Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Minhaj Welfare Foundation United Kingdom (UK). Kerjasama ini dilakukan dalam berbagai bidang. Ketua PP Muhammadiyah, Syafiq A Mughni, menyatakan terdapat beberapa kerjasama yangt telah disepakati khususnya dalam hal pendidikan dan riset. Selain itu, Syafiq juga menerangkan tentang agenda konferensi dan penindaklanjutan kerja sama di bidang penanggulanganan bencana antara PP Muhammadiyah dan Minhaj Welfare Foundation UK. “Dalam diskusi tentang MoU ini kami menyoroti program pendidikan terutama dalam hal exchange student dan scholars atau lecturer (dosen) dimana nantinya mereka akan melakukan kegiatan belajar mengajar disana ataupun di Perguruan Tinggi Muhammadiyah,” ungkapnya. Dalam pertemuan tersebut juga membicarakan beberapa agenda mengenai konferensi yang akan dilaksanakan bertempat di Universitas Minhaj di Lahore dengan mengusung tema tentang Islamic Finance. “Lalu juga terdapat program tentang pembelajaran bahasa inggris bagi ulama-ulama muda Muhammadiyah yang akan tinggal di Inggris untuk 2-4 minggu. Hal itu tentunya berfungsi agar mereka memiliki bekal dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka serta pemahaman tentang budaya masyarakat di Inggris,” jelasnya. Selanjutnya, Director of Operation Minhaj Welfare Foundation UK, Adnan Suhail juga mengaku senang dengan kerjasama yang telah dibentuk. Ia menyebut bahwa hal ini pastinya akan bermanfaat bagi kedua pihak untuk memperkuat hubungan dua negara (Indonesia dan UK) serta dapat membentuk konektifitas antar umat. “Dengan kerjasama ini kita mendapat kesempatan yang sangat bagus untuk Minhaj dan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi muslim yang besar dan kita juga merupakan lembaga yang memiliki berbagai kegiatan yang relevan dan memiliki hubungan baik dengan 90 negara di dunia,” ujarnya. Harapannya, dengan adanya MoU ini, dapat memperkuat hubungan terutama di lingkup pendidikan dan riset. “Karenanya, kita benar-benar ingin memperkuat hubungan kolaboratif dengan Muhammadiyah. Dalam waktu yang bersamaan, kita juga berharap dapat mengadakan akses para ulama di Muhammadiyah untuk ke UK dan juga kita dapat memperkuat akses dalam hal bahasa, budaya, dan pemahaman tentang bagaimana Muslim hidup di UK,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Surabaya — 1miliarsantri.net : Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Jawa Timur sukses mengantarkan 25 desa di Kabupaten Sampang, Pasuruan, dan Lumajang menjadi Desa Tangguh Bencana Inklusi melalui program Akselerasi Destana dan Integrasi dalam Mekanisme Perencanaan Desa. Program ini dimulai sejak September 2023 dengan tujuan membangun ketangguhan terhadap bencana di desa. Dalam prosesnya, menggunakan pendekatan inklusi dengan melibatkan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas dalam perencanaan pengurangan risiko bencana (PRB). Puncak kegiatan program tersebut dilaksanakan dalam bentuk Workshop Cross Cutting Issue, dengan menghadirkan perwakilan stakeholders Kabupaten Sampang, Pasuruan dan Lumajang. Sekda, BPBD, DPMD, juga Tenaga Ahli Pendamping Desa dan PC LPBI NU. Selain itu, BPBD jatim juga hadir. Tak kalah penting adalah Direktur Kesiapsiagaan BNPB, serta perwakilan Kedutaan Besar Australia dan Program Siap Siaga. Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulang Bencana (BNPB) RI Pangarso Suryotomo menyatakan, program yang dilakukan BNPB bersama pemerintahan Australia melalui program Siap Siaga kepada LPBI NU Jatim merupakan pembelajaran yang baik dan luar biasa. Dimana menurutnya, kegiatan yang harusnya dilaksanakan di 10 desa, kemudian dikembangkan menjadi 25 desa. “Nah ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian pula banyak ditemukan oleh pendamping desa maupun Fasilitator yang terkomunikasi dengan pemerintahan desa maupun masyarakat dengan menemukan pembelajaran baik, dan itu bukan hanya urusan bencana melainkan masalah peningkatan ekonomi yang kemudian hasilnya mendorong terhadap ketangguhan desa,” ungkapnya kepada 1miliarsantri.net, Senin (11/11/2024). Di tempat yang sama, mewakili Pemerintah Australia, Program Manager Humanitarian DFAT, Henry Pirade menyampaikan, pihaknya sebagai mitra pemerintahan Republik Indonesia khususnya BNPB RI hingga pemerintahan di level Provinsi maupun Kabupaten, mengaku sangat bersyukur bisa melanjutkan kerjasama dengan Nahdlatul Ulama melalui LPBI NU yang sudah terjalin sudah lama yaitu sejak 2006 lalu. Apalagi saat ini LPBI NU telah menyelesaikan program ketangguhan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana yang mengedepankan gender dan inklusi. Sementara Ketua LPBI NU Jawa Timur, Syaiful Amin mengungkapkan, bahwa dalam program ini juga memberikan dukungan bagi UMKM perempuan sebagai upaya peningkatan sektor ekonomi agar masyarakat menjadi produktif dan mandiri. Sebelum dilakukan intervensi melalui program ini, 25 desa ini dinilai terlebih dulu ketangguhannya melalui katalog PKD BNPB. Begitu juga setelah proses fasilitasi yang menguras waktu satu tahun, penilaian PKD dilakukan lagi. Hasil signifikan didapat dari kedua penilaian. Setidaknya ketangguhan desa pasca intervensi meningkat 60 persen. Pada PKD Awal 25 Desa ini berstatus Destana Pratama, namun stelah interfensi, 25 desa masuk dalam kriteris Destana Utama. Hanya dua kelurahan dan satu desa yang meningkat dari pratama ke madya, itupun karena yang dua itu bukan desa, namun kelurahan, dimana otonomi yang dimiliki berbeda lebih kecil dibanding otonomi yang dimiliki oleh desa, yakni dalam hal penganggaran. Program ini pada proses akhir juga menghasilkan sebuah buku yang berisi pembelajaran-pembelajaran yag didapat selama program berlangsung. Buku ini dilengkapi dengan sebuah epilog yang ditulis oleh Diektur Kesiapsiagaan BNPB, Drs. Pangarso Suryotomo, juga sebuah epilog yang ditulis oleh Prof. Syamsul Maarif, Kepala BNPB pertama serta pencipta lagu Mars Tangguh. Pasca program ini, diharapkan desa-desa dampingan bisa melanjutkan upaya-upaya ketangguhan dengan kemandirian desa, juga bisa mengembangkan ke desa-desa tetangga. Merangkul semua sumberdaya yang bisa diajak untuk membangun ketangguhan secara bersama. Selanjutnya LPBI NU PWNU Jatim menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Program Siap Siaga, BNPB serta BPBD Jawa Timur. (har) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Momentum Hari Guru Nasional tahun ini akan menjadi momen istimewa bagi para pendidik di Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyiapkan kabar menggembirakan terkait peningkatan kesejahteraan guru ASN maupun non-ASN. Informasi ini mencuat dalam Rapat Kerja antara Kemendikdasmen dengan Komisi X DPR RI di Kompleks MPR/DPR, Rabu (6/11/2024) lalu. Dalam pertemuan tersebut, terungkap adanya program prioritas untuk memajukan kualitas pendidik di Tanah Air. “Sudah saya sampaikan tadi, Insya Allah akan ada kenaikan,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, kepada 1miliarsantri.net, Ahad (9/11/2024). Program peningkatan kesejahteraan ini akan menyentuh seluruh lapisan tenaga pendidik, tanpa terkecuali. “Program ini akan mengakomodasi semua guru, baik yang ASN maupun non-ASN,” tegas dia. Kemendikdasmen menetapkan tiga program unggulan yang menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Program tersebut meliputi peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. “Nah poin c ini [peningkatan kesejahteraan] kami sampaikan pada peringatan Hari Guru Nasional pada beberapa minggu akan datang,” ungkapnya. Sebelum pertemuan dengan Komisi X DPR RI, Mu’ti telah melakukan kunjungan ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk tahun 2025. Meski rencana ini sudah pasti, nominal kenaikan kesejahteraan masih menjadi rahasia. Mu’ti meminta semua pihak untuk bersabar menunggu pengumuman resmi yang akan disampaikan pada momen spesial Hari Guru Nasional. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima kunjungan delegasi Nigeria yang dipimpin oleh Deputy Secretary World Zakat and Waqf Forum dan Chairman Association of Zakat and Waqf Operators in Nigeria (AZAWON) Muhammad Lawal Maidoki. Maidoki membawa sekitar 20 orang yang terdiri dari kalangan ulama, imam masjid, perwakilan lembaga pengelola zakat, serta mahasiswa dari berbagai negara, termasuk Nigeria, Sudan, dan Madinah.Mereka disambut Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa beserta beberapa Pengurus NU-Care LAZISNU di Lantai 3 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat. Pada pertemuan itu, Kiai Zulfa menekankan beberapa kali soal peluang kerja sama yang lebih erat antara PBNU dan Nigeria, terutama dalam bidang dakwah, zakat, dan pendidikan. “Jadi, kerja sama dakwah, pendidikan dan pengembangan zakat ini sangat menarik karena kami tentu dapat bisa bercerita tentang pengalaman kami dan mengambil pelajaran di Nigeria,” katanya. Bahkan, Kiai Zulfa juga ditanya beberapa kali oleh tamu dari Nigeria tersebut terkait kiprah NU di kancah nasional dan internasional.Sontak, ia menjawab bahwa peran NU sangat strategis baik di dalam maupun luar negeri, seperti kader-kader NU yang telah merambah ke dalam pemerintahan untuk berperan demi kemajuan Bangsa Indonesia. “NU adalah organisasi besar di Indonesia, 150 juta pengikut. NU memiliki perangkat dari internasional hingga ke desa dan ranting. Namun memang belum ada cabang di Nigeria,” jelasnya. Mendengar paparan Kiai Zulfa, Maidoki merespons bahwa negaranya sangat terbuka dengan hubungan kerja sama yang lebih dekat lagi terutama soal pendidikan, dakwah, dan pengelolaan zakat.Tak hanya itu, Maidoki mengaku ingin belajar dari PBNU dalam hal kemajuan dakwah Islam di Indonesia, serta berbagi pengalaman dalam pengelolaan zakat dan wakaf yang bermanfaat bagi masyarakat. “Kami tidak hanya datang untuk berbicara soal zakat, tetapi lebih penting lagi untuk mempererat hubungan persaudaraan antara umat Islam di Indonesia dan Nigeria,” ujar Maidoki. Dia menambahkan, Nigeria sangat mengapresiasi kontribusi Indonesia melalui PBNU dalam pengajaran Al-Qur’an dan aksi kemanusiaan yang tanpa pandang bulu. “Kedubes Nigeria sangat mendukung rencana kami. Kami mengapresiasi Indonesia atas pengajaran Al Quran kepada anak-anak. Ketika kami melakukan haji, kami lihat kualitas dari aksi baik kemanusiaan,” katanya. Sebagai simbol persahabatan dan harapan untuk kerja sama yang lebih erat, acara ini diakhiri dengan tukar cenderamata.PBNU memberikan kitab karangan Kiai Zulfa dan sebuah plakat sebagai kenang-kenangan. Sementara itu, delegasi Nigeria memberikan satu set karpet dan kain motif khas Nigeria sebagai tanda penghargaan atas sambutan yang hangat dari PBNU. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Agama Malaysia, Senator Dato Setia Dr Haji Mohd Na’im Mokhtar mengatakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI harus menjadi contoh bagi seluruh lembaga pengelola zakat di dunia, karena terus berinovasi di tengah perkembangan zaman. “Kesuksesan Baznas di Indonesia menjadi contoh luar biasa. Dengan menerapkan metode pengumpulan zakat secara digital, Baznas telah menjangkau komunitas-komunitas yang kurang terlayani, memastikan penyediaan perawatan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar bagi jutaan orang,” ucap Mohd Na’im melalui keterangan di Jakarta Mohd Na’im menilai inisiatif yang dilakukan Baznas dapat menjadi acuan bersama, bahwa zakat dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan sosial melalui inovasi teknologi. Sebab, katanya, pemanfaatan zakat untuk pemberdayaan umat kian mendesak pada beberapa tahun terakhir. “Dalam beberapa dekade terakhir, kesenjangan antara si kaya dan si miskin telah melebar ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern,” ujarnya. Menurut Mohd Na’im, zakat bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin di dunia ini. “Zakat, dengan tujuan intrinsiknya untuk mendistribusikan kekayaan, memiliki kekuatan untuk mengatasi ketidakadilan ini, menjangkau mereka yang terpinggirkan dan diabaikan,” sambungnya. Lebih lanjut, Mohd Na’im mengatakan zakat merupakan instrumen yang transformatif, yang juga menjadi sarana untuk memberantas kemiskinan, merangsang aktivitas ekonomi dan memupuk kohesi sosial. “Bayangkan sebuah dunia dimana setiap orang yang mampu memenuhi kewajiban zakat mereka, mendukung pendidikan, perawatan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup bagi mereka yang membutuhkan. Visi ini dapat dicapai, dan merupakan visi yang harus kita perjuangkan tanpa henti,” tutur Mohd Na’im. Baznas sukses mencapai target pengumpulan zakat (tidak termasuk dana titipan) sebesar Rp1 triliun pada triwulan ketiga tahun 2024, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp882 miliar. Secara terpisah, Pimpinan Baznas RI Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan menyebut keberhasilan ini tak lepas dari sejumlah strategi, seperti penguatan literasi zakat untuk masyarakat, optimalisasi kerja fundraiser, penguatan layanan pemberi zakat, dan digitalisasi untuk kemudahan akses dan transparansi tata kelola zakat. “Baznas juga memaksimalkan branding lembaga untuk membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Baznas sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional,” tutup Rizaludin Kurniawan. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kemandirian Pondok Pesantren dalam hal ekonomi menunjukkan kemajuannya. Dengan memanfaatkan kemampuan santri dalam berbagai sektor, sejumlah pondok pesantren dari berbagai daerah mampu unjuk gigi dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024. Acara tersebut merupakan perhelatan rutin yang digelar Bank Indonesia (BI). Puncak acara ISEF berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC). Tampak di sana, pesantren-pesantren tersebut bahkan memiliki booth sendiri untuk memamerkan produk-produk buatan para santrinya. Ada pun produk mereka berupa kuliner atau makanan dan minuman hingga jenis usaha pertanian dan tanaman hias. Salah satu pondok pesantren yang mengantarkan santrinya pada festival ini, sekaligus membuka booth di ISEF 2024 yaitu Pondok Pesantren Al-Faruqi Riau. Tak main-main prestasi yang ditorehkan santri dari Pondok Pesantren ini. Mereka berhasil menjuarai di beberapa kompetisi seperti kompetisi kategori pesantren unggulan hingga kompetisi chef. “Di Sumatera dalam Festival Ekonomi Syariah (FESsyar), untuk kategori Pesantren Unggulan kami juara 3, lalu Kompetisi Chef Indoensia juara 1, dan Kompetisi Fesyen juara 1,” terang Handika Yeli Puspita, guru dari Pondok Pesantren Al Faruqi, Riau saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta. Berangkat dari Batam, Yeli beserta santri-santrinya memiliki impian besar untuk pulang dengan membawa gelar juara di berbagai kategori yang mereka ikuti. Dalam lomba Chef Indonesia di Sumatera, saat babak penyisihan, Yeli menguangkapan santrin7a membuat Fish Rolade dengan bahan baku ikan Baung, khas Riau. “Ikan Baung digulung seperti rollade di-fusion-kan. Di lomba sekarang ini, santri kami mau bikin Asam Padeh Ikan Gabus. Mohon doanya supaya santri kami bisa menang,” imbuhnya. Sementara untuk booth, ia menjelaskan hanya produk cookies yang ditawarkan. “Yang di booth ini hasil kurasi lomba di Bandung. Jadi di booth ini sebenarnya ada 2 pondok pesantren yaitu kami dan Darul Huda. Sama-sama dari Riau semua, hanya beda Kabupaten.” Sebagai guru tentu Yeli merasa bangga terhadap anak didiknya karena telah maju sejauh ini. Menurutnya tidak hanya menjadi pemenang melainkan juga semangat dan pengalaman yang didapat para santri merupakan hal yang tak ternilai. “Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini sangat banyak mendapatkan kreativitas untuk meningkatkan kompetensi siswa kami.” Sebelumnya, diakui Yeli, Pondok Pesantre-nya sempat mengalami kegagalan. Di tahun pertama mereka ikut serta yaitu ISEF 2023, pihaknya tidak berhasil memenangkan kompetisi. Sementara itu, Dyah dari Tim Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM (FPPU) Syariah Bank Indonesia mengatakan, pihaknya begitu mendukung para pondok pesantren untuk bisa maju dan mandiri dalam hal ekonomi di berbagai sektor. “Bank Indonesia berusaha mengeksplorasi potensi pesantren agar bisa mandiri dari segi bisnis usahanya. Tugas kami adalah membina pesantren tersebut,” tandasnya. Dyah menambahkan, para pemenang lomba dari berbagai daerah bisa tampil di puncak acara ISEF 2024. “Produk apa saja boleh, yang penting halal. Tidak harus makanan, sebelah sana ada juga sektor pertanian dan tanaman hias.” Melihat antusiasme para pondok pesantren yang mengikuti festival ini, Dyah menilai setiap tahunnya ISEF berjalan dengan baik. “Antusiasme, respons positif juga kami dapat tiap tahun. Kurasi makin ketat. Jadi yang tampil di sini yang sudah juara,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama membuka kesempatan emas bagi para profesional yang ingin berkontribusi dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagai Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) musim 1446H/2025M. Hal tersebut diumumkan mulai 7 November 2024. Persiapan perekrutan ini telah dimulai dengan diadakannya Rapat Teknis Orientasi yang berlangsung selama tiga hari, terhitung dari 30 Oktober hingga 1 November 2024. Rapat ini dikhususkan bagi operator Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. “Kami mencari kandidat yang memiliki dedikasi tinggi dalam pelayanan haji. Setiap petugas harus memahami kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji dan siap memberikan pelayanan prima kepada jamaah. Ini adalah amanah yang membutuhkan profesionalisme tinggi,” terang Direktur Bina Haji Ditjen PHU Kemenag, Arsad Hidayat, Selasa (6/11/2024). Sistem penggajian PPIH telah dirancang secara komprehensif dengan berbagai komponen. Gaji pokok yang ditawarkan berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp2.500.000 per bulan, ditambah dengan tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya. Pembayaran gaji dilakukan melalui beberapa metode, termasuk transfer bank, tunai, wesel pos, dan Kartu Prakerja. Proses standardisasi penggajian terus dilakukan untuk memastikan keadilan dan kelayakan honor yang diterima oleh setiap petugas, disesuaikan dengan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tahapan pendaftaran dimulai dengan seleksi awal pada 4 November 2024, dilanjutkan dengan pendaftaran resmi pada 7 November 2024. Kementerian Agama menekankan pentingnya profesionalisme dan dedikasi dalam pelayanan haji sebagai kriteria utama seleksi. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dan Centre for Shared Civilizational Values (CSCV) mengadakan International Conference on Humanitarian Islam atau Muktamar al-Dawli al-Islam Lil Insaniyah di Kampus UI Depok, Jawa Barat pada Selasa (5/11/2024).. Presiden RI Prabowo Subianto membuka langsung kegiatan tersebut. Konferensinya sendiri akan dilaksanakan di Hotel Grand Hyatt Jakarta pada 5-6 November 2024. Menurut Ketua PBNU, KH Ulil Abshar Abdalla, gerakan Humanitarian Islam atau Isl?m lil Insaniyah sendiri telah dicetuskan sejak 10 tahun yang lalu oleh elemen-elemen Nahdlatul Ulama dalam konteks perkembangan pemikiran dan gerakan NU. Gerakan ini, kata Gus Ulil, hendak menawarkan solusi berbasis pada karakter Islam Nusantara atau Islam Indonesia yang damai dan ramah bagi dunia yang semakin kompleks dari fenomena pergeseran geopolitik hingga maraknya populisme yang berbasis pada agama dan rasisme, meningkatnya ancaman kekerasan dan perang, serta kesenjangan dan kemiskinan global. “Humanitarian Islam merupakan kelanjutan dan penguatan terhadap konsep khittah NU 1926, Pribumisasi Islam, Islam Rahmatan lil ‘Alamin, dan Islam Nusantara serta Fiqh Peradaban yang sejalan dengan konsep dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” terang Gus Ulil. Senada, Ketua PBNU H Ahmad Suaedy menjelaskan bahwa konsep Humanitarian Islam telah diperdebatkan oleh sejumlah intelektual dan akademisi global dengan terbitnya buku Humanitarian Islam: Reflecting on an Islamic Concept yang diedit oleh Rüdiger Lohlker & Katharina Ivanyi dan diterbitkan oleh Brill tahun 2023. Humanitarian Islam yang diusung oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Chlil Staquf atau Gus Yahya, kata Ahmad Suaedy, merupakan implementasi dalam skala global dari ajaran Ahlusunnah wal Jamaah an-Nahdliyah atau Aswaja an-Nahdliyah tentang tawasuth (tengah-tengah), tasamuh (toleransi), tawazun (berimbang), dan i‘tidal (adil). “Dengan berbasis dan terinspirasi oleh ajarah Islam Aswaja an-Nahdliyah dari para pendiri (muassis) NU, Gus Yahya berinisiatif membangun gerakan global Humanitarian Islam. Ajaran-ajaran tersebut dianggap sejalan dengan ideologi dan filosofi bangsa Indonesia, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika guna memberikan kontribusi bagi dunia yang damai dan adil,” ujar Suaedy. Konferensi ini akan diikuti 20 professor, akademisi, dan kiai Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Konferensi Humanitarian Islam, Ahmad Ginanjar Sya’ban menerangkan, konferensi Humanitarian Islam akan dihadiri sejumlah kiai, cendekiawan, dan akademisi internasional dari Amerika Serikat, Eropa, Kanada, Australia, Afrika dan Asia Tenggara serta Indonesia. “Konferensi ini akan diikuti oleh sekitar 20 profesor dan akademisi luar negeri serta kiai dan 20 peninjau dari akademisi dalam negeri,” jelas Ginanjar. Beberapa di antaranya adalah Profesor Robert W. Hefner dari Boston University AS, Profesor Greg Barton dari Deakin University Australia, KH Afifuddin Muhajir dari Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbono Jawa Timur, KH Abdul Ghofur Maimoen dari Pesantren Al Anwar Rembang Jawa Tengah. KH Yahya Cholil Staquf Ketua Umum PBNU, Profesor Rüdiger Lohlker dari Universitas Vienna Austria, Profesor James B. Hoesterey dari Emory University AS, Profesor Amanta tho Seeth dari Humboldt University of Berlin Jerman, Profesor Nelly van Doorn-Harder dari Wake Forest University AS. Profesor Ismail Fajrie Alatas dari New York University, Profesor Timothy Shah dari CSCV, Prof. Al-Makin dari UIN Sunan Kalijaga serta Profesor Ahmad Syafiq dari Universitas Indonesia, dan sebagainya. “Acara Konferensi ini dilanjutkan dengan sejumlah rangkaian excursion ke beberapa situs-situs bersejarah di Indonesia khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada 7-10 November 2024,” kata Ginanjar. Peserta konferensi internasional, lanjutnya, juga akan melakukan kunjungan ke KH Ahmad Mustofa Bisri di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang, Masjid Menara Kudus dan Klenteng Sam Poo Kong sebelum melanjutkan rangkaian perjalanan ke Yogyakarta. “Kunjungan para peserta internasional ke Candi Prambanan dan Candi Borobudur pada 9 November 2024 akan menjadi rangkaian penutup dalam Konferensi Internasional Humanitarian Islam yang diselenggarakan oleh PBNU, CSCV,dan UI,” pungkas Ginanjar. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemerintah berencana melimpahkan wewenang pengelolaan ibadah haji dan umroh kepada Badan Haji dan Umroh. Rencana pelimpahan wewenang ini akan difasilitasi melalui revisi undang-undang haji yang sedang dipersiapkan. Pembahasan mengenai perubahan pengelolaan haji ini mencuat dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat. “Kami di Komisi VIII berkomitmen menyiapkan landasan hukum yang kuat, hal ini tidak bisa ditunda lebih lama lagi,” ujar Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, Senin (4/11/2024). Meskipun belum ada payung hukum yang mengatur ruang gerak Badan Haji dan Umroh, terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk menghidupkan badan tersebut. “Salah satu opsinya adalah membuat kesepakatan dengan pihak Arab Saudi,” ungkapnya. Menteri Agama yang baru dilantik, Nasaruddin Umar, optimistis pemerintah bisa mengalihkan wewenang penyelenggaraan ibadah haji kepada Badan Haji. Pengalihan ini akan membuat Kementerian Agama bisa fokus mengurus persoalan-persoalan keumatan dan pendidikan agama. “Pembentukan badan khusus ini akan memungkinkan pengelolaan haji dan umrah yang lebih fokus dan profesional,” tegas Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nasaruddin yang juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal menegaskan posisi kelembagaan itu telah firm dan melewati tahap pengkajian meskipun belum ada aturan yang menaungi lembaga tersebut. “Enggak, sudah ada,” jelas dia. Namun, revisi undang-undang tidak bisa dilakukan tahun ini mengingat persiapan pelaksanaan haji 2025 telah berjalan. Saat ini, pemerintah akan berdiskusi soal kewenangan Badan Haji dan Umroh tersebut. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Polemik kebijakan sertifikasi halal kembali mencuat setelah pernyataan kontroversial Kepala BPJPH Haikal Hassan. Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) angkat bicara terkait wacana kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang dinilai dapat memicu ketegangan di masyarakat. “Kami sangat prihatin dengan pernyataan Kepala BPJPH yang berpotensi memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat terkait rencana sertifikasi halal untuk seluruh produk,” ungkap Ketua Umum PITI, Ipong Hembing Putra, Sabtu (2/11/2024). Organisasi yang mewadahi Muslim Tionghoa ini menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dalam keberagaman Indonesia. Mereka mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila yang mengakui keberagaman, bukan negara yang didasarkan pada satu agama tertentu. PITI memandang pernyataan pejabat BPJPH tersebut berpotensi menciptakan perpecahan di tengah masyarakat yang majemuk. Apalagi Indonesia dikenal dengan kerukunan antarumat beragama yang telah terjalin sejak lama. “Sebagai bangsa yang majemuk, kita harus mengedepankan dialog dan musyawarah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang kita anut,” tambahnya. Menanggapi kontroversi yang berkembang, Haikal Hassan kemudian mengklarifikasi pernyataannya. Dalam penjelasannya, Kepala BPJPH itu menyampaikan bahwa produk non-halal masih bisa dipasarkan dengan kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas pada kemasan. Perdebatan ini menyoroti pentingnya komunikasi yang hati-hati dari pejabat publik, terutama menyangkut isu sensitif seperti agama. Keputusan kebijakan harus mempertimbangkan realitas masyarakat Indonesia yang beragam. (wink) Baca juga :