Dengarkan Artikel Ini

Dia berpendapat, ormas keagamaan yang dilirik pemerintah menempati posisi strategis bukan murni karena kedekatan personal semata, tetapi juga adanya kecakapan pribadi dan karakter yang dapat diandalkan.

“Menurut saya, justru akan semakin baik jika pengelolaan sumber daya dan kepentingan negara diserahkan pada orang-orang yang memiliki ilmu agama yang mumpuni, daripada diserahkan ke orang yang kualitas agamanya dipertanyakan, atau bahkan tidak beragama,” imbuhnya.

Walaupun demikian, Syamsul tidak menampik bahwa ilmu agama dan kedekatan dengan pemerintah tidak bisa dijadikan modal tunggal untuk mempromosikan diri seseorang, tanpa dibekali kemampuan pendukung lainnya.

Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat agar tidak cepat menilai kapasitas seseorang atau kelompok tanpa mengetahui keseluruhan latar belakangnya.

“Rakyat Indonesia jangan mudah termakan narasi yang bernuansa dikotomis dan memecah belah persatuan bangsa. Kepercayaan pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara terhadap ulama Nusantara dalam pengelolaan hajat hidup orang banyak adalah bukti dari kontribusi nyata kalangan yang moderat dalam beragama. Peran ulama dan umara yang berkelindan justru dapat berfungsi sebagai pengingat serta kontrol sosial dan politik antara satu dengan lainnya,” pungkasnya. (rid)