Ustadz Abdul Somad Tekankan Toleransi Di Mabes Polri, Perkuat Sinergi Ulama dan Polri

Jakarta – 1miliarsantri.net: Ada yang istimewa di Mabes Polri dengan kehadiran Ustadz Abdul Somad, da’i internasional yang dikenal dengan sapaan UAS memberikan ceramah di Mabes Polri, menekankan pentingnya toleransi beragama, penguatan mental, dan hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat. UAS menyampaikan pesan penting tentang toleransi beragama dalam ceramahnya di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2025). Dalam kesempatan tersebut, UAS menegaskan bahwa menjaga toleransi adalah kunci untuk memperkuat persatuan di Indonesia. Pentingnya Kekuatan Mental dan Amanah Dalam Menjalankan Tugas Pada kesempatan itu, selain menyoroti tentang toleransi, ustad yang pernah mengenyam pendidikan di Mesir dan Maroko juga mnenekankan pentingnya kekuatan mental dan amanah dalam menjalankan tugas. Sebagai tokoh agama, ia mengajak seluruh anggota Polri untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam pengabdian kepada masyarakat. “Saya menyampaikan sesuai dengan kapasitas saya sebagai guru, dosen, dan pendidik. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan hari ini bisa memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat,” terangnya. Kapolri: Kegiatan Ini Untuk Perkuat Sinergi Polri-Ulama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, seluruh jajaran kepolisian — mulai dari Polda, Polres, Polsek, hingga Bhabinkamtibmas — mengikuti acara tersebut secara serentak. Ia menegaskan bahwa doa dan nasihat dari para ulama seperti UAS sangat penting untuk menjaga amanah yang diemban oleh Polri. “Kita berdoa agar NKRI tetap terjaga di tengah perbedaan yang ada, sehingga toleransi dan persatuan tetap menjadi bingkai kokoh NKRI,” pungkas Kapolri.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Sumber : FRIC Banten Foto istimewa

Read More

Kapolri Bentuk Tim Reformasi Polri, 52 Anggota Ditetapkan Lewat Sprin Resmi

Jakarta – 1miliarsantri.net: Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri. Tim ini terdiri dari 52 anggota sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah (Sprin) Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 yang diterbitkan pada 17 September 2025. Dalam surat perintah tersebut, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana ditunjuk sebagai ketua tim. Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan adanya Sprin tersebut. Tujuan Pembentukan Tim Reformasi Polri Menurut Brigjen Pol. Trunoyudo, pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut Polri dalam memperkuat kerja sama dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan yang dilakukan bersifat sistematis dan menyeluruh, dengan fokus pada pengelolaan transformasi institusi. Tim tersebut dibentuk untuk memastikan Polri mampu melakukan akselerasi reformasi sesuai harapan masyarakat, baik dalam aspek pelayanan publik, transparansi, maupun profesionalisme aparat. “Proses dan tujuan mendasar serta luas melibatkan seluruh satuan kerja dan wilayah, yang mengacu pada visi strategis Grand Strategy Polri 2025–2045,” jelasnya. Reformasi Polri Menuju 2045 Pembentukan tim reformasi ini selaras dengan komitmen Polri dalam melaksanakan Grand Strategy Polri 2025–2045, yakni peta jalan jangka panjang menuju institusi kepolisian yang modern, humanis, dan berintegritas. Transformasi tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja internal, tetapi juga diharapkan mampu membangun kembali kepercayaan publik terhadap Polri. Dengan adanya tim reformasi, Polri menegaskan komitmennya untuk menjawab tantangan keamanan, hukum, dan sosial di tengah perkembangan masyarakat serta dinamika global. Profil Ketua Tim Reformasi Polri: Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana saat ini menjabat sebagai Kalemdiklat Polri. Ia dikenal sebagai perwira tinggi yang konsisten mendorong pembaruan di tubuh kepolisian, khususnya dalam bidang pendidikan, teknologi, dan pelayanan publik. Kariernya di Polri telah melewati berbagai posisi penting, di antaranya di bidang lalu lintas, pendidikan, dan kelembagaan. Chryshnanda juga dikenal produktif menulis dan menyampaikan gagasan tentang polisi humanis, modern, dan berbasis teknologi. Dengan latar belakang tersebut, penunjukannya sebagai ketua tim reformasi Polri dinilai tepat untuk mengawal agenda besar transformasi kepolisian menuju 2045.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Foto : Facebook Listyo Sigit Prabowo, FRN, Wikipedia

Read More

Presiden Instruksikan TNI-Polri Tidak Ragu Mengambil Langkah Tegas dan Terukur Terhadap Pelanggaran Hukum

Presiden Prabowo Menekankan Stabilitas Nasional Adalah Kunci Bagi Kebangkitan Ekonomi Bangsa Jakarta – 1miliarsantri.net: Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Ahad (Minggu-red) 31 Agustus 2025, dan salah satu hasilnya adalah Presiden adalah memberikan instruksi kepada TNI-Polri terkait keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia dan langkah tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Presiden Prabowo terus memantau memantau perkembangan situasi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan. Arahan ini tertutama terkait langkah tegas menjaga stabilitas nasional. Presiden : TNI – Polri Harus Tetap Solid Hasil Sidang Kabinet disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menhan menegaskan bahwa dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan situasi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan. Mengutip PRESIDENRI.GO.ID, ““Presiden dalam kaitan stabilitas nasional, memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama, dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ungkap Menhan Sjafrie. Dalam keterangan persnya, lebih lanjut Sjafri mngatakan, Presiden Prabowo memberikan instruksi agar TNI-Polri tidak ragu mengambil langkah tegas dan terukur terhadap pelanggaran hukum. Kepala Negara juga menekankan agar tindakan kriminal seperti perusakan fasilitas umum maupun penjarahan ditindak sesuai hukum. “Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah, pejabat yang mengalami penjarahan maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman,” Imbuhnya. Tugas Presiden Untuk TNI dan Polri PANGLIMA TNI Presiden Prabowo menugaskan Panglima TNI bersama jajaran kepala staf angkatan untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah penyalahgunaan sumber daya alam. KAPOLRI Kapolri diminta bekerja sama dengan Jaksa Agung mempercepat penegakan hukum terhadap semua pelanggaran di Tanah Air. Arahan Presiden Kepada Lembaga-Lembaga Pemerintah BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN) : ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkan Presiden Prabowo pada kesempatan pertama apabila terjadi dinamika yang timbul di lapangan. MENTERI DALAM NEGERI : ditugaskan untuk memastikan koordinasi antara pusat dan daerah agar berjalan dengan baik. “Juga mengikuti secara cermat perkembangan ekonomi yang dibutuhkan oleh rakyat. Oleh karena itu, ini adalah satu kebutuhan bersama, soliditas dari seluruh aparat pemerintah pusat maupun aparat pemerintah daerah,” jelas Sjafrie. Pesan Presiden Prabowo bahwa stabilitas nasional adalah kunci bagi kebangkitan ekonomi bangsa, ““Mari kita teruskan persatuan dan kesatuan nasional untuk terus berjuang meningkatkan kebangkitan ekonomi kita dengan stabilitas nasional yang kita wujudkan bersama-sama,” pungkasnya. Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Sumber : PRESIDEN.GO.ID

Read More