Presiden Prabowo Kunjungi Tenda Pengungsi dan Perintahkan Percepatan Perbaikan Infrastruktur di Aceh

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke tenda pengungsian di Kabupaten Bireuen, Aceh, dan memerintahkan percepatan perbaikan infrastruktur serta penyaluran pangan — langkah konkret Pemerintah memastikan pemulihan pasca-bencana berjalan cepat. Aceh – 1miliarsantri.net: Ditemani Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), Presiden Prabowo Subianto mengunjungi wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Di Kabupaten Bireuen, ia mendatangi tenda pengungsian, menemui korban, sekaligus meninjau langsung pengerjaan perbaikan infrastruktur vital. Presiden Prabowo dalam kunjungan tersebut menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat pemulihan akses dan kebutuhan dasar masyarakat. Kunjungan ke Tenda Pengungsian: Empati dan Pastikan Logistik Tersalur Sesampainya di lokasi, Prabowo disambut ratusan warga yang sudah menunggu sejak pagi. Tenda utama menampung sekitar 532 pengungsi dari Dusun Kayee Jato, lengkap dengan posko kesehatan, akses air bersih, dan dapur umum. Dalam suasana penuh haru, Presiden berjalan menyapa satu per satu warga, mendengarkan keluhan dan cerita warga yang kehilangan rumah akibat bencana. Beberapa warga bahkan menangis saat bertemu Kepala Negara. Menanggapi itu, Prabowo memberikan semangat, menepuk bahu para pengungsi sambil berujar “sabar ya, sabar.” Tak hanya bertemu warga — ia juga meninjau dapur umum dan logistik bantuan. Presiden bahkan mencicipi menu makan siang berupa nasi dan ikan tongkol, guna memastikan ketersediaan dan kecukupan pangan bagi pengungsi. Fokus Percepatan Pemulihan Infrastruktur: Jembatan & Akses Vital Setelah dari tenda pengungsian, Presiden Prabowo meninjau pengerjaan Jembatan Bailey Teupin Mane, ruas penting penghubung Bireuen–Takengon di Kabupaten Bireuen. Jembatan sementara sepanjang 30 meter ini menjadi “urat nadi” untuk memulihkan kembali akses darat yang terputus pasca-bencana. Di lokasi konstruksi, Presiden menyaksikan langsung operasi alat berat — ekskavator, loader — yang memperkuat pondasi dan membuat timbunan batu sebagai oprit jembatan. Pengerjaan berjalan intensif tanpa henti. Prabowo menyatakan optimisme bahwa jembatan sementara ini bisa dibuka dalam waktu satu minggu. Setelah itu, pemerintah akan langsung melanjutkan perbaikan terhadap tiga jembatan lainnya yang menuju ke Bener Meriah dan Takengon. Selain jembatan, laporan kerusakan terhadap bendungan dan area persawahan warga juga disampaikan — Pemerintah melalui instansi terkait akan segera memulihkan semuanya. Komitmen Pangan & Pemulihan: Upaya Terkoordinasi dari Negara Usai meninjau jembatan, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan di wilayah terdampak. Suplai bahan pangan telah diantisipasi dan akan dikirim dari daerah lain, dengan cadangan cukup memadai. Bagi petani terdampak, pemerintah bahkan menyampaikan bahwa utang-utang KUR akan dihapus — menyikapi kondisi sebagai “force majeure”, bukan kelalaian. Dalam percepatan pemulihan infrastruktur, Kepala Staf Angkatan Darat — Maruli Simanjuntak — ditunjuk sebagai komandan percepatan perbaikan untuk mendukung tim teknis dari instansi sipil. Hal ini menunjukkan kesigapan pemerintah memobilisasi seluruh sumber daya untuk menangani krisis. Kehadiran Presiden Buktikan Kehadiran Negara di Tengah Krisis Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke tenda pengungsian sekaligus ke lokasi pemulihan infrastruktur di Aceh menjadi simbol bahwa negara hadir dan bergerak cepat saat bencana melanda. Dengan mendengarkan langsung pengungsi, memastikan logistik pangan, serta meninjau dan memerintahkan percepatan perbaikan akses vital — pemerintah menunjukkan komitmen nyata untuk membawa stabilitas dan harapan kembali pada masyarakat terdampak. Langkah ini penting tidak semata sebagai respons darurat, tetapi sebagai fondasi pemulihan jangka panjang, agar warga Aceh bisa kembali hidup normal secepat mungkin.*** Sumber : presiden.go.id Penulis : Thamrin Humris Editor : Toto Budiman

Read More

Presiden Prabowo Serahkan Pesawat A400M Kepada TNI AU, ini Spesifikasinya

Pesawat pertama A400M yang diterima Indonesia untuk memperkokoh kekuatan angkutan strategis Angkatan Udara diserahkan oleh Presiden RI kepada TNI AU Jakarta — 1miliarsantri.net: Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin menyerahkan satu unit pesawat angkut strategis A400M kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Pesawat buatan Airbus, A400M diserahkan oleh Presiden Prabowo kepada Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), untuk selanjutnya dioperasikan oleh TNI AU, diserahkan pada Senin, 3/11/2025 di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kegiatan ini disaksikan oleh Panglima TNI, pejabat dan undangan lainnya. Pesawat angkut strategis A400M merupakan pesawat multi role buatan Airbus, merupakan bagian dari realisasi kontrak pengadaan yang ditandatangani pada November 2021 untuk memperkokoh kekuatan angkutan strategis TNI AU, dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan RI. Perintah Presiden RI Presiden mengungkapkan bahwa saat ini dua unit telah aktif dan pemerintah sedang menegosiasikan penambahan unit berikutnya. Presiden juga telah menginstruksikan agar pesawat A400M segera diperlengkapi dengan modul khusus. “Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans udara untuk A400M, dan juga saya sudah instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat untuk menghadapi kebakaran hutan,” tegas Presiden. Presiden Prabowo, menambahkan “TNI adalah alat negara yang ikut sangat besar peranannya dalam menghadapi bencana dan kita juga sebagai bagian dari komunitas dunia harus bantu negara-negara dalam kesulitan.” Spesifikasi Pesawat A400M TNI AU A400M adalah pesawat angkut udara unik dengan kemampuan strategis yang siap dikirim ke titik yang dibutuhkan.Ruang kargonya yang luas memungkinkan pengangkutan sebagian besar muatan berat dan berukuran besar berupa peralatan bantuan militer dan kemanusiaan yang sedang beroperasi, serta mengirimkannya ke landasan udara yang belum diaspal. Pesawat A400M dikenal memiliki kemampuan ganda (strategis dan taktis), mampu mengangkut muatan hingga 37 ton, atau 116 personel. Pesawat ini dapat dikonfigurasi untuk misi Evakuasi Medis (MEDEVAC) dan dilengkapi kemampuan Air-to-Air Refuelling (AAR) untuk difungsikan sebagai pesawat tanker, yang akan memperluas jangkauan operasi pesawat tempur TNI AU. Berikut spesifikasi Pesawat A400M berdasarkan data dari Airbus Defence & Space, yang dikutip dari Wikipedia: Karakteristik umum Kemampuan Hingga saat ini telah aktif 2 unit Pesawat A400M yang akan dioperasikan oleh TNI AU.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Sumber : Kementerian Pertahanan RI, Airbus, Wikipedia Foto istimewa Kemhan RI

Read More

Hari Santri Nasional: Presiden Prabowo Subianto – Hubungan Historis dengan Santri dan Ulama

Hari Santri Nasional 22 Oktober menjadi momentum hubungan historis Presiden Prabowo Subianto dengan santri dan ulama. Simak juga program MBG & CKG untuk pesantren. Jakarta — 1miliarsantri.net: Peringatan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober bukan hanya seremoni tahunan, melainkan penghargaan mendalam terhadap kontribusi kaum santri dan ulama dalam perjalanan bangsa. Penetapan tanggal ini merujuk pada keluarnya fatwa Resolusi Jihad oleh KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 yang menyerukan santri dan ulama untuk mempertahankan kemerdekaan RI dari ancaman penjajahan. Melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, pemerintah secara resmi menetapkan Hari Santri sebagai bagian dari identitas kebangsaan kita yang menghargai peran pesantren. Hubungan Historis Presiden Prabowo Subianto dengan Santri dan Ulama Presiden Prabowo Subianto memiliki jejak hubungan yang cukup kuat dan dikenal dengan kalangan ulama dan santri. Sebagai contoh, dalam peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU), beliau hadir sekaligus menegaskan pentingnya ulama dan santri dalam sejarah dan pembangunan bangsa. Mengutip SINDOnews, dalam Dalam artikel yang mengulas “Mengawal Janji ‘Pro-Santri’ Prabowo-Gibran”, disebutkan bahwa perhatian terhadap pesantren dan kaum santrinya memang menjadi bagian dari agenda pemerintahan Prabowo-Gibran, sebagai kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Dengan demikian, peringatan Hari Santri menjadi salah satu momen simbolik yang menghubungkan pemimpin negeri dengan komunitas pesantren, menunjukkan bahwa pemerintah mengakui serta menjalin kemitraan dengan dunia ulama dan santri. Program MBG & CKG untuk Pesantren: Bukti Komitmen Nyata Presiden Prabowo Sebagai implementasi perhatian pemerintah terhadap pesantren, melalui Kementerian Agama Republik Indonesia disebutkan bahwa dua program prioritas yakni MBG (Makan Bergizi Gratis) dan CKG (Cek Kesehatan Gratis) telah hadir untuk santri di seluruh Indonesia. Kunjungan Menteri Agama ke pesantren di Jombang juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di lingkungan pesantren bukan hanya formalitas, tetapi komitmen nyata agar pesantren “tidak berjalan sendiri, melainkan bersama-sama dengan pemerintah dalam menyiapkan generasi penerus bangsa”. Makna & Implikasi untuk Pesantren dan Bangsa Melalui keterkaitan antara Presiden Prabowo, program-program pro-santri, dan peringatan Hari Santri, beberapa makna penting dapat diambil: Hari Santri Nasional Bukan Sekedar Seremonial Pada peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober ini, penting bagi kita untuk melihat lebih dari sekadar acara seremonial. Ini adalah saat untuk merenungkan hubungan historis antara pemimpin bangsa seperti Presiden Prabowo Subianto dengan santri dan ulama, serta bagaimana program-program seperti MBG dan CKG membuktikan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk pesantren. Ke depan, kerjasama ini diharapkan semakin mendalam agar pesantren menjadi lembaga pendidikan yang unggul, sehat, dan mampu menjawab tantangan zaman. Momentum ini menjadi pengingat bahwa santri bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga bagian penting dalam membangun masa depan Indonesia. Ikuti terus artikel 1miliarsantri.net dalam rangkaian Hari Santri Nasional 2025, dengan tajuk #SantriIndonesiaMenyapaDunia Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Sumber : PRESIDENRI.GO.ID, Kemenag.go.id Foto istimewa

Read More

Presiden Prabowo Gelar Rapat Bahas MBG dan Program Strategis Usai Lawatan Luar Negeri

Presiden Prabowo gelar rapat di Kertanegara bahas Program MBG, ketahanan pangan, kesehatan gratis hingga pembangunan strategis usai lawatan luar negeri. Jakarta – 1miliarsantri.net: Sekembalinya dari luar negeri dalam rangkaian kunjungan kerja kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu petang (28/9). Rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu digelar segera setelah Presiden Prabowo kembali dari lawatan luar negeri. Meski bertepatan dengan hari libur, pertemuan tersebut menunjukkan komitmen Presiden dalam memastikan jalannya program prioritas pemerintah tetap sesuai rencana dan tepat sasaran. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis menyampaikan bahwa salah satu topik utama yang dibahas adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini kembali mendapat sorotan karena dinilai sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. “Salah satu yang menjadi pembahasan utama adalah mengenai Program Makan Bergizi Gratis, terkait langkah terbaik dan evaluasi agar program ini dapat berjalan baik sesuai dengan yang direncanakan dan tepat sasaran,” ujar Seskab Teddy. Presiden Beri Arahan Teknis dan Detil Mengutip setkab.go.id, Teddy menuturkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat teknis terkait implementasi MBG. “Presiden Prabowo memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detil, bahkan sangat teknis, misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan, prosedur, terutama masalah kebersihan,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan perhatian Presiden tidak hanya pada aspek kebijakan besar, tetapi juga hingga ke level operasional lapangan. Selain membahas MBG, rapat tersebut juga menyinggung sejumlah program strategis pemerintah di berbagai sektor. Di antaranya adalah ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, energi, kelautan, program Desa Nelayan, penguatan Koperasi Desa, serta pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Kondisi Cadangan Beras dan Laporan Program Kesehatan Dalam rapat, Kementerian Pertanian bersama Perum Bulog melaporkan bahwa cadangan beras nasional berada dalam kondisi aman. Hal ini menjadi poin penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan global. Di sisi lain, Menteri Kesehatan melaporkan capaian program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Hingga kini, program tersebut telah menjangkau sekitar 36 juta orang. “Menteri kesehatan melaporkan program cek kesehatan gratis pada seluruh masyarakat yang sampai hari ini sudah mencapai 36 juta terperiksa,” jelas Seskab Teddy. Fokus Pemerintah pada Program Prioritas Rangkaian rapat ini memperlihatkan keseriusan Presiden Prabowo dalam memastikan jalannya program-program strategis nasional. Dengan memberi arahan langsung kepada para menteri, Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar setiap kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Langkah cepat Presiden Prabowo menggelar rapat segera setelah kepulangannya dari luar negeri menegaskan bahwa agenda prioritas pemerintah tetap menjadi perhatian utama. Melalui program-program seperti MBG, kesehatan gratis, hingga pembangunan infrastruktur strategis, pemerintah berupaya mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Sumber : Setkab.Go,Id Foto istimewa : PresidenRI.Go.Id

Read More

Presiden Prabowo Bertemu Presiden Emirat Arab Bahas Dinamika Global dan Hubungan Bilateral

Pertemuan Presiden RI dengan Presiden Emirat Arab MBZ Membahas Isu-Isu Terkini Eskalasi Geopolitik Timur-Tengah Abu Dhabi – 1miliarsantri.net: Bertempat di Presidential Flight, Abu Dhabi, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto disambut oleh Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA), Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) dalam pertemuan mempererat jalinan kerja sama Indonesia dan PEA. Presiden Prabowo dan Presiden MBZ dalam pertemuan tersebut selain membicarakan hubungan bilateral kedua negara, mereka juga membahas su-isu terkini, termasuk eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dalam pertemuan penuh rasa persaudaraan tersebut, kedua pemimpin negara saling menyampaikan apresiasi atas hubungan erat yang telah terjalin antara Indonesia dan PEA, dan juga berdiskusi dan saling bertukar pandangan terhadap dinamika yang terjadi. Kerja Sama Indonesia dan PEA Menghadapi Tantangan Global Mengutip PRESIDENRI.GO.ID Pembahasan kedua pemimpin tersebut juga mebahas upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan global yang terjadi. Kedua pemimpin menekankan pentingnya kerja sama antarnegara, khususnya di kawasan Timur Tengah dalam memperkuat kolaborasi internasional demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Kedua pemimpin sepakat Negara-negara di kawasan Timur Tengah harus bersatu untuk menghadapi dinamika geopolitik. Mitra Strategis Presiden PEA-MBZ dan Presiden RI saling memberikan penghargaan, sebagai mitra strategis di kawasan Asia Tenggara, PEA berkomitmen untuk terus memperluas kerja sama dengan Indonesia. Presiden Prabowo yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, menyampaikan hal senada, “PEA sebagai sahabat sekaligus mitra strategis Indonesia. Pertemuan singkat namun produktif tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi langsung antarpemimpin dalam menghadapi tantangan global.”** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Foto : BPMI Setpres/Cahyo

Read More

Sejarah Panjang Perlawanan Pajak di Pati dari Demak hingga Era Modern, Buntut Kenaikan Pajak 250% Oleh Bupati Sudewo

Pati – 1miliarsantri.net: Pati mengalami gonjang-ganjing akibat kebijakan pajak yang dirasa sangat memberatkan masyarakatnya. Kebijakan Bupati menaikan pajak secara drastis, PBB naik 250%, masyarakat sangat terbebani. Potret perlawanan pajak di Pati kembali menggema. Protes warga Pati yang viral di media sosial mendapatkan tanggapan serius dari Presiden Prabowo melalui Sekjen Partai Gerindra. Fenomena perlawanan pajak di Pati tahun 2025 memang terasa seperti dejavu sejarah yang berulang. Perlawanan pajak dari Demak hingga era modern terus berulang. Di balik demonstrasi besar-besaran yang mengguncang pemerintahan Bupati Sudewo, tersimpan jejak panjang perlawanan sipil yang telah mengakar sejak era kolonial. Berikut rangkuman sejarah dan konteksnya, sebuah tulisan yang diangkat oleh R Temmy Setiawan seorang facebookers asal Jogjakarta. ERA KERAJAAN​Berawal dari Pajak Hasil Bumi ​Sejarah perlawanan pajak di Pati dimulai pada era Kerajaan Demak sekitar tahun 1500-an. Di bawah kepemimpinan Tombronegoro, masyarakat Pati memprotes keras kenaikan pajak hasil bumi sebesar 30% yang memberatkan. Perlawanan ini berlanjut pada tahun 1540-an ketika Ki Penjawi memimpin perlawanan terhadap kenaikan kuota setoran pajak sebesar 20%, yang pada akhirnya membuat Pati mengalihkan kesetiaan mereka ke Kerajaan Pajang. ​Pada masa Kerajaan Mataram, perlawanan kembali memuncak. Upeti beras naik hingga 40% pada 1620-an di era Adipati Pragola I, yang membuat Pati menolak kewajiban setor beras secara besar-besaran. Puncaknya adalah pemberontakan besar di bawah Adipati Pragola II pada 1627-1628, di mana kenaikan pajak sebesar 50% menjadi alasan utama penolakan membayar upeti kepada Sultan Agung. Perlawanan ini berlanjut hingga era Pragola III pada 1670-an, di mana kenaikan pajak sebesar 35% oleh Amangkurat I kembali memicu perlawanan. ERA KOLONIAL ​Melawan Penindasan Penjajah ​Memasuki masa kolonial, semangat perlawanan masyarakat Pati tidak surut. Pada tahun 1740, perlawanan terhadap kenaikan bea perdagangan VOC sebesar 25% terjadi, dipimpin oleh pengikut Sunan Kuning. Perlawanan ini mencapai puncaknya pada Geger Pecinan (1741-1743) di mana rakyat Pati, di bawah pengaruh pengikut Untung Surapati, ikut menyerbu pos VOC yang memungut pajak pelabuhan hingga 40%. ​Pajak yang memberatkan juga berlanjut di era Daendels dan Raffles (1811-1816), di mana kenaikan sewa tanah tahunan sebesar 30% memicu perlawanan lokal yang dipimpin oleh Ki Kromo Pati. Penderitaan rakyat semakin parah dengan diberlakukannya Cultuurstelsel (Tanam Paksa) pada tahun 1830. Beban tanam paksa setara dengan 66% hasil panen, yang membuat petani Pati melakukan mogok tanam sebagai bentuk protes. Perlawanan ini melahirkan tokoh legendaris seperti Samin Surosentiko pada 1880-an yang menolak pajak kolonial atas tanah dan hasil bumi yang naik 25%. ​Perlawanan terus berlanjut hingga masa pendudukan Jepang, di mana masyarakat Pati menolak pajak romusha atau kerja paksa hingga 60 hari per tahun. Setelah kemerdekaan, perlawanan kembali terjadi pada masa Agresi Militer Belanda II (1948) di mana masyarakat menolak pajak darurat perang yang menaikkan setoran pangan sebesar 20%. ERA ORDE BARU DAN REFORMASISuara Rakyat Terus Bergema ​Pada masa Orde Baru (1965-1966), masyarakat Pati kembali menyuarakan penolakan terhadap kenaikan pajak hasil panen sebesar 15% untuk stabilitas. Puncaknya pada tahun 1998, seiring dengan gelombang reformasi nasional, mahasiswa dan petani Pati menuntut reformasi pajak dan menolak pungutan liar yang rata-rata mencapai 10% dari harga jual. Kenaikan Pajak PBB 250% di Tahun 2025: Puncak dari Sejarah Panjang ​Dari rentetan sejarah perlawanan pajak di Pati, terlihat jelas bahwa kenaikan pajak yang tidak wajar selalu memicu reaksi keras dari masyarakat. Namun, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar 250% di tahun 2025 menjadi yang paling mencengangkan dalam sejarah. Kenaikan ini jauh melampaui kenaikan pajak pada era penjajahan Belanda, di mana pajak darurat perang hanya naik sebesar 20% dan pungutan liar di era reformasi rata-rata 10%. Angka 250% ini menunjukkan betapa besarnya beban yang harus ditanggung masyarakat Pati saat ini. Sejarah telah membuktikan bahwa sejak era kerajaan hingga era modern, masyarakat Pati selalu berdiri tegak menolak penindasan. ​Sejarah panjang ini menjadi cerminan bahwa masyarakat Pati tidak akan pernah diam ketika hak-hak mereka diinjak-injak. Perlawanan ini bukan sekadar menolak pajak, tetapi juga merupakan tuntutan atas keadilan dan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, yang memahami masalah, dan memiliki solusi nyata. Sebuah perenungan dan harapan, Indonesia akan lebih baik. Aamiin.** Penulis : R Temmy Setiawan Seorang Facebookers, Konten Kreator, Pecinta sejarah, pariwisata dan budaya. siap bekerja sama meningkatkan pariwisata daerah. Facebook: R Temmy Setiawan Sumber : Facebook R Temmy Setiawan Foto : Facebook R Temmy Setiawan Editor : Thamrin Humris

Read More

Presiden Prabowo Naik Woosh Usai Hadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia Tahun 2025

Bandung Barat – 1miliarsantri.net: Berangkat dari Jakarta untuk menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2025, Presiden Republik Indonesia menggunakan Kereta Cepat Woosh dan tiba di Stasiun Whoosh Tegalluar dengan waktu tempuh 45 menit. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk mengadiri gelaran acara KSTI Tahun 2025 mendapatkan sambutan hangat masyarakat yang berada di stasiun saat Presiden tiba di Bandung. Mereka tampak antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Sambil melambaikan tangan, memanggil nama Presiden Prabowo, bahkan beberapa diantaranya mengajak berswafoto. Baca juga: Presiden Prabowo Tegaskan Proyek Giant Sea Wall Akan Tetap dimulai Dengan Kekuatan Nasional Presiden Prabowo Sampaikan Pidato Utama Di KSTI 2025 Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato utama (keynote speech) dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2025 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 7 Agustus 2025. Mengutip presidenri.go.id, Forum strategis ini menjadi penanda komitmen kuat pemerintah dalam menjadikan sains dan teknologi sebagai salah satu motor penggerak pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato utama (keynote speech) dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2025 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), Provinsi Jawa Barat, Kamis, 7 Agustus 2025. (Foto: dok BPMI Setpres/Laily Rachev) Pesiden Prabowo menegaskan bahwa Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2025 merupakan ruang ilmiah yang harus dijaga dari politisasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan keterangan pers usai menyampaikan pidato utama dalam acara yang digelar di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), pada Kamis, 7 Agustus 2025. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyebutkan bahwa konvensi ini digelar sebagai inisiatif langsung dari Presiden Prabowo untuk menyatukan kekuatan para peneliti, akademisi, dan pelaku industri, khususnya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Baca juga: Prabowo Negosiasi Tarif Impor Dengan Trump: Demi Rakyat, Bukan Segelintir Elit! Presiden Prabowo Kembali Ke Jakarta Menggunakan Woosh Setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerjanya di Jawa Barat, Presiden Prabowo kembali ke Jakarta memilih moda transportasi Kereta Cepat Whoosh, naik dari Stasiun Whoosh Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, pada Kamis, 7 Agustus 2025. Pada kesempatan tersebut, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo. Seperti biasa Presiden selalu menyempatkan diri menyapa masyarakat yang ditemuinya di area stasiun. Senyuman dan lambaian tangan Presiden disambut antusias masyarakat yang berada di Stasiun Padalarang Kabupaten Bandung. Beberapa diantaranya beruntung dan berkesempatan berjabat tangan dengan Kepala Negara. Presiden meninggalkan Bandung menuju Jakarta menggunakan Kereta Cepat Whoosh dengan nomor perjalanan G1036, dan berangkat tepat pukul 14.23 WIB dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Halim, Jakarta Timur.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Sumber : PRESIDENRI.GO.ID  Foto Istimewa dok. BPMI Setpres

Read More

Prabowo Negosiasi Tarif Impor Dengan Trump: Demi Rakyat, Bukan Segelintir Elit!

Jakarta – 1miliarsantri.net : Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi kepentingan rakyat lewat pendekatan diplomasi dan negosiasi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah bernegosiasi dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menurunkan tarif impor negara Paman Sam ke Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Inilah bentuk tanggung jawabnya sebagai pemimpin negara, ujarnya. Negosiasi dilakukan Presiden Prabowo pada 15–16 Juli 2025, melalui sambungan telepon dengan Presiden Trump. Hasilnya, tarif impor AS untuk produk Indonesia berhasil diturunkan. Negosiasi akan melibatkan tiga bulan dialog teknis antara Indonesia dan AS, serta komitmen impor Indonesia sejumlah US$15 miliar energi, US$4,5 miliar produk pertanian, dan pembelian 50 pesawat Boeing sebagai imbalannya . “Negara lain pun menghadapi tekanan dari Amerika Serikat yang punya kebijakan alot. Tapi inilah kenyataan global. Tugas saya sebagai Presiden adalah melindungi rakyat Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada acara Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta (23/07). Langkah ini bukan sekadar soal angka, tapi menyangkut nasib industri lokal, tenaga kerja, dan investasi di Tanah Air. Jika tidak segera diatasi, tarif tinggi bisa membuat banyak perusahaan dalam negeri tumbang dan memicu gelombang PHK besar-besaran. Baca juga : Indonesia ‘Gagap’ Memasuki Perang Dagang Global Amerika Serikat Kritik dan Nyinyiran di Tengah Perjuangan Negosiasi Meski negosiasi tersebut membuahkan hasil konkret, Prabowo menyayangkan masih banyak suara nyinyir dan sinis terhadap usahanya. Menurutnya, kritik itu perlu, tapi kalau isinya hanya mencela tanpa solusi, tentu tidak membangun. “Setiap upaya yang saya lakukan demi rakyat selalu ada saja yang mencibir. Padahal, yang kita lakukan itu nyata. Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), dulu dicibir, sekarang sudah menjangkau lebih dari 6,7 juta orang,” tegas Prabowo. Ini menjadi pelajaran penting buat kita semua untuk perubahan dan terobosan besar selalu menghadirkan pro-kontra. Tapi selama tujuannya jelas, yaitu demi kesejahteraan rakyat Indonesia, maka kerja keras itu layak dijalankan dan didukung. Misi Besar untuk Jaga Lapangan Kerja dan Iklim Investasi Prabowo juga menyebut bahwa perundingan dengan Trump tidak semata soal angka tarif, tapi soal penyelamatan iklim usaha di dalam negeri. Saat ekonomi global sedang goyah, daya tahan usaha kecil hingga menengah harus dijaga. “Tujuan saya jelas, jangan sampai ada usaha yang gulung tikar, jangan sampai ada PHK. Saya rela berdialog, bernegosiasi, agar rakyat tidak menderita. Itu janji saya sejak awal,” ungkapnya. Langkah ini patut diapresiasi. Di tengah kompetisi global dan tekanan geopolitik, Indonesia butuh pemimpin yang berani bicara di meja perundingan, bukan hanya menonton dari pinggir lapangan. Negosiasi yang berani dan strategis adalah bentuk nyata diplomasi ekonomi. Baca juga : Tarif Dagang Adalah Daya Tawar Negara, Catatan Kritis Kesepakatan Indonesia Dan Amerika Serikat Tarif Impor Turun, ‘oleh-oleh’ dari Eropa Revisi tarif impor AS terhadap produk Indonesia resmi turun terjadi, saat kunjungan Prabowo ke Eropa. Percakapan via telepon selama 17 menit itu disebut berlangsung dalam suasana serius namun akrab. Kalangan DPR dan pelaku industri nasional menyambut hasil tersebut sebagai kemenangan diplomasi, yang menunjukkan kepemimpinan Prabowo kuat dan kredibel di kancah global . Tarif yang lebih rendah memberikan ruang bagi ekspor sektor padat karya, terutama tekstil dan furnitur untuk tetap kompetitif di pasar global. Sekaligus sebagai upaya pemerintah menghindari risiko PHK massal di dalam negeri. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyatakan bahwa hasil ini adalah buah dari proses panjang dan alot. Penurunan tarif ini membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia di pasar Amerika. Langkah ini secara langsung berdampak positif pada ekspor dan potensi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kompetitif di pasar global. Isu Transfer Data Pribadi Namun, kesepakatan ini tidak lepas dari kontroversi. Salah satu poin dalam kesepakatan antara Indonesia dan AS menyangkut pemindahan data pribadi WNI ke Amerika Serikat. Disebutkan bahwa Indonesia akan memberi akses transfer data ke AS, asalkan Amerika diakui sebagai negara yang memiliki perlindungan data memadai. Banyak pihak mempertanyakan keamanan dan kedaulatan data digital bangsa. Prabowo sendiri menyatakan bahwa negosiasi soal ini masih berjalan dan belum final. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa transfer data akan dilakukan secara bertanggung jawab. Namun, tetap saja, rakyat perlu mengawal isu ini dengan seksama. Jangan sampai urusan ekonomi membuat kita abai terhadap privasi dan keamanan data nasional. Hasil negosisasi lainnya yang menjadi sorotan pengamat kebijakan karena  AS tidak dikenakan tarif saat mengekspor ke Indonesia, sementara Indonesia harus menerima 19% beban tarif. Beberapa pengamat menyebut ini asimetris dan kurang menguntungkan Indonesia secara bilateral. Kesepakatan dagang tersebut berpotensi menjadi ancaman bagi petani dan industri lokal. Masuknya impor produk pertanian AS dengan harga lebih murah berpotensi menggoyang pasar lokal seperti jagung. Hal ini memerlukan kebijakan selektif agar petani tidak dirugikan. Baca juga : Tanah Subur, Petani Terkubur : Ironi Sektor Pertanian Indonesia Diplomasi Ekonomi  Dibarengi Transparansi dan Kedaulatan Data Sebagai warga negara, kita harus objektif menilai langkah pemerintah. Di satu sisi, penurunan tarif impor adalah kemenangan diplomatik yang nyata. Tapi di sisi lain, pembukaan akses data pribadi harus ditinjau hati-hati agar tidak menjadi celah kerentanan di masa depan. Negosiasi internasional memang kompleks. Namun, transparansi kepada publik adalah kunci kepercayaan. Jika pemerintah terbuka soal prosesnya dan jelas soal batas-batasnya, rakyat akan lebih mudah mendukung. Percaya pada Proses, Kawal dengan Kritis Prabowo menutup pidatonya dengan seruan kuat, agar rakyat Indonesia tetap percaya, karena ia akan bekerja sekuat tenaga untuk seluruh rakyat, bukan golongan tertentu. “Saya rela jiwa raga saya untuk rakyat Indonesia,” ujarnya tegas. Sebagai warga, kita harus mengapresiasi setiap langkah baik, tetapi juga tetap kritis dan sadar terhadap dampak jangka panjangnya. Diplomasi ekonomi seperti ini bisa menjadi angin segar, selama prinsip kedaulatan nasional tetap dipegang teguh. Pemerintah didesak untuk memperjelas dan transparan menyangkut isi kesepakatan yang dibuat. Agar masyarakat umum mengetahui dampaknya bagi harga lokal, subsidi dan neraca fiskal negara. Penulis : Ainun Maghfiroh Foto Istimewa Editor : Toto Budiman & Thamrin Humris

Read More