Dengarkan Artikel Ini

Kebijakan jeda haji semacam ini sebenarnya sudah dibuat oleh Kementerian Agama melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat 4 yang mengatur pendaftaran haji regular dengan memberikan jeda mendaftar haji bagi yang sudah ke tanah suci baru bisa setelah 10 tahun kemudian.

“Sampai hari ini aturan ini cukup konsisten dilaksanakan oleh Kemenag dan cukup efektif menekan upaya masyarakat berhaji berkali-kali,” ungkapnya.

Ke depan jangkauan aturan jeda daftar haji ini harus diperluas bukan hanya diterapkan pada haji regular tetapi juga kepada calon jemaah haji khusus maupun yang menggunakan visa mujamalah (haji furoda). Bila perlu ada klausul sanksi tegas bagi yang melanggar dan oknum yang turut membantu.

“Selain itu, aturan tersebut perlu dinaikkan levelnya dari PMA diadopsi menjadi undang-undang supaya lebih kuat dan mengikat, terlebih revisi UU Haji dan Umrah sudah mulai dibahas di DPR dan masuk prolegnas prioritas,” pungkasnya. (yan)