Kategori: Berita Dunia

Jeddah — 1miliarsantri.net : Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Arabia meminta jamaah dan pengunjung agar mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan, terutama peraturan untuk tidak berbaring atau tidur di wilayah koridor, tempat sholat, di jalur kendaraan darurat serta jalur untuk kursi roda didalam wilayah Masjidil Haram, Mekkah, terutama disaat dibukanya kembali pelaksanaan ibadah Umrah. Menteri Agama Urusan Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Arabia, Tawfiq Fawzan Muhammed Alrabiah menegaskan agar para jamaah mematuhi etika umrah, di antaranya berperilaku baik dengan semua orang, bekerja sama, dan mematuhi instruksi dari penyelenggara. “Untuk menghindari adanya pelanggaran aturan, setiap jamaah yang ingin umrah harus mendapatkan izin sebelum tiba di Masjidil Haram di Mekkah melalui layanan Nusuk atau Tawakkalna,” terang Fawzan kepada media, Senin (07/08/2023) Fawzan menyebutkan, sekitar 10 juta umat Islam diperkirakan akan melaksanakan umrah di musim ini. Pemerintah Arab Saudi pun berharap 10 juta jamaah dari seluruh dunia untuk berpartisipasi. Musim umrah dimulai beberapa pekan lalu, bertepatan dengan dimulainya tahun baru Islam. Sebelumnya, Arab Saudi menerima sekitar 1,8 juta jamaah haji setelah tiga tahun pembatasan karena pandemi Covid-19. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Arab Saudi memberikan berbagai macam fasilitas kepada para jamaah umrah dunia dengan aturan baru yang meringankan. Di antaranya, jamaah pemegang berbagai jenis visa masuk, termasuk visa pribadi, kunjungan, dan turis, diizinkan untuk melakukan umrah dan mengunjungi Al Rawda Alsharifa, makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi di Madinah, setelah memesan e-janji temu. Selanjutnya, aturan yang mempermudah lainnya seperti visa umrah yang diperpanjang menjadi 90 hari. Kemudian pemegang visa diizinkan memasuki kerajaan melalui semua pelabuhan darat, udara, dan laut dan berangkat dari bandara mana pun. Hal tersebut dilakukan agar nantinya para jamaah yang melaksanakan ibadah Umrah, bisa benar-benar bisa melaksanakan ibadah dengan lancar diharapkan juga nantinya bisa menyedot kedatangan jamaah serta pengunjung ke tanah suci Makkah. (dul) Baca juga :

Stockholm — 1miliarsantri.net : Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom menegaskan niat Swedia untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Muslim. Pernyataan ini disampaikan ketika negara itu tengah menuai kritik, atas penodaan Alquran yang berulang kali terjadi di negara tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri menyebut Billstrom telah melakukan pembicaraan dengan lebih dari 20 duta besar negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Pembicaraan tersebut dilakukan di ibu kota Stockholm, Jumat (04/08/2023). Dari kegiatan ini, semua pihak disebut telah melakukan pertemuan yang bermanfaat dan konstruktif. Disampaikan pula di kesempatan itu terjadi dialog yang terbuka dan konstruktif di antara semuanya. “Memulihkan kepercayaan dan keyakinan membutuhkan waktu. Saya akan mengabdikan sebagian besar periode pemilihan ini untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Muslim,” ucap Billstrom dikutip di Anadolu Agency, Ahad (06/08/2023). Tidak hanya itu, ia juga menegaskan jika pemerintahnya menolak keras pembakaran salinan kitab suci. Kementerian Kehakiman telah memulai analisisnya dan sedang mengerjakan kerangka acuan penyelidikan, untuk meninjau Undang-Undang Ketertiban Umum. “Saya berniat melakukan perjalanan ke negara-negara OKI. Swedia akan menjadi tuan rumah diskusi dan dialog, sehubungan dengan Majelis Umum PBB di New York pada bulan September,” lanjut dia. Dalam wawancara dengan kantor berita Swedia TT setelah pertemuan tersebut, Billstrom mengatakan kegiatan tersebut adalah kesempatan yang baik untuk menjelaskan pendekatan pemerintah dan kebebasan konstitusionalnya dalam menghadapi insiden tersebut. Awal pekan ini, Menteri Kehakiman Gunnar Strommer mengatakan salah satu solusi potensial untuk mencegah penodaan Alquran adalah dengan menggunakan kekuatan darurat, yang dapat digunakan pemerintah di bawah Undang-Undang Ketertiban Umum. Menteri urusan Sosial Swedia, Jakob Forssmed, juga telah mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari berbagai organisasi berbasis agama di ibu kota Swedia pada Jumat lalu. Seperti yang diketahui bersama, beberapa bulan terakhir telah terjadi tindakan berulang kali seputar pembakaran, penodaan, atau upaya lain untuk menghina Islam. Hal ini dilakukan oleh tokoh atau kelompok Islamofobia, terutama di Eropa utara dan negara-negara Nordik. (tyu/red)

Riyadh — 1miliarsantri.net : Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menegaskan bahwa penodaan Al-Qur’an dengan alasan apapun tidak dapat diterima. Melalui Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan, menegaskan perlu ada langkah-langkah praktis untuk mengakhiri pengulangan insiden pembakaran kitab suci. Hal tersebut disampaikan Pangeran Faisal pada pembukaan sidang Dewan Luar Biasa Menteri Luar Negeri (CFM) Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang beranggotakan 57 negara Muslim, pada Senin (31/7/2023). Pertemuan tersebut diadakan untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terkait insiden berulang penodaan dan pembakaran salinan Al-Qur’an di sejumlah Negara Barat, seperti Swedia dan Denmark. Pangeran Faisal mengecam keras atas aksi penodaan Al-Qur’an secara berulang. Ia menekankan tindakan provokatif melanggar perjanjian internasional yang menyerukan keharmonisan, perdamaian dan pemulihan hubungan. “Dan bertentangan langsung dengan upaya internasional yang berusaha menyebarkan nilai-nilai toleransi dan moderasi, dan menolak ekstremisme, dan merusak prinsip saling menghormati yang diperlukan untuk mempertahankan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan negara,” kata Pangeran Faisal kepada media, Rabu (02/08/2023). Menlu Saudi menekankan bahwa OKI memiliki peran terbesar dalam koordinasi, kerja sama dan integrasi dengan berbagai organisasi Islam lainnya. Peran tersebut untuk mempertahankan nilai-nilai toleransi dan perdamaian, melindungi dan menyebarkan citra Islam yang sebenarnya, serta menolak dan memerangi intoleransi, ekstremisme, dan penyebaran kebencian serta kekerasan. Ia juga menyoroti upaya negara-negara anggota OKI dalam mengadopsi resolusi Dewan HAM PBB pada 12 Juli 2023 yang ditujukan untuk memerangi kebencian agama, seperti hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Pangeran Faisal meminta negara-negara anggota OKI untuk menyatukan upaya untuk mengambil langkah-langkah praktis dan efektif untuk menghadapi serangan-serangan ini. Ia menggarisbawahi bahwa Piagam OKI menekankan perlindungan dan mempertahankan citra Islam yang sebenarnya, menghadapi distorsi citra Islam, dan mendorong dialog antara peradaban dan agama. Menlu Faisal menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus dianggap sebagai nilai moral yang menumbuhkan rasa hormat dan koeksistensi di antara bangsa-bangsa dan bukan alat untuk menyebarkan kebencian dan bentrokan antar budaya dan bangsa. Ia juga mencontohkan perlunya menyebarkan nilai-nilai toleransi dan moderasi serta menolak segala bentuk praktik yang menimbulkan kebencian, kekerasan dan ekstrimisme. (dul)

Sydney — 1miliarsantri.net : Rais Syuriyah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama ((PCINU) Australia dan New Zealand Prof Nadirsyah Hosen, menegaskan, Pancasila sebenarnya sudah ada sejak zaman Walisongo. Presiden Soekarno tinggal menyistematisasikannya. Ketika Bung Karno menyistematisasikan Pancasila, sejatinya sedang menggali nilai-nilai yang diajarkan Wali Songo. “Sehingga ketika sekarang kita berbicara kemanusiaan yang adil dan beradab maka kita melihat bahwa ternyata simbol sila ke-2 pancasila dalam diri kita adalah menara Kudus. ini yang tidak bisa dilupakan begitu saja karena sila tersebut cocok dengan apa yang diajarkan oleh kiai-kiai yang ada di pondok pesantren,” paparnya. Guru Besar Universitas Monash Australia itu menjelaskan, KH Mustofa Bisri (Gus Mus) sering mengatakan dalam berbagai forum bahwa agama itu harus memanusiakan kembali sisi kemanusiaan. Jika agama membuat kita tidak kembali kepada jati diri kemanusiaan, maka ada sesuatu yang salah dalam doktrin dalam tafsir atau dalam pemahaman agama itu. Menurutnya, ketika Ketuhanan Yang Maha Esa dilanjutkan dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, maka semua pelaksanaan ajaran agama tidak boleh membuat seseorang menjadi manusia yang penuh ketidakadilan dan kebiadaban. Karena lawan dari adil adalah zalim maka sebagai manusia tidak boleh berlaku zalim. “Kita boleh membenci perilaku orang lain, sikap orang lain, tidak tanduk orang lain, tetapi kita tidak boleh membenci diri orang lain. Itu karena kita sesama manusia, dan setiap manusia itu mempunya roh ilahi yang dihembuskan dan membuat kita bernyawa,” kata Gus Nadir. Dalam salah satu hadits shahih menjelaskan, ketika ada iring-iringan jenazah orang Yahudi lewat, Nabi Muhammad berdiri menghormati. Lalu, para sahabat mengatakan kepada Nabi bahwa yang lewat itu jenazah Yahudi. “Tapi, bukankah dia manusia. Jadi, yang dilihat pertama bukan Yahudinya, tetapi manusianya. Karena itu, kita memanusiakan kembali kemanusiaan kita dan kita harus beradab,” tuturnya. “Tidak cukup kita hanya bersikap kemanusiaan kita yang adil tapi juga harus beradab. Yang paling penting lagi adalah bahwa yang dihasilkan oleh Sunan Kudus bentuknya adalah menara merupakan sebuah simbol peradaban manusia yang kemudian harus kita hormati sebagaimana kita menghormati tradisi intelektual di belahan dunia Islam saat itu,” ujarnya. Ia merasa bahwa benang merah yang menyatukan antara kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan yang beradab itu adalah budaya. Tidak mungkin memiliki kemanusiaan yang adil dan tidak mungkin bisa kemanusiaan yang beradab jika menghilangkan tradisi. “Persoalannya sekarang adalah sejauh mana perhatian pemerintah terhadap hal-hal tersebut. Termasuk menara Kudus yang menjadi simbol dari kemanusiaan yang adil dan beradab,” kata Gus Nadir. “Mari kita suarakan kepada pihak pemerintah bahwa jika ingin melihat tonggak munculnya Islam Nusantara di Tanah Air, atau jika hendak melihat Indonesia sebagai laboratorium perdamaian dunia, melihat bahwa Indonesia sebagai contoh peradaban dunia yang adil dan beradab, maka pemerintah tidak boleh lepas tanggung jawab terhadap menara Kudus,” pungkasnya. (gir)

Jeddah — 1miliarsantri.net : Pemerintah Kerajaan Saudi memberikan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia sebagai negara pengirim jamaah haji terbanyak. Selain Indonesia, Pakistan dan Bangladesh juga mendapat apresiasi serupa dari Pemerintah Saudi. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Saudi, Abdul Fattah Mashat di Jeddah. Dari Indonesia, hadir Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam. Sebagaimana diketahui, tahun ini Indonesia mendapat porsi 221.000 kuota haji. Selain itu, ada tambahan 8.000 sehingga total kuotanya adalah 229.000 jemaah haji, terdiri atas haji reguler dan haji khusus. Sementara kuota Pakistan sekitar 179.000 dan Bangladesh 127.000. “Kementerian Haji dan Umrah menggelar acara apresiasi di Jeddah untuk semua instansi yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji 1444 H. Indonesia, Pakistan, dan Banglades, sebagai representasi negara pengirim jemaah terbesar, mendapat apresiasi. Saya hadir mewakili Indonesia,” terang Nasrullah di Jeddah, Senin (31/07/2023). Nasrullah menambahkan, apresiasi diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kerjasama dalam proses pelayanan jamaah haji, utamanya selama masa kedatangan dan kepulangan jemaah. “Jadi ini khususnya terkait dengan pelayanan di Jeddah, atas sinergi pelayanan dengan GACA, Wukala, Keamanan Bandara, termasuk dalam proses layanan fast track, dan program lainnya,” jelas Nasrullah. “Pada tahun 2022 lalu Indonesia juga mendapat penghargaan yang sama. Saat itu, penghargaan diberikan kepada Indonesia, Pakistan, dan India. Tahun ini, Indonesia kembali mendapat penghargaan, bersama Pakistan dan Bangladesh,” tegasnya. Operasional ibadah haji Indonesia saat ini masih berlangsung. Data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat hingga pukul 06.00 waktu Arab Saudi, sudah ada 188.251 jemaah haji Indonesia yang pulang ke Tanah Air. Mereka tergabung dalam 500 kelompok terbang (kloter). Pada fase kedatangan, tercatat ada 558 kloter yang tiba di Arab Saudi dengan 209.782 jemaah haji reguler. “Sebagian jemaah haji reguler asal Indonesia, saat ini masih di Madinah. Kloter terakhir dari Madinah akan terbang pada 4 Agustus 2023 dan itu sekaligus menandai berakhirnya operasional hajj Indonesia tahun ini,” pungkasnya. (dul)

Moskow – 1miliarsantri.net : Islam di Rusia saat ini mengalami kebangkitan, bahkan warga muslim Rusia saling bahu membahu dengan rekan senegaranya untuk terus mempertahankan keamanan negara. Demikian ditegaskan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, dalam wawancara yang dipublikasikan di situs web Kementerian Luar Negeri Risia untuk film dokumenter Jalan Menuju Dunia Islam. Lavrov menambahkan, penduduk Islam di Rusia hidup melalui kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya serta berdampingan secara harmonis dengan budaya tradisional dan agama lainnya. “Pekerjaan bersama kami mengungkapkan sebagian besar penilaian yang tumpang tindih tentang masalah antar-peradaban dan antaragama yang sedang dibahas di negara kami dan internasional. Kami berdiri bersatu dalam menegakkan nilai-nilai spiritual dan moral, menolak Islamofobia, Kristenofobia, atau bentuk intoleransi beragama lainnya,” ujar Lavrov, dilaporkan Middle East Monitor, Ahad (30/07/2023). Dalam pidato video di Forum Ekonomi Internasional ke-14 “Russia-Islamic World: Kazan Forum”, Lavrov menggarisbawahi prioritas diplomatik Rusia. Dia juga menyebutkan promosi antaragama, dialog dan pemahaman antarbudaya, selain melindungi nilai-nilai spiritual dan moral tradisional yang dianut oleh semua agama dunia. “Kami siap menjalin kerja sama yang erat dengan teman-teman kami dari dunia Muslim. Begitu juga dengan semua mitra lain yang berbagi kepentingan dalam memperkuat landasan hukum dan demokrasi kehidupan internasional,” kata Lavrov. Lavrov mengatakan, Rusia secara tradisional mengembangkan hubungan persahabatan dengan mayoritas negara Muslim. Mereka dipersatukan oleh komitmen untuk membangun kerja sama antarnegara berdasarkan prinsip kesetaraan, pertimbangan kepentingan bersama, dan pencarian keseimbangan kepentingan. (reu)

Rabat — 1miliarsantri.net : Kerajaan Maroko mengutuk penyerbuan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki oleh pejabat pemerintah dan pemukim Israel. Mereka juga menyerukan untuk mempertahankan status quo di tempat suci umat Islam tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri, Kerjasama Afrika dan Ekspatriat Maroko mengatakan, Kerajaan Maroko yang dipimpin Raja Mohammed VI sebagai ketua Komite Yerusalem, mengutuk kegigihan beberapa pejabat Israel dalam menyerbu Masjid Al-Aqsa dan halamannya, dengan partisipasi beberapa ekstremis. Dilansir di Wafa, Sabtu (29/7/2023), Maroko juga menegaskan kembali penolakan totalnya terhadap semua tindakan sepihak, yang bertujuan merusak upaya menjaga ketenangan. Tidak hanya itu, pemerintah ini juga menyerukan untuk mempertahankan status quo hukum dan sejarah yang ada, sekaligus menghindari segala bentuk eskalasi atau provokasi. Di sisi lain, AS telah menyatakan keprihatinannya terhadap kunjungan provokatif Menteri Keamanan Nasional Israel sayap kanan Itamar Ben-Gvir, ke kompleks Masjid Al-Aqsa. “Kami benar-benar prihatin dengan kunjungan ke Haram al-Sharif di Yerusalem itu,” ucap Wakil Juru Bicara Utama Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel. Ia lantas menegaskan kembali posisi AS dalam mendukung status quo bersejarah tempat-tempat suci. Pihaknya juga menegaskan kembali peran khusus Yordania di tempat-tempat suci Muslim di Yerusale. Setiap tindakan atau retorika sepihak yang menyimpang atau membahayakan status quo, sama sekali tidak dapat diterima. Bukan cuma itu, Inggris juga mengatakan keprihatinannya atas kunjungan provokatif menteri Israel ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki. Dukungan terhadap status quo bersejarah di tempat suci tersebut kembali digaungkan. “Kami juga prihatin dengan kunjungan provokatif dan bahasa yang menghasut yang digunakan oleh para menteri Israel di Haram al-Sharif,” kata Konsulat Inggris di Yerusalem dalam sebuah cuitan di Twitter. “Kami menegaskan kembali dukungan kami untuk status quo bersejarah dan peran Yordania sebagai penjaga,” tutupnya. (dwi)

DenHaag — 1miliarsantri.net : Otoritas Palestina menyerahkan pengajuan tertulis ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mendapatkan pendapat hukum tentang sifat pendudukan Israel di Tepi Barat, Yerusalem, dan Jalur Gaza. Penyerahan tersebut dilakukan dalam pertemuan di Den Haag antara Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina Riyad Al-Maliki dan Panitera ICJ Philippe Gautier. Al-Maliki menegaskan, pengajuan tersebut merupakan implementasi dari resolusi Majelis Umum PBB dan keputusan ICJ. Langkah itu adalah bagian dari tindakan diplomatik dan hukum yang dipimpin oleh Otoritas Palestina untuk menjaga hak-hak warga Palestina dan melindungi mereka dari kejahatan yang dilakukan oleh Israel, kekuatan pendudukan ilegal. “Fakta-fakta ini mengarah pada kesimpulan langsung bahwa pendudukan kolonial Israel dan aneksasinya atas tanah Palestina, diskriminasi rasial dan apartheid terhadap rakyat Palestina dan penolakan sistematis terhadap hak-hak rakyat kami yang tidak dapat dicabut adalah ilegal,” kata Al-Maliki, dilaporkan Middle East Monitor, Kamis (27/07/2023). Pengajuan tersebut bertujuan meminta pertanggungjawaban penjahat perang Israel dan mengangkat kekebalan mereka dari penuntutan. Al-Maliki mengatakan, pengajuan tersebut menyajikan bukti dan fakta yang tak terbantahkan dari kebijakan dan praktik ilegal Israel, serta menggambarkan kejahatan dan penderitaan yang menimpa rakyat Palestina selama beberapa dekade sejak peristiwa Nakba 1948. (pri)

#sineadoconnor
#penyanyimuallaf

Manila — 1miliarsantri.net : Presiden Filipina, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia. Dia akan menjajaki industri halal dan perbankan syariah di negara tersebut. Kepada Kabinetnya di Villamor Airbase, Pasay City, sebelum berangkat ia menyebut keinginannya menjajaki kesempatan pertumbuhan bersama ekonomi kedua negara. “Untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara kami dan memenuhi target ekonomi sebesar 6,4 persen pertumbuhan PDB tahun-ke-tahun, kunjungan saya akan fokus pada kemitraan baru di bidang pertanian dan ketahanan pangan, ekonomi digital, pariwisata, serta menjajaki jalan baru kerja sama, khususnya di bidang industri halal dan perbankan syariah,” ujar Marcos dalam sambutannya dikutip di Business Inquirer, Rabu (26/07/2023). Menurutnya, Malaysia adalah salah satu pemimpin global di sektor ini. Karena itu, kunjungan ini bertujuan menjalin sinergi dengan Malaysia agar Filipina dapat menikmati pangsa pasar ini. Presiden Marcos juga mengatakan industri halal diharapkan tumbuh menjadi industri bernilai triliunan dolar di pasar internasional. Selama kunjungan kenegaraannya, Marcos dijadwalkan bertemu dengan Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, serta para pemimpin bisnis negara tersebut. Marcos juga akan bertemu dengan masyarakat Filipina di Malaysia. Malaysia disebut sebagai tuan rumah bagi diaspora Filipina yang berkembang pesat. Banyak di antaranya yang meninggalkan keluarga mereka untuk mencari pekerjaan dan tinggal di Malaysia. “Saya akan bertemu pekerja keras kami di Malaysia untuk secara pribadi menunjukkan kepedulian dan perlindungan bangsa, serta meyakinkan mereka bahwa pemerintah terus bekerja untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka,” pungkasnya. (din/reu)