Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Arya Sandhiyudha, mencermati ragam informasi di sosial media yang menayangkan kerancuan jumlah perolehan suara. Arya mengultimatum KPU soal keterbukaan informasi publik ini. “Banyak protes soal C1 untuk DPR RI tidak bisa diakses di situs KPU. Ini menyulitkan verifikasi caleg dan publik atas informasi KPU. Hati-hati Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menayangkan informasi di website nya. Harus dicek dengan benar sistemnya, ditayang serta-merta, dan menginfokan yang akurat benar tidak menyesatkan,” terang Arya dalam keterangan tertulis yang diterima 1miliarsantri.net, Sabtu (17/2/2024). Arya menegaskan posisi KPU sebagai badan publik penyelenggara Pemilu, berkewajiban melaksanakan keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pemilu. “Di tengah dinamika proses perhitungan suara lapangan dan perdebatan sosial media, harusnya Website KPU dapat menjadi referensi informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan,” ungkap Arya. Arya menegaskan hal ini tidak hanya terkait perhitungan suara presiden dan wakil presiden, namun lebih penting juga di level penayangan jumlah suara partai politik dan caleg. “Karena pemilu ini terkait hajat hidup orang banyak kewajiban menginformasikannya harus serta-merta dan akurat. Kalau tidak, bisa timbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” imbuh Arya. Arya juga menyebutkan KPU harus cek ulang tiap bahan informasi yang masuk dan hendak ditayangkan. “Dua persoalan yang mengemuka, bisa telah terjadi ataupun berpotensi terjadi. Pertama, adanya tayangan informasi perolehan suara total partai politik yang lebih kecil dari akumulasi suara caleg. Kedua, adanya ketidaksesuaian suara antara yang tercantum di C1 dengan yang tayang di website KPU,” lanjut Arya. Arya mengingatkan kejadian ini bukan spesifik kasus satu Caleg dan Parpol tertentu. Arya menduga kejadian itu potensial dialami Caleg dan Parpol lain. “Silahkan KPU menjadikan ini early warning dan alarm perbaikan agar tidak menimbulkan kegaduhan,” pungkas Arya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui BPKH Limited, anak usahanya yang berfokus pada ekosistem haji dan umrah, meluncurkan Quick Win Project untuk meningkatkan kualitas layanan haji dan umrah. Project ini diharapkan dapat memberikan manfaat tak terbatas pada keuangan haji maupun penyelenggaraan ibadah haji. Quick Win Project memiliki dua fokus utama, pertama optimalisasi akomodasi haji Indonesia di Mekkah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi akomodasi jemaah haji Indonesia. Kemudian yang kedua penyediaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk konsumsi Jemaah haji: Membawa produksi Nusantara dan kuliner asli Indonesia ke tanah suci, sekaligus menguntungkan pengusaha anak bangsa. Dalam peluncurannya, BPKH Limited telah menandatangani Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (DJPHU) Kementerian Agama untuk mendukung Quick Win Project ini. BPKH Limited juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai mitra bisnis, termasuk tenant, supplier, importir, dan aggregator. Kepala BPKH Fadlul Imansyah menegaskan BPKH berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh atas seluruh kegiatan BPKH Limited di Arab Saudi. Melalui program tersebut BPKH Limited juga diharapkan dapat membuka jaringan seluas-luasnya untuk berkolaborasi positif “Jadi Indonesia nantinya tidak hanya menjadi konsumen saja tapi juga masuk kedalam ekossitem haji tersebut seperti akomodasi dan katering, pastinya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji jemaah Indonesia , dari jemaah kembali kepada jemaah lagi harapnya,” terang Fadlul dalam keterangan resmi, yang dikutip Jumat (16/2/2024). Sementara di kesempatan yang sama Ketua Dewan Pengawas Firmansyah N. Nazaroedin menyatakan Pendirian BPKH Limited sebagai anak usaha BPKH di Arab Saudi merupakan strategi BPKH untuk mengoptimalkan potensi perolehan imbal hasil dari investasi yang dilakukan di Tanah Suci. “Keberadaan BPKH Limited diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam mendukung rencana investasi BPKH, sekaligus memberikan kontribusi dukungan bagi peningkatan kualitas layanan haji Indonesia,” jelasnya. Sebagai informasi, melalui Quick Win Project ini, BPKH optimistis dapat mewujudkan pengelolaan keuangan haji yang lebih efisien dan efektif, serta memberikan manfaat yang optimal bagi jemaah haji dan umrah Indonesia. BPKH Limited sendiri terbentuk atas inisiasi Badan Pelaksana BPKH dibawah koordinasi Anggota Bidang Investasi dan Kerjasama Luar Negeri M. Arief Mufraini sebagai langkah responsif BPKH dalam menanggapi masukan dari berbagai pihak agar BPKH mendukung penyelenggaraan ibadah haji dalam perspektif investasi. (wink) Baca juga :

Balikpapan — 1miliarsantri.net : Sebanyak 149 kafilah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXX asal Kaltim siap mengikuti Training Center (TC) di Balikpapan maupun Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Samarinda, Kamis, mengatakan pemusatan latihan tersebut dilaksanakan pada Februari 2024 dan dari 149 kafilah terdapat 24 orang dari cabang kaligrafi yang akan melaksanakan TC di Jakarta. “Karena MTQ XXX ini tak lama lagi, maka Kaltim sebagai tuan rumah juga mempersiapkan kafilah yang akan bertanding. Ada 149 kafilah yang akan mengikuti TC pada Februari ini,” terang Sekda Sri Wahyuni ketika memimpin rapat koordinasi persiapan TC Kafilah MTQ Nasional XXX asal Kaltim, di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim. Didampingi Karo Kesra Setdaprov Kaltim Dasmiah, Sekda Sri menyebutkan TC dilaksanakan sejak 17 Februari-7 Maret 2024. Nanti nya Seluruh kafilah TC, dibina melalui Yayasan Pusdiklat Kementerian Agama RI di Jakarta. “Insya Allah seluruh kafilah akan dibina oleh Dewan Hakim Nasional. Kaltim harus mampu bersaing dan meraih prestasi di MTQ ini,” sambungnya. Bagi kafilah yang TC di Jakarta akan dibina Prof Achmad Tholabi, seorang ahli Kaligrafi Islam Nasional. Selain itu, kafilah yang mengikuti seleksi atau TC ini merupakan hasil MTQ provinsi dari juara pertama hingga ketiga. “Dari hasil TC akan dipilih 76 kafilah yang mewakili Provinsi Kaltim,” cakapnya. Sekda Sri berharap peserta yang mengikuti TC selalu menjaga kesehatan dan selalu semangat. Kepala Biro Kesra Dasmiah menjelaskan 126 kafilah mengikuti TC di Asrama Haji Batakan Balikpapan dengan pelatih kurang lebih 44 orang dari 11 cabang yang di ikuti. “Sebanyak 24 kafilah dari cabang kaligrafi mendapat enam pembina khusus di Jakarta,” ujarnya. (jiz) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama memperpanjang masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) jemaah reguler hingga 23 Februari 2024. Hal tersebut ditegaskan Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie. Menurutnya masa pelunasan Tahap I Bipih 1445 H sudah dibuka sejak 10 Januari 2024. Proses ini awalnya terjadwal akan ditutup pada 12 Februari 2024. “Setelah melihat progres pelunasan sampai hari ini, masa pelunasan biaya haji bagi jemaah reguler kita perpanjang hingga 23 Februari 2024,” terang Jubir Kementerian Agama Anna Hasbie, di Jakarta, Rabu (14/2/2024). Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota sehingga jumlahnya menjadi 241.000 jemaah. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. “Sampai sore ini, sudah ada 188.765 jemaah yang sudah memenuhi syarat istithaah kesehatan dan melunasi biaya haji. Total jemaah yang sudah memenuhi syarat istithaah kesehatan hingga sore ini berjumlah 202.153 jemaah. Artinya ada 13.388 jemaah yang sudah memenuhi syarat istithaah kesehatan tapi belum melakukan pelunasan biaya haji,” sambungnya. Anna mengimbau jemaah haji yang sudah memenuhi syarat istithaah untuk segera melunasi biaya hajinya pada masa perpanjangan pelunasan tahap pertama. Demikian juga, jemaah haji yang berhak melunasi tahun ini tapi belum memeriksakan kesehatan, agar bisa segera melakukannya hingga memenuhi syarat istithaah dan bisa melunasi biaya haji. Sehubungan diperpanjangnya kesempatan jemaah untuk melunasi biaya haji pada tahap I, lanjut Anna, maka proses pelunasan tahap II juga mengalami penyesuaian. Tahap II yang awalnya dibuka pada 5 – 26 Maret 2024, disesuaikan menjadi 13 – 26 Maret 2024. Menurut Anna, pelunasan tahap II akan diperuntukkan bagi empat kategori, yaitu: 1) jemaah yang belum melakukan pelunasan biaya haji pada tahap I karena mengalami gagal sistem; 2) pendamping jemaah haji lanjut usia; 3) Jemaah haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua yang terpisah; 4) pendamping jemaah haji penyandang disabilitas. “Petugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar segera meng-input data usulan jemaah yang akan melunasi pada tahap II. Batas akhir input data pengajuan pendampingan lansia, penggabungan mahram, dan pendamping penyandang disabilitas yang semula berakhir 27 Februari 2024 disesuaikan menjadi 7 Maret 2024,” pungkas Anna. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ribuan pemuda lintas agama menegaskan komitmennya untuk menggunakan hak suara pada Pemilihan Umum, 14 Februari 2024. Mereka juga mendoakan pemilu tahun ini berjalan dengan damai. Penegasan ini ini menjadi bagian dari deklarasi yang dibacakan para pemuda lintas agama dalam ‘Pemilove, Doa Bersama untuk Pemilu Damai’, yang berlangsung di Jakarta, Senin (12/2/2024). Dalam deklarasi itu, para pemuda bertekad untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang jujur, adil, rahasia, serta damai dan penuh cinta kasih. Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Agama ini diikuti kurang lebih 3.000 peserta, terdiri atas para remaja, pelajar, mahasiswa, dan santri. Hadir juga, para pemuda perwakilan organisasi kepemudaan lintas iman, serta para tokoh pimpinan organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dari enam agama di Indonesia. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki menyampaikan, Kemenag dengan penuh kesadaran menggelar doa bersama ini untuk mengetuk pintu langit dan mengajak semua pihak menyukseskan Pemilu pada 14 Februari 2024. “Semua pihak berkewajiban menyukseskan pemilu yang akan datang, tidak hanya KPU, Bawaslu, para petugas KPPS di lapangan, tapi semua pihak, termasuk para adik pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Semua wajib menyukseskan pemilu,” ungkapnya. Menurut Wamenag, kesuksesan pemilu 2024 antara lain ditentukan oleh tingkat partisipasi para pemilih pemula. Karenanya, perlu upaya agar para pemilih muda melek politik kebangsaan. Indonesia akan memasuki fase bonus demografi dan pemuda menjadi andalan yang diharapkan. “Pemilu bertepatan hari kasih sayang. Di hari kasih sayang, kita menyatakan cinta dengan tinta. Dengan hadir di tiap TPS tempat kita terdaftar sebagai pemilih. Tinta yang menandakan kita menjadi bagian yang sudah menyukseskan pemilu 2024, sekaligus menjadi bukti cinta kita kepada negara,” ujarnya. Wamenag juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan politik dalam pesta demokrasi jangan sampai merusak persaudaraan antaranak bangsa. “Perbedaan politik itu hal biasa tapi persaudaraan harus selamanya. Hadapilah pemilu dengan damai, sukacita, dan dengan senang hati,” pesan Wamenag. Wamenag berharap, terlahir pemimpin untuk semua warga bangsa, siap memajukan bangsa, merangkul sebelah semua. Berikut isi lengkap Deklarasi Pemilove: Deklarasi Pemilove Kami pemuda pemudi Indonesia bertekad: Jakarta, 12 Februari 2024 (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) akan digelar 14 Februari 2024. Kementerian Agama Republik Indonesia mengimbau para aktor dakwah dan layanan keagamaan menyerukan kepada segenap umat dan jamaahnya agar tetap menjaga kerukunan dan kedamaian. “Kepada para Penyuh Agama Islam, dai-daiyah, anggota Majlis Dai Kebangsaan (MDK), dan Pokja Majlis Taklim untuk menjadi muharrik, menjadi penggerak simpul-simpul yang senantiasa menjaga kerukunan dan perdamaian menjelang pemilu,” terang Direktur Penerangan Agama Islam (Penasi), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Ahmad Zayadi kepada 1miliarsantri.net, Senin (12/2/2024). Zayadi menjelaskan, imbauan tersebut memiliki tiga tujuan penting. Pertama, menjaga kondusivitas umat dan kesucian masjid dengan mencegah aktivitas politik praktis. Kedua, mendorong para aktor dakwah termasuk pengelola masjid dan khatib untuk memedomani dan mensosialisasikan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan. “Lalu tujuan yang ketiga, menyampaikan pesan-pesan pemilu damai dan rukun, sekaligus mengutamakan kepentingan persaudaraan dan kerukunan nasional. Imbauan kami juga termasuk mendorong masyarakat terutama kalangan pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024,” tambahnya. Pihaknya menerangkan, para aktor dakwah dan layanan keagamaan di Indonesia selama ini mengambil peran penting terhadap sikap dan perilaku masyarakat, khususnya mengenai isu-isu sosial dan politik. “Karena itu, kami mendorong para tokoh agama dan lembaga keagaamaan agar tidak terjebak pada narasi dan gerakan dakwah yang berpotensi memecah umat hanya karena perbedaan pilihan politik tertentu,” ujar Direktur Penais. Selain itu, kata dia, materi ceramah yang disampaikan ke masyarakat sepatutnya bersifat mendidik, mencerahkan, dan konstruktif dengan tujuan meningkatkan keimanan, memperkuat hubungan antarumat beragama, serta menjaga keutuhan bangsa dan negara. “Pemilu 2024 pada dasarnya bukanlah momentum menjaga jarak lebar dengan saudara-saudara yang berbeda selera politik, melainkan momentum penguatan demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang terbaik demi kepentingan bangsa dan negara,” ucapnya. Zayadi berharap, para aktor dakwah tidak mudah terprovokasi dengan ujaran, data, dan informasi yang berkaitan dengan SARA dan hal-hal yang berbau sensitif. “Dengan prinsip dan nilai moderasi beragama di tengah pesta demokrasi 2024, kami berharap para penceramah dan lembaga mitra Kementerian Agama dapat semakin bijak dalam menerapkan materi dan metode dakwahnya di masyarakat masing-masing,” pungkas Zayadi. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menilai partisipasi kualitatif masyarakat dan pemahaman warga bangsa atas esensi demokrasi dalam Pemilu 2024 cenderung baik dan relatif semakin tinggi. Salah satunya ditopang oleh demokratisasi digital yang mampu meningkatkan akses warga terhadap informasi. Keterlibatan masyarakat ini menjadi elemen penting dalam sebuah agenda demokrasi, karena itu semua pihak harus kedepankan etika dan nurani untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan baik. Demikian salah satu butir kesimpulan GNB, disampaikan dalam konferensi pers, Sabtu (10/2/2024) sore di Jakarta. Forum GNB dengan media dipimpin Alissa Wahid dan secara bergantian memberi kesempatan beberapa anggota yang berlesempatan hadir. GNB beranggotakan Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof Quraish Shihab, KH AMustofa Bisri, Kardinal Ignatius Suharyo, Pendeta Gomar Gultom, Bhikkhu Sri Pannyavaro Mahathera, AA Yewangoe, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Karlina Supelli, Makarim Wibisono, Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid, Slamet Rahardjo, Komaruddin Hidayat, Amin Abdullah, Erry Riyana Hardjapamekas, Frans Magnis Suseno, Ery Seda, Jacky Manuputty ,Laode M. Syarief, Setyo Wibowo dan Lukman Hakim Saifuddin. GNB meminta seluruh peserta, penyelenggara, pengawas, dan pemantau pemilu, institusi negara terkait penyelenggaraan Pilpres dan Pileg, serta masyarakat luas, untuk tidak melakukan hal-hal yang menyalahi peraturan dan ketentuan, serta mengedepankan etika dan nurani dalam menjalani proses demokratisasi ini. Karena hasil pemilu, tak hanya ditentukan berdasarkan legalitas semata, tapi juga menuntut adanya legitimasi kuat yang bersumber dari kepercayaan publik. “Pada akhirnya GNB mengajak kepada segenap lapisan masyarakat untuk berdoa, semoga Penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman, damai, jujur, dan adil, serta bermartabat,” tambah Alissa Wahid. Seperti diberitakan, GNB diprakarsai para tokoh bangsa dan agama dan diniatkan menjadi gerakan etis dan moral, terutama dalam menyuarakan nurani bangsa agar setiap pihak selalu mengingat cita-cita, tujuan luhur, dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara sebagaimana diwariskan para pemimpin. Gerakan Nurani Bangsa menyakini perlunya upaya khusus untuk merawat bangsa dan negara Indonesia, utamanya di masa penting transisi kepemimpinan Indonesia seperti Pemilu Raya 2024. Sebelumnya GNB telah bertemu dengan berbagai tokoh dan sesepuh bangsa, di antaranya Wapres RI KH Makruf Amin, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres RI ke-10 dan ke-12 Bapak Jusuf Kalla. GNB juga sudah melakukan Kunjungan ke KPU dan Bawaslu, pemimpin redaksi Media Massa, berbagai forrum.Inisiatif Pengawasan Pemilu dari Masyarakat Sipil hingga Forum Titik Temu Orang Muda. Berikut selangkapnya, catatan penting Gerakan Nurani Bangsa terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu 2024. Presiden diharapkan menunjukkan integritasnya, baik melalui sikap pribadi maupun dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di masa Pemilu 2024. Presiden juga bertanggungjawab untuk memerintahkan TNI dan POLRI sebagai alat negara yang dipersenjatai, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta keamanan negara dalam koridor keadilan dan perlindungan rakyat. Presiden jugalah yang bertanggungjawab untuk memerintahkan segenap aparatur sipil negara menjaga dan menunjukkan netralitasnya dalam Pemilu 2024, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan di tengah kehidupan masyarakat. Pada akhirnya GNB mengajak kepada segenap lapisan masyarakat untuk berdoa, semoga Penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman, damai, jujur, dan adil, serta bermartabat. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Dua lembaga organisasi kemasyarakatan Islam besar Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, berharap pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ini tetap kondusif hingga seluruh prosesnya selesai. NU dan Muhammadiyah mendorong agar pemilihan presiden bisa berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan sesuai asas pemilu yang telah disepakati bersama. “Kami gembira kampanye berjalan lancar, tak ada insiden yang mengganggu proses politik ini. Harapan kita tetap lancar sampai selesai, apa pun hasilnya kita terima,” terang Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf, Sabtu (10/2/2024). Gus Ipul menambahkan, tidak memungkiri bahwa suhu politik memanas selama proses pilpres ini berjalan, akan tetapi semua pihak bisa menempatkan diri dengan baik dan memaklumi sebagai bagian dari dinamika politik. Jika ada imbauan oleh sementara kalangan dan harapan agar pemilu bebas dari pelanggaran, Gus Ipul, melihat hal itu lumrah. “Saya sekian kali berkontestasi di Pemilu dan selalu ada imbauan agar tidak ada kecurangan,” tambahnya. Instrumen yang ada, kata Gus Ipul, dapat digunakan oleh pihak yang tidak puas dengan jalan menempuh jalur-jalur yang sudah disiapkan oleh konstitusi. Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan semua pihak harus menerima apa pun hasil pemilihan presiden sebagai hasil pilihan rakyat dan wujud kedaulatan rakyat. Ia pun berpesan agar pihak yang menang maupun yang kalah bisa bersikap patut dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. “Yang menang jangan jumawa, yang kalah legawa, setelah Pemilu kembali bersatu,” ujarnya. Menurut Mu’ti akan bagus bila setelah pemilihan presiden ada proses rekonsiliasi dan akomodasi sehingga tidak ada istilah “the winner takes it all”, yang menang mengambil semuanya sementara yang kalah disingkirkan. “Saya kira itu bukan bagian dari karakter dan sistem politik kita. Kita tidak mengenal pemerintah yang berkuasa dan partai yang oposisi. Semua adalah bagian dari pilar demokrasi Indonesia,” ungkapnya. Gus Ipul dan Abdul Mu’ti berharap tidak ada pihak yang mengerahkan massa manakala terjadi perselisihan hasil pemilihan presiden dan menyerahkannya pada mekanisme hukum. (rid) Baca juga :

Pasuruan — 1miliarsantri.net : Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Pasuruan diresmikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Yahya Cholil Staquf, Rabu (7/2/2024) di Ballroom Ascent Premier Hotel, Pasuruan. Peresmian ini sekaligus menandai perubahan bentuk lembaga perguruan tinggi, dari Institut Teknologi dan Sains (ITS) NU Pasuruan yang berdiri 2018 menjadi universitas. Rektor UNU Pasuruan, Abu Amar Bustomi menyebut grand launching UNU Pasuruan sebagai momen bersejarah. Sebuah perjalanan panjang dari niatan kuat para masyayikh NU dan pesantren di Pasuruan yang berinisiatif mendirikan perguruan tinggi untuk kaum santri. “Sebelumnya NU Kabupaten Pasuruan pernah mendiri Universitas Islam Pasuruan (UNIP) yang sekarang berubah menjadi STAI Shalahudin, terang Bustomi kepada 1miliarsantri.net, Jumat (9/2/2024). UNU Pasuruan, lanjut Bustomi, disetujui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia berubah bentuk dari ITS NU Pasuruan menjadi Universitas berdasar Surat Keputusan dari dengan Nomor: 694/E/O/2023 tertanggal 28 Agustus 2023. Pihaknya juga sedang memproses dua prodi di bawah STAI Shalahudin yakni Pendidikan Agama Islam dan perbankan Syariah yang diharapkan ke depan juga akan diintegrasikan ke dalam UNU Pasuruan. “Terima kasih kepada semua pihak, khususnya PBNU melalui Lembaga Perguruan Tingginya, para masyayikh di PCNU Kabupaten Pasuruan, Kementerian Pendidikan serta seluruh pihak yang terlibat,” tambahnya. Bustomi mengatakan, perubahan bentuk ini telah menghadirkan harapan besar dan semangat baru untuk terus menerus melakukan perubahan, penambahan dan penyempurnaan kebijakan di tingkat Lembaga internal Universitas, menjadi perguruan tinggi yang bisa memberi solusi dan menjadi pilihan masyarakat dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Pihaknya juga berkomitmen menjadi bagian yang koheren dengan PBNU dan berperan aktif dalam menciptakan peradaban yang lebih baik bagi umat manusia. “Sebagai kampus yang relatif baru di bawah naungan NU, kami berkomitmen menjadi yang terdepan merespon perubahan jaman, khususnya kecepatan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi,” tandasnya. Bustomi menambahkan, dengan bekal beberapa program studi teknologi yang dimilikinya, UNU Pasuruan akan ikut berkontribusi mengembangkan dunia pendidikan NU dan penyiapan sumber daya manusia kaum santri di sektor teknologi dan pendidikan vocational. Saat ini UNU Pasuruan memiliki 7 program studi, yakni program studi teknik industri, teknik kimia, teknik pengolahan hasil pertanian, pendikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan fisika dan program studi desain komunikasi visual. Karena itu, UNU Pasuruan mengangkat jargon excellent in inclusive technology atau terdepan dalam mengembangkan teknologi yang inklusif. “Dengan demikian, kami berharap dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya menguntungkan segelintir, tetapi juga menyentuh dan memberi manfaat kepada seluruh umat manusia,” tegasnya. UNU Pasuruan, lanjut Buatomi, dirancang sebagai perguruan tinggi model nasional, yang menempatkan pesantren sebagai subyek dalam pengembangan perguruan tinggi bagi kaum santri. Sejak masih berbentuk ITS NU, perguruan tinggi ini telah membangun kesepahaman serta sinergi strategis dan taktis di sejumlah pesantren salaf dan modern di Pasuruan, yang memungkinkan santri dan alumni pesantren berkuliah dengan aman dan nyaman. “Untuk mengakomodasi kepentingan pesantren salaf dan arahan syuriyah NU, kami akhirnya membuka klas perkuliahan di beberapa pesantren, serta memisah klas perkuliahan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan,” imbuhnya. Dengan sinergi ini, kata Bustomi, pesantren tak perlu lagi harus mendirikan perguruan tinggi prodi agama apalagi prodi umum, karena kebutuhannya sudah diakomodasi UNU Pasuruan. “Dengan teknologi, kami juga sudah bisa menerapkan pemisahan klas mahasiswa dan mahasiswi dengan sistim smart-class operation room,” pungkasnya. (moh) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Seruan pemilu damai terus mengalir dari berbagai kalangan. Setelah sejumlah kampus bersuara, kali ini giliran Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan hal yang sama. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud bersama sejumlah pemuka agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai mendeklarasikan Pemilu 2024 damai. Sejumlah tokoh agama hadir. yaitu Ketum PGI, Pdt Gomar Gultom; Keuskupan Agung Jakarta, Romo Kardinal Ignatius Suharyo, Ketum PHDI Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ketum Permabudhi Prof Philip K Wijaya, Ketum Matakin Xueshi Budi Tanuwibowo, Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, Engkus Ruswana, dan Pimpinan Spiritual Nusantara, Sri Eko Sriyanto Galgend. Acara ini merupakan yang ketiga kalinya digelar dengan tujuan untuk terciptanya pemilu damai, jujur dan adil serta terhindarnya dari kecurangan-kecurangan sehingga menghasilkan pemimimpin sesuai dengan harapan bangsa. “Pemilu yang damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan bermartabat akan melahirkan presiden, wakil presiden dan wakil rakyat yang terbaik dan dapat dipercaya,” ucap Waketum MUI KH Marsudi Syuhud kepada 1miliarsantri.net di Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2024). Kiai Marsudi menyebut pihaknya meminta semua pihak berlaku jujur, adil, dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan juga diminta menjalankan tugas sebagaimana seharusnya. “Seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar berjiwa satria, jujur, adil dalam menjalankan tugas dan kewajiban selurus-lurusnya sebagaimana seharusnya,” lanjutnya. Dia juga menyebutkan bahwa warga negara Indonesia suanya punya peran yang sangat penting. Terlebih lagi dalam situasi sekarang yang memerlukan peran dan kontrol yang kuat dari masyarakat. “Dalam situasi yang rawan kepercayaan seperti yang dirasakan sekarang, peran, kontrol dan pengawasan ketat dan menyeluruh dari kita semua amat diperlukan,” imbuhnya. Selain itu, Romo kardinal Ignatius Suharyo dari Keuskupan Agung Jakarta, mengatakan bahwa komunitasnya ini tidak berpihak kepada salah satu paslon. “Kami terus menyerukan persatuan, apapun keadaannya. Kami katakanlah para pemimpin, komunitas agama itu tidak berpihak. Kami berdiri pada di tataran moral,” tegas Romo Kardinal. Dirinya menyebut siapapun pemimpin yang nantinya terpilih, dan diputuskan oleh lembaga berwenang, harus diterima. Jangan sampai ada yang terpancing oleh provokasi yang ada. “Kalau nanti siapapun yang terpilih, dan sudah diputuskan oleh lembaga yang berwenang, ya musti kita terima. Itu yang harus kita sampaikan,” sebutnya. Berikut 5 poin isi deklarasi yang dibacakan: Baca juga :