1miliarsantri.net

Jakarta — 1miliarsantri.net : Sekretaris Umum Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA), Prof Ma’mun Murod Al-Barbasy mengusulkan agar menteri pendidikan diberikan kepada kelompok yang berpengalaman di dunia pendidikan. Hal tersebut disampaikan di acara Sumbang Pemikiran Rektor PTMA Untuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto di UMJ yang dilanjutkan dengan Rakernas Forum Rektor PTMA. Ma’mun meyakini masih ada keseriusan ini dari Presiden Prabowo Subianto terkait menteri pendidikan. Berdasarkan informasi yang didapat, meskipun jabatan menteri itu jatah dari partai tertentu, Presiden Prabowo minta yang betul-betul bagus. “Artinya (yang jadi menteri) bukan orang partai sebatas orang partai, hanya asal orang partai, kalau orang partai tapi kualifikasinya tidak memenuhi ya tidak akan diterima oleh pak Prabowo,” kata Ma’mun kepada Republika, Rabu (2/10/2024). Ma’mun mengatakan, jikalau mau proporsional, dia meminta agar kursi tersebut diberikan kepada mereka atau kelompok tertentu yang jam terbangnya di dunia pendidikan sudah jelas. Dia meminta posisi menteri tidak diberikan ke orang yang tidak punya jam terbang di dunia pendidikan. “Akhirnya ngawur seperti itu,”ujar dia. Di tempat yang sama, Ketua Umum Forum Rektor PTMA, Prof Gunawan Budiyanto mengatakan, pendidikan itu amanat undang-undang buat pemerintah. Pihak swasta sudah mengambil porsi terbesar. Untuk itu, dia meminta agar Muhammadiyah yang sudah bekerja sebelum kemerdekaan Indonesia jangan sampai disisihkan dan dimarjinalkan oleh peraturan-peraturan yang datang kemudian. “Seharusnya pemerintah itu memberikan porsi yang cukup kepada swasta yang ikut membantu (seperti Muhammadiyah), mengambil sebagian tanggung jawab pemerintah (dalam pendidikan), karena pendidikan itu amanat undang-undang, itu yang ingin kami garisbawahi,” ujar Prof Gunawan. Dalam Rakernas Forum Rektor PTMA, dia menjelaskan, hal tersebut akan masuk ke dalam pembahasan. Gunawan juga yakin Presiden Prabowo pikirannya terbuka. Dia mengatakan, Presiden Prabowo ingin melihat sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. “Saya pikir itu,” ujarnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Maraknya isu seputar produk-produk dengan nama bermasalah seperti tuyul, tuak, wine, hingga beer, yang mendapatkan sertifikat halal menyedot perhatian. Dalam rilis sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mengungkap, sebanyak 32 produk wine dan beer yang diambil dari Sihalal telah diperiksa Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI “Perlu kami sampaikan juga untuk produk-produk dengan nama menggunakan kedua kata tersebut yang ketetapan halalnya dari Komisi Fatwa MUI adalah produk yang telah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh LPH, dengan jumlah terbanyak berasal dari LPH LPPOM sebanyak 32 produk. Selebihnya berasal dari lembaga yang lain,” jelas Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanudin. Lewat keterangan tertulis kepada media, Kamis (3/10/2024), Yunita Nurrohmani, Corporate Communication LPPOM MUI, mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penelusuran internal atas keterangan BPJPH tersebut. Dia menjelaskan, database LPPOM menunjukkan adanya 25 nama produk dengan kata kunci wine. Semuanya berupa produk kosmetik dimana penggunaan kata wine berasosiasi dengan warna (bukan sensori rasa maupun aroma). Menurut Komisi Fatwa Fatwa MUI, penggunaan kata wine yang menunjukkan jenis warna wine untuk produk non-pangan diperbolehkan. Sementara itu, produk dengan nama bir hanya diperuntukan bagi produk minuman tradisional yang bukan merupakan khamr yaitu bir pletok. Hal ini pun diperbolehkan oleh Komisi Fatwa MUI dengan pertimbangann bahwa produk tersebut adalah produk yang sudah dikenal lama di tengah masyarakat sebagai produk minuman tradisional non khamr. LPPOM juga mengaku telah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait tiga produk dengan nama beer yang melakukan pemeriksaaan melalui LPH LPPOM. Pemeriksaan tersebut mengungkap, nama produk Beer Strudel dengan Nomor SH BPJPH ID32110000651650922 diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan Pelaku Usaha Meylia Kharisma Puspita. berdasarkan Ketapan Halal MUI Provinsi Jawa Barat No. LPPOM-01201281591022. Menurut Yunita, Ketetapan Halal (KH) yang diunggah ke Sihalal menunjukkan tidak ada nama Beer Strudel, sedangkan hanya ada nama Beef Strudel. Secara paralel, dilakukan pengajuan permohonan perubahan nama dalam SH BPJPH sesuai dengan KH berlaku, yakni dari Beer Strudel diubah menjadi Beef Strudel. Beer Stroganoff yang memilik nomor sertifikasi halal BPJPH bernomor ID34220000185660321 diterbitkan pada tanggal 26 April 2021 dengan Pelaku Usaha “Salsa Catering” berdasarkan Ketetapan Halal MUI DI Yogyakarta No. 12340002010421. Produk lainnya, yakni Ginger Beer, SH BPJPH No. ID52320000072060221 diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2021 dengan Pelaku Usaha “PT Metro Lombok Asri (Hotel Santika Mataram)” berdasarkan Ketetapan Halal MUI Provinsi NTB No. B-45/DP.P-XXVIII/III/2021. Ketetapan Halal yang diunggah ke Sihalal benar menunjukkan ada nama Ginger Beer. Setelah melakukan penelusuran ulang ke Pelaku Usaha, dapat dipastikan bahwa tidak ditemukan adanya bahan haram dalam pembuatan produk tersebut. Produknya pun tidak berasosiasi dengan “beer”. Yunita menjelaskan, perusahaan bersedia untuk mengganti nama menu yakni dari Ginger Beer menjadi Fresh Ginger Breeze. Hal ini dibuktikan dengan surat permohonan perubahan nama yang secara paralel diajukan oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH dan perubahan nama pada KH. Untuk nama lain seperti tuyul dan tuak, Yunita mengatakan, tidak pernah diloloskan oleh LPPOM MUI. “Proses pemeriksaan halal yang dilakukan LPH LPPOM tidak pernah meloloskan produk dengan nama tuyul dan tuak,”jelas dia. Yunita menjelaskan, LPH LPPOM berkomitmen untuk melakukan perbaikan layanan untuk menghasilkan produk halal yang terjamin dan terpercaya. “Kami harap seluruh pihak yang terlibat tidak menyebarkan isu yang belum jelas. LPPOM menerima segala bentuk saran dan masukan untuk kemajuan layanan sertifikasi halal Indonesia ke depan,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Seni Budaya dan Peradaban Islam (SBPI), KH Jeje Zaenudin turut merespon viralnya artis pentolan Band Dewa 19, Ahmad Dhani. Dalam video berdurasi 1 menit 28 detik yang tersebar di media sosial, Dhani membacakan Surat Al Fatihah diiringi nada musik. Kyai Jeje mengingatkan bahwa berseni jangan sampai melanggar norma-norma syariat. Apalagi terjerumus kepada praktik yang bisa dipersepsi dan ditengarai sebagai penodaan dan penistaan kitab suci. “Saya menduga mungkin niat awalnya baik, ingin membacakan surat Al Fatihah. Tetapi sangat disesalkan tempatnya, acara, dan tatacaranya justru bertentangan dengan kemuliaan dan kesucian Al Quran, yaitu membacakan surat Al Fatihah dengan menyesuaikan nada lagu dan diiringi musik,” ungkap Kyai Jeje dalam keterangannya, Selasa (1/10/2024). Kyai Jeje menjelaskan, dalam permasalahan ini sudah ada fatwa yang tegas dari para ulama, seperti Syekh Abdullah bin Baz dan Mufti Darul Ifta Al Mishriyah. Syekh bin Baz dan Mufti Darul Ifta mengharamkan menjadikan Al Quran sebagai lagu diiringi musik atau dilakukan dengan nada tangga musik. Oleh karena itu, Kyai Jeje meminta rekaman yang sudah dipublikasi itu ditarik. Kemudian Ahmad Dhani sepatutnya mengklarifikasi dan meminta maaf. Sebab hal ini bisa dimaknai dan dipahami sebagai sebuah penistaan atau pelecehan terhadap keagungan Al Quran. “Dari kejadian ini, semoga pelakunya menyadari dan diluruskan serta diperbaiki sebagai sebuah kekhilafan, agar tidak menimbulkan ketersinggungan dan kontroversi serta memicu keributan di kalangan umat Islam,” pungkasnya. (rid) Baca juga :