Tag: Rocky Gerung

Indramayu – 1miliarsantri.net : Pengamat politik Rocky Gerung memberikan peringatan keras terkait dinamika politik Indonesia pasca-reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dilansir dari YouTube pribadinya, menurut Rocky, keputusan pemerintah yang dianggap tidak responsif terhadap tuntutan demokrasi dan aspirasi generasi muda berpotensi memicu gelombang protes atau civil disobedience yang tak terbendung. Rocky menyoroti pengaruh gerakan pemuda global, khususnya Generasi Z, yang kerap menggunakan media sosial untuk menyalurkan aspirasi politik dan menekan pemerintah agar lebih transparan dan demokratis. Ia menyinggung fenomena di Nepal dan Timor Leste sebagai contoh di mana ketidakpedulian elit politik terhadap tuntutan demokrasi berujung pada bentrokan dengan aparat. Menurut Rocky, Indonesia memiliki risiko yang serupa, bahkan lebih besar, karena adanya sinyal ketidakpekaan kabinet terhadap nilai demokrasi. “Gerakan Agustus” dan Gelombang Digital Rocky mengingatkan soal “Gerakan Agustus”, sebuah inisiatif tanpa pemimpin yang terkoordinasi melalui media sosial. Bagi Rocky, pola gerakan ini menunjukkan bagaimana anak-anak muda bisa dengan cepat menyuarakan ketidakpuasan politik. “Prerogatif presiden itu bisa dibatalkan oleh opini netizen yang menilai bahwa yang seharusnya menjadi prioritas adalah demokrasi, bukan pengangkatan menteri secara sepihak,” ujarnya. Rocky menilai, meski reshuffle adalah hak presiden, opini publik tetap dapat menentukan arah legitimasi politik. “Value demokrasi harus dijadikan pedoman dalam setiap kebijakan, bukan pragmatisme politik atau oportunisme,” tegasnya. Baca juga: UMKM Syariah Laris Manis Di FESyar Jawa, Omzet Tembus Hingga Rp6,8 Miliar Media Sosial, Antara Partisipasi dan Ancaman Peringatan Rocky tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menyoroti fenomena media sosial di Indonesia. Dalam jurnal Fenomena Media Sosial: Antara Hoax, Destruksi Demokrasi, dan Ancaman Disintegrasi Bangsa karya Febriansyah dan Nani Nurani Muksin, disebutkan bahwa media sosial memang menjadi ruang baru bagi publik untuk berpartisipasi. Namun, ruang ini juga paling rawan dimanfaatkan untuk penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Penelitian itu menemukan bahwa isu politik adalah materi hoaks yang paling sering beredar. Dampaknya tidak hanya membuat gaduh, tapi juga merusak kualitas demokrasi bahkan berpotensi menimbulkan perpecahan. Dengan kata lain, media sosial bisa menjadi pedang bermata dua: wadah aspirasi sekaligus medium yang mempercepat polarisasi. Generasi Z di Pusat Tekanan Publik Kondisi ini membuat analisis Rocky semakin relevan. Generasi Z, yang hidup dengan media sosial sebagai ruang utama, bukan hanya menjadi penonton politik, tetapi juga aktor penggerak. Ketika merasa suara mereka diabaikan, mereka dapat dengan cepat menggalang opini publik dan mendorong aksi massa di lapangan. Jika pemerintah tidak mampu mengelola aspirasi tersebut dengan respons yang demokratis, ketidakpuasan yang lahir di dunia digital dapat bertransformasi menjadi gerakan nyata: unjuk rasa, boikot, hingga bentuk civil disobedience. Tantangan bagi Pemerintahan Prabowo Rocky menegaskan bahwa pilihan ada di tangan Presiden Prabowo: apakah ingin meninggalkan warisan otoritarian dari rezim sebelumnya, atau justru terjebak dalam pragmatisme politik yang akhirnya memicu kemarahan publik. Sementara itu, penelitian akademis menekankan perlunya literasi digital dan penegakan hukum yang adil untuk mengurangi dampak destruktif media sosial. Tanpa langkah-langkah itu, pemerintah berisiko menghadapi protes besar yang tidak hanya mengguncang stabilitas politik, tetapi juga meretakkan kohesi sosial bangsa. Dengan demikian, peringatan Rocky bukan sekadar retorika. Ia bersandar pada realitas baru politik digital di Indonesia: demokrasi tidak lagi hanya dipertaruhkan di ruang sidang atau kantor kabinet, melainkan juga di layar ponsel jutaan anak muda. Baca juga: PBB Sebut 562 Pekerja Bantuan Tewas di Gaza Sejak 2023, Termasuk 376 dari Staf PBB Penulis: Durotul Hikmah Editor: Glancy Verona Ilustrasi by AI