Tag: pembentukan kementrian ziswaf

Malang – 1miliarsantri.net : Pemerintah Indonesia dinilai perlu menyegerakan pembentukan kementerian ziswaf sebagai upaya strategis untuk memperkuat sistem ekonomi syariah di tanah air. Selama ini, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf masih tersebar di berbagai lembaga tanpa satu koordinasi terpadu. Padahal, dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi ziswaf yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Kehadiran kementerian ziswaf diharapkan menjadi solusi konkret untuk memperbaiki pengelolaan dana sosial keagamaan dan menjadikannya instrumen nyata dalam mengatasi kemiskinan serta kesenjangan sosial. Urgensi Pembentukan Kementerian Ziswaf Pembentukan kementerian ziswaf menjadi penting karena hingga saat ini belum ada satu pun lembaga setingkat kementerian yang secara khusus menangani pengelolaan ziswaf. Lembaga-lembaga yang ada, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), memiliki kewenangan terbatas dan bersifat sektoral. Tanpa kehadiran kementerian yang fokus dan berwenang penuh, pengelolaan ziswaf cenderung tidak terintegrasi dan minim pengawasan. Kementerian ziswaf akan menjadi pusat kendali regulasi, pengawasan, dan pelaksanaan program berbasis zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan struktur yang jelas dan didukung anggaran negara, lembaga ini dapat mendorong transparansi, efisiensi, serta penyaluran dana yang lebih merata dan tepat sasaran. Potensi pengumpulan ziswaf di Indonesia mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun, tanpa kementerian ziswaf, potensi tersebut belum mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Kementerian ini akan berperan penting dalam membangun sistem yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana secara profesional, berbasis teknologi, dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Selain itu, kementerian ziswaf dapat memperkuat literasi masyarakat tentang kewajiban zakat dan pentingnya wakaf produktif. Edukasi dan regulasi yang lebih kuat akan mendorong partisipasi masyarakat Muslim untuk menunaikan kewajiban keagamaannya secara maksimal. Keuntungan Kehadiran Kementerian Ziswaf Dengan terbentuknya kementerian ziswaf, pengelolaan dana sosial Islam tidak lagi menjadi isu pinggiran. Kementerian ini akan menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi umat, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Program-program seperti pemberdayaan usaha mikro, bantuan pendidikan, layanan kesehatan gratis, hingga pengadaan rumah tinggal berbasis wakaf dapat dijalankan secara lebih sistematis. Kementerian ziswaf juga memungkinkan integrasi kebijakan antara zakat dan pajak secara harmonis, tanpa membingungkan masyarakat. Selama ini, ketidakhadiran lembaga resmi di level kementerian menyebabkan zakat seringkali dianggap sebagai opsi tambahan, bukan kewajiban agama yang memiliki dampak sosial langsung seperti pajak. Pembentukan kementerian ziswaf bukan sekadar simbolisme, tetapi kebutuhan nyata untuk menjawab berbagai tantangan dalam ekonomi syariah nasional. Indonesia tidak bisa terus bergantung pada lembaga sementara atau unit kecil di bawah kementerian lain dalam mengelola dana ziswaf. Dengan pembentukan kementerian ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi contoh negara dengan sistem ziswaf yang kuat, transparan, dan berdampak besar pada kesejahteraan umat. Penulis : Ramadani Wahyu Editor : Iffah Faridatul Hasanah & Toto Budiman Baca juga ; Potensi ziswaf untuk perubahan iklim