Dengarkan Artikel Ini

Berikut lima bentuk ideal relasi itu:
Pertama, al-mu’awanah ala al-‘adli wa as-shalah atau saling tolong menolong dalam merealisasikan keadilan dan kebaikan.

Kedua, al-muwazanah bayna al-mashalih wa al-mafasid. Artinya, ulama memerankan fungsi sebagai penasihat keputusan pemimpin saat dihadapkan pada beberapa pilihan kebijakan.

Ketiga, al-‘alaqah al-jadaliyyah fi ta’yid al-akhir wa taqwil al-i’wijaj, yakni hubungan dialektis antara ulama dan umara. Jika kebijakan dan regulasi yang ada berorientasi pada kemaslahatan dan kebaikan maka para ulama akan mendukungnya, tapi jika kebijakan umara dianggap melenceng atau bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan, maka para ulama akan mengkritisi dan memberikan masukan-masukan yang proporsional.

Keempat, al-musa’adah ‘ala imarah al-bilad wa al-kaun yaitu membantu pemerintah dalam memelihara dan memakmurkan negara dan alam semesta.

Kelima, al-muhafadzah ‘ala at-ta’yusy as-silmi, yaitu bekerja sama dalam menjaga kehidupan saling berdampingan yang penuh kedamaian.

Bentuk dan sikap ideal relasi ulama-umara yang dibahas di Komisi Bahtsul Masail Maudlu’iyah ini telah ditetapkan menjadi keputusan Munas Alim Ulama NU pada sidang pleno penetapan hasil sidang komisi, di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, pada Selasa (19/09/2023). Draf hasil putusan tersebut diserahkan kepada pimpinan sidang yaitu Wakil Ketua Umum PBNU H Amin Said Husni. (rid)