Muhammadiyah Soroti Keadilan Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Dan Swasta
Bandung – 1miliarsantir.net: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti persoalan pembangunan manusia dalam agenda pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) periode 2025-2030, Senin (16/6/2025).
Menurut Haedar, Pembangunan manusia ditentukan oleh salah satunya tingkat dan kualitas pendidikan. Jika indeks pembangunan manusia sebuah negara ingin maju, mutu dan kualitas pendidikan harus ditingkatkan.
Mengutip muhammadiyah.or.id, Haedar mengaku bahwa mengelola sebuah institusi pendidikan di Indonesia ini tidak mudah. Maka diperlukan perhatian yang serius dan sudut pandangan yang komprehensif dalam membuat sebuah kebijakan tentang pendidikan.
“Padahal Indonesia pada 2045 ingin menjadi Generasi Emas,” katanya.
Kompleksnya Peta Sosiologis Pendidikan Indonesia
Melihat kompleksnya peta sosiologis pendidikannya Indonesia, kata Haedar, menjadikan kebijakan yang diambil untuk bidang pendidikan harus secara komprehensif. Peta sosiologis ini menjadikan amat susah jika pendidikan sifatnya top down.
Haedar mengatakan, peta sosiologis masyarakat yang begitu heterogen menjadikan pendidikan Indonesia unik, sebab tak sedikit institusi pendidikan diselenggarakan oleh pihak swasta baik yang basicnya agama atau lainnya untuk memberikan kemaslahatan bagi sesama.
Haedar melanjutkan, “Ini menjadikan kebijakan negara tidak bisa otoritatif semata, karena peta pendidikan masyarakat berkaitan dengan perkembangan peta demografi di Indonesia.”
Diapun mengingatkan kepada semua pihak, terutama pemangku kebijakan supaya tidak lengah dan merasa pendidikan Indonesia sudah maju. Sebab sampai saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga.
Lebih lanjut Haedar menerangkan, “Maka kita harus melipatgandakan usaha, kebijakan, langkah yang super. Bahkan menurut saya extraordinary dari negara maupun swasta.”
Pendidikan Di Indonesia Dibangun Atas 2 Dasar
Haedar Nashir mengingatkan, pendidikan Indonesia ini dibangun di atas dua dasar yaitu negeri sebagai representasi pemerintah, dan swasta termasuk Muhammadiyah serta ormas keagamaan lain yang mengambil peran di situ.
Dia menegaskan, “jika orientasi kebijakan pemerintah hanya pada institusi pendidikan semata tentu akan memperberat tugas untuk mencerdaskan anak bangsa tanpa terkecuali”, pungkas Haedar Nashir.***
Ikuti terus informasi seputar dunia pendidikan melalui rubrik “EduTekno” 1miliarsantri.net.
Penulis : Thamrin Humris
Editor : Toto Budiman
