Tag: politik luar negeri AS

Indramayu – 1miliarsantri.net : Krisis kemanusiaan yang berlangsung di Gaza sejak akhir 2023 terus memburuk dan memicu perhatian serta reaksi global. Blokade ketat yang diberlakukan Israel, ditambah minimnya akses bantuan, membuat kelaparan dan penderitaan warga sipil mencapai titik kritis. Sejumlah negara Arab dan Barat mulai mengambil langkah konkret, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, juga menyuarakan ‘keprihatinan’ mereka terhadap situasi ini. Sikap politik luar negeri Amerika Serikat terhadap konflik Gaza umumnya berpihak pada kepentingan keamanan Israel sambil secara resmi menyerukan perlindungan warga sipil dan solusi dua negara. Trump Ikut Bersuara dan Menyalahkan Israel atas Krisis Gaza Dilansir dari kanal YouTube Islam Populer, Donald Trump secara terbuka membantah pernyataan resmi pemerintah Israel yang menyatakan tidak ada kelaparan di Gaza. Dalam sebuah pertemuan penting dengan Perdana Menteri Inggris Kir Starmer di Skotlandia, Trump menyatakan bahwa kondisi di Gaza “sangat mengerikan” dan menyerukan kepada Israel untuk segera mengubah pendekatannya dalam menangani konflik. Pernyataan tersebut mengejutkan banyak pihak karena selama ini Trump dikenal sebagai pendukung kuat Israel. Ucapan itu juga dinilai dapat memperburuk hubungannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal ini dipandang banyak pihak sebagai politik luar negeri AS yang menerapkan double standar terhadap konflik di berbagai belahan dunia. Posisi AS secara konsisten menganggap Israel sebagai sekutu strategis utama di Timur Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan bantuan militer dan finansial yang signifikan, termasuk persenjataan pertahanan. Serta menyatakan dan membenarkan tindakan genosida yang terjadi, sebagai hak Israel untuk membela diri dari serangan kelompok seperti Hamas. Krisis pangan di Gaza memburuk sejak Israel memberlakukan blokade total pada Maret 2025. Meski ada pelonggaran terbatas pada Mei, bantuan kemanusiaan yang berhasil masuk masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar dua juta warga Gaza. Menurut laporan PBB, sepertiga populasi Gaza mengalami kelaparan ekstrem dan tidak makan selama beberapa hari berturut-turut. Bahkan, tenaga medis yang bekerja di rumah sakit dilaporkan mengalami malnutrisi parah. Hingga akhir Juli 2025, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 154 orang meninggal dunia akibat kelaparan, termasuk 89 anak-anak. Organisasi HAM independen memperkirakan angka tersebut kemungkinan besar lebih tinggi. Pemerintahan Donald Trump juga kerap melakukan pendekatan diplomatik terbatas yang tidak konsisten. Diantaranya mendukung solusi dua negara secara prinsip, tetapi jarang mengambil langkah konkret yang menekan Israel untuk menghentikan ekspansi pemukiman atau blokade Gaza. Hal yang paling nampak dalam percaturan politik global adalah penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk memblokir resolusi yang dianggap merugikan Israel. Sekalipun banyak negara yang tergabung di keanggotaan PBB berulangkali bersidang untuk menghentikan tindakan genosida yang dialami rakyat palestina di Gaza. Kalah diplomasi di forum PBB dengan sang polisi dunia. Negara Arab dan Barat Kirim Bantuan Udara, Tekanan Dunia Meningkat Untuk pertama kalinya, pesawat militer dari Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yordania menjatuhkan bantuan udara ke Gaza. Masing-masing penerbangan membawa sekitar satu ton makanan, air bersih, dan perlengkapan darurat lainnya. Bantuan udara ini menandai dukungan nyata negara-negara Arab terhadap warga Palestina yang terjebak dalam krisis. Gerakan solidaritas ini segera diikuti oleh negara-negara Barat. Prancis mengirimkan 40 metrik ton bantuan melalui udara, sementara Inggris mengerahkan misi militernya yang pertama. Jerman juga menurunkan dua pesawat angkut berisi logistik, dan Spanyol menyatakan akan mengirim 12 ton bantuan makanan dalam waktu dekat. Seluruh bantuan ini dikoordinasikan melalui wilayah Yordania guna menghindari pembatasan ketat Israel di darat. Akses udara dianggap sebagai solusi paling memungkinkan untuk menjangkau wilayah Gaza yang terdampak parah akibat perang. Pada 21 Juli 2025, sebanyak 28 negara bersama Komisioner Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam keras pembatasan bantuan serta meningkatnya korban sipil, terutama warga yang tewas saat mencoba mengakses makanan. Mereka menuntut gencatan senjata segera, pembukaan jalur bantuan kemanusiaan, dan penegakan hukum internasional terhadap Israel. Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Tom Fletcher, menyambut baik jeda militer terbatas yang diberikan untuk distribusi bantuan. Namun, ia menyebut jumlah bantuan yang masuk sebagai “setetes air di lautan” mengingat skala penderitaan yang terjadi di Gaza. Sementara itu, tekanan internasional juga datang dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Aktivis kemanusiaan, jurnalis independen, serta tokoh selebritas dunia menyerukan tindakan lebih nyata dan cepat untuk menyelamatkan jutaan nyawa yang terancam. Warga Gaza sendiri menyambut baik bantuan internasional ini, namun mereka menegaskan bahwa solusi sesungguhnya bukan hanya makanan, melainkan penghentian blokade dan kekerasan militer yang telah menghancurkan kehidupan mereka. Mereka menuntut komunitas internasional untuk tidak sekadar mengirim bantuan, tetapi juga mengambil langkah diplomatik dan politik yang berani demi terciptanya gencatan senjata permanen dan rekonstruksi Gaza secara menyeluruh. (***) Penulis: Rodatul Hikmah Editor: Toto Budiman dan Glancy Verona Foto by AI Sumber Artikel: Video YouTube Islam Populer, diakses 5 Agustus 2025: https://youtu.be/f2pRjd2dvno?si=4ndNHksX2NJzpERu