Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi bersama dengan Menteri Luar Negeri Turki, DR. Hakan Fidan telah bertemu untuk mengukuhkan hubungan bilateral yang erat antara kedua negara pada Rabu (1/5/2024). Pertemuan ini menandai tonggak penting dalam memperkuat kemitraan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Turki. Menteri Luar Negeri Retno mengapresiasi keramahtamahan yang diberikan oleh Menteri Hakan Fidan, serta menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara kedua negara sebagai cermin dari hubungan yang kokoh. Menlu Retno menjelaskan adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kerjasama bilateral dalam berbagai bidang, tidak hanya untuk kepentingan kedua negara, tetapi juga untuk kontribusi pada perdamaian dan kemakmuran global. “Tak hanya dalam kunjungan, komunikasi yang intensif juga semakin menguatkan hubungan kedua negara. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dan Turki untuk membangun kerjasama bilateral yang kuat serta berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran global. Kami sepakat untuk memanfaatkan perayaan 75 tahun hubungan diplomatik tahun depan untuk mengangkat hubungan bilateral kami ke tingkat yang lebih tinggi,” tegas Retno dalam keterangan resmi yang diterima Sabtu (4/5/2024). Salah satu poin penting dalam pertemuan ini adalah pembahasan mengenai Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Turkiye (CEPA), yang diharapkan akan menjadi pemacu utama dalam peningkatan perdagangan dan investasi bilateral. Keduanya berkomitmen untuk mempercepat finalisasi kesepakatan ini melalui negosiasi yang intensif. Selain itu, kedua menteri juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahanan, dengan mengadakan pertemuan 2+2 dan dialog militer yang berkelanjutan. Kerjasama strategis dalam pengembangan industri pertahanan juga menjadi fokus utama, dengan keduanya berkomitmen untuk bekerja sama dalam produksi dan pemasaran bersama, seperti pada pembuatan Medium Weight Tank (MWT). Kemudian, Indonesia dan Turkiye juga menyepakati langkah-langkah konkret dalam memerangi kejahatan lintas batas, dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Keamanan sebagai langkah awal untuk kerjasama yang lebih luas dalam hal keamanan dan penegakan hukum. Dalam diskusi mengenai isu global, kedua menteri menegaskan posisi bersama dalam mendukung perdamaian dan keadilan bagi Palestina. “Indonesia berkomitmen untuk selalu membela kemanusiaan dan keadilan bagi rakyat Palestina, mengadvokasi gencatan senjata yang segera dan berkelanjutan, bantuan kemanusiaan yang tidak terhambat, serta proses perdamaian yang kredibel menuju solusi dua negara,” papar Retno. Selain itu, Indonesia juga mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB, dan menekankan upayanya, termasuk pernyataan lisan di Pengadilan Internasional pada Februari 2024, untuk memperkuat hak-hak Palestina. Pertemuan Menlu Retno dan Menlu Fidan tersebut juga menyoroti peran penting Selatan Global sebagai pembangun jembatan dan penentu agenda dalam berbagai forum multilateral, serta sebagai advokat tata kelola global yang adil. Kunjungan ini juga mencerminkan komitmen Indonesia dan Turki dalam memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin dalam diplomasi regional dan global, serta dalam membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa depan. (Iin) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Delapan 8 jamaah haji Indonesia asal Sukabumi, Jawa Barat, hadir pada pertemuan bilateral antara Menag RI H Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah di Jakarta, Selasa (30/4/2024) lalu. Delapan jamaah tersebut menerima penyerahan perdana smart card haji oleh Menteri Haji Saudi Tawfiq Al-Rabiah. Salah seorang jamaah haji asal Sukabumi yang menerima smart card haji ini menyampaikan bahwa dia berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. “Kita berjumlah delapan orang hadir pada pertemuan tersebut dengan pendampingan Kasi PHU Kankemenag Sukabumi H Abdul Mannan,” terang Mahdi saat dikonfirmasi 1miliarsantri.net, Jumat (3/5/2024). Kasi PHU Kankemenag Sukabumi H Abdul Mannan menerangkan, rombongan jamaah hajinya berasal dari Kloter 14 JKS. Ia menyampaikan syukur dan terima kasih atas undangan sebagai penerima smart card haji. “Momentum ini merupakan sebuan kehormatan bagi Kankemenag Sukabumi. Sebanyak 8 orang jamaah kita hadir dalam penyerahan secara simbolis smart card. Ini bagian dari identitas jamaah. Tanda masuk area wukuf dan mabit. Saya kira ini bagian dari perbaikan layanan terhadap jamaah haji. Alhamdulillah,” lanjut Abdul Mannan. Ia menerangkan, Sukabumi pada penyelenggaraan ibadah haji 2024 ini berangkat dengan 4 kloter. Setiap kloter berjumlah kurang lebih 440 jamaah haji. ”Baru 8 orang ini. Yang lain belum,” papar Abdul Mannan ketika ditanya berada yang sudah menerima smart card haji ini. Jamaah haji Indonesia mendapat keistimewaan dari Kerajaan Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia merupakan penerima untuk pertama kalinya smart card haji, yaitu kartu elektronik yang didesain khusus untuk memberikan pelayanan kepada jamaah dan di dalamnya berisi tentang informasi seputar haji. Menteri Haji Saudi Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah dalam jumpa persnya menyampaikan maksud pertemuannya dengan Menag RI. Ia mengatakan, kunjungan bilateralnya dilakukan untuk memastikan layanan yang akan diberikan kerajaan Arab Saudi khususnya kepada jamaah haji Indonesia. “Kami di Kerajaan Arab Saudi merasa tersanjung dapat melayani jamaah haji terutama jamaah dari Indonesia. Kami berharap para jamaah mendapat pelayanan terbaik kami,” tutup Tawfiq Al-Rabiah (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama meminta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) berkomitmen mendukung kebijakan penyelenggaraan haji ramah lanjut usia (Lansia). Haji Ramah Lansia menjadi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. “Sebagai mitra strategis Kementerian Agama, KBIHU harus mendukung kebijakan penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia,” terang Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/5/2024). Hilman mengatakan KBIHU merupakan mitra strategis pemerintah dalam membina jamaah calon haji. Kemitraan itu harus diaktualisasikan dalam bentuk komitmen layanan KBIHU yang senafas dengan kebijakan pemerintah. Ada sejumlah komitmen layanan KBIHU di antaranya, mendukung kebijakan Haji Ramah Lansia, manasik yang menekankan kenyamanan, kesahihan, dan kemudahan (rukhsah) bagi jamaah lansia. Kemudian, membantu dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah jamaah calon haji Lansia, meniadakan aktivitas yang menyebabkan kelelahan dan memperburuk kondisi kesehatan jamaah lansia. Lalu, menanamkan kesadaran pentingnya memiliki sifat peduli dan empati kepada jamaah lansia, serta mendukung kebijakan standardisasi pengelolaan hewan dam jamaah haji. “KBIHU juga harus memiliki database jamaah yang dibimbing, menginisiasi berbagai inovasi layanan bimbingan, serta meningkatkan profesionalisme kelembagaan,” katanya. Direktur Bina Haji Arsad Hidayat mengatakan tahun ini ada 685 kuota pembimbing ibadah yang tersebar pada 30 provinsi yang memiliki KBIHU. Hingga penutupan pelunasan, sebanyak 503 pembimbing ibadah melunasi biaya haji. Namun, ada satu orang yang meninggal sehingga pembimbing ibadah yang akan berangkat sebagai pendamping jamaah calon haji KBIHU sebanyak 502 orang. Jumlah ini terdiri atas 382 pembimbing haji laki-laki dan 120 pembimbing haji perempuan. “Saat ini tercatat ada 1.636 KBIHU, terdiri atas 1.576 KBIHU dengan SK kolektif berdasarkan KMA 811 Tahun 2020, serta ditambah 60 KBIHU baru,” pungkas Arsad. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Presiden Joko Widodo menerima kunjungan delegasi Microsoft di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024. Pertemuan tersebut membahas kerja sama Microsoft dan pemerintah Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). “Tadi sudah bicara dengan Pak Presiden mengenai pengembangan sumber daya manusia dan membangun pusat riset bersama antara Microsoft dan pemerintah Indonesia, terutama dalam pembentukan digital talent terutama dalam bidang AI, termasuk membuka pusat riset di Indonesia,” terang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam keterangan pers usai yang dikutip Rabu (1/5/2024). Budi menjelaskan bahwa Microsoft memiliki pusat penelitian dan pengembangan Asia-Pasifik yang diharapkan dapat dibangun juga di Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintah Indonesia dalam membangun smart city di Ibu Kota Nusantara (IKN). “Microsoft punya Asia Pacific Research and Development Center. Pak Presiden meminta agar salah satunya dibangun di Indonesia, tempatnya terserah, ada beberapa daerah, termasuk di IKN, Bali, tawarannya itu,” tutur Budi. Selain itu, Budi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai pengembangan teknologi AI dalam bidang pertanian dan perikanan di Indonesia. Budi menyebut, Presiden Jokowi terus mendukung kerja sama antara Microsoft dengan pemerintah Indonesia. “Tadi juga bicara mengenai pengembangan teknologi soal agriculture, pertanian, perikanan yang membutuhkan pengembangan teknologi khususnya AI. Kita yakin dengan penggabungan teknologi dan kekuatan Indonesia kita bisa menjadi negara maju,” ucapnya. Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir menjelaskan bahwa pertemuan tersebut juga membahas komitmen Microsoft terhadap pengembangan bisnis dan investasi teknologi di Indonesia. Terkait pengembangan riset di Indonesia, Dharma menyebut pihaknya akan menindaklanjutinya. “Pak Satya Nadella, CEO Microsoft, sudah bertemu dengan Presiden ingin menyampaikan komitmen terhadap pengembangan bisnis Microsoft dan investasi teknologi di Indonesia. Untuk pengembangan termasuk juga tadi dari Pak Presiden menyampaikan keinginan untuk adanya pengembangan riset juga nanti yang akan kita tindak lanjuti,” pungkas Dharma. (Iin) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Buya Dr Amirsyah Tambunan beserta 32 orang jajaran nya mengunjungi lembaga penting untuk pendidikan calon imam, dai, dan kaderisasi ulama, yakni Institut Muhammad VI di Rabat, Jumat (26/4/2024). Dalam kesempatan tersebut rombongan MUI diajak untuk meninjau langsung fasilitas pendidikan yang dimiliki institut Muhammad VI. Delegasi MUI yang berjumlah 32 orang bersama Dubes RI untuk Maroko dan Mauritania YM Hasrul Azwar disambut dan diterima langsung oleh Direktur Institut Syekh Abdus Salam Al-A’zar dan wakilnya Syekh Abdul Hamid. Lembaga pendidikan ini berada di bawah Kementerian Waqaf dan Agama Islam Maroko yang didirikan dan diresmikan Raja Muhamad 6 pada Maret 2015 untuk mempersiapkan dai, mubalig, dan imam bersertifikasi yang akan diterjunkan secara langsung sebagai pegawai negeri di berbagai masjid di seluruh Maroko. Sebagai perbandingan, di Indonesia ada program pendidikan profesi guru atau dokter, di Maroko lembaga ini dapat dikatakan sebagai program profesi dai. Program tersebut berlangsung selama satu tahun bagi dai-dai terpilih saja yang berusia 35-45 tahun, memiliki hapalan Alquran 30 juz secara mutqin dan pemahaman Islam yang komprehensif, serta telah memiliki ijazah S1 bidang keagamaan. Hal-hal tersebut merupakan syarat penting agar dapat diikutsertakan dalam program ini. Selama masa studi para mahasiswa diasramakan dan diberi tunjangan bulanan sebesar USD 200 setiap bulan. Hal menarik dari lembaga ini, mereka juga memberikan kesempatan kepada kader-kader dai dari negara-negara Muslim lain untuk mengikuti program peningkatan kapasitas di lembaga tersebut selama 3 bulan, 1 tahun, hingga 2 tahun, dengan fasilitas tiket pesawat PP dan uang saku bulanan sebesar USD 200. Dalam kesempatan diskusi antara Dubes RI, pimpinan MUI, dan anggota delegasi lainnya, Direktur Institut Muhammad VI memberikan kesempatan pada kader-kader dai terpilih dari Indonesia untuk mengikuti program pendidikan di sana. MUI diminta segera menindaklanjuti audiensi tersebut dengan bersurat langsung kepada Menteri urusan Waqaf dan Agama Islam Maroko untuk mengajukan permohonan mendapatkan kuota peserta program. Intitut Muhammad VI merupakan lembaga pendidkan profesi dai dan imam yang memiliki fasilitas lengkap dan kurikulum yang komprehensif untuk mengarusutamakan wacana Islam moderat berbasis pada akhlak dan adab. Lembaga ini telah banyak meluluskan dai dan imam di seluruh Maroko sejak didirikannya sampai saat ini. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi Hubungan Luar Negeri MUI, DR Andy Hadiyanto, berkesempatan memberikan gambaran singkat tentang MUI sebagai payung ormas-ormas islam dan berbagai aktifitasnya sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan kehidupan beragama di Indonesia, di hadapan ratusan mahasiswa di sana. Di akhir pertemuan, Duta Besar Indonesia untuk Maroko merangkap Mauritania dan berkedudukan di Rabat, Hasrul Azwar Hutasuhut, juga menyatakan kesiapannya untuk membantu MUI dalam mengomunikasikan terkait pengiriman kader-kader ulama untuk mengikuti pelatihan di sini. (oky) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Jelang pelaksanaan musim haji tahun 2024, Kementerian Agama (Kemenag) melaunching Batik Haji Nasional. Sebanyak enam model ikut memperagakan batik haji nasional di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Ahad (28/4/2024). Batik haji berwarna ungu yang dikenakan para model itu nantinya akan dipakai para jamaah Indonesia saat melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Batik baru jamaah haji tersebut bermotif Sekar Arum Sari, yang terinspirasi dari melati putih, motif kawung, motif truntum, motif songket dan tenun, serta burung garuda. Motif ini mengambil filosofi puspa nasional Indonesia yang digambarkan dengan bunga melati putih yang melambangkan simbol kesucian, keagungan, kesederhanaan, ketulusan, keindahan, dan rendah hati. Selain itu, di batik tersebut juga terdapat lambang garuda. Sekjen Kemenag, Ali Ramdhani mengatakan, batik haji Indonesia ini merupakan sebuah terobosan. Karena, sudah 12 tahun lamanya jamaah haji Indonesia menggunakan pakaian haji dengan model yang sama. “Ini terobosan baru setelah 12 tahun batik jamaah haji tidak pernah berganti,” terang Ramdhani saat dikonfirmsi 1miliarsantri.net, Senin (29/4/2024). Seragam batik ini diperoleh melalui Sayembara Desain Batik Haji pada 2023. Menurutnya, batik haji ini dirancang dengan warna yang lebih mencolok dan memcerminkan identitas Indonesia, sehingga jamaah haji Indonesia bisa lebih mudah dikenali. “Karena ada gambar garuda dan lain sebagainya, itu diharapkan menambah rasa nasionalisme dari jamaah haji kita,” lanjut Ramadhani. Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji fan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief mengungkapkan, dalam rangka pengadaan batik haji ini, Kemenag melibatkan UMKM yang berada di berbagai daerah di Indonesia. Menurut dia, pelibatan UMKM ini merupakan pesan dari Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas. Diperkirakan per jamaah membutuhkan tiga meter kain untuk satu batik. Jika dibentangkan secara keseluruhan, panjangnya bisa mencapai 700 kilometer. “Kemarin setidaknya harus 700 kilometer kita mencetak batik itu dan dicat, dan itu juga kan manfaatnya luar biasa bagi pengrajin,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Yahya Chalil Staquf (Gus Yahya) terpilih sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) periode 2024-2029. Ketetapan itu merupakan hasil dari Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia (UI) yang disahkan oleh Ketua Senat Akademik UI Prof Budi Wiweko. Gus Yahya dipilih sebagai perwakilan dari unsur masyarakat. “Keputusan hari ini melengkapi nama-nama anggota MWA UI dari unsur lainnya yaitu unsur tenaga kependidikan dan unsur mahasiswa yang telah terpilih sebelumnya. Selamat kepada nama-nama yang terpilih semoga dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” teranf Budi dikutip Ahad (28/4/2024). Prof Budi menyatakan, Senat Akademik UI akan menyampaikan nama-nama MWA UI tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Rektor UI. Nama-nama anggota MWA UI dari unsur masyarakat yaitu Chairman Blue Bird Group Holding Noni Purnomo, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Moemin, Wakil Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia Dany Amrul Ichdan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Muh Yusuf Ateh. Dalam rapat paripurna, Senat Akademik UI juga mengumumkan Kepala BPKP RI Muh Yusuf Ateh sebagai Ketua Komite Audit, dan Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Moemin sebagai Ketua Komite Risiko. Komite Audit (KA) adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UI untuk dan atas nama MWA. KA memiliki anggota paling sedikit lima orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota, diangkat dan diberhentikan oleh MWA dengan masa jabatan lima tahun. Anggota KA secara keseluruhan harus memiliki keahlian dalam bidang akuntansi, termasuk akuntansi sektor publik, keuangan, audit, organisasi dan hukum, serta memiliki cukup waktu serta komitmen dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, Komite Risiko (KR) adalah perangkat MWA yang berfungsi melakukan penelaahan dan analisa risiko dalam pelaksanaan rencana pengembangan dan kerja sama UI. KR memiliki anggota paling sedikit lima orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota, diangkat dan diberhentikan oleh MWA dengan masa jabatan lima tahun. Anggota KR harus memiliki kompetensi dalam bidang manajemen risiko, keuangan, komunikasi, pemasaran dan teknologi informasi. Anggota MWA UI dari unsur dosen Senat Akademik UI juga memilih tujuh nama anggota MWA dari unsur dosen periode 2024-2029 yaitu Prof Praswati Pembangun Dyah Kencana Wulan, Prof Tri Hayati, Prof Amy Yayuk Sri Rahayu, Enie Novieastari, Prof Heru Suhartanto, Prof Budi Frensidy, dan Prof Bambang Wibawarta. Sebagai informasi, Majelis Wali Amanat (MWA) adalah organ tertinggi di Universitas Indonesia yang menjalankan fungsi normatif di bidang non-akademik mewakili pemerintah, masyarakat, dan UI untuk menentukan kebijakan umum, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan UI, termasuk kondisi kesehatan keuangan. Anggota MWA diangkat dan diberhentikan oleh menteri berdasarkan usulan Senat Akademik, dipilih untuk masa jabatan 5 tahun, kecuali Anggota MWA yang mewakili unsur mahasiswa, dipilih untuk masa jabatan 1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. MWA beranggotakan 17 orang yang terdiri dari Menteri, Rektor UI, Wakil Dosen, Wakil masyarakat, Wakil Tenaga Kependidikan dan Wakil Mahasiswa. MWA dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris untuk masa jabatan 2,5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Saiful Mujab mengatakan, tahun ini kuota haji Indonesia berjumlah 221.000 jamaah. Jamaah haji Indonesia akan mulai terbang ke Arab Saudi pada 12 Mei 2024 mendatang. Hingga hari ini sudah ada 75.572 visa jamaah haji reguler yang terbit. Selain itu, Indonesia juga mendapat tambahan kuota sebanyak 20.000 jamaah. Sehingga total kuota haji Indonesia adalah 241.000 jamaah, terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. “Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 75.572 visa jamaah haji reguler yang terbit. Proses pemvisaan terus berjalan hingga seluruh visa jamaah haji Indonesia terbit,” terang Saiful Mujab. Menurutnya, pemvisaan diawali dengan proses input data dan dokumen jamaah haji oleh tim di Kankemenag Kabupaten/Kota dan Kanwil Kemenag Provinsi. Saat ini, data yang masuk sebanyak 216.692 jamaah. Dari jumlah itu, sebanyak 207.527 jemaah, datanya sudah diverifikasi untuk diajukan penerbitan visanya. “Per hari ini, kita sudah mengajukan permohonan penerbitan visa untuk 134.960 jemaah,” sebutnya. Jamaah haji Indonesia dijadwalkan mulai masuk asrama pada 11 Mei 2024. Mereka akan terbang sehari berikutnya dari embarkasi menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah. Untuk penerbangan jemaah haji Indonesia dari Embarkasi menuju King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah akan dimulai pada 24 Mei 2024. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Zakat secara spesifik bisa kita pandang sebagai pilar kekuatan umat dan bangsa. Hal itu tak perlu lagi pembuktian melalui riset, sejarah dan pengalaman bangsa Indonesia memberikan bukti akan hal tersebut. Apalagi kecenderungannya zakat akan semakin kuat sebagai pilar kekuatan umat. Terlebih kalau melihat angka potensi zakat yang mencapai Rp 300-an triliun. IDEAS dalam rilis terbaru menyebutkan prediksi potensi zakat fitrah 2024 mencapai Rp 5,3 triliun. Data tersebut menunjukkan potensi zakat yang sangat besar di Indonesia, dengan angka mencapai ratusan triliun rupiah dan prediksi potensi zakat fitrah tahun 2024 sebesar Rp 5,3 triliun. Ini menunjukkan peranan penting zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia. Sisi yang penting kita beri perhatian adalah bagaimana zakat di Indonesia menjadi ekosistem yang tangguh. Ekosistem karena memang zakat tidak berdiri sendiri. Zakat setidaknya melibatkan tiga faktor utama, muzakki, lembaga amil zakat dan mustahik itu sendiri. Persoalannya sudah bisa kita petakan dengan mudah. Pertama bagaimana muzakki percaya kepada lembaga amil zakat. Kemudian, bagaimana lembaga amil zakat dapat mengangkat persoalan mustahik, terutama dari sisi ketersediaan bahan pokok, pemberdayaan, kesehatan, hingga pendidikan. Merujuk kepada potret zakat yang ideal di Indonesia, pemerintah sudah hadir dengan regulasi yang ada. Namun, perhatian terhadap zakat tidak cukup hanya pada sisi profesionalitas amil zakat di setiap lembaga, tetapi juga ruhiyah dari amil itu sendiri. Alasannya pengaruh mindset industrialisasi begitu kuat menguasai pola pikir sebagian besar orang. Sedangkan zakat bukan sebuah sarana yang peruntukannya untuk kepentingan bisnis, tetapi maslahat dari umat itu sendiri. Pada sisi yang lain, mustahik juga tidak cukup hanya mendapat bantuan demi bantuan secara berkelanjutan tanpa ada progres perubahan dalam hal mentalitas, daya juang, dan kemandirian. Baik secara mental, ruhiyah, maupun ekonomi. Lembaga amil zakat juga harus berpikir keras bagaimana mustahik ketika menerima bantuan tidak menjadi orang yang mentalnya senang menerima, enggan memberi, apalagi tergantung dengan pemberian. Jadi pada lingkaran muzakki, lembga amil zakat dan mustahik saja sudah terlihat apa yang harus kita perkuat bagi tumbuh kembangnya ekosistem zakat, sehingga zakat semakin hari semakin memberi bukti sebagai pilar kekuatan umat dan bangsa, baik dalam skala pembangunan manusia maupun sarana dan prasarana penunjang kemajuan sosial kemasyarakatan. Satu sisi yang boleh kita sebut kosong adalah orkestrasi zakat itu sendiri. Siapa yang bertindak sebagai pendayagunaan zakat yang berorkestrasi, menghasilkan irama dan nada yang harmoni untuk kemajuan umat. Sejauh ini Baznas bisa memainkan peran tersebut. Akan tetapi kebutuhan Baznas untuk juga aktif dalam penghimpunan, membuat iklim dunia zakat masih belum memiliki pemimpin yang mampu melakukan orkestrasi gerakan zakat di Indonesia secara lebih harmonis. Kementerian Agama mungkin bisa memainkan peran-peran tersebut. Hanya saja memang perlu semacam lembaga yang isinya adalah perwakilan dari segenap pimpinan lembaga amil zakat nasional, Baznas dan Kemenag secara formal dan kultural yang digulirkan secara berkelanjutan guna menemukan satu pola pendayagunaan yang lebih progresif. Festival Ramadhan yang digagas oleh Kemenag saat Ramadhan 1445 H bisa menjadi sebuah pemantik untuk lebih menghadirkan gerakan zakat yang orkestratif. Kemenag dapat memainkan peran ini secara strategis, sebagai pihak pemerintah yang mengayomi seluruh gerakan amil zakat di Tanah Air. Target dari adanya orkestrasi gerakan zakat untuk memberika bukti kepada bangsa bahkan dunia betapa pendayagunaan zakat yang harmonis benar-benar menjawab masalah. Saat zakat dikorelasikan dengan pembangunan berkelanjutan (SDGs), maka secara empiris orang dengan mudah dapat melihat buktinya secara langsung. Jika itu terjadi maka upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat tidak lagi melalui forum sosialisasi teoritis, tetapi lebih kepada bukti dan data nyata. Oleh karena itu, hampir semua pihak rasanya sepakat bahwa kerjasama gerakan zakat swasta, Baznas dengan pemerintah dalam program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, agar distribusi zakat dapat lebih terarah dan bermanfaat adalah kebutuhan mendasar. Sembari hal itu menjadi agenda strategis jangka menengah dan panjang, lembaga amil zakat bagaimanapun tetap berkebutuhan untuk mendorong profesionalisme dan akuntabilitasnya. Karena itu langkah lembaga-lembaga zakat melalui sertifikasi dan pelatihan amil patut pemerintah apresiasi, dorong bahkan fasilitasi secara gratis. Sebab hal tersebut terkait dengan kebutuhan negara merealiasaikan angka potensi zakat yang ratusan triliun itu. Hal yang juga mendesak adalah hadirnya inovasi dalam program dan pemanfaatan zakat. Artinya gerakan zakat sangat berhajat untuk mengembangkan program-program inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Pada sisi yang lain, juga sangat membutuhkan rekayasa progresif dalam memanfaatkan zakat untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan memiliki dampak jangka panjang. Apabila langkah-langkah ini jadi komitmen semua pihak yang terorkestrasi dan diimplementasikan secara efektif, niscaya zakat tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan umat tetapi juga akan menguatkan peran zakat sebagai pilar pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia. Dan, apakah itu sulit? Sepertinya hilal ke arah tersebut telah muncul. Dalam beberapa kali kesempatan bertemu dengan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur penulis menemukan indikasi kuat itu. Kalimat Prof Waryono, “Setelah saya mempelajari profil lembaga pengelola zakat, ternyata memiliki program yang sama yaitu pengembangan kualitas kemanusiaan. Karena itu, saya ingin seluruh lembaga pengelola zakat bekerja bersama pemerintah agar dampak dari hasil pengumpulan zakat dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat.” Jadi sudah saatnya seluruh pegiat zakat bersatu untuk pelipatgandaan manfaat zakat secara terstruktur, sistematis dan massif. Langkah itu juga relevan dengan masukan dari MUI untuk Kemenag yang dalam hal ini penting sekali memiliki peta jalan atau roadmap pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi, demi proses distribusi dana zakat yang lebih tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian membangun ekosistem zakat memang penting, sekalipun memakan waktu karena butuh untuk berproses dan bertumbuh. Tapi kalau segera kita memulainya, insha Allah segera pula kita menuainya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya mencegah konflik sosial berdimensi agama di tengah masyarakat. Salah satunya dengan melibatkan penghulu dan penyuluh agama untuk menjadi Aktor Resolusi Konflik. Untuk itu, Kemenag membuka pendaftaran Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik (SPARK) 2024, yang dimulai pada 1 Mei hingga 19 Mei 2024. Hal tersebut disampaikan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kemenag. Terkait hal tersebut, Adib mengatakan, penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan membutuhkan keberanian dan kecintaan pada perdamaian. “Pendaftaran dan seleksi kami buka pada 1 hingga 19 Mei 2024, hasil seleksi akan diumumkan pada 20 Mei dan kegiatannya digelar pada 27 Mei hingga 26 Juli 2024,” ujar Adib saat dikonfirmasi 1miliarsantri.net, Kamis (25/4/2024). Adib memaparkan, SPARK dirancang untuk mempertajam kepekaan dan kecakapan teknis para penyuluh dan penghulu dalam membuat keputusan ketika menghadapi atau mencegah konflik. “Program ini dirancang untuk meningkatkan kepekaan dan kecakapan teknis para penyuluh dan penghulu dalam menangani atau mencegah konflik sosial berdimensi keagamaan,” imbuhnya. Selain itu, Kemenag juga bekerja sama dengan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan untuk menggelar kursus daring terbuka untuk umum (MOOC) di bidang deteksi dini. “Sertifikat dari kursus ini menjadi prasyarat bagi para penyuluh dan penghulu yang ingin mengikuti pelatihan SPARK,” lanjutnya. Sementara itu, Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, Kemenag, Dedi Slamet Riyadi mengatakan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya merekrut satu angkatan, SPARK tahun 2024 membuka enam angkatan yang dibagi dalam enam zona wilayah. “Langkah ini diambil untuk meningkatkan jumlah penyuluh dan penghulu yang terampil dalam resolusi konflik,” ujar dia. Dedi berharap, SPARK 2024 dapat menghasilkan penyuluh dan penghulu yang tidak hanya berani dan mencintai perdamaian, tetapi juga memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menginisiasi langkah-langkah pencegahan dan penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan secara efektif. Berikut syarat yang harus dipenuhi: (wink) Baca juga :