Dengarkan Artikel Ini

Lantas, bagaimana wajah demokrasi di era kiwari? Pola sebuah kritik dari publik terhadap jalannya sebuah pemerintahan sebenarnya tidak ada yang berubah. Jika laku pemerintah dinilai tidak berada di relnya, kritik akan muncul. Sebuah proses yang sangat alamiah dalam negara yang memilih jalan demokrasi. Yang barangkali berubah, mungkin cara atau alat yang digunakan untuk menyampaikan kritiknya.

Perkembangan teknologi telah mengubah dan mempengaruhi banyak sekali cara-cara publik menyampaikan kritik. Medsos telah meruntuhkan sekat ketakutan yang dulu sangat tebal. Orang kini bebas bicara apa saja secara terbuka, selama tidak menghina personal. Maka kemudian, memberedel media massa zaman sekarang mungkin tidak perlu dan tidak akan dilakukan.

Di sisi lain, publik menjadi sangat sensitif ketika kritik yang dilontarkan diseret polisi ke ranah hukum. Di wilayah ini, pemerintah harus berhati-hati betul. Sekali salah langkah, kepercayaan publik bisa turun. Pemerintah kini tak bisa lagi menggunakan cara-cara model usang seperti zaman Orde Baru yang “diperhalus” menjadi “proses hukum”. Selain sudah tidak zaman, cara itu tak akan efektif. Di era yang sangat terbuka seperti sekarang, menutup-nutupi kebijakan adalah pilihan paling tidak rasional bagi pemerintah. Publik selalu punya jalan keluar.

Ketika demokrasi sudah menjadi kesepakatan bersama sebagai cara yang dipilih dalam bernegara, maka pemerintah harus konsekuen. Setidaknya ada beberapa aspek yang mesti diperhatikan. Pertama, pelibatan publik dalam setiap kebijakan harus dilakukan. Kedua, pemerintah wajib tidak alergi kritik. Ketiga, tidak semena-mena.

Respons pemerintah terhadap pengkritiknya inilah yang membedakan satu pemimpin dengan yang lain. Jika tak berubah, atau sekadar “memodifikasi” ancaman berdasarkan zaman, bisa dikata artinya sama saja. (yan)