Bersih Masjidku-Bersih Negeriku: Mengenang dan Meneruskan Jejak Almarhum KH Muhammad Jazir ASP

Thamrin HumrisDesember 31, 2025Desember 31, 202504 mins

Gerakan Bersih-Bersih Masjid Jawa–Bali yang digagas oleh tokoh Jogokariyan, KH. Muhammad Jazir ASP bersama beberapa Masjid dan didukung oleh Marbot Aplikasi adalah sebuah ikhtiar kolektif untuk memuliakan rumah Allah dan negeri ini. Bali – 1miliarsantri: Kegiatan Safari Bersih-Bersih Masjid adalah simbolisasi dan implementasi sebuah gerakan membangun Indonesia agar bisa berubah lebih baik lagi, membersihkan hati, meminimalisir korupsi, merawat kebersamaan dan menjaga alam yang menjadi amanah kita sebagai Khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Masjid bukan hanya tempat sujud, tetapi pusat kehidupan: tempat membangun kejujuran, kebersihan, keberanian, kemandirian, dan perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan, termasuk korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan amanah. Bersih sebagai prinsip hidup Rasulullah SAW yang memancarkan kejujuran. Kebersihan masjid adalah cermin kebersihan pengelolanya. Masjid yang bersih diharapkan akan melahirkan jama’ah yang jujur. Pengelolaan yang bersih melahirkan kepercayaan. Dan, dari kepercayaan itulah peradaban dibangun. Gerakan yang dilakukan oleh ratusan orang ini tidak berhenti pada sapu dan kain pel, tetapi menjelma menjadi gerakan moral: membersihkan niat dari pamrih, membersihkan amanah dari pengkhianatan, membersihkan dakwah dari kepentingan sempit. Dari Masjid Jogokariyan, Masjid Al-Falah Sragen, menuju Masjid Pantai Bali Sebagaimana jejak dakwah Pak Kyai Jazir yang tak pernah mengenal batas geografis, gerakan ini bermula dari Masjid Jogokariyan Yogyakarta dan Masjid Al-Falah Sragen, lalu dipusatkan selama 3 hari di Masjid Pantai Bali, desa Cupel, kec. Negara, kab. Jembrana, provinsi Bali. Masjid Pantai Bali menjadi simbol bahwa nilai-nilai kemasjidan: amanah, kebersamaan, transparansi, pelayanan jamaah, dan keberpihakan pada umat (Muslim dan Non Muslim) dapat tumbuh dan bersemi secara harmonis di mana pun, bahkan di wilayah dengan tantangan sosial dan demografis yang besar. Melanjutkan, Bukan Sekadar Mengenang Pak Kyai Jazir Gerakan Bersih-Bersih Masjid ini bukan hanya dengan mengenang, do’a dan air mata, tetapi dengan melanjutkan kerja-kerja sunyi beliau: memakmurkan masjid,menguatkan jamaah,menjaga amanah tanpa kompromi, dan menjadikan masjid benteng moral bangsa. Melanjutkan Gerakan Bersih-Bersih Masjid ini adalah bentuk nyata bahwa api perjuangan itu tidak akan padam, dan estafet dakwah terus berjalan dari generasi ke generasi. Dari Masjid untuk Negeri Ketika masjid bersih, jamaah akan jujur.Ketika jamaah jujur, kepemimpinan akan lahir dengan integritas.Dan ketika integritas menjadi budaya, negeri akan bersih dari korupsi dan kebusukan moral. Inilah pesan yang diwariskan oleh Pak Kyai Jazir kepada kita semua:Jika ingin mengubah negeri, mulailah dari masjid. Semoga Allah SWT menerima amal jariyah almarhum Pak Kyai Jazir,melapangkan kuburnya, menerangkan jalannya,dan menjadikan kami penerus perjuangan beliaudalam memuliakan masjid dan membangun peradaban yang Rahmatan lil ‘Alamiin.Aamiin.*** Sumber : Firmansyah Dimmy-Masjid Pantai Foto istimewa Editor : Thamrin Humris

Menteri Keuangan Purbaya Tentang Usulan ‘Family Office’ Luhut : Ya Bangun Saja Sendiri

Thamrin HumrisOktober 14, 2025Oktober 14, 202506 mins

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk membiayai skema family office yang diusulkan Luhut. Jakarta – 1miliarsantri.net: Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, tentang pembentukan “Famili Office”, yang telah lama diinisiasi oleh mantan Menko Marvest itu. Wacana pembentukan family office di Indonesia kembali menuai sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap penggunaan dana APBN untuk proyek tersebut. Usulan pembentukan family office (kantor keluarga atau manajemen kekayaan ultra-kaya) di Indonesia telah lama mengemuka, terutama melalui peran Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), sebagaimana dikutip dari finance.detik.com. Konsep ini dirancang sebagai pusat keuangan atau Wealth Management Consulting (WMC) yang melayani individu dan keluarga dengan aset besar, dan diharapkan menarik dana investasi luar negeri masuk ke dalam negeri. Rencana konkret menyebutkan Bali sebagai lokasi potensial untuk KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) pusat keuangan + family office. Namun, pertanyaan muncul: dari mana sumber dana pembangunan dan operasionalnya? Inilah yang memicu respons dari Menteri Keuangan Purbaya. Pernyataan Tegas Menteri Keuangan Purbaya: “Bangun Sendiri, Tak Gunakan APBN” Dalam pernyataannya kepada wartawan (13 Oktober 2025), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak akan mengalihkan dana APBN untuk mendanai berdirinya family office seperti yang diusulkan. Purbaya mengatakan: “Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana.” Ia menegaskan komitmen pada prinsip anggaran yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tanpa kebocoran. Selain itu, ia juga menyatakan belum terlalu memahami sepenuhnya konsep family office yang diusulkan, meskipun Luhut sering membahasnya. Dengan demikian, Purbaya menolak penggunaan dana publik untuk proyek tersebut dan mengalihkan tanggung jawab kepada DEN atau pihak swasta. Implikasi dan Tantangan Kebijakan Tegaknya penolakan semacam ini menyiratkan sejumlah dampak dan tantangan: Inovasi Jangan Pakai Dana APBN, Bangun Saja Sendiri Usulan family office ala Luhut dipandang sebagai kemungkinan inovasi dalam sektor keuangan dan investasi, tetapi ketika menghadapi konsolidasi kebijakan anggaran, Menteri Keuangan Purbaya memilih sikap tegas: “ya bangun saja sendiri, jangan pakai APBN”. Sikap Purbaya Yudhi Sadewa terhadap usulan family office Luhut menjadi cermin ketegasan pengelolaan fiskal di era baru.Ia menegaskan bahwa setiap proyek harus memiliki dasar manfaat publik yang jelas, bukan sekadar prestise ekonomi. Ke depan, keberhasilan proyek semacam ini sangat bergantung pada desain pendanaan yang realistis, transparansi regulasi, serta kerja sama antara DEN, sektor swasta, dan lembaga keuangan. Bila tidak hati-hati, usulan jagaan kekayaan ini bisa berakhir sebagai beban fiskal atau proyek tanpa arah yang jelas.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Sumber : detik finance bali.jpnn.com Foto : Kementerian Keuangan Kemenkeu Foto/Biro KLI – Wismu Nanda R. R.