Ekonomi Hijau Indonesia: Janji Manis, Bisnis Besar, atau Sekadar Fatamorgana?

Thamrin HumrisSeptember 14, 2025September 14, 202503 mins

Bondowoso – 1miliarsantri.net : Kata “ekonomi hijau” semakin sering muncul di ruang publik Indonesia. Ia terdengar dalam pidato pejabat, presentasi korporasi, bahkan kampanye politik. Namun, pertanyaan mendasar tetap menggantung: apakah ekonomi hijau benar-benar menjadi arah baru pembangunan, atau sekadar jargon yang indah di atas kertas? Indonesia sejatinya memiliki modal besar. Potensi energi terbarukan mencapai 3.700 GW dari surya, hidro, hingga panas bumi. Ditambah lagi, ekosistem mangrove seluas 3,3 juta hektare yang berfungsi sebagai paru-paru dunia sekaligus benteng pesisir. Semua ini menjadikan Indonesia kandidat kuat untuk tampil sebagai pemain utama dalam ekonomi hijau global. Janji Hijau di Atas Kertas Pemerintah sudah berulang kali menunjukkan komitmennya. Pada 2025, ditandatangani investasi jumbo senilai US$22 miliar (Rp358,4 triliun) dengan mitra internasional untuk mengembangkan Green Sustainable Industrial Zones. Proyek ini mencakup pembangunan PLTS skala besar di Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang, serta masuknya investasi di bidang elektronik, semikonduktor, pusat data, hingga hidrogen hijau. Di atas kertas, semua terlihat menjanjikan. Apalagi kementerian terkait telah menggandeng IDSurvey dan Baznas untuk memperkuat verifikasi serta transparansi proyek. Prinsip ESG (environmental, social, governance) pun diwajibkan menjadi standar setiap pembangunan. Namun publik bertanya: apakah semua komitmen itu akan terwujud di lapangan? Ataukah akan bernasib sama seperti jargon pembangunan lain yang menguap bersama pergantian agenda politik? Keteladanan dari Sektor Keuangan Sektor keuangan, dalam hal ini Bank Syariah Indonesia (BSI), mencoba memberikan teladan. Hingga Juni 2025, pembiayaan berkelanjutan BSI mencapai Rp72,8 triliun, dengan porsi Rp15,3 triliun khusus untuk proyek hijau. Menariknya, mereka juga meluncurkan inovasi “zakat hijau”: mengintegrasikan dana zakat untuk mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat. Langkah ini menunjukkan bahwa ekonomi hijau tidak harus selalu bertumpu pada investasi asing atau megaproyek, tetapi juga bisa tumbuh dari inisiatif finansial domestik yang kreatif. Peluang di Tengah Tantangan

Ekonomi Hijau dan UMKM: Sinergi Baru untuk Pembangunan Berkelanjutan

Redaksi 1MS RebornAgustus 26, 2025Agustus 26, 202505 mins

Bondowoso – 1miliarsantri.net : Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau semakin menjadi fokus utama di berbagai sektor. Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, menghadapi tantangan sekaligus peluang baru untuk bertransformasi. Sinergi antara prinsip ekonomi hijau dan potensi UMKM bukan hanya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga mendorong terciptanya model bisnis yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan berdaya saing global. Isu ekonomi hijau semakin menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Indonesia yang tengah menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi energi, melihat ini sebagai peluang besar. Pemerintah Indonesia bersama berbagai pemangku kepentingan mendorong langkah konkret agar UMKM tidak tertinggal dalam arus transformasi ini. Mulai dari akses pembiayaan hijau, pelatihan teknologi ramah lingkungan, hingga integrasi dalam rantai pasok industri hijau menjadi strategi yang tengah dijalankan. UMKM sebagai Tulang Punggung Ekonomi Nasional UMKM selama ini dikenal sebagai pilar utama ekonomi Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan lebih dari 65 juta unit UMKM tersebar di seluruh nusantara dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga tidak kecil, mencapai lebih dari 60%. Namun, di tengah dominasi besar tersebut, UMKM menghadapi tantangan serius: keterbatasan akses teknologi, modal, dan pasar. Di sisi lain, tuntutan global untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan semakin kuat. Pasar internasional, terutama Eropa dan Amerika, mulai menerapkan standar keberlanjutan yang ketat. Produk tanpa jejak karbon rendah atau tanpa praktik ramah lingkungan perlahan terpinggirkan. Dalam konteks inilah, transformasi ekonomi hijau menjadi kebutuhan mendesak. UMKM tidak bisa lagi sekadar memproduksi dengan cara lama. Mereka harus menyesuaikan diri agar tetap kompetitif dan bisa masuk dalam rantai pasok global. Langkah awal yang kini banyak dilakukan adalah edukasi dan literasi mengenai pentingnya produksi berkelanjutan. Misalnya, UMKM di sektor fesyen mulai beralih menggunakan bahan ramah lingkungan, seperti serat bambu atau kain daur ulang. UMKM makanan dan minuman juga mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, beralih ke kemasan biodegradable, dan menerapkan sistem produksi hemat energi. Dukungan Pemerintah dalam Akselerasi Ekonomi Hijau Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi perubahan besar ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa kali menegaskan pentingnya transisi hijau dalam pembangunan ekonomi nasional. Berbagai instrumen kebijakan keuangan diarahkan untuk mendukung pembiayaan hijau, termasuk bagi UMKM. Salah satu program yang digencarkan adalah green financing, di mana lembaga keuangan diberikan stimulus untuk menyalurkan kredit kepada pelaku usaha yang mengembangkan produk dan layanan ramah lingkungan. Misalnya, UMKM yang beralih menggunakan energi terbarukan, mendaur ulang limbah, atau menciptakan produk rendah emisi karbon bisa mendapatkan insentif khusus. Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan lembaga internasional, seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), untuk memperluas dukungan pendanaan transisi hijau. Program pendampingan teknis juga disiapkan agar UMKM tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga pengetahuan dalam mengembangkan produk hijau yang berstandar global.