Rp87.359.984,00b. Embarkasi Medan sebesar Rp88.509.253,00c. Embarkasi Batam sebesar Rp91.198.048,00d. Embarkasi Padang sebesar Rp89.103.471,00e. Embarkasi Palembang sebesar Rp91.307.248,00 f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp95.862.448,00g. Embarkasi Solo sebesar Rp95.926.122,00h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp97.890.448,00i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp93.874.558,00j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.835.219,00 k. Embarkasi Makassar sebesar Rp97.609.469,00l. Embarkasi Lombok sebesar Rp95.995.002,00m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp95.862.448,00 Bipih PHD dan KBIHU ini dipergunakan untuk biaya penerbangan; akomodasi; konsumsi; transportasi; pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina; pelindungan; pelayanan di embarkasi atau debarkasi; pelayanan keimigrasian; premi asuransi dan pelindungan lainnya; dokumen perjalanan; biaya hidup (living cost); pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi; pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi; dan pengelolaan BPIH Keppres juga mengatur tentang Besaran BPIH Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp8.200.040.638.567,00. Sementara Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebesar Rp14.558.658.000,00. Sementara itu Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama telah merilis daftar nama jemaah haji reguler yang masuk alokasi kuota tahun 1445 H/2024 M. Daftar nama itu tertuang dalam Surat Edaran Dirjen PHU No 02 Tahun 2023 tentang Daftar Jemaah Haji Reguler Masuk Alokasi Kuota Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi. Daftar nama tersebut dapat diakses melalui Pusaka SuperApps Kementerian Agama dengan mengakses menu Daftar Jemaah Haji Reguler Masuk Alokasi Kuota 1445 H/2024 M. “Proses verifikasi daftar nama jemaah haji reguler yang masuk ke dalam alokasi kuota tahun 1445 H/2024 M sudah selesai dan sudah diterbitkan dalam bentuk surat edaran Dirjen PHU. Daftar nama tersebut sudah diumumkan dan dikirim ke Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia untuk segera ditindaklanjuti,” terang Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie di Jeddah dikutip dari laman Kemenag, Kamis (11/1/2024). Anna Hasbie saat ini sedang berada di Arab Saudi karena mendampingi kunjungan kerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Kunjungan ini dalam rangka penandatanganan MoU bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Selain itu, Menag juga memantau proses penyediaan layanan bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, baik akomodasi, transportasi, maupun katering. Anna Hasbie mengimbau jemaah reguler yang daftar namanya tercantum dalam Surat Edaran Dirjen PHU untuk mempersiapkan proses pelunasan biaya haji. Menurutnya, pelunasan Bipih jemaah haji reguler tahap pertama dibuka mulai 10 Januari hingga 12 Februari 2024. “Jemaah yang namanya sudah masuk ke dalam alokasi kuota haji 1445 H/2024 M kami imbau agar segera melakukan pelunasan di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Waktu pelunasan Bipih reguler dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB,” jelas Anna. Anna menambahkan kepada seluruh jemaah agar jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Sebab, istithaah kesehatan haji mulai tahun ini menjadi syarat pelunasan. Anna merinci, pelunasan tahap pertama dapat dilakukan jemaah haji reguler yang memenuhi kriteria berikut:a) jemaah haji reguler sesuai nomor urut porsi keberangkatan 1445 H/2024 M;b) jemaah haji reguler yang masuk prioritas lanjut usia; sertac) jemaah haji reguler yang masuk dalam urutan nomor porsi cadangan. Arab Saudi telah menetapkan kuota haji Indonesia 1445 H/2024 M sebanyak 241.000. Jumlah ini terdiri atas 221.000 kuota normal dan 20.000 kuota tambahan. (yan) Baca juga :

Jedah– 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (kemenag) akan membuka seleksi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi atau petugas haji untuk tingkat pusat. Pendaftaran seleksi ini dibuka dari 11 – 19 Januari 2024. “Kami mengundang para pelamar yang memenuhi syarat, untuk ikut ambil bagian dalam seleksi PPIH Arab Saudi. Pendaftaran dibuka dari 11 sampai 19 Januari 2024 melalui SuperApps Pusaka Kementerian Agama,” terang juru bicara Kemenag Anna Hasbie, Rabu (10/1/2024). Anna Hasbie saat ini berada di Arab Saudi karena sedang mendampingi kunjungan kerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dalam kunjungan ini, Menag Yaqut dijadwalkan menandatangani MoU terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H/2024 M dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq F Al Rabiah. Dijelaskan Anna, seleksi PPIH Arab Saudi akan dilakukan dengan Computer Assisted Test (CAT) dan Wawancara. Soal CAT terkait dengan wawasan kebangsaan, moderasi beragama, regulasi perhajian, manasik haji, serta tugas dan fungsi layanan. Sementara wawancara akan menggali tentang kemampuan baca tulis Al-Quran, pendalaman tugas dan fungsi petugas haji, problem solving, integritas, serta pemahaman keagamaan yang moderat dan kepemimpinan. “Untuk CAT dan wawancara, akan dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede pada 25 Januari 2024. Hasil seleksi akan diumumkan melalui akun masing-masing peserta pada 29 Januari 2024,” sambungnya. Direktur Bina Haji pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Arsad Hidayat menjelaskan, ada empat formasi pada seleksi PPIH Arab Saudi 1445 H/2024 M, yaitu: Media Center Haji (MCH), Pelindungan Jemaah, Layanan Jemaah Lansia, serta Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PKP3JH). Khusus untuk MCH, saat ini sedang berlangsung seleksi awal yang dilakukan oleh Biro Humas, Data, dan Informasi Setjen Kemenag. Untuk mendaftar, peserta harus membuat akun terlebih dahulu melalui SuperApps Pusaka Kementerian Agama. Setelah itu, peserta mengupload berkas persyaratan yang telah ditentukan. “Jika dinyatakan lulus verifikasi berkas, peserta akan mendapatkan kartu ujian. Jika tidak lulus verifikasi berkas, peserta akan mendapatkan notifikasi,” tandas Arsad. Berikut info seputar persyaratan yang harus disiapkan pelamar. B. Layanan Jemaah Lansia & Disabilitas1) Usia paling tinggi 45 tahun pada saat mendaftar;2) Diutamakan memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dalam menangani lansia dan/atau penyandang disabilitas;3) Diutamakan memiliki kemampuan menggunakan bahasa yang digunakan penyandang disabilitas; dan4) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris. C. Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji (PKP3JH)1) Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 45 tahun pada saat mendaftar;2) Berprofesi sebagai dokter, paramedis, dan/atau penanganan bencana pada RS TNI/Polri/RS Haji/ FK UIN/BNPB/PERDOKHI;3) Berasal dari unit pelayanan kesehatan, lembaga/instansi yang menangani bencana, dan unit penanganan bencana pada organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren;4) Memahami dan mampu melakukan penangan krisis dan pertolongan pertama pada Jemaah Haji; dan5) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris. Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) menyalurkan bantuan kepada sejumlah madrasah di dearah tertinggal dan perbatasan. Bantuan ini diberikan pada akhir Desember 2023. Ada 160 madrasah di daerah tertinggal dan 122 madrasah di daerah perbatasan yang mendapat bantuan Madrasah tersebut antara lain tersebar di Provinsi Kalimantan Barat, Papua, NTT, NTB, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Lampung, dan Papua Barat. Kemenag juga memberikan bantuan untuk 84 madrasah penyelenggara pendidikan inklusi dan 15 madrasah rintisan unggulan. Total ada 381 madrasah penerima bantuan. Jumlah bantuan yang diterima untuk masing-masing lembaga adalah Rp. 200.000.000 untuk MI, MTs dan MA dan Rp. 100.000.000 untuk RA. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, M. Ali Ramdhani mengatakan, bantuan disalurkan sesuai petunjuk teknis. Itu dilakukan agar seluruh prosesnya berjalan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan. “Harus ada pertanggungjawaban yang jelas dari satuan kerja penerima bantuan. Semua harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Kang Dhani—sapaan akrab M. Ali Ramdhani. Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, M. Sidik Sisdiyanto, menambahkan bantuan ini diberikan sesuai kebutuhan madrasah yang berada di daerah tertinggal dan perbatasan, serta madrasah penyelenggara pendidikan inklusi dan rintisan madrasah unggulan. “Bantuan tersebut difokuskan penggunaannya untuk pembelian alat media pembelajaran, rehab ringan, sanitasi, alat permainan edukatif dan alat pendidikan inklusi,” sebutnya. Bantuan ini, kata Sidik, merupakan upaya optimalisasi atas sisa penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Madrasah dan Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (BOP RA) 2023. Optimalisasi ini dilakukan agar bantuan BOS pada Madrasah dan BOP RA ini bisa dirasakan oleh masyarakat secara optimal sehingga bisa meningkatkan mutu pembelajaran. (wink) Baca juga :