Habib Umar : Buruh Mogok Kerja, Berimbas Ke Semua Sektor, Termasuk Macetnya Roda Pemerintahan

Jakarta — 1miliarsantri.net : Aksi demonstrasi Buruh yang mengancam akan melakukan mogok nasional sebagai tuntutan pencabutan Omnibuslaw Cipta Kerja bisa menyebabkan pemerintahan mandek. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid. Menurutnya, jika buruh sudah melakukan mogok kerja, proses produksi ditempat kerjanya macet dan berimbas kepada jalannya roda pemerintahan.

“Kalau buruh sudah ngambek dan mogok, roda pemerintahan mandek. Pemerintah harus segera menerima tuntutan kelompok buruh dengan mencabut Omnibuslaw Cipta Kerja,” ungkap Habib Umar Alhamid kepada 1miliarsantri.net, Jumat (11/08/2023).

Habib Umar menambahkan, tuntutan kaum buruh yang meminta pemerintah untuk mencabut Omnibuslaw Cipta Kerja sangat realistis karena isinya sangat merugikan kelas pekerja.

“Kaum buruh sangat dirugikan dengan Omnibuslaw Cipta Kerja. Omnibuslaw Cipta Kerja memudahkan pekerja asing ada di Indonesia dan yang terjadi membanjirnya TKA China,” ungkapnya.

Tudingan kaum buruh tidak mempunyai disiplin dan didatangkan pekerja asing sangat tidak beralasan. Habib Umar menegaskan, mengenai kemampuan, buruh Indonesia bisa bersaing dengan buruh asing.

Habib Umar mengatakan, tuntutan pencabutan Omnibuslaw Cipta kerja bisa berujung pada percepatan perubahan di negeri ini.

“Kalau pemerintah mengecewakan terhadap tuntutan buruh, maka perubahan bisa cepat terjadi di Indonesia,” imbuhnya.

Selain itu, ia mengatakan, pemerintah harusnya memandang buruh itu aset negara yang bisa menggerakkan ekonomi nasional bukan dijadikan sapi perah pemilik modal.

“Harusnya pemilik modal dan buruh saling menguntungkan. Pemilik modal tanpa ada buruh, tidak bisa bekerja. Buruh tanpa ada pemilik modal, tidak ada kegiatan perekonomian. Solusi yang baik adalah memikirkan buruh dan rakyat Indonesia adalah kewajiban pemerintah,” kata Habib Umar.

Sebagaimana diketahui, Partai Buruh beserta empat konfederasi serikat buruh dan 60 federasi buruh tingkat nasional. Hadir pula massa dari Serikat Petani Indonesia, Jala Pembantu Rumah Tangga (PRT), Buruh Migran, dan organisasi pekerja lainnya kembali melakukan aksi demonstrasi di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Rabu (09/08/2023).

Jutaan massa aksi yang membawa enam tuntutan buruh ini mengaku siap mogok nasional apabila aspirasi mereka tidak segera dikabulkan dalam waktu dekat.

Keenam tuntutan buruh pada aksi kali ini adalah cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, naikkan upah 2024 sebesar 15 persen, cabut presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen, revisi parlimanentary threshold 4 persen, cabut UU Kesehatan, dan wujudkan Jaminan Sosial Semesta Seumur Hidup (JS3H), reforma agraria, serta kedaulatan pangan.

Sementara itu Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengaku telah mengajukan judicial review untuk tiga dari keenam tuntutan tersebut. Ketiga tuntutan yang telah digugat oleh Partai Buruh ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah perihal pembatalan UU Cipta Kerja, cabut presidential threshold 20 persen, dan revisi parliamentary threshold 4 persen.

Said Iqbal meminta agar pemerintah dan MK dapat segera memproses pencabutan dan revisi ketiga aturan tersebut.

“Kami meminta sidang cepat. Presidential threshold 20 persen diubah menjadi 0 persen agar semua punya hak mengajukan calonnya, segera. Dalam waktu satu atau dua bulan,” ujar Said Iqbal di sela-sela demonstrasi pada Rabu (09/08/2023).

Said Iqbal mengaku serikat buruh telah sepakat untuk mogok nasional apabila tuntutan ini tidak dikabulkan dalam waktu dua bulan.

“Kami minta tuntutan ini segera (dikabulkan), sekitar dua bulan ke depan paling lama. Kalau tidak dipenuhi dalam dua bulan ke depan, kami mogok nasional,” kata dia.

Presiden Partai Buruh ini berkaca pada sikap pemerintah yang dapat merampungkan undang-undang lain dalam waktu singkat. Dia memberikan contoh UU MD3 yang hanya dibahas selama 5 jam di DPR dan UU IKN yang selesai dalam waktu 2-3 bulan. Dalam hal ini, Said Iqbal menilai, bisa juga dilakukan untuk peraturan-peraturan lain.

Said Iqbal pun memberi ultimatum kepada pemerintah dan MK agar tuntutan ini dapat diselesaikan dengan cepat. Dia mengklaim akan ada 5 juta buruh yang mogok nasional jika belum ada perubahan dalam dua bulan.

“Bilamana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, Partai Buruh bersama organisasi buruh dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan mogok nasional. Berhenti stop produksi, 5 juta buruh, di seluruh Indonesia. Melibatkan 100 ribu pabrik akan berhenti, begitu pula dengan supir-supir pelabuhan dan bandara,” pungkas Said Iqbal. (wink)