Dengarkan Artikel Ini

Kedelapan, urgensi interaksi yang lebih erat antara Indonesia dan negara-negara di Pasifik, khususnya melalui pertukaran di bidang pendidikan, sosial budaya, dan hubungan antarmasyarakat.

Kesembilan, urgensi Kerja Sama Selatan-Selatan sebagai platform untuk meningkatkan konektivitas regional.

Kesepuluh, urgensi mendorong pembangunan regional dalam mempercepat pencapaian SDGs yang inklusif melalui pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan dan ekonomi biru seperti di sektor perikanan dan akuakultur, konektivitas pelabuhan, energi terbarukan, mempromosikan produksi dan penggunaan pangan yang berkelanjutan, pariwisata bahari yang berkelanjutan, dan pemberdayaan perempuan dan pemuda di sektor maritim.

Kesebelas, urgensi peningkatan kerja sama mengurangi dampak perubahan iklim, mengejar tindakan adaptasi iklim terutama untuk rehabilitasi lahan pesisir, perlindungan ekosistem laut, dan pemberdayaan masyarakat di Pasifik.

Keduabelas, urgensi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, investasi, dan kemitraan bisnis, yang didukung peran penting teknologi komunikasi, infrastruktur digital, dan jaringan transportasi.

Ketigabelas, forum berkomitmen memanfaatkan IPPP sebagai platform penting untuk keterlibatan regional dengan mengembangkan forum tersebut sebagai majelis parlemen Indonesia dan kawasan Pasifik.

Hal lain ditegaskan Fadli adalah terkait komitmen DPR untuk memperkuat kerja sama dengan parlemen negara-negara Pasifik di bidang pengembangan kapasitas, perancangan undang-undang, inovasi teknologi di parlemen, pertukaran informasi, dan publikasi media yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran sekretariat parlemen.

IPPP ke-2 merupakan kelanjutan Sidang IPPP pertama yang diselenggarakan pada Juli 2018. IPPP ke-2 ini diikuti delegasi Ketua Parlemen dan anggota Parlemen. (rid)