Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menghimbau umat Islam untuk menghindari sebisa mungkin transaksi ataupun menggunakan produk Israel dan afiliasinya yang mendukung penjajahan di Palestina. Imbauan tersebut berbarengan dengan dikeluarkannya fatwa bahwa membeli produk dari pendukung agresi Israel ke Palestina hukumnya haram. “Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina saat ini hukumnya wajib. Maka kita tidak boleh mendukung pihak yang memerangi Palestina, termasuk penggunaan produk yang hasilnya secara nyata menyokong tindakan pembunuhan warga Palestina,” terang Niam saat menyampaikan hasil fatwa MUI, Jumat (10/11/2023) lalu. Gerakan boikot pada produk-produk Israel dan yang terafiliasi dengan penjajahan Palestina terus menyebar luas. Sejumlah negara dengan tegas memutuskan untuk melakukan gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS). BDS sendiri adalah gerakan boikot konsumen dengan meyakinkan pedagang di seluruh dunia untuk berhenti menjual produk Israel. Hingga saat ini ada sejumlah produk Israel yang diboikot dunia. Dilansir dari laman BDS Movement, berikut daftar produk Israel yang menjadi target boikot masyarakat dunia: Kabel listrik ini rencananya akan menghubungkan pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina ke Eropa. Pada tahun 2022, mereka menjalin kemitraan dengan perusahaan Israel Electra Consumer Products dan anak perusahaannya Yenot Bitan, yang keduanya terlibat dalam pelanggaran berat terhadap rakyat Palestina. Kedua perusahaan itu terlibat dalam “rasisme anti-Palestina, propaganda Israel, dan pengagungan kekerasan kolonial pemukim terhadap masyarakat adat,” sebagaimana dinyatakan oleh organisasi kebudayaan Palestina. Sejumlah produk lain yang diboikot masyarakat dunia karena disebut menyokong agresi Israel ke Palestina, di antaranyaMcDonald’s, Burger King, Papa John’s, Pizza Hut, dan lainnya. Produk-produk ini menjadi sasaran kampanye boikot organik akar rumput di berbagai negara. Karena perusahaan-perusahaan tersebut atau cabang serta waralaba mereka di Israel, secara terbuka mendukung apartheid Israel. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan pesan Presiden Joko Widodo terkait revitalisasi masjid di Indonesia. Masjid hanya untuk pusat kegiatan sosial dan dilarang untuk politik praktis. “Presiden menegaskan dua pesan. Pertama, masjid bukan hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan saja, tapi juga pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Menag dikutip Minggu (13/11/2023) Menag menuturkan, hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat mendirikan Masjid Quba di Madinah. “Masjid Quba inilah yang mendorong kemajuan peradaban kota Madinah pada masa itu. Kota Madinah ini maju karena kontrak sosial atau konstitusi yang lahir berkat perundingan-perundingan untuk kemaslahatan umat yang dibahas di masjid. Kedua, sebagai pengurus BKM kita harus menjaga masjid agar tidak digunakan sebagai tempat berpolitik praktis,” ungkap Menag. Ia menuturkan, semestinya kalau ingin berpolitik di masjid maka harus mencontoh apa yang dilakukan pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, menurut Menag, masjid adalah tempat membicarakan politik untuk persatuan umat dan tidak terkait dengan perbedaan kepentingan. Inilah high politics. “Dulu Nabi Muhammad SAW di masjid melakukan politik keumatan atau istilahnya sekarang high politics, tidak terkait dengan perbedaan kepentingan, dan justru sebaliknya mempersatukan perbedaan dari berbagai kabilah di sana,” papar Menag. Hal ini berbeda dengan yang terjadi saat ini. Kegiatan politisasi yang dilakukan di masjid pada saat ini justru cenderung memecah belah umat dan mengkotak-kotakkan umat. “Ketika melakukan konsolidasi politik di masjid, justru terjadi pengkotakan. Ini tidak boleh kita biarkan,” ucap Menag Yaqut. Namun sayangnya, menurut Menag, banyak orang yang beranggapan konsolidasi politik yang dilakukan di masjid menjadi bagian yang dicontohkan Rasulullah. Hal ini yang menurutnya, pengurus BKM perlu mengambil peran untuk menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Ia mengungkapkan aktivitas politik di masjid saat ini sering dikaitkan dengan aktivitas Nabi Muhammad SAW saat membangun peradaban di Madinah dengan berpolitik di masjid pada zaman dahulu. Menurutnya, hal ini berbeda dengan yang terjadi pada zaman sekarang dan tidak bisa disamakan dengan yang terjadi di zaman dahulu. “Pada masa Nabi, politik yang berjalan di masjid itu adalah politik yang mempersatukan banyaknya kabilah-kabilah yang berbeda. jika masjid dijadikan alat berpolitik justru yang terjadi adalah pengkotak-kotakkan. Itu berbanding terbalik dengan politik pada masa Rasulullah,” jelasnya. Lebih lanjut, Menag berharap Rakernas BKM yang berlangsung pada 8-10 November 2023 lalu dapat memberikan kontribusi besar dalam penguatan peran masjid di Indonesia. “BKM ini mendapat dukungan besar, jadi saya berharap juga dapat memainkan peran yang lebih besar. Mari kita gunakan masjid, kita desain jadi masjid di mana dulu pernah dicita-citakan Rasulullah, yang bukan hanya menjadi pusat kegiatan ibadah umat Muslim, tapi juga menjadi pusat kegiatan sosial ekonomi untuk kemakmuran untuk umat yang lebih luas,” pungkas Menag. Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa ini memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina adalah perkara yang wajib. “Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib,” demikian bunyi fatwa yang dikeluarkan pada Jumat (10/11/2023) itu. Dukungan sebagaimana disebutkan pada poin di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Dijelaskan bahwa pada dasarnya dana zakat harus didistribuskan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Namun dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina. Berikutnya, fatwa MUI juga menegaskan bahwa mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Oleh karena itu, MUI mengeluarkan rekomendasi agar umat Islam mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusian dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina. Kemudian, MUI juga mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan yang mendukung perjuangan Palestina. Hal ini dilakukan melalui bantuan dan diplomasi. “Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi,” demikian bunyi fatwa tersebut. Kemudian, umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme. Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh menegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Sebaliknya, mendukung Israel dan mendukung pendukung Israel hukumnya haram. “Mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel, baik langsung maupun tidak langsung, seperti dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel hukumnya haram”, tegas Niam. Karena itu, Guru besar Ilmu Fiqih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengimbau umat Islam untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme. “Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina saat ini hukumnya wajib. Maka kita tidak boleh mendukung pihak yang memerangi Palestina, termasuk penggunaan produk yang hasilnya secara nyata menyokong tindakan pembunuhan warga Palestina”, ujar Niam. Pengasuh Pesantren Al-Nahdlah Depok ini menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. “Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusian dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina”, lanjut Niam. MUI merekomendasikan agar Pemerintah mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi. MUI juga menegaskan bahwa zakat dari masyarakat muslim di Indonesia dapat didistribusikan untuk kepentingan jihad kemerdekaan Palestina. “Pada dasarnya dana zakat harus didistribuskan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina”, sambungnya. Karena itu, Niam mengajak kepada BAZNAZ dan lembaga-lembaga amil zakat Nasional (LAZNAS) Nasional untuk menggalang zakat, infak, shadaqah guna membantu perjuangan umat Islam di Palestina. Fatwa ini dibahas sebagai bentuk tanggung jawab keulamaan MUI dalam menyikapi agresi Israel terhadap Palestina yang mengancam kemanusiaan. Di sisi lain, ada pihak yang berusaha memberikan empati dan dukungan pada Israel, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk upaya sebagian pihak yang mendeskreditkan pihak yang memberikan dukungan kemerdekaan Palestina. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Jamaah haji Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu orang pada musim haji 1445 H/2024 M nanti. Jumlah ini menjadikan total kuota seluruhnya 241.000 jamaah dari sebelumnya pada tahun 2023 memiliki kuota 221.000 jamaah. Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada rapat kerja di gedung parlemen di Jakarta, Senin (09/11/2023) lalu. Menag menjelaskan, tambahan kuota haji reguler dibagi berdasarkan proporsi jumlah daftar tunggu Jamaah Haji antar provinsi. Kuota tambahan terbanyak rencananya akan diberikan kepada Provinsi Jawa Timur sejumlah 3.897 tambahan kuota. Hal ini karena Jawa Timur menjadi provinsi dengan jamaah haji tunggu terbanyak sejumlah 1.107.347 orang. Di posisi kedua, Jawa Tengah dengan tambahan 3.095 kuota, dengan jamaah tunggu terbanyak kedua sejumlah 879.542 orang. “Tambahan kuota haji Indonesia sebanyak 20.000 rencananya akan kami bagi untuk jamaah haji reguler sebanyak 18.400 setara dengan 92 persen dan kuota haji khusus sebanyak 1.600 setara dengan 8 persen. Sehingga haji reguler yang semula hanya 203.320 akan bertambah menjadi 221.720 orang. Sementara haji khusus yang semula 17.680 akan bertambah menjadi 19.280 orang,” ungkapnya. Kuota tambahan jamaah haji regular, menurut Menag akan diisi oleh calon jamaah haji dengan beberapa kriteria, di antaranya jamaah haji reguler nomor urut berikutnya dan berusia paling rendah 18 tahun pada 13 Mei 2024 (saat kloter pertama terbang) atau sudah menikah. Namun menurutnya, sampai hari ini tambahan kuota tersebut belum muncul di e-Hajj. Kuota tersebut baru dapat dipastikan setelah masuk dalam e-Hajj. “Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan dan mendorong agar tambahan kuota tersebut segera masuk ke dalam e-Hajj,” jelasnya dikutip dari laman Kemenag, Jumat (10/11/2023). Sebelumnya, Menag mengatakan bahwa tambahan kuota haji pada 2024 adalah kabar yang menggembirakan sekaligus menjadi tantangan. Tambahan kuota ini akan berdampak pada menurunnya antrean. Namun, tambahan kuota juga menjadi tantangan karena harus disiapkan lebih baik lagi. “Ini harus disiapkan lebih baik lagi. Tidak mudah menyiapkan keberangkatan 241 ribu jamaah, kalau ada tambahan 20 ribu,” sebutnya. Untuk memaksimalkan kondisi dan stamina jamaah, Kementerian Agama akan membuat skema baru terkait syarat istitha’ah kesehatan. Nantinya, jamaah akan menjalani dua kali pemeriksaan. Tujuannya agar jamaah mengetahui kondisi dini kesehatannya dan ada waktu untuk melakukan pemulihan. “Kita mulai awal November untuk screening kesehatan jamaah agar waktunya lebih panjang. Jika ada jamaah punya penyakit tertentu, ada waktu untuk memulihkan. Cek kesehatan dilakukan dua kali. Jamaah yang kurang sehat direkomendasikan agar ada proses pemulihan. Pada pemeriksaan kedua, kalau sudah baik, berhak melunasi. Ini ikhtiar agar kasus jamaah sakit dan wafat di Saudi bisa ditekan,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Surabaya — 1miliarsantri.net : Seleksi Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al-Hadits (STQH) XXVII Nasional yang berlangsung di Jambi resmi ditutup Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki di Arena Utama H. Abdurrahman Sayoeti, Jambi, Senin (6/11/2023) malam. Kegiatan yang berlangsung sejak 29 Oktober 2023 tersebut diikuti oleh 700-an peserta dari provinsi-provinsi se-Indonesia. Pada malam penutupan ini, Provinsi Jawa Timur berhasil meraih juara umum. Turut hadir Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin, Kepala Atase Agama dan Pendidikan Kedutaan Besar Arab Saudi Syeikh Ahmed bin Essa Al-Hazmi, Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur se-Indonesia dan yang mewakili, serta para Pejabat Kementerian Agama Pusat dan Daerah. Wamenag Saiful Rahmat Dasuki mengapresiasi penyelenggaraan STQH Nasional ke-27. Ia berharap gelaran STQH Nasional dapat mendorong kecintaan dan kesadaran umat Islam terutama generasi muda untuk mendalami makna Al-Qur’an dan Hadis. “Gema gelaran STQH ini harus memberi dampak sosial dan sentuhan syiar dakwah yang berkesan kepada masyarakat dan bangsa yang penuh dinamika dan tantangan dewasa ini,” urainya. Wamenag berharap, gelaran STQH ini juga mampu membentuk manusia yang berkualitas secara keseluruhan karena cinta dengan Al Qur’an. “Penyelenggaraan STQH ke-27 Nasional 2023 harus mampu membentuk manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang senantiasa condong kepada jalan yang lurus dalam berperilaku, bekerja, dan bermasyarakat,” ungkap Wamenag. Wamenag juga mengajak generasi muda untuk menanamkan pemahaman yang benar tentang pandangan Islam terhadap keragaman. “Isu menarik yang perlu dikaji lebih jauh pada generasi milenial adalah pemahaman tentang makna multikulturalisme dalam Al-Qur’an. Sejak usia muda, generasi Islam harus ditanamkan pemahaman yang benar terkait bagaimana pandangan Islam terhadap keragaman di masyarakat,” pungkasnya. (har) Baca juga :

Banda Aceh — 1miliarsantri.net : Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menyatakan program jaksa masuk dayah guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan santri, sangatlah tepat karena dapat diberikan pemahaman sekalifus mencegah santri bermasalah dengan hukum. “Program jaksa masuk dayah diluncurkan beberapa waktu lalu oleh Kajati Aceh Bambang Bachtiar. Program ini diluncurkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum kalangan santri,” terang Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Ali Rasab Lubis kepada 1miliarsantri.net di Banda Aceh, Selasa (07/11/2023). Program jaksa masuk dayah sudah menyasar ke berbagai pesantren di belasan kabupaten kota di Provinsi Aceh. Program jaksa masuk dayah tersebut sudah diikuti ribuan santri di provinsi ujung barat Indonesia tersebut. “Program jaksa masuk dayah ini terlaksana dengan Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh, dan Bank Aceh. Program ini sudah dilaksanakan di sejumlah dayah di beberapa kabupaten kota di Aceh dan terakhir di Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Barat Daya,” sambung Ali Rasab Lubis. Menurut Ali Rasab, program jaksa masuk dayah ini diluncurkan karena keprihatinan maraknya perbuatan melanggar hukum kalangan santri, terutama di luar Aceh. Perbuatan tersebut di antaranya perundungan, penganiayaan sesama santri, dan lainnya. “Program jaksa masuk dayah ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum kalangan santri, sehingga mencegah mereka bermasalah dengan hukum. Apabila bermasalah dengan hukum, masa depan mereka bisa terancam,” imbuhnya. Ali Rasab Lubis menyebutkan program jaksa masuk dayah tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Gubernur Aceh tentang imbauan pembentukan pengawasan dayah dalam hal mengantisipasi isu kekerasan di pesantren. Aceh, kata dia, merupakan provinsi yang menerapkan syariat Islam. Dayah atau pesantren berperan dalam melahirkan generasi Aceh yang Islami serta didukung dengan pemahaman dan kesabaran hukum yang tinggi. “Selain memiliki ilmu agama, santri juga memiliki pemahaman hukum, sehingga mereka peduli terhadap penegakan hukum dan terhindar dari persoalan-persoalan yang menjerat mereka karena melanggar hukum,” tutup Ali Rasab Lubis.(tri) Baca juga :

Surabaya — 1miliarsantri.net : Universitas Airlangga (Unair) Surabaya akan memasuki usia ke-69 pada 10 November 2023. Sekretaris Unair Koko Srimulyo mengatakan, pihaknya ingin menjadikan peringatan ulang tahun atau dies natalis ke-69 sebagai momentum berbagi kebahagiaan dengan masyarakat umum. Maka dari itu, pada momen dies natalis Unair ke-69 akan diadakan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat umum. “Intinya pada November ini banyak kegiatan-kegiatan yang Unair ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekitarnya, dengan masyarakat umum, untuk bisa menikmati kegiatan-kegiatan berkaitan dengan dies natalis ke-69,” terang Koko kepada 1miliarsantri.net di Gedung Rektorat Kampus C Unair, Surabaya, Rabu (8/11/2023). Koko menjelaskan, banyak sekali kegiatan yang digelar dalam rangka merayakan dies natalis Unair ke-69. Rangkaian kegiatan inti digelar selama dua bulan penuh, yakni pada Oktober dan November 2023. Diantara kegiatan yang digelar adalah acara fun bike dan mancing, yang pesertanya terbuka untuk masyarakat umum. Masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan tersebut bisa mendaftar secara gratis. Unair juga menggelar kegiatan pasar rakyat, untuk masyarakat umum. Dimana Unair mendatangkan 40 pelaku UMKM untuk menjajakan produknya di area Kampus C Unair pada 5 November 2023. Produk tersebut sudah dibeli oleh panitia, sehingga masyarakat bisa menikmatinya secara gratis. “Setiap (hari) Minggu itu kan di danau Kampus C Unair itu banyak sekali masyarakat yang rekreasi, ngajak anak-anaknya, keluarganya,” lanjutnya. Unair juga menggelar berbagai kegiatan menarik lainnya seperti Rektor Cup untuk beberapa cabang olehraga seperti futsal, bulu tangkis, basket, tenis, hingga catur beregu. Unair juga menggelar Airlangga Run dengan jarak tempuhnya sepanjang 6,9 kilometer. Peserta yang mendaftar saat ini sudah mencapai 2.000 pendaftar. Kemudian acara puncak akan digelar pada 25-26 November 2023. Pada acara puncak tersebut akan digelar acara bazar UMKM dan konser. Bintang tamu yang memeriahkan acara tersebut adalah klantink dan Pusakata. Masyarakat umum juga bisa hadir di acara puncak tersebut. Koko menjelaskan, di sela-sela berbagai kegiatan tersebut, panitia telah menyediakan doorprize menarik untuk para peserta. Hadiah utamanya adalah perjalanan umroh bagi peserta yang beruntung, ternasuk masyarakat umum. “Kalau yang dapatnya beragama non Islam, bisa untuk ziarah ke tempat lain yang harganya senilai dengan umroh. Misal kristen atau katholik misalnya bisa ke Yerusalem. Kalau hindu ke India atau ke tempat ibadah lain,” ucapnya. Koko belum mengetahui secara pasti jumlah tiket umroh yang disiapkan sebagai hadiah pada perayaan ulang tahun ke-69. Koko mengatakan, pada tahun sebelumnya, tiket umroh yang diberikan sebagai hadiah sebanyak 12 tiket. Ia berharap di tahun ini bisa lebih banyak. “Tahun lalu ada 12 hadiah umroh, mungkin tahun ini bisa lebih,” imbuh Koko. Sementara itu Rektor Unair, Prof Mohammad Nasih menjelaskan, Unair berdiri pada 1954 tepatnya pada 10 November. Peresmiannya menghadirkan Menteri Pendidikan saat itu, Mohammad Yamin. Memasuki usia ke-69, kata Nasih, sudah banyak capaian yang diraih Unair, baik dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, riset, maupun inovasi. Sepanjang tahun ini, lanjut Nasih, Unair juga mengukuhkan 69 guru besar. Masih dalam rangka peringatan dies natalis ke-69, Unair bakal membagikan 69 sepeda kepada civitas akademika. “Tujuannya agar green campus juga akan tercipta, sehingga penggunaan mobil dan motor dapat kita kurangi bersama-sama. Kemudian Tanggal 10 November kita akan upacara dan kita lanjutkan dengan kegiatan tasyakuran. Puncaknya dari kegiatan ini kita akan gelar sidang dies natalis pada 15 November dengan orator utama kita adalah Carina Joe yang menghasilkan vaksin AstraZeneca,” pungkasnya. (har) Baca juga :

Abu Dhabi — 1miliarsantri.net : Isu pemanasan global dan perubahan iklim dibahas dalam pertemuan tokoh lintas agama dari 30 negara di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Indonesia diwakili oleh Ketua Bidang Dakwah dan Ukhwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Muhammad Cholil Nafis. Menurut Kiai Cholil, konferensi ini berlangsung selama dua hari sejak Senin 6 November 2023. Semua pemuka agama diberi kesempatan membahas tentang pemanasan global dan perubahan iklim. “Saya mewakili MUI menyampaikan tentang kepedulian umat Islam Indonesia untuk menjaga lingkungan dan perubahan iklim. Karena menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan umat. Kalau sampai Tahun 250 pemanasan global tidak dapat diturunkan maka akan banyak bencana alam seperti banjir, longsor dan kerusakan pulau,” terangnya saat dihubungi 1miliarsantri.net, Senin (06/11/2023) Dia menyampaikan, MUI telah memiliki lembaga khusus untuk menjaga lingkungan hidup dan mengeluarkan fatwa untuk menjaga lingkungan hidup dan pemanasan global. Seperti fatwa tentang penambangan yang ramah lingkungan, air daur ulang dan penggunaan dana infaq dan zakat untuk program pemulihan lingkungan hidup, air bersih dan sanitasi. “Tokoh agama punya tanggung jawab untuk mengubah perilaku manusia. Apalagi tokoh agama memiliki banyak pengikut, maka sangat tepat menjadikan manusia sebaga subjek bukan objek teknologi demi menjaga stabilitas alam,” ungkapnya. Dalam konferensi itu, Cholil juga mengetuk hati nurani para pelaku eksploitasi alam dengan teknologi yang merusak alam. Begitu juga dengan pelaku perang yang menyebabkan kerusakan bumi dan menimbulkan pemanasan global. “Artinya, untuk mengatasi kerusakan dan perubahan iklim perlu ada kerja sama dari semua pihak. Sebab, alam ini adalah rumah yang kita tempati secara bersama-sama,” pungkasnya. (dul) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Generasi milenial saat ini sudah melek dengan pasar modal karena dinilai menawarkan beragam keuntungan dan kemudahan. Tentunya hal ini menjadi daya minat bagi milenial untuk masuk ke pasar modal. Melihat potensi ini, Dompet Dhuafa bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) mengembangkan instrumen sukuk wakaf dengan menerbitkan CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk) sebagai sarana para milenial untuk berwakaf. Konsep CWLS dinilai cukup berhasil dalam menggerakkan aset wakaf lebih produktif. “Dompet Dhuafa terus belajar berupaya mengembangkan wakaf sebagai pilar ekonomi syariah yang potensinya diperkirakan mencapai Rp200 triliun di Indonesia,” kata Ketua Pengurus Dompet Dhuafa Republika Rahmat Riyadi dalam diskusi “Milenial Berwakaf dalam Pasar Modal: Cerdas Spiritual, Cerdas Finansial” di Jakarta, Jumat (3/11/2023). Menurutnya, jika angka tersebut dapat direalisasikan, maka akan menjadi pilar yang luar biasa bagi ekonomi Islam. Sebagai informasi, Dompet Dhuafa setiap tahunnya hanya mampu mengumpulkan wakaf sebanyak Rp20 miliar. Dibandingkan dengan potensi yang besar, angka tersebut masih terlalu kecil. Namun, Rahmat optimistis program ini mampu memaksimalkan potensi wakaf sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat. Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Irwan Abdalloh mengatakan pasar modal syariah dapat menyandingkan sisi ekonomi, mencari keuntungan dan sosial secara beriringan. Ia menjelaskan, kegiatan wakaf di pasar modal tidak keluar dari aturan yang berlaku di mana pelaku utamanya adalah nazir. “Ketika seseorang ingin berwakaf di pasar modal, dapat dilakukan melalui sekuritas yang kemudian disampaikan dan dikelola oleh nazir,” jelas Irwan. Irwan pun menekankan bisnis sekuritas tidak akan berubah. Bila perusahaan ingin memasukkan instrumen wakaf, maka wajib menggandeng pengelola wakaf atau nazir. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan kunjungan sekaligus bersilaturahmi ke Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin di Istana Wapres Jakarta. Dalam pertemuan ini dibahas suasana politik menjelang Pemilu 2024 yang akan digelar tiga bulan lagi, tepatnya 14 Februari 2024. Adapun jajaran Pimpinan MUI yang diterima Wapres dalam pertemuan tersebut adalah Wakil Ketua Umum MUI K.H. Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum Buya Basri Bermanda, Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Ulama KH Abdullah Jaidi, Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan. Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, KH Masduki Baidlowi menyampaikan pada pertemuan tersebut Kiai Ma’ruf ingin ulama di MUI mengambil peran menyejukkan situasi politik yang kian menghangat menjelang hari pemungutan suara. “Wapres berharap ulama dan semua pihak berperan aktif mendinginkan suasana politik di lapisan bawah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” terang Kiai Masduki kepada 1miliarsantri.net usai pertemuan tersebut. Kiai Masduki menuturkan, salah satu contoh hal yang perlu diantisipasi menjelang pemilu adalah maraknya perdebatan di media sosial yang kian meresahkan. “Misalnya di medsos banyak sekali perdebatan-perdebatan yang seakan-akan silaturahmi tidak lebih penting ketimbang sebuah pilihan politik praktis yang jangka pendek,” imbuhnya. Lebih lanjut, Kiai Masduki mengungkapkan, menjelang pemilu 2024 Wapres juga berharap para pimpinan MUI harus tetap membawa lembaga yang menaungi para ulama ini untuk tetap mengambil sikap netral, di samping pilihan politik pribadi individu. “Wapres berharap para pimpinan MUI diseluruh Indonesia sebagai institusi supaya bersikap netral. Kalau ada yang berhubungan terkait dengan hak politiknya silahkan sebagai individu, monggo untuk bersikap politik,” ucapnya. Kiai Masduki menambahkan, saat ini potensi terjadinya perpecahan di tengah masyarakat akan semakin meruncing, terutama menjelang bergulirnya Pemilu Pilpres dan Wapres. “Memasuki tahun politik ini kemungkinan cenderung panas dan ada pembelahan-pembelahan di masyarakat. Untuk itu diharapkan agar MUI bisa menjadi penengah dan bersikap netral dalam mengantisipasi hal tersebut,” pungkasnya. (wink) Baca juga :