Kabar Palestina: Kecaman Dunia terhadap Aneksasi Israel di Tepi Barat, Ancaman bagi Solusi Dua Negara dan Stabilitas Timur Tengah

Thamrin HumrisFebruari 19, 2026Februari 19, 202604 mins

Langkah aneksasi Israel di Tepi Barat memicu kecaman komunitas internasional. PBB, OKI, dan Liga Arab menilai kebijakan ini melanggar hukum internasional dan mengancam solusi dua negara Palestina–Israel. Gaza, Palestina — 1miliarsantri.net: Langkah terbaru pemerintah Israel terkait perubahan status hukum dan administrasi tanah di Tepi Barat kembali menuai kritik tajam dari berbagai negara dan organisasi internasional. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi aneksasi de facto terhadap wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. Laporan dari Safa News Agency menyebutkan bahwa komunitas internasional memandang langkah ini sebagai tindakan sepihak yang berpotensi mengubah komposisi demografis serta realitas politik di lapangan. PBB dan Organisasi Internasional Angkat Bicara Perwakilan di United Nations (PBB) menegaskan bahwa setiap upaya aneksasi wilayah pendudukan bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan. Prinsip non-akuisisi wilayah melalui kekuatan militer menjadi landasan utama dalam hukum internasional modern. Selain itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta Liga Arab secara resmi mengecam kebijakan tersebut. Kedua organisasi ini menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat menggagalkan prospek solusi dua negara yang selama ini didukung komunitas global. Dampak terhadap Palestina dan Prospek Perdamaian Bagi rakyat Palestina, kebijakan ini dinilai semakin mempersempit peluang terbentuknya negara merdeka yang berdaulat dan berkelanjutan secara geografis. Sejumlah kelompok hak asasi manusia, termasuk Al-Haq, menilai kebijakan tersebut sebagai eskalasi sistematis dalam memperluas kontrol administratif dan hukum atas wilayah pendudukan. Analis politik menilai bahwa langkah ini dapat: Sorotan Hukum Internasional Dalam perspektif hukum internasional, aneksasi wilayah pendudukan dianggap ilegal berdasarkan Konvensi Jenewa dan berbagai resolusi PBB. Banyak negara menilai perubahan status tanah atau legalisasi pemukiman di wilayah pendudukan sebagai bentuk aneksasi bertahap yang bertentangan dengan norma global. Isu ini juga berkaitan erat dengan konsep hak penentuan nasib sendiri (self-determination), yang menjadi prinsip fundamental dalam Piagam PBB. Implikasi Geopolitik Jangka Panjang Jika kebijakan ini terus berlanjut, para pengamat memperkirakan: Krisis ini bukan hanya persoalan bilateral, tetapi telah menjadi isu global yang memengaruhi stabilitas kawasan dan tatanan hukum internasional. Gelombang Kecaman Global atas Kebijakan Israel Kecaman dunia terhadap langkah aneksasi Israel di Tepi Barat menunjukkan bahwa isu ini tetap menjadi perhatian utama dalam diplomasi internasional. Dengan dukungan luas terhadap solusi dua negara, komunitas global menilai bahwa setiap tindakan sepihak berpotensi memperdalam konflik dan menjauhkan peluang perdamaian yang adil dan berkelanjutan.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris dan Toto Budiman Sumber : Berbagai Sumber Foto : SAFA Press Agency

Kilas Balik Palestina 2025: Tipu Daya Perdamaian, Pelanggaran Gencatan Senjata oleh Israel, dan Luka Kemanusiaan

Thamrin HumrisJanuari 4, 2026Januari 4, 202607 mins

Kilas balik konflik Palestina sepanjang 2025: pelanggaran gencatan senjata Israel, korban tewas dan luka, serta dampak pengungsian ratusan ribu warga Gaza. Mengapa solusi dua negara dan rencana perdamaian belum membawa keadilan hakiki. Gaza, Palestina – 1miliarsantri.net: Momentum pergantian tahun Masehi dari tahun 2025 dan mengawali tahun baru 2026, 1miliarsantri.net menyajikan ulasan tentang kondisi Palestina. Hingga saat ini zionis Israel terus melakukan pelanggaran gencatan senjata dan kejahatan kemanusiaan yang berdampak pada rakyat Palestina, dilakukan rezim Netanyahu dihadapan mata dunia dan PBB yang seolah-olah tak bernyali menghentikannya. Artikel ini memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika konflik sepanjang 2025, termasuk pelanggaran gencatan senjata Israel, jumlah korban tewas, luka dan pengungsi, serta gambaran situasi kemanusiaan yang terus memburuk. Harapan yang Terus Menguap di Palestina Sepanjang 2025, harapan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan dan kehidupan manusiawi terus diuji. Alih-alih solusi damai yang adil, berbagai upaya penyelesaian justru membawa lebih banyak penderitaan. Konflik yang berlangsung telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap penduduk sipil, terutama masyarakat di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Pelanggaran Gencatan Senjata oleh Israel Terus Meningkat Pada Oktober 2025, sebuah gencatan senjata di Gaza mulai diberlakukan sebagai bagian dari Comprehensive Plan yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump dan didukung beberapa negara termasuk Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab, serta mendapat perhatian dari negara-negara seperti Indonesia. Namun data dari Gaza Government Media Office menunjukkan bahwa gencatan senjata tersebut sering dilanggar oleh pasukan Israel. Sejak 10 Oktober 2025, setidaknya 875 pelanggaran dicatat, termasuk tembakan langsung ke warga sipil, serangan artileri, dan pembongkaran rumah-rumah warga. Laporan lain juga mencatat ratusan pelanggaran harian, dengan jumlah total pelanggaran yang dapat mencapai hampir 400 hingga lebih dari 900 kali dalam beberapa minggu setelah gencatan senjata. Data ini menunjukkan bahwa implementasi gencatan senjata sering kali hanya terjadi secara nominal, sementara di lapangan aksi militer terus berlangsung, menimbulkan ketidakamanan dan trauma mendalam bagi warga Gaza. Jumlah Korban: Kematian, Luka, dan Kehilangan 70.000 Syahid dan Ratusan Ribu Korban Luka-Luka Data resmi dari Kementerian Kesehatan Palestina dan badan statistik menunjukkan angka korban yang sangat tinggi: Selama gencatan senjata sejak Oktober 2025, puluhan hingga ratusan warga Gaza terus menjadi korban. Dalam beberapa laporan, setidaknya 411 warga tewas dan lebih dari 1.100 lainnya luka terluka akibat pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. Dampak Kemanusiaan yang Luas Melansir Anadolu Ajansi, pengungsian massal merupakan salah satu dampak paling menghancurkan dari konflik ini. Menurut laporan UN, setelah runtuhnya gencatan senjata awal, hampir 400.000 warga Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Sebelumnya, laporan lain memperkirakan total pengungsi mencapai lebih dari 1,9 juta orang, yaitu sekitar 90% dari populasi Gaza, yang kehilangan rumah, harta dan akses terhadap kebutuhan dasar. Pelaporan Pelanggaran HAM dan Situasi Kemanusiaan Mengutip Pusat Informasi Palestina, berbagai organisasi hak asasi manusia serta pengamat internasional menyatakan bahwa tindakan militer yang terus berlangsung—termasuk serangan terhadap kawasan sipil, penembakan langsung, dan pembatasan akses kemanusiaan—dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Bahkan beberapa kelompok menyebutnya sebagai pola perilaku yang konsisten dan sistematis. Bukan hanya itu, upaya bantuan kemanusiaan sering terhambat oleh pembatasan akses, penutupan perlintasan, dan larangan bagi beberapa organisasi kemanusiaan dari beroperasi secara efektif di wilayah konflik, sebagaimana diberitakan The Guardian. Solusi Dua Negara dan Kompleksitas Politik Munculnya gagasan “solusi dua negara” sebagai pemecahan konflik sering dianggap sebagai alternatif. Namun bagi banyak rakyat Palestina, konsep ini sering dinilai sebagai solusi yang tidak adil dan tidak realistis, karena tidak menjamin kedaulatan penuh atas tanah mereka sendiri dan sering kali terlihat sebagai kompromi yang memaksa. Rencana perdamaian 20 poin yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada 29 September 2025 bersama pemerintah Israel juga menuai kritik tajam dari kelompok kemanusiaan dan rakyat Palestina karena dianggap memperkuat pendudukan dan mengurangi peluang atas kedaulatan yang sejati. Harapan Kemanusiaan yang Tak Boleh Padam Kilas balik konflik Palestina sepanjang 2025 menunjukkan bahwa perdamaian yang sejati masih sangat jauh dari jangkauan. Pelanggaran gencatan senjata yang terus berlangsung, jumlah korban manusia yang tinggi, serta penderitaan jutaan pengungsi menunjukkan bahwa pendekatan militer dan politik saat ini belum mampu menghadirkan solusi yang menghormati martabat dan hak asasi rakyat Palestina. Kemanusiaan harus menjadi pusat dari setiap upaya perdamaian. Dunia perlu mendengarkan suara rakyat Palestina yang telah lama hidup di bawah tekanan konflik, bukan hanya narasi politik yang sering mengabaikan realitas di lapangan.*** Sumber : Berbagai sumber Foto istimewa Penulis : Thamrin Humris Editor : Toto Budiman