Ukraina Dijanjikan Perisai Baru: 26 Negara Siap Pasang Badan, Mampukah Redam Ancaman Rusia?

Paris – 1miliarsantri.net : Sebuah momentum bersejarah tercipta pada 4 September 2025 di Istana Élysée, Paris. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan komitmen 26 negara untuk memberikan jaminan keamanan pasca perang bagi Ukraina. Sebuah janji yang disebut sebagai reassurance force, dengan misi mencegah kebangkitan agresi Rusia setelah perang berakhir.

Janji ini bukan sekadar formalitas diplomatik. Paket dukungan mencakup pasokan pertahanan udara, pelatihan militer, logistik, suplai senjata, hingga opsi penempatan pasukan darat, laut, dan udara. Namun, di balik gaung besar ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah jaminan keamanan tersebut sungguh bisa melindungi Ukraina, atau sekadar retorika politik?

Spektrum Dukungan: Dari Pasukan Tempur hingga Radar Siber

Setiap negara punya cara berbeda untuk menunjukkan komitmennya. Prancis dan Inggris bersedia menempatkan pasukan langsung di lapangan. “The United Kingdom stands ready to provide boots on the ground,” tegas Perdana Menteri Keir Starmer, mengirim sinyal kuat solidaritas London terhadap Kyiv.

Sementara itu, Jerman dan Italia mengambil jalur yang lebih berhati-hati, memilih kontribusi lewat pelatihan militer dan pasokan pertahanan udara. Kanselir Olaf Scholz bahkan menjanjikan lebih banyak sistem Patriot dan IRIS-T.

Menariknya, dukungan juga datang dari luar Eropa. Jepang menekankan bahwa keamanan pasca perang bukan hanya soal militer. Tokyo siap menggelontorkan bantuan finansial dan teknologi, termasuk radar peringatan dini dan penguatan sistem pertahanan siber. Ini menandai bahwa pertahanan Ukraina di masa depan juga akan bertumpu pada aspek digital dan ekonomi, bukan sekadar kekuatan senjata.

Baca Juga: DPR Jawab 17+8 Tuntutan Rakyat, Enam Keputusan Diambil

Bayang-Bayang Skeptisisme: Belajar dari Gagalnya Memorandum Budapest

Meski terlihat menjanjikan, keraguan tetap menyelimuti. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengingatkan bahwa komitmen ini harus dibingkai dalam detail hukum yang jelas agar tidak berakhir sebagai deklarasi kosong.

Sejarah mencatat, Ukraina pernah dikhianati janji serupa. Memorandum Budapest 1994, yang menjanjikan perlindungan atas kedaulatan Ukraina setelah menyerahkan senjata nuklirnya, nyatanya gagal total ketika Rusia mencaplok Krimea pada 2014. Luka sejarah ini membuat skeptisisme wajar bermunculan: apakah jaminan kali ini benar-benar bisa ditegakkan?

Lebih jauh, Rusia mengirim sinyal peringatan keras. Moskow menyatakan pasukan asing di Ukraina dapat dianggap sebagai “target sah” jika hadir tanpa kesepakatan damai resmi. Ancaman ini jelas membuka risiko eskalasi baru, justru saat dunia berharap perang segera reda.

Analisis: Antara Asuransi Politik atau Fondasi Perdamaian?

Kesepakatan Paris mencerminkan solidaritas internasional yang luas, bahkan lintas benua. Namun efektivitasnya akan bergantung pada tiga faktor utama:

1. Kesepakatan damai yang disetujui semua pihak – tanpa itu, reassurance force hanya janji di atas kertas.
   
2. Detail teknis dan hukum yang jelas – siapa bertanggung jawab, dalam kondisi apa jaminan berlaku, dan bagaimana sanksinya jika dilanggar.
   
3. Mekanisme penegakan – tanpa instrumen yang kuat, janji ini berisiko menjadi sekadar “asuransi politik” yang rapuh.
   

Jika semua prasyarat ini terpenuhi, Ukraina bisa memiliki perisai nyata pasca perang yang mampu mencegah Rusia melakukan agresi ulang. Tetapi jika tidak, sejarah bisa berulang: janji besar yang runtuh di hadapan realitas geopolitik.

Kesimpulan

Janji 26 negara untuk memasang badan bagi Ukraina adalah kabar besar yang mengangkat harapan. Namun, di balik retorika heroik, terdapat pekerjaan rumah yang kompleks: dari legalitas, logistik, hingga risiko eskalasi dengan Rusia. Dunia kini menunggu, apakah Paris 2025 akan dikenang sebagai titik balik menuju perdamaian, atau sekadar panggung diplomasi yang penuh janji manis.

Sumber: Kompas TV

Penulis: Faruq Ansori

Editor: Glancy Verona dan Abdullah al-mustofa

Ilustrasi by AI