Pos-pos Pemukim Israel Cekik Kehidupan Warga Palestina di Tepi Barat

Tegal – 1miliarsantri.net : Di tengah terik musim panas, Farhan Ghawanmeh (33) seorang warga palestina berdiri di hadapan kandang-kandang kosong yang dulu berisi ratusan domba dan kambing. Kini hanya tersisa sepi, menyisakan bayang-bayang tentang komunitas Baduinya yang kian terancam punah. “Pos-pos terdepan pemukim Israel semakin dekat, semakin intens, semakin ganas, dan kami warga palestina semakin terkepung,” ujar Ghawanmeh, dikutip dari Al-Jazeera. Dulu, masyarakat di Ras Ein al-Auja, desa penggembala Badui di timur Tepi Barat, memiliki 24.000 ternak. Kini hanya sekitar 3.000 ekor yang tersisa. Serangkaian serangan, pencurian, hingga tekanan ekonomi membuat banyak warga palestina terpaksa menjual ternaknya. Dikepung Pos-pos Pemukim Israel Pada Agustus 2025 lalu, pemukim Israel membangun pos terdepan baru hanya 100 meter dari rumah-rumah warga. Desa dengan 900 penduduk ini kini terkepung di tiga sisinya. Sama seperti permukiman Israel lainnya di tanah Palestina, pos-pos itu ilegal menurut hukum internasional. Keluarga yang tinggal paling dekat bahkan berniat meninggalkan rumah karena takut anak-anak mereka menjadi korban kekerasan. Para pemukim datang setiap hari membawa ternak, meniru gaya hidup penggembala lokal, dan kerap dipimpin remaja di bawah 18 tahun. Posisi ini membuat warga Palestina serba salah—jika mereka melawan, bisa dituduh “menyerang anak-anak” dan berakhir ditangkap. “Yang kita alami saat ini adalah bencana,” lanjut Ghawanmeh. “Beralih dari mengakses lahan seluas 20.000 dunum menjadi tidak memiliki akses apa pun, dan dari memiliki sumber air gratis menjadi tidak memilikinya sama sekali, sungguh melumpuhkan.” Baca Juga : Setahun Konflik Palestina-Israel Telan 42.000 Korban Jiwa Kehidupan yang Diputus Paksa Ras Ein al-Auja dulu adalah komunitas penggembala terbesar di Area C, wilayah yang sepenuhnya dikontrol Israel. Mereka punya akses ke mata air subur Wadi al-Auja, hingga akhirnya pemukim melarang warga menggunakannya tahun lalu. Tentara Israel, kata warga, membiarkan pemukim menutup akses tersebut. Kini, listrik dan air hanya ada sebatas harapan. Kabel listrik yang dipasang swadaya bersama lembaga kemanusiaan pun kerap diputus “lima atau enam kali seminggu,” jelas Ghawanmeh. Makanan membusuk di lemari es, ternak tak bisa lagi digembalakan, dan warga dipaksa membeli air serta pakan dengan biaya besar. Ibrahim Kaabneh (35), misalnya, kini hanya punya 40 ekor domba dan kambing dari 250 yang dulu ia miliki. “Bahkan ternak yang masih kami miliki pun, kami merasa seperti bukan milik kami. Kapan saja, mereka bisa dicuri. Kapan saja, mereka bisa diserang,” katanya. Baca Juga : Standar Ganda di Gaza Jadi Lampu Hijau Lanjutkan Genosida Hidup dalam Ketakutan Jalan masuk ke desa, yang dulunya dibangun dengan dana Amerika Serikat, kini dijaga blok beton bergambar bendera Israel. Warga harus melewati pelecehan setiap kali keluar masuk desa. “Begitu kita keluar rumah, rasanya seperti kita melakukan sesuatu yang salah atau ilegal,” kata Ghawanmeh. “Anak-anak, perempuan, dan semua orang di sini selalu berada dalam ketakutan.” Kaabneh menambahkan, ia sulit tidur karena ancaman serangan pemukim. Perempuan dan anak-anak kini membatasi diri, jarang keluar rumah lebih dari satu atau dua jam. Baca Juga : Israel kuasai Kota Gaza Ancaman Pengungsian Massal Menurut data PBB, dalam enam bulan pertama 2025 saja tercatat 759 serangan pemukim terhadap warga Palestina, angka yang diperkirakan memecahkan rekor tahun 2024. Para aktivis melihat pola yang jelas: pos-pos pemukim sengaja dibangun di dekat desa-desa Palestina untuk menciptakan “kontiguitas Yahudi” dan memaksa warga pergi. Dror Etkes, pendiri LSM Israel Kerem Navot, menyebut, “Sangat jelas bahwa tujuan utama mereka adalah memaksa warga Palestina ke wilayah yang sudah dibangun dan menghancurkan budaya serta gaya hidup penggembalaan di Tepi Barat.” Bagi warga, ancaman itu nyata. “Ini bukan soal apakah kami ingin pergi atau tidak,” kata Kaabneh. “Sekalipun kami pergi, kami tetap akan menghadapi serangan. Tidak ada tempat yang aman di Tepi Barat.” Jeritan dari Tanah Tercekik Sliman Ghawanmeh, saudara Farhan, menegaskan bahwa warga membutuhkan perlindungan internasional. “Saya sudah di sini selama 43 tahun. Saya lahir di sini. Tidak ada pemukim di sekitar sini. Dan sekarang, seorang anak datang dari Eropa dan mengancam saya untuk meninggalkan rumah saya dalam 24 jam. Siapa kamu?” ujarnya geram. “Beginilah status quo,” pungkasnya. “Kita tak punya apa-apa selain nyawa, dan kini nyawa pun terancam.”(***) Penulis: Satria S Pamungkas Editor: Toto Budiman & Glancy Verona Ilustrasi by AI

Read More

Israel Klaim Menguasai 40% Kota Gaza

Gaza – 1miliarsantri.net: Militer Israel menyatakan telah menguasai 40% wilayah Kota Gaza dan berencana memperluas operasi, meski krisis kemanusiaan semakin parah. Juru bicara militer, Brigadir Jenderal Effie Defrin, menyebut kawasan Zeitoun, Sheikh Radwan, dan Tal al-Hawa kini berada di bawah kendali Israel. Menurutnya, operasi akan terus diperkuat hingga tujuan strategis seperti pembebasan sandera dan penghancuran infrastruktur Hamas tercapai. Klaim ini dipandang sebagai tonggak penting operasi militer Israel yang telah berlangsung berbulan-bulan. Namun, keterbatasan akses jurnalis internasional membuat klaim tersebut sulit diverifikasi. Foto satelit dan laporan lembaga kemanusiaan menunjukkan kerusakan parah pada jalan, fasilitas umum, serta pemukiman akibat serangan udara intensif. Eskalasi Operasi dan Krisis Kemanusiaan Operasi intens Israel menimbulkan konsekuensi kemanusiaan besar. Menurut PBB (OCHA), ratusan ribu warga Gaza mengungsi ke Khan Younis dan Rafah. Namun, tempat penampungan darurat penuh, kekurangan sanitasi, air bersih, dan makanan. WHO melaporkan hanya sebagian kecil rumah sakit di Gaza yang masih berfungsi dengan kapasitas terbatas karena minim listrik dan bahan bakar. Rumah sakit al-Shifa dan al-Quds mengalami kerusakan serius, memaksa ribuan pasien dipindahkan dalam kondisi darurat. Warga sipil menggambarkan situasi tidak terkendali. Blokade membuat banyak keluarga terjebak di zona pertempuran tanpa kepastian keselamatan. Baca Juga: Mulai September 2025, Wisatawan Asing Wajib Gunakan Aplikasi All Indonesia Respons Dunia Internasional Sekjen PBB António Guterres mendesak penghentian eskalasi untuk menyelamatkan warga sipil dan membuka akses bantuan. Uni Eropa melalui Josep Borrell menyerukan gencatan senjata segera serta penegakan hukum humaniter internasional. Amerika Serikat menyatakan tetap mendukung “hak Israel membela diri,” tetapi menekankan agar operasi meminimalkan korban sipil. Washington juga berjanji menyalurkan bantuan tambahan melalui badan-badan PBB. Sebaliknya, Qatar, Mesir, dan Turki mengecam keras serangan Israel yang disebut melanggar hukum internasional. Mereka mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil langkah tegas untuk menghentikan operasi di kawasan padat penduduk tersebut. Dilema Perang Urban Penguasaan 40% Kota Gaza menyoroti dilema perang perkotaan. Israel menuduh Hamas menggunakan lingkungan padat sebagai basis pertahanan dan fasilitas bawah tanah. Namun, organisasi HAM menilai operasi besar-besaran di permukiman justru memperbesar risiko korban sipil. Human Rights Watch dan Amnesty International menegaskan meski ada peringatan evakuasi, kondisi lapangan membuat perpindahan massal tidak aman. Jalan rusak, transportasi terbatas, dan tidak ada zona aman yang benar-benar terlindung. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas strategi militer Israel sekaligus mempertegas kebutuhan solusi diplomatik. Namun, upaya gencatan senjata belum menghasilkan hasil konkret. Israel bertekad melanjutkan operasi hingga seluruh jaringan Hamas dihancurkan. Baca Juga: Ukraina Dijanjikan Perisai Baru: 26 Negara Siap Pasang Badan, Mampukah Redam Ancaman Rusia? Kesimpulan Klaim Israel menguasai 40% Kota Gaza menandai fase baru konflik yang sudah menewaskan ribuan jiwa. Meski dianggap kemenangan strategis oleh Israel, verifikasi independen sulit dilakukan. Di sisi lain, krisis kemanusiaan semakin akut dengan jutaan warga terancam kekurangan pangan, air, dan layanan kesehatan. Dengan rencana perluasan operasi, dunia internasional menghadapi dilema besar: bagaimana menekan pihak bertikai untuk menghentikan eskalasi, sambil tetap memastikan perlindungan bagi warga sipil yang menjadi korban utama konflik ini. Penulis: Faruq Ansori Editor: Glancy Verona dan Toto Budiman

Read More