Kisah Pak Harto Bangun 999 Masjid di Indonesia

Redaksi 1MS RebornJuli 1, 2024Juni 26, 202405 mins

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pada 1982, Presiden Kedua Infonesia, H.M Soeharto mendirikan Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila (YAMP) sebagai ajakan pada umat untuk menumbuhkan semangat bersedekah. Girah beramal, dalam upaya menghimpun daya dan dana untuk memenuhi kebutuhan kaum Muslimin di dalam melaksanakan ibadah mereka sebagai mayoritas di negeri ini. Membangun masjid yang merupakan cita-cita didirikannya YAMP, bagi Pak Harto merupakan kebutuhan yang tak terhindarkan umat Islam. Keberadaan masjid, selain sebagai sarana beribadah, juga merupakan simbol terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat dalam ukhuwah Islamiyah. Dan, yang lebih penting, bagaimana kaum Muslimin bisa mencintai masjid sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupannya. Pertimbangan lain yang mendasari berdirinya YAMP kala itu adalah kemampuan pemerintah yang masih sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Ajakan Pak Harto untuk memberikan sedekah tersebut kemudian ditanggapi Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri (1982) dan anggota ABRI (kini bernama TNI) melalui surat Panglima ABRI, Jenderal Benny Moerdani. Maka, pada tahun 1982 juga, YAMP mengumpulkan dana yang berasal dari pegawai negeri sipil (Korpri), ABRI (termasuk Kepolisian RI) yang beragama Islam. Nilainya sebagai berikut: Rp 50 (untuk golongan I), Rp 100 (golongan II), Rp 500 (golongan III), dan Rp 1.000 (golongan IV). Jadi, penghimpunan dana berdasarkan jenjang masing-masing pegawai. Hal ini sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan (kini Kementerian Keuangan). Gagasan ini disampaikan Pak Harto selaku pemrakarsa YAMP kepada menteri keuangan pada 8 Desember 1982. Potongan gaji yang sedemikian kecilnya ternyata sangat bermanfat bagi umat Islam. Pak Harto sebagai sebagai seorang Muslim serta pendiri YAMP pernah menyatakan, “Bahwa dengan memberi sedekah sebesar itu harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan, diharapkan dapat memperoleh kepercayaan dan memberi manfaat yang besar bagi umat.” Tepat pada tahun 2009, sebagaimana yang sudah direncanakan, yayasan ini telah berhasil membangun sebanyak 999 unit masjid di seluruh Indonesia. Masjid terakhir diselesaikan tepat pada 2009 sesuai pesan Soeharto. Pembangunan masjid yang dilakukan YAMP memiliki bentuk yang khas. Pilihan jenis bangunan adalah bentuk Masjid Demak (Jawa Tengah) yang memiliki tiga cungkup dengan puncak masjid berbentuk segilima (yang menggambarkan Pancasila). Kemudian, terdapat bentuk lafaz Allah pada bagian tengah puncak itu. Bentuk ini mengandung makna filosofis yang menggambarkan perjalanan manusia menuju Allah SWT. Tiga cungkup menggambarkan alam kehidupan manusia yang terdiri atas: Alam Purwa, Alam Madyo, dan Alam Wusono. Prof Ahmad Syafi’i Maarif, seorang tokoh Muhammadiyah, pernah terlibat dalam pembangunan masjid di Yogyakarta, Bojonegoro, dan di kampungnya sendiri, yakni Sumpurkudus, Sumatra Barat. Pembangunan masjid itu dengan biaya dari YAMP. Dalam hal ini, Syafi’i Maarif pernah mengusulkan agar bentuk bangunan masjid disesuaikan dengan pola budaya setempat. Usulan tersebut dilandasi atas semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” agar bentuk-bentuk masjid yang dibangun YAMP benar-benar mewakili keragaman budaya bangsa. YAMP juga memberikan sumbangan pada tahun 1995 untuk menyelesaikan pembangunan Masjid al-Hikmah di New York, Amerika Serikat (AS), sebesar 150 ribu dolar AS. Setahun kemudian, dana sebesar 150 ribu dolar AS untuk pembangunan masjid di Papua Nugini. Selain itu, YAMP juga menyalurkan bantuan untuk rumah sakit embarkasi haji di Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Pada 1998, presiden ketiga RI BJ Habibie, yang menggantikan Pak Harto, menghentikan potongan-potongan gaji para PNS (Korpri) serta anggota TNI/Polri tersebut. (jeha) Baca juga :

Mengapa India Berbelot Membela Israel

Redaksi 1MS RebornJuli 1, 2024Juni 26, 2024013 mins

Mumbai — 1miliarsantri.net : Sejak awal merdeka dari Inggris, India seperti banyak negara poskolonial lainnya adalah pendukung sengit Palestina dan penentang penjajahan oleh Israel. Namun terungkap belakangan, di bawah Perdana Menteri narendra Modi India justru memasok senjata ke Israel yang digunakan untuk melakukan genosida di Jalur Gaza. Apa yang berubah dalam 76 tahun belakangan? Setelah memperoleh Kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1947, India dihadapkan dengan isu pembagian Palestina menjadi dua negara. India, di bawah Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, memberikan suara menentang resolusi Majelis Umum PBB tentang pembagian Palestina pada 29 November 1947. Merujuk India Today, Pendirian Nehru didasarkan pada faktor moral dan geopolitik. Dari segi moral, Nehru mengikuti jejak mentornya, Mahatma Gandhi, yang sangat yakin bahwa orang-orang Yahudi telah melakukan kesalahan besar dalam upaya untuk “memaksakan diri mereka di Palestina dengan bantuan Amerika dan Inggris”. Menurut Gandhi, Palestina adalah milik bangsa Arab seperti halnya Inggris milik Inggris, atau Prancis milik Prancis, sebagaimana disebutkan dalam artikelnya di Harijan pada November 1938. Terlebih lagi, Nehru dan Gandhi telah melihat kengerian dari pemisahan berdasarkan agama antara India dan Pakistan. Mereka tidak ingin mendukung pertumpahan darah lagi dan percaya jika pemisahan harus dilakukan maka hal itu harus dilakukan dengan persetujuan orang-orang Arab Palestina. Dari segi geopolitik, Nehru mengetahui bahwa sebagai negara baru, India membutuhkan dukungan asing, terutama dari negara-negara Arab yang gigih menentang pembentukan Israel. Nehru juga khawatir pemberontakan di kalangan penduduk Muslim yang besar di India jika pemerintah mendukung lahirnya Israel. Israel akhirnya berdiri pada tanggal 14 Mei 1948. Tak lama kemudian, Israel mengirimkan surat ke negara-negara, termasuk India, meminta mereka untuk mengakui bangsa Yahudi. Meskipun India pada awalnya tidak menanggapi permintaan tersebut, India kemudian secara resmi mengakui Israel pada tanggal 17 September 1950. Namun hubungan diplomatik penuh harus menunggu beberapa dekade. Pengakuan India terhadap Israel terjadi setelah semua negara Arab tetangga Israel menandatangani gencatan senjata dengan negara Yahudi tersebut. Bahkan negara Muslim seperti Turkiye mengakui Negara Israel pada 1949. Korespondensi pertama Jawaharlal Nehru dengan Israel terjadi pada 1962 ketika ia menulis surat kepada Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion selama perang dengan Cina. Nehru meminta bantuan Israel dalam bentuk senjata dan amunisi, dengan ketentuan dikirimkan tanpa bendera Israel untuk menghindari ketegangan hubungan India dengan negara-negara Arab. Namun, Ben-Gurion, meski menyatakan empati terhadap situasi India, menolak memberikan bantuan dalam kondisi seperti ini. Hanya ketika India setuju untuk menerima pengiriman berbendera Israel, Israel mulai menjalin hubungan dengan India pada tingkat yang strategis. India kembali terpaksa menghubungi Israel selama perang pada 1971 dengan Pakistan. AS saat itu sedianya mendukung Islamabad, tetapi Israel memilih untuk menjawab permintaan bantuan India. Dalam bukunya 1971: A Global History of the Creation of Bangladesh, sejarawan Srinath Raghavan mencatat bahwa Israel sendiri menghadapi kekurangan senjata dan tidak dapat memasok senjata secara langsung ke India. Namun Perdana Menteri Israel Golda Meir mengalihkan pengiriman yang ditujukan ke Iran ke India hanya dengan satu permintaan – menjalin hubungan diplomatik dengan imbalan senjata. Meskipun ada bantuan Israel pada 1971, India, di bawah kepemimpinan Indira Gandhi, tetap menjadi pendukung setia perjuangan Palestina. Pemerintahan Indira Gandhi secara konsisten mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, mengutuk pendudukan Israel dan menganjurkan solusi dua negara. Pada 1974, India secara resmi mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dipimpin oleh Yasser Arafat, sebagai satu-satunya perwakilan rakyat Palestina yang sah. Arafat memiliki ikatan yang lebih dalam dengan Indira Gandhi, yang disebut sebagai “adik perempuanku”. Yasser Arafat mengunjungi India beberapa kali selama masa jabatan Indira Gandhi. Kunjungannya berperan penting dalam memperkuat hubungan politik dan diplomatik antara kedua pemerintah, karena India mengizinkan PLO membuka kantor di New Delhi pada 1975. Setelah Indira Gandhi dibunuh pada tahun 1984, Arafat datang ke pemakamannya. Menurut beberapa laporan, dia “menangis seperti anak kecil” di pemakaman Indira Gandhi. Pada 1988, India menjadi salah satu negara pertama yang mengakui Negara Palestina setelah PLO mendeklarasikan kemerdekaan. Pada tahun 1996, India membuka Kantor Perwakilannya di Gaza, yang kemudian dipindahkan ke Ramallah. Namun pada 1999, terjadi perang Kargil. Kala itu Pakistan dan India merebutkan wilayah perbatasan di Jammu-Kashmir tersebut. Kala itu, pada 3 Mei 1999, India merasa pasukan Pakistan hendak memasuki wilayah tersebut dan melancarkan serangan balasan, yang diberi nama sandi Operasi Vijay. Namun, pasukan India, yang menggunakan peralatan militer dan teknis yang sudah ketinggalan zaman, kesulitan menemukan dan menyerang tentara Pakistan yang bersembunyi di lokasi-lokasi strategis. India meminta bantuan. Namun New Delhi menghadapi embargo teknologi, ekonomi dan senjata oleh negara-negara, yang dipimpin oleh AS, karena uji coba senjata nuklirnya pada 1998. Hanya satu negara yang secara terbuka mendukung India, yaitu Israel. Israel, meskipun merupakan sekutu AS, membantu India dengan mortir dan amunisi, bahkan memberikan Angkatan Udara India rudal berpemandu laser untuk jet tempur Mirage 2000H miliknya. Dalam buku The Evolution of India’s Israel Policy karya Nicolas Blarel, Israel menghadapi tekanan dari AS dan komunitas internasional untuk menunda pengiriman peralatan pertahanan ke India. Namun Israel terus maju dan mengirimkan senjata yang sangat dibutuhkan tepat waktu. Tak hanya itu, Israel juga menyediakan foto-foto dari satelit militernya untuk mencari lokasi strategis Angkatan Darat Pakistan. India adalah pemimpin Gerakan Non-Blok (GNB) selama era Perang Dingin dan memelihara hubungan dekat dengan dunia Arab dan Uni Soviet. Hal ini juga berarti bahwa India tidak mendukung rezim “kolonial” (seperti Israel) atau apartheid (Afrika Selatan). Setelah perang Kargil, pemerintahan BJP yang dipimpin Atal Bihari Vajpayee mengirim Menteri Luar Negeri Jaswant Singh ke Israel untuk kunjungan bilateral pertama pada tahun 2000. LK Advani, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, juga mengunjungi Israel pada tahun yang sama. Pasukan India membombardir tentara Pakistan dengan senjata bantuan Israel pada Perang Kargil di Kashmir, 1999. – (Public Domains)India merasakan kebutuhan untuk memodernisasi infrastruktur pertahanannya yang rapuh setelah perang Kargil dan meminta bantuan Israel, yang terkenal dengan teknologi pertahanannya yang canggih. India menandatangani perjanjian pertahanan pertamanya dengan Israel pada tahun 2000 untuk sistem rudal permukaan-ke-udara Barak-1. Sistem rudal Barak terutama dirancang untuk pertahanan angkatan laut, dan dimaksudkan untuk dipasang di kapal perang Angkatan Laut India. Kesepakatan tersebut tidak hanya melibatkan penjualan sistem rudal Barak tetapi juga mencakup transfer teknologi, yang memungkinkan India memproduksi rudal tersebut di dalam negeri. Tidak hanya pertahanan, India dan…

Sebanyak 1.500 Pesantren Ikuti Program Kemandirian Ekonomi

Redaksi 1MS RebornJuni 30, 2024Juni 26, 202404 mins

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kemandirin pesantren menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama dalam kepemimpinan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Program ini telah bergulir sejak 2020 dan terus diimplementasikan melalui beragam pendekatan, salah satunya Pelatihan Kemandirian Pesantren. Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Mastuki mengatakan, Pelatihan Kemandirian Pesantren bergulir sejak 2021. Bersama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, kata Mastuki, Pusdiklat memulai proyek ini dengan melatih 105 Pondok Pesantren. Setahun berselang, program ini berhasil melatih 504 Pondok Pesantren. Jumlah ini terus meningkat tajam pada tahun 2023, dengan 1.494 Pondok Pesantren penerima pelatihan. “Untuk tahun 2024, Pusdiklat dan Direktorat PD Pontren menargetkan pelatihan bagi 1.500 Pondok Pesantren, dengan 850 pondok pada tahap pertama dan 650 pondok pada tahap kedua,” terang Mastuki di Ciputat, Sabtu (29/6/2024). Pelatihan 2024 ini dibagi dalam beberapa tahap. Untuk tahap pertama ada 21 angkatan yang dilaksanakan dalam lima gelombang. Gelombang pertama berlangsung pada 20-23 Mei 2024, diikuti gelombang kedua pada 28-31 Mei, lalu ketiga pada 4-7 Juni, dan gelombang keempat pada 10-13 Juni. Untuk gelombang kelima dijadwalkan berlangsung pada 24-27 Juni 2024. Program pelatihan gelombang ke-5 yang saat ini sedang berlangsun, dibagi menjadi empat Angkatan (9 – 12). Setiap Angkatan diikuti 40 peserta, perwakilan dari Pondok Pesantren yang telah lulus seleksi berkas dan proposal melalui aplikasi SIMBA. “Seleksi ketat dilakukan oleh Tim Ahli Kemandirian Pesantren untuk memastikan peserta memiliki potensi dan komitmen yang kuat dalam mengembangkan kemandirian ekonomi pesantren mereka,” sebut Mastuki. Pelatihan ini mengadopsi metode blended learning, yang menggabungkan pembelajaran online dan tatap muka. Peserta mengikuti sesi online selama empat hari pertama, kemudian dilanjutkan dengan sesi tatap muka selama dua hari, dan diakhiri dengan Bimbingan Teknis (BIMTEK) selama dua hari. Metode ini dirancang agar peserta dapat memahami teori sekaligus mempraktikkan keterampilan yang diajarkan. Narasumber dalam pelatihan ini adalah Tim Ahli Kemandirian Pesantren yang ditetapkan melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Mereka terdiri para profesional yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang pemberdayaan ekonomi pesantren. Keberadaan narasumber ini sangat penting untuk memberikan wawasan dan bimbingan praktis kepada para peserta. Mastuki menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam pengembangan institusi pesantren. “Kolaborasi ini menjadi kunci penting dalam pengembangan usaha di pesantren. Pengembangan ekonomi syariah dan industri halal di pesantren harus direspons secara kreatif melalui usaha bisnis dan kajian-kajian yang relevan,” ujarnya. Kasubdit Pendidikan Pesantren Basnang Said menekankan pentingnya pelatihan ini bagi kemandirian pesantren. “Pelatihan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Kami berharap program ini telah terdesain dalam sebuah konsep besar yang dinamakan Peta Jalan Kemandirian Pesantren,” katanya. Kemenag berharap palatihan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren, serta menjadi bukti nyata komitmen Kementerian Agama dalam mendukung kemandirian pesantren sebagai pilar penting dalam pembangunan nasional. (wink) Baca juga :

Kemenag Sulut Tingkatkan Kualitas Layanan Haji di Embarkasi Balikpapan

Redaksi 1MS RebornJuni 30, 2024Juni 26, 202403 mins

Balikpapan — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Utara akan meningkatkan kualitas layanan haji di Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur guna memberikan kenyamanan bagi jamaah dalam menjalankan ibadah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Utara H Sarbin Sehe, di Manado, Selasa, pihaknya selain meningkatkan layanan haji juga memberikan apresiasi kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Balikpapan atas keberhasilan mereka dalam memberangkatkan jemaah haji tahun 1445 H. “Kami mengapresiasi kualitas layanan yang telah diberikan kepada seluruh jamaah, terutama jamaah haji asal Sulawesi Utara. PPIH Embarkasi Balikpapan telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang luar biasa dalam melayani para jamaah haji. Hal ini patut diapresiasi,” ujar Kakanwil. Selain itu, dirinya juga menyetujui rencana peningkatan layanan keamanan bagi jamaah calon haji. Menurutnya, layanan keamanan yang baik akan sangat membantu bagi jamaah. Namun demikian, ia meminta untuk tetap mempertimbangkan aspek syiar dan humanisme di asrama haji. “Keamanan memang penting, namun jangan sampai mengabaikan nilai-nilai syiar dan humanisme yang harus kita jaga,” kata Kakanwil yang didampingi Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) H Wahyuddin Ukoli. Kakanwil menyampaikan kondisi umum Sulawesi Utara yang dikenal dengan masyarakatnya yang plural dan majemuk, namun tetap harmonis dalam keberagaman, sehingga ia menitipkan pesan agar Moderasi Beragama dapat diimplementasikan dalam pelayanan jamaah haji di Asrama Embarkasi Balikpapan. “Saya berharap semangat Moderasi Beragama yang kita jalankan di Sulawesi Utara dapat diterapkan juga di sini, apalagi kepala staf penyelenggara haji di Sulut banyak yang nonMuslim tetapi sangat antusias mengawal keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji,” jelasnya. Rapat evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan haji di masa mendatang, khususnya dalam proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah. (ndar) Baca juga :

Pesan Penting Wakil Grand Syekh Al-Azhar Kairo pada Pengurus MUI

Redaksi 1MS RebornJuni 30, 2024Juni 26, 202403 mins

Jakarta — 1miliarsantri.net : Wakil Grand Syekh Al-Azhar Kairo, Prof Dr Muhammad Ad-Duwaini berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan tiga poin penting. Pertama, turos atau kitab-kitab klasik merupakan warisan keilmuan Islam. “Al Azhar mempunyai pengalaman lebih dari 1000 tahun tanpa berhenti dalam menjaga, mengembangkan, dan menyebarkan warisan keilmuan Islam,” beber Syekh Ad-Duwaini dalam paparannya. Menurut dia, turos bukanlah sebab kemunduran umat Islam. Justru sebaliknya, ia bagian dari harta warisan paling berharga umat Islam dalam menjaga jati diri dan menguatkan generasi penerus untuk terus berpegang teguh kepada pemahaman agama yang benar, yaitu kepada Alquran dan sunnah. Kedua, Al-Azhar dalam menjaga dan mengembangkan turos. “Pemahaman terhadap Turos harus juga dibarengi oleh kesadaran akan dinamika perkembangan keilmuan dan keadaaan umat saat ini,” tegas Wakil Grand Syekh Al-Azhar Kairo ini. Di hadapan pimpinan MUI serta para perwakilan ormas Islam tersebut, Syekh Ad-Duwaini menyampaikan pemahaman yang baik terhadap Turos sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Azhar dapat melahirkan pandangan yang wasathi. Di samping itu, lahirnya kemampuan untuk bersinergi dan menghormati pendapat orang atau kelompok lain. Sebab, menurut dia wasathiyah bukanlah sebuah slogan dan pemanis bibir saja. Wasathiyah adalah konsep yang berakar kuat dari pemahaman yang benar, dijaga, dikuatkan, disinergikan dan disebarkan oleh para ahli yang mengaku wasathi. Adapun dalam konteks yang dimaksud adalah peran yang juga digawangi oleh MUI sebagai payung besar ormas Islam di Indonesia. Oleh karenanya, pemahaman para alim ulama terkait Turos sangatlah penting. “Ketiga, penyesuaian masa kini, berdasarkan keilmuan turos tersebut dengan melihat perkembangan yang terjadi sekarang,” jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, turut menyambut Wakil Grand Syekh Al-Azhar tersebut yaitu Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis, serta Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh beserta jajaran pimpinan MUI dan ormas Islam. Dalam kunjungan kali ini juga dilengkapi pula dengan sesi tanya jawab saat forum diskusi bersama Wakil Grand Syekh Al-Azhar. (rid) Baca juga :

Saudi Rilis 1.301 Orang Wafat karena Panas Ekstrem

Redaksi 1MS RebornJuni 30, 2024Juni 26, 202404 mins

Mekah — 1miliarsantri.net : Kantor Gubernur Makkah al Mukarramah merilis pengumuman dari Kementerian Kesehatan Saudi bahwa 1.301 jamaah haji wafat pada musim haji tahun ini. Kematian mereka umumnya disebabkan suhu panas yang ekstrem di Kota Suci Makkah dan sekitarnya. Hal ini disampaikan Konsul Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah Nasrullah Jasam. “Kementerian Kesehatan telah merilis bahwa ada 1.301 jamaah yang wafat pada musim haji 1445 H/2024 M. Dari jumlah itu, sekitar 83% di antaranya adalah jamaah haji tidak resmi atau menggunakan visa non haji,” terang Nasrullah Jasam di Makkah, Jumat (28/6/2024). Menurut Nasrullah, suhu udara di Makkah, termasuk juga di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pada periode menjelang dan sesudah puncak haji, sangat ektrem panasnya. Suhunya mencapai lebih dari 50 derajat celsius. “Jamaah dengan visa non haji banyak yang harus berjalan jauh di bawah terik matahari, tanpa tempat berlindung atau tenda untuk beristirahat. Berdasarkan informasi yang dirilis Kementerian Kesehatan Saudi, di antara mereka ada juga sejumlah orang lanjut usia dan penderita penyakit kronis. Pemerintah Saudi terus berupaya mengindentifikasi identitas jamaah wafat tersebut agar bisa menghubungi pihak keluarga, menerbitkan sertifikat kematian, serta memakamkannya,” papar Nasrullah. Sebelumnya, Kepala Bidang Kesehatan pada Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), dr. Indro Murwoko, mengatakan bahwa angka kematian jamaah haji Indonesia saat puncak haji di Armuzna mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Dia mencatat, ada 40 jamaah haji Indonesia yang wafat pada periode ini. Sebanyak 11 jamaah wafat di Arafah dan 29 jamaah wafat di Mina. “Jamaah wafat itu, secara keseluruhan ada 40 orang. Dari data itu, terbagi wafat di tenda, pos kesehatan, dan rumah sakit Arab Saudi, baik di Arafah maupun Mina,” terang dr. Indro Murwoko, saat ditemui di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daker Makkah. Jika dibandingkan dengan data 2023, jumlah jamaah yang wafat pada periode Armuzna tahun ini lebih kecil. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat jumlah jamaah wafat periode Armuzna pada 2023 sebanyak 64 orang. Jumlah ini terdiri atas 13 jamaah wafat di Arafah dan 51 orang wafat di Mina. Dijelaskan dr. Indro Murwoko, jamaah haji Indonesia meninggal di Tanah Suci mendapat penanganan sesuai prosedur. Ketika ada jamaah meninggal, tenaga kesehatan akan membuat Certivicate of Death (COD). Setelah itu, petugas akan berkoordinasi dengan kantor maktab atau kantor sektor atau kantor daker untuk melengkapi persyaratan administrasi lainnya, misalnya surat kesediaan dimakamkan, dan yang lain. “Setelah administrasi disiapkan, biasanya diserahkan ke Masyariq atau Maktab untuk proses pemulasaraan,” tutupnya. (drus) Baca juga :

Al-Safiyyah Museum and Park Tawarkan Pengalaman Inovatif

Redaksi 1MS RebornJuni 30, 2024Juni 26, 202402 mins

Madinah — 1miliarsantri.net : Al-Safiyyah Museum and Park di Kota Madinah, Arab Saudi, menjadi contoh tempat wisata dan budaya yang menggabungkan ilmu pengetahuan dengan hiburan. Museum tersebut menawarkan banyak elemen inovatif yang memperkaya pengalaman para pengunjung saat berada di Kota Madinah, Arab Saudi. Dengan memiliki luas lebih dari 4.400 meter persegi, Al-Safiyyah Museum and Park terletak di area tengah bagian selatan Masjid Nabawi. Proyek Museum tersebut mencakup taman budaya dan area pameran museum yang memanfaatkan kemampuan audiovisual terintegrasi, serta area untuk layanan komersial dan rekreasi guna memenuhi keperluan seluruh pengunjung. Desain arsitektur Al-Safiyyah Museum terinspirasi dari warisan Kota Madinah. Kebun palem yang disusun bertingkat dan dikelilingi kolam serta air mancur, menciptakan lingkungan yang menarik bagi para pengunjung. Kantor berita Saudi Press Agency (SPA) mendokumentasikan momen peziarah dari seluruh dunia yang mengunjungi museum dan menikmati beragam pameran budaya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah “Story of Creation” museum yang secara komprehensif menampilkan awal mula kisah penciptaan alam semesta hingga kisah para nabi dan rasul dalam berbagai bahasa Museum Story of Creation mengandalkan pendekatan naratif yang memungkinkan para pengunjung untuk menggali pengetahuan. (dul) Baca juga :

ICMI : Judi Online Haram dan Merusak Ekonomi Serta Moral Masyarakat

Redaksi 1MS RebornJuni 29, 2024Juni 26, 202405 mins

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) secara tegas meminta agar pemerintah secara khusus Kemenkominfo untuk menutup akses situs judi online di Indonesia termasuk slot, sebab sudah jelas hukumnya adalah perbuatan haram dan dilarang oleh ajaran agama Islam disamping dapat merugikan ekonomi, moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. “Judi apapun termasuk judi online, adalah haram hukumnya menurut agama serta merusak sendi-sendi ekonomi, moral dan mental masyarakat khususnya kalangan muda. Oleh sebab itu ICMI meminta dengan tegas agar pemerintah dapat menutup akses judi online yang beredar di masyarakat dimanapun asalnya,” terang Ketua Umum ICMI, Profesor Arif Satria, Jumat (28/6/2024). Arif mengatakan situasi yang sangat memprihatinkan dengan mengutip informasi dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang menyebutkan transaksi judi online warga Indonesia mencapai Rp 327 triliun pada tahun 2023. “Ini sangat ironi, mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbanyak, namun justeru menjadi juara 1 dalam transaksi judi online di seluruh dunia,” ungkap Arif. Bahkan, jumlah itu telah melonjak signifikan, yakni sejumlah 213% dari Rp 104,41 triliun pada 2022. Secara historis, jumlah itu bahkan jauh melambung tinggi. Dalam 5 tahun terakhir, transaksi judi online warga RI tercatat sudah melejit 8.136,77% dari tahun 2018 yang “hanya” sebesar Rp 3,97 triliun. “Fenomena negatif ini semakin serius dan dapat merusak masa depan bangsa ini, sebab banyak kasus akhir-akhir ini terungkap para korban jika sudah kecanduan judi seringkali mengakibatkan orang terjebak dalam perangkap pinjaman online. Dan yang lebih tragis, menyebabkan tindakan kriminal ataupun bunuh diri saat tidak mampu menemukan solusi,” lanjut Arif. Jika dibiarkan dan tidak dicegah oleh pemerintah,maka judi online akan merusak ekonomi dan masa depan masyarakat. “Harus dicegah, karena menyangkut masa depan bangsa. Generasi bangsa kita dikuatirkan akan menjadi generasi pemalas dan hanya senang mengejar kesenangan dengan cara instan. Lalu bagaimana mungkin bangsa Indonesia memiliki SDM unggulan jika generasi mudanya dirusak judi online?” tegas Arif. Diungkap juga oleh PPATK, bahwa jumlah transaksi judi online warga Indonesia mencapai Rp 327 triliun pada tahun 2023. Bahkan dalam triwulan pertama tahun 2024, tercatat oleh PPATK jumlah transaksi judi online warga Indonesia sudah mencapai Rp 600 Triliun. “Padahal proses pembangunan ekonomi butuh biaya yang besar, sungguh mubazir jika terbuang hanya untuk berjudi. Yang menyedihkan, sebagian besar pelaku judi onine yang 2,19 juta di antaranya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan profil pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, dan pegawai swasta,” sambung Arif. Oleh karena itu, ICMI mengajak semua pihak perlu bersama-sama akif memerangi judi online, dan bukan hanya sebagai tugas pemerintah, tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif bersama untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan bangsa yang kuat, demikian dikatakan Arif. ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara. “Mari kita berantas bersama semua modus dan praktik perjudian dengan cara efektif dari hulu hingga ke hilir untuk mewujudkan umat dan bangsa yang lebih baik,” pungkas Arif. (rid) Baca juga :

Sejarah Islam Masuk ke Tajikistan Hingga Pelarangan Penggunaan Jilbab

Redaksi 1MS RebornJuni 29, 2024Juni 26, 202404 mins

Tajikistan — 1miliarsantri.net : Tajikistan resmi melarang penggunaan jilbab setelah majelis tinggi parlemen, Majlisi Milli menyetujui aturan itu pada 19 Juni 2024. Sebagian orang menilai hal ini sebagai ironi di negara dengan sekitar 98 penduduknya memeluk Islam. Bagaimana jejak Islam di Tajikistan dan perkembangannya? Islam memiliki sejarah panjang di kawasan Asia Tengah, termasuk Tajikistan. Agama yang disempurnakan oleh Rasulullah SAW ini telah hadir di Tajikistan sejak abad ketujuh melalui syiar yang dilakukan para pedagang Arab. Pada 2021, Tajikistan memiliki populasi sebanyak lebih dari 9,7 juta jiwa. Menurut Pew Research Center, sekitar 98 persen penduduk setempat adalah Muslim. Dari jumlah itu, nyaris seluruhnya berhaluan Sunni. Meski berbeda aliran, antara penganut Sunni dan Syiah tidak pernah terjadi pertentangan. Keduanya hidup berdampingan secara damai serta kerap mengadakan kegiatan keagamaan bersama. Tercatat, ada sekitar 3.000 unit masjid di seantero Tajikistan. Jumlah ini belum terhitung dari masjid yang dikelola oleh muslim Syiah. Perkembangan Islam di Tajikistan pun mengalami pasang surut. Masa paling suram terjadi selama hampir 70 tahun ketika rezim komunis Uni Soviet menguasai sebagian besar wilayah Asia Tengah, termasuk Tajikistan. Kampanye anti-agama mengemuka dari tahun 1920 hingga akhir 1930-an sebagai bagian propaganda komunisme secara keseluruhan. Saat itu, ribuan pemuka Muslim terbunuh dan kehidupan beragama diawasi dengan ketat oleh pemerintah. Namun, setelah invasi Jerman ke Uni Soviet tahun 1941, kebijakan terhadap Islam menjadi lebih moderat. Salah satu perubahan itu yakni diaktifkannya lagi Dewan Muslim Asia Tengah setelah lembaga ini sebelumnya dibekukan oleh Kremlin. Pada awal tahun 60-an, rezim Nikita Khrushchev kembali meningkatkan eskalasi propaganda anti-Islam. Hal itu kemudian berlanjut hingga tahun 1970-an dan 1980-an. Para pemimpin Kremlin silih berganti menyerukan perlunya pembaruan upaya untuk memerangi agama, khususnya Islam. Upaya tersebut meliputi: pengalihan fungsi masjid guna keperluan sekular, pemaksaan untuk meninggalkan identitas, tradisi dan cara pandang Islam, dan peningkatan propaganda bahwa Islam adalah agama terbelakang. Serangan bersenjata terhadap umat Islam mulai merebak tahun 1979 seiring kampanye militer Soviet ke Afganistan serta munculnya gerakan perlawanan di sejumlah negara Asia Tengah. Konflik terus berlanjut hingga setelah runtuhnya rezim komunis Soviet. Akhir tahun 1989, rezim Gorbachev berusaha meningkatkan toleransi antar-umat beragama. Kebijakan ini kontan disambut gembira oleh umat agama-agama. Kegiatan religius pun meningkat. Sejumlah masjid baru dibuka. Para juru dakwah dapat memulai lagi aktivitasnya dan mulai menyebar ke seantero negeri. (rim) Baca juga :

Pemerintah Tajikistan Memaksa Memotong Jenggot Pria Muslim

Redaksi 1MS RebornJuni 29, 2024Juni 26, 2024013 mins

Tajikistan — 1miliarsantri.net : Tak hanya soal busana Muslimah yang dilarang, tetapi Tajikistan benar-benar ‘menggila.’ Salah satu kebijakan yang menua kontroversi selama kurang lebih satu decade ini adalah larangan memelihara jenggot. Alhasil atas dalih mencegah radikalisme, pemerintah Tajikistan tak ragu untuk memotong secara paksa jenggot pria Muslim. “Mereka menyebutku salafi, radikal, musuh bersama. Dua dari mereka memegang tanganku lalu sebagian lainnya mencukur jenggotku secara paksa,” kata seorang pria Muslim, Djovid Akramov, sebagaimana dikutip dari arsip BBC 2016 lalu. Akramov mengatakan dirinya dihentikan polisi Tajikistan di luar rumahnya, bersama dengan putranya yang berusia tujuh tahun, bulan lalu – dan dibawa ke kantor polisi di Dushanbe di mana ia dicukur secara paksa. Dia menjadi salah satu dari ratusan ribu pria di Tajikistan yang ditangkap dalam beberapa tahun terakhir karena memelihara jenggot. Mencukur jenggot adalah bagian dari kampanye pemerintah yang menargetkan tren yang dianggap “asing dan tidak sesuai dengan budaya Tajikistan”. Ketika pada 2015 misalnya, dalam kurang dari satu pekan saja, polisi di wilayah Khatlon, Tajikistan, mengatakan bahwa mereka telah mencukur jenggot hampir 13 ribu pria sebagai bagian dari “kampanye anti-radikalisasi”. Mereka juga diambil sidik jarinya pada tahun itu sebelum dicukur. Di mata pendukung pemerintah, Pembatasan yang jelas pada jenggot mendapat public. Saidmukarram Abdulqodirzoda, Ketua Dewan Islam Tajikistan yang ditunjuk oleh negara. “Tindakan ini dibenarkan oleh kebutuhan akan keamanan dan kemampuan untuk mencocokkan foto paspor dengan wajah orang yang sebenarnya. Inisiatif ini akan membantu mengidentifikasi [warga Tajik] dengan lebih baik,” kata Abdulqodirzoda, dengan mencatat keberadaan anggota “kelompok etnis yang berbeda dari negara tetangga, Afghanistan.” Pendekatan serupa dilaporkan baru-baru ini, terhadap para migran Tajik yang melakukan perjalanan ke Rusia. Para penjaga Rusia di perbatasan Kazakhstan-Rusia menuntut orang-orang Tajik mencukur jenggot mereka, bahkan memberikan pisau cukur listrik untuk melakukannya. Sekitar 97 persen orang Tajik adalah Muslim, tetapi kegiatan keagamaan sangat dibatasi selama tujuh dekade di bawah dominasi Soviet. Selain larangan jenggot panjang bagi pria, para pejabat Tajikistan juga memberlakukan aturan berpakaian yang ketat terhadap gaya berpakaian “impor”, termasuk kerudung, yang dikenal dengan hijab, bagi wanita. Rahmon adalah pendukung utama kehidupan budaya sekuler bagi 8,5 juta penduduk Tajikistan, yang telah menyumbangkan jumlah militan yang sangat besar kepada ISIS dan kelompok-kelompok radikal lainnya di Suriah dan Irak pada tahun-tahun sebelumnya. Rahmon memberikan pidato yang disiarkan di televisi pada 2017 di mana ia mendesak warga Tajikistan untuk tidak memelihara jenggot atau mengenakan hijab. “Cintailah Tuhan dengan hati,” katanya, bukan melalui “atribut eksternal” seperti jenggot. Kampanye pemerintah ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memerangi radikalisasi, di tengah kekhawatiran bahwa Asia Tengah dapat mengikuti jejak negara-negara seperti Afghanistan, Irak, atau Suriah yang mengarah ke ekstremisme. Diperkirakan antara 1.500 hingga 4.000 warga Asia Tengah telah bergabung dengan berbagai kelompok militan Islam di Suriah, pada Juni 2015. Langkah melarang jenggot dipandang sebagai bagian dari kampanye pemerintah yang lebih luas untuk menentang adopsi praktik-praktik budaya Islam dalam masyarakat Tajik, dan untuk melestarikan tradisi-tradisi sekuler. Sementara itu, Tajikistan resmi melarang penggunaan hijab untuk Muslimah pada 19 Juni 2024 lalu. Hal ini seiring dengan disahkannya undang-undang baru yang mengatur pakaian Islami dan perayaan Idul Fitri oleh parlemen negara tersebut. RUU yang disetujui oleh majelis tinggi parlemen itu, Majlisi Milli, pada 19 Juni, muncul setelah bertahun-tahun diberlakukannya tindakan keras tidak resmi terhadap hijab di negara mayoritas Muslim tersebut. Berikut ini sejumlah fakta seputar pelarangan hijab yang diberlakukan Tajikistan : Pertama, tindakan keras pemerintah terhadap hijab dimulai pada 2007, meluas ke semua institusi publik dan menyebabkan penggerebekan pasar dan denda di jalan. Pada 2015 misalnya, Polisi mengatakan bahwa selama setahun terakhir, mereka telah menutup sekitar 160 toko yang menjual jilbab, dan meyakinkan 1.773 wanita untuk berhenti mengenakan jilbab. Kedua, pada 2018, pemerintah juga mengeluarkan buku panduan setebal 376 halaman, berjudul ‘Buku Panduan Pakaian yang Disarankan di Tajikistan’, yang menguraikan apa yang harus dikenakan perempuan di negara itu untuk berbagai kesempatan. Daftar tersebut menguraikan bahan, panjang dan bentuk pakaian yang dapat diterima. Buku ini juga melarang pakaian hitam di pemakaman; sebagai gantinya, buku ini merekomendasikan pakaian biru dengan jilbab putih untuk acara-acara seperti itu. Ketiga, jilbab disebut busana asing. Presiden Emomali Rakhmon juga memperingatkan orang-orang Tajik: “Jangan menyembah nilai-nilai asing, jangan mengikuti budaya asing. Kenakan pakaian dengan warna dan potongan tradisional, bukan hitam.” “Bahkan saat berkabung, wanita Tajik harus mengenakan pakaian putih, bukan hitam,” katanya. Keempat, berdasarkan undang-undang baru, individu yang mengenakan jilbab atau pakaian keagamaan terlarang lainnya dapat dikenakan denda yang besar hingga 7.920 somoni (sekitar 700 dolar AS). Perusahaan yang mengizinkan karyawannya mengenakan pakaian terlarang berisiko dikenakan denda sebesar 39.500 somoni (3.500 dolar AS). Pejabat pemerintah dan pemimpin agama akan menghadapi denda yang lebih besar yaitu 54 ribu-57.600 somoni (4.800 dolar AS sampai 5.100 dolar AS) jika ditemukan melakukan pelanggaran. Kelima, pelarangan hijab ini merupakan bagian dari serangkaian 35 tindakan yang berkaitan dengan agama, dalam sebuah langkah yang digambarkan oleh pemerintah sebagai “melindungi nilai-nilai budaya nasional” dan “mencegah takhayul dan ekstremisme”. Keenam, setelah pertama kali melarang jilbab di lembaga-lembaga publik, termasuk universitas dan gedung-gedung pemerintah, pada tahun 2009, rezim di Dushanbe mendorong sejumlah aturan formal dan informal yang dimaksudkan untuk mencegah negara-negara tetangga menggunakan pengaruh mereka, namun juga memperkuat kontrol mereka terhadap negara tersebut. Ketujuh, sebelum larangan tersebut, pemerintah telah bekerja keras untuk mempromosikan budaya dan cara berpakaian Tajik. Pada September 2017, pemerintah mengaktifkan pesan kepada pengguna ponsel, mendesak mereka untuk mengenakan pakaian nasional Tajik. Pesan-pesan itu berbunyi: “Mengenakan pakaian nasional adalah suatu keharusan!”, “Hormati pakaian nasional,” dan “Mari kita jadikan ini sebagai tradisi yang baik untuk mengenakan pakaian nasional.” Kedelapan, meskipun larangan hijab sekarang resmi, Tajikistan telah melihat beberapa pembatasan yang disahkan dalam hal berpakaian dan penampilan. Pada 2007, kementerian pendidikan Tajikistan melarang pakaian Islami dan rok mini gaya Barat bagi para siswa. Larangan tersebut akhirnya diperluas ke semua institusi publik. Kesembilan, Presiden Rahmon memulai perang salibnya terhadap jilbab pada 2015, ketika ia menyebutnya sebagai “tanda pendidikan yang buruk.” Kesepuluh, mendapat penolakan. Langkah ini telah membuat marah banyak kelompok advokasi Muslim dan juga warga negara, yang berpendapat bahwa orang harus bebas memilih pakaian yang ingin mereka kenakan. “Sangat penting untuk memiliki kebebasan untuk memilih pakaian kita sendiri. Seharusnya tidak ada hukum yang memerintahkan kita untuk…