Dengarkan Artikel Ini

Gaza – 1miliarsantri.net : Langkah terbaru Israel untuk menguasai penuh Kota Gaza menjadi titik balik baru dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Keputusan kabinet keamanan Israel ini, yang diumumkan pada Jumat malam, memicu gelombang reaksi keras dari berbagai belahan dunia, sementara para analis memperingatkan dampak kemanusiaan dan politik yang akan semakin memburuk.

Rencana tersebut meliputi pendudukan wilayah strategis di timur Gaza, pembentukan pemerintahan sipil non-Hamas, serta pemindahan paksa hingga satu juta warga Palestina ke wilayah selatan. Menurut laporan Al Jazeera (8/8/2025), sejumlah kawasan di Gaza Timur sudah porak-poranda akibat serangan udara dan artileri, sementara penumpukan pasukan Israel di sekitar kota menunjukkan persiapan menuju kontrol total.

Pakar Militer: Perlawanan Bersenjata, Pilihan Satu-satunya

Brigadir Jenderal Elia Hanna, analis militer asal Lebanon, menegaskan bahwa opsi diplomasi nyaris tertutup. “Perlawanan bersenjata kini menjadi satu-satunya pilihan realistis bagi rakyat Palestina,” ujarnya dalam wawancara dengan Al Jazeera (8/8/2025). Hanna memprediksi pendudukan ini akan memicu perlawanan sengit yang bisa menguras sumber daya militer Israel sekaligus menambah tekanan politik dalam negeri di Tel Aviv.

Narasi Sesat Israel: ‘Membebaskan Gaza dari Hamas’

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membela rencana ini dengan mengatakan, “Our goal is not to occupy Gaza, our goal is to free Gaza from Hamas” (AP News, 8/8/2025). Menurut Netanyahu, operasi ini bertujuan “demiliterisasi” dan menciptakan pemerintahan sipil yang tidak terafiliasi Hamas. Namun, banyak pengamat menilai pernyataan ini kontradiktif dengan realitas lapangan, di mana penguasaan penuh Israel berarti kontrol politik, militer, dan administratif yang mendalam.

Kecaman Dunia Internasional

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengecam rencana Israel sebagai “eskalasi berbahaya” yang mengancam keselamatan warga sipil (AP News, 8/8/2025). Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Türk menegaskan bahwa tindakan ini melanggar hukum internasional, termasuk putusan Mahkamah Internasional tentang hak penentuan nasib sendiri Palestina (DW, 8/8/2025).

Sejumlah negara turut mengecam, diantaranya : Australia, Italia, Jerman, Selandia Baru dan Inggris menolak tegas rencana Israel untuk menduduki Kota Gaza di Jalur Gaza, Palestina. Melalui pernyataan bersama, para menteri luar negeri ke lima negara itu menyebutkan operasi militer Israel akan semakin memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sangat parah serta membahayakan nyawa para sandera.

Prancis memperingatkan risiko kebuntuan politik (The Guardian, 8/8/2025). Sementara Inggris menyebut langkah itu “salah” dan kontraproduktif (The Guardian, 8/8/2025). Serta Australia menegaskan pengusiran warga melanggar hukum humaniter internasional (The National, 8/8/2025).

Turki menyebutnya ini merupakan “pukulan besar bagi perdamaian” (Anadolu Agency, 8/8/2025). Sedangkan Cina menyerukan gencatan senjata segera (Channel News Asia, 8/8/2025). Kemudian pemerintah Jerman memilih menangguhkan ekspor senjata ke Israel (DW, 8/8/2025). Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan tindakan ini ilegal menurut Piagam PBB (Antara News, 8/8/2025).

Krisis Kemanusiaan di Depan Mata

Data dari badan-badan kemanusiaan menunjukkan ancaman bencana baru. Lebih dari 61.000 warga Palestina telah tewas sejak konflik pecah kembali, dan PBB melaporkan 98 anak meninggal akibat malnutrisi akut. Situasi ini digambarkan sebagai “kelaparan sejati” yang mengintai seluruh Gaza (The Guardian, 8/8/2025). Pemindahan paksa dalam skala besar berpotensi memicu gelombang pengungsi menuju Mesir dan Yordania, mengancam stabilitas kawasan.

Ketegangan di Dalam Negeri Israel

Meski mendapat dukungan dari sebagian besar menteri sayap kanan, rencana Netanyahu memicu perpecahan internal. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Letjen Eyal Zamir, dilaporkan menolak rencana pendudukan penuh karena khawatir akan “perang tanpa akhir” dan keselamatan sandera yang masih ditahan di Gaza (El País, 8/8/2025). Sementara itu, beberapa menteri menilai Netanyahu justru tidak cukup keras, menuduhnya mengorbankan “keamanan demi politik” (Reuters, 8/8/2025).

Motif Politik di Balik Langkah Militer

Analis politik yang dikutip The New Yorker menilai ada kemungkinan bahwa eskalasi ini tidak semata didorong pertimbangan militer, tetapi juga untuk memperkuat posisi politik Netanyahu di tengah tekanan domestik. Dengan memusatkan perhatian publik pada ancaman eksternal, kritik terhadap penanganan insiden 7 Oktober dan skandal korupsi yang membelit dirinya dapat teredam.

Langkah Selanjutnya: Pertarungan di Arena Diplomasi

Dewan Keamanan PBB telah menjadwalkan rapat darurat untuk membahas situasi ini. Beberapa negara Eropa dan negara Teluk mendesak resolusi yang menuntut penghentian rencana pendudukan. Namun, veto dari anggota tetap seperti AS kemungkinan menjadi penghalang utama bagi langkah diplomatik yang efektif.

Gaza di Ujung Krisis

Pendudukan penuh Kota Gaza oleh Israel berpotensi menjadi babak paling destruktif dalam sejarah konflik Israel–Palestina pasca-1948. Bagi rakyat Palestina, seperti kata Brigjen Elia Hanna, perlawanan bersenjata mungkin menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Bagi dunia, tantangannya adalah mencegah krisis kemanusiaan yang semakin dalam dan mendorong terciptanya jalur diplomasi yang nyata—sebelum Gaza benar-benar runtuh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga sebagai simbol harapan bagi perdamaian di Timur Tengah. (***)

Penulis : Abdullah al-Mustofa

Editor : Toto Budiman

Foto : Al Jazeera, Fox News Channel