Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan peringatan Milad ke-112 Muhammadiyah mengambil tema Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua. Dalam pidatonya, Haedar menekankan bahwa kemakmuran bukan hanya tuntutan konstitusi, tetapi juga cita-cita bersama bangsa Indonesia yang harus diwujudkan secara merata. “Mewujudkan Indonesia makmur merupakan perintah konstitusi sekaligus cita-cita nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wajib diwujudkan oleh Pemerintah dan seluruh institusi negara,” kata Haedar dalam keterangannya di Jakarta? Menurutnya, kemakmuran yang diperjuangkan Muhammadiyah tidak hanya berbasis material, tetapi juga mencakup dimensi rohaniah. Haedar mengingatkan bahwa kemakmuran sejati berarti itu berdimensi lahiriah sekaligus rohaniah untuk semua orang tanpa diskriminasi. Ia juga menekankan pentingnya keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Sila Kelima Pancasila. “Kemakmuran Indonesia tidak boleh hanya untuk kelompok kecil orang, sementara mayoritas rakyat hidup di bawah garis kemiskinan,” kata dia. Haedar turut mengutip pandangan Bung Karno dan Bung Hatta mengenai keadilan dan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Ia mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia harus dijalankan dengan semangat gotong royong dan koperasi, menjauhi individualisme dan kapitalisme. Muhammadiyah, menurut Haedar, telah berkontribusi nyata dalam berbagai bidang untuk mewujudkan kemakmuran bagi semua, baik melalui pendidikan, kesehatan, sosial, maupun amal usaha. “Muhammadiyah terus bergerak meningkatkan intensitas dan kualitas gerakannya di berbagai bidang khususnya amal usaha dan ekonomi untuk memakmurkan kehidupan bangsa,” ujarnya. Haedar menambahkan bahwa Muhammadiyah juga menjangkau kawasan terdepan, terjauh, dan tertinggal dengan semangat kemandirian. “Muhammadiyah dalam usaha menghadirkan kemakmuran bangsa menjadikannya sebagai satu mata rantai usaha dengan membangun iman dan takwa, akhlak mulia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan orientasi amal usaha di segala bidang kehidupan,” ujarnya. Haedar juga menyoroti peran penting pemerintah dalam pembangunan ekonomi berbasis konstitusi. Mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto, ia mengatakan bahwa dalam membangun ekonomi, menyelamatkan negara, membangun kemakmuran, dan mengurangi kemiskinan, pemerintah harus menjadi pelopor. Pemerintah tidak boleh hanya menjadi wasit. (yan)

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 15 -17 November 2024 di Bogor, Jawa Barat. Menteri Agama RI, Prof KH Nasaruddin Umar berpesan kepada jajarannya untuk mengikuti Rakernas dengan serius. “Mari peras otak kita, saling bertukar wawasan dan menyatukan langkah. Berikan solusi terbaik untuk umat,” ujar Prof Nasaruddin di Bogor, Ahad (17/11/2024). Dia menjelaskan, Rakernas ini digelar untuk bertukar wawasan dan solusi terhadap berbagai layanan keagamaan di Indonesia. Sebagai instansi vertikal yang memiliki satuan kerja hingga tingkat kecamatan, maka penyamaan langkah menjadi hal penting bagi Kementerian Agama. “Rakernas ini untuk menyamakan sekaligus untuk mempertajam visi Kementerian Agama ke depan,” ucap dia. Prof Nasaruddin juga menekankan komitmennya untuk melaksanakan hal-hal yang telah diamanatkan oleh Presiden Prabowo, yaitu pembersihan organisasi dari berbagai penyimpangan serta pelaksanaan birokrasi yang efisien dan efektif. “Mari bersama kita menjadikan Kemenag semakin baik. Sampaikan berbagai permasalaham yang ada, kita cari pemecahannya,” kata Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta ini. Selain itu, Prof Nasaruddin juga meminta jajarannya menjadikan Rakernas sebagai momentum membuka lembaran baru. Dia pun mengingatkan bahwa Kemenag laksana kertas putih bersih yang gampang terlihat jika ada noda. “Mulai hari ini, buka starting point baru. Hari ini kita seperti kertas bersih. Tidak ada noda hitam. Jangan ada yang mencoreng Kementerian Agama,” jelas dia. Ke depan, Prof Nasaruddin meminta jajarannya untuk fokus pada penyelesaian masalah. Dia yakin jajarannya sudah paham dengan problem dan tantangan ke depan. “Saya yakin Bapak/Ibu lebih tahu menyelesaikan persoalan satuan kerja masing-masing. Segera selesaikan. 24 jam HP kami tidak mati. Saya dan Wamen insya Allah mewakafkan diri untuk Kemenag dan menganggap ini jihad untik kita semua,” sambungnya. Rakernas ini mengangkat tema “Menyatukan Langkah, Mewujudkan Daya Saing Umat untuk Kemaslahatan Masa Depan”. Hadir, Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Staf Khusus dan Staf Ahli, serta para pejabat Eselon I dan II Kemenag pusat, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak untuk memidanakan guru. Melainkan melindungi anak-anak dari diskriminasi dan kekerasan di lingkungan pendidikan. “UU ini bertujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, di mana pun lingkungan anak tumbuh kembang termasuk di satuan pendidikan. Namun seringkali kekhawatiran dari para guru terkait potensi kriminalisasi akibat penerapan undang-undang ini,” tetang Komisioner KPAI Aris Adi Leksono. Aris mengungkapkan dalam konteks ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni pertama bahwa pendidikan sejatinya tanpa kekerasan. KPAI menekankan pentingnya pendekatan pendidikan yang bebas dari kekerasan karena kekerasan dalam pendisiplinan bisa berdampak buruk pada psikis dan mental peserta didik. “Prinsip mendidik tanpa kekerasan bukan hanya melindungi anak, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang mendukung dan kondusif,” ujarnya. Kedua, tafsir dan penerapan Undang-Undang. Diakui Aris, terkadang perbedaan tafsir terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak menimbulkan ketakutan di kalangan guru.Untuk itu, KPAI menekankan perlunya sosialisasi yang jelas dan gamblang tentang batasan dan tanggung jawab guru dalam mendidik. “Pemerintah diharapkan memberikan edukasi dan kontekstualisasi mengenai batasan kekerasan dan tindakan mendisiplinkan yang tepat. Pemahaman tentang kapan tindakan mendisiplinkan dianggap meluapkan emosi, dan kapan dianggap bagian dari proses pendidikan, juga penting untuk diulas,” jelasnya. Ketiga, fasilitas untuk edukasi guru. Aris mengatakan agar para guru dapat mengelola kelas dengan baik dan efektif, diperlukan pelatihan dan sosialisasi.Keterampilan dalam berkomunikasi secara efektif, pengendalian emosi, dan kesehatan mental sangat diperlukan, terutama untuk menghadapi generasi yang memiliki karakteristik unik seperti “generasi strawberry”. “Pemerintah harus memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi para guru dalam bidang-bidang tersebut,” tegasnya. Keempat, dukungan perlindungan hukum bagi guru. Meskipun dukungan hukum bagi guru telah diatur dalam beberapa regulasi seperti UU Guru dan Dosen, Permendikbud No. 17 tahun 2010, dan Surat Keputusan Dirjen GTK Kemendikbudristek No. 3798/B.B1/HK.03/2024, penerapan regulasi ini, kata dia, masih dirasakan belum optimal. “Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam mengimplementasikan regulasi terkait perlindungan hukum bagi guru, agar para pendidik tidak merasa terancam saat menjalankan tugas,” tutur Aris. Kelima, kolaborasi dengan orang tua. KPAI menyoroti pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan peserta didik untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan aman. Hubungan yang baik antara guru dan orang tua, lanjutnya, dapat mengurangi potensi konflik serta memastikan keselarasan antara metode disiplin yang diterapkan di rumah dan di sekolah. Keenam, upaya pendisiplinan tanpa kekerasan. (rid) Baca juga :

Bekasi — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama bertindak cepat. Mengantisipasi banyaknya paham agama dalam masyarakat yang berpotensi timbulnya gesekan gesekan, institusi yang dipimpin Prof Dr.Nazaruddin Umar menyelenggarakan Apresiasi Inisiator Muda Moderasi Beragama (IMMB) tahun 2024. Kegiatan yang diikuti siswa Madrasah Aliyah dari berbagai provinsi ini bertujuan untuk mencari inisiator muda penggerak moderasi beragama. Setelah melalui tahap seleksi kemudian penilaian dan presentasi, terpilih 40 siswa madrasah yang ditetapkan menjadi Inisiator Muda Moderasi Beragama atau dikenal juga dengan sebutan Duta Moderasi Beragama. Selanjutnya, mereka akan membawa misi mensosialisasikan moderasi beragama di kalangan sebaya dan publikasi melalui media sosial (medsos). Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Abu Rochmad menyampaikan, saat ini Indonesia memiliki tantangan besar untuk dapat menstimulasi cara pandang, sikap dan perilaku generasi muda dalam beragama di tengah keberagaman, termasuk siswa madrasah. Selain itu, generasi muda juga memiliki tantangan menghadapi kelompok yang memiliki cara pandang intoleran. “Dua hal ini dapat berpengaruh pada siswa di Madrasah. Untuk mengantisipasi hal demikian maka di sinilah peran Duta Moderasi diperlukan,” terang Dirjen Pendis Abu Rochmad di Bekasi, Kamis (14/11/2024). Menurutnya pengukuhan siswa madrasah sebagai inisiator muda moderasi beragama ini diharapkan menjadi langkah yang tepat dalam memperkuat peran siswa madrasah menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan madrasah dan masyarakat umum. Abu Rochmad menambahkan program ini menjadi salah satu upaya menguatkan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya. Ada pun esensi beragama yang harus dihayati yaitu menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bersikap ‘ditengah’ dan tidak berlebihan sehingga mampu menciptakan lingkungan yang harmonis di antara sivitas akademika, menghargai perbedaan, menciptakan persatuan, dan menolak ekstrimisme. Lebih lanjut, Dirjen berharap melalui kegiatan ini para peserta dapat mengarusutamakan isu moderasi beragama kepada generasi muda di Madrasah masing-masing maupun kampanye berbasis digital di media sosial. Direktur KSKK (Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan) Madrasah Sidik Sisdiyanto dalam laporannya menyampaikan Kegiatan ini merupakan upaya Kementerian Agama mencegah intoleransi dan ekstremisme serta dalam rangka merawat Kebhinekaan Indonesia, terutama di Lingkungan Madrasah. “Kegiatan Apresiasi Inisiator Muda Moderasi Beragama tahun 2024 sebagai upaya membentengi generasi muda dari kuatnya pengaruh arus informasi di era digital yang membawa isu intoleran dan ekstremisme,” ucapnya. Selanjutnya, Kasubdit Kesiswaan Madrasah Solla Taufiq secara terpisah menjelaskan bahwa IMMB menjadi kegiatan rutin yang digelar setiap tahun sejak 2021. Harapanya dari IMMB akan telahir generasi muda yang menjadi penggerak moderasi beragama di masyarakat terutama di kalangan remaja, tandasnya. Berikut nama yang terpilih sebagai inisiator muda moderasi beragama tahun 2024. Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Negara serumpun seperti Indonesia dan Malaysia perlu memperkuat sistem jaminan halal (SJH) sehingga dapat meningkatkan nilai tambah (added value) guna meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amisyah Tambunan seusai pertemuan dengan pejabat halal di Gedung Jabatan Kemajuan Islam Malasyia (Jakim), Malaysia. Dirinya mengingatkan pentingnya pelaksanaan sistem Jaminan Halal (SJH) di Negara serumpun khususnya Indonesia-Malaysia. “Ke depan penguatan SJH di berbagai negara merupakan keniscayaan untuk mewujudkan Indonesia pusat halal dunia, diawali negara Asean,” ungkapnya. Menurut Buya Amirsyah, soal halal berlaku universal bagi umat manusia. Ia mendasarkan hal tersebut pada salah satu ayat Al-Qur’an: يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ Artinya: Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Menurutnya, ayat ini mengajak semua umat manusia, tanpa kecuali agar mengkonsumsi makanan, minuman, kosmetik yang halal. Buya Amirsyah pun menjelaskan, sistem jaminan halal di Indonesia pertama kali di pelopori MUI yang ditandai dengan hadirnya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. “Kehadiran Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH) justru memperkuat sertifikasi halal yang telah puluhan tahun ditangani oleh MUI,” terangnya. Kini, lanjut Buya Amiesyah. Badan Jaminan Produk Halal Naik kelas menjadi Badan di bawah presiden yang dipimpin Haikal Hasan dan Dahnil Anzar memiliki tekad yang sama untuk memperkuat pelaksaan SJH. “Sertifikasi halal ditransformasi dan ditingkatkan dari bersifat voluntary menjadi obligatory, artinya sesuatu diwajibkan atas dasar undang-undang untuk kemaslahatan seluruh bangsa,” katanya melanjutkan. Sejalan dengan hal ini, Direktori Halal Malaysia juga menjadi sumber maklumat untuk mengetahui produk-produk, premis makanan dan perkidmatan yang dipersijilkan halal. “Maklumat merangkumi persijilan halal yang di dalam Malaysia yang disahkan oleh Jakim sebagai maklumat persijilan halal luar negara (Persijilan Halal Malaysia Luar Negara),” kata Sekretaris Pengarah Majelis Halal Malaysia Nohammad Zamri bin Mohammed Shafik di Kompleks Islam Putrajaya (KIP) Kuala Lumpur. Ia menjelaskan, bagian Pengurusan Halal adalah salah satu bagian dari tugas Jakim yang bertanggungjawab menjalankan pensijilan halal di Malaysia bersama-sama Jabatan Agama Islam. Pensijilan Halal sendiri berdiri pada 1965 oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Adapun pensijilan halal yang dilaksanakan oleh Jakim sejak 1974. “Jadi sudah berlangsung 50 tahun. Apabila Pusat Penyelidikan, Bahagian Hal Ehwal Islam, JPM mengeluarkan surat pengesahan halal kepada produk-produk makanan dan minuman, kosmetik yang memenuhi kehendak syarak,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Minhaj Welfare Foundation United Kingdom (UK). Kerjasama ini dilakukan dalam berbagai bidang. Ketua PP Muhammadiyah, Syafiq A Mughni, menyatakan terdapat beberapa kerjasama yangt telah disepakati khususnya dalam hal pendidikan dan riset. Selain itu, Syafiq juga menerangkan tentang agenda konferensi dan penindaklanjutan kerja sama di bidang penanggulanganan bencana antara PP Muhammadiyah dan Minhaj Welfare Foundation UK. “Dalam diskusi tentang MoU ini kami menyoroti program pendidikan terutama dalam hal exchange student dan scholars atau lecturer (dosen) dimana nantinya mereka akan melakukan kegiatan belajar mengajar disana ataupun di Perguruan Tinggi Muhammadiyah,” ungkapnya. Dalam pertemuan tersebut juga membicarakan beberapa agenda mengenai konferensi yang akan dilaksanakan bertempat di Universitas Minhaj di Lahore dengan mengusung tema tentang Islamic Finance. “Lalu juga terdapat program tentang pembelajaran bahasa inggris bagi ulama-ulama muda Muhammadiyah yang akan tinggal di Inggris untuk 2-4 minggu. Hal itu tentunya berfungsi agar mereka memiliki bekal dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka serta pemahaman tentang budaya masyarakat di Inggris,” jelasnya. Selanjutnya, Director of Operation Minhaj Welfare Foundation UK, Adnan Suhail juga mengaku senang dengan kerjasama yang telah dibentuk. Ia menyebut bahwa hal ini pastinya akan bermanfaat bagi kedua pihak untuk memperkuat hubungan dua negara (Indonesia dan UK) serta dapat membentuk konektifitas antar umat. “Dengan kerjasama ini kita mendapat kesempatan yang sangat bagus untuk Minhaj dan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi muslim yang besar dan kita juga merupakan lembaga yang memiliki berbagai kegiatan yang relevan dan memiliki hubungan baik dengan 90 negara di dunia,” ujarnya. Harapannya, dengan adanya MoU ini, dapat memperkuat hubungan terutama di lingkup pendidikan dan riset. “Karenanya, kita benar-benar ingin memperkuat hubungan kolaboratif dengan Muhammadiyah. Dalam waktu yang bersamaan, kita juga berharap dapat mengadakan akses para ulama di Muhammadiyah untuk ke UK dan juga kita dapat memperkuat akses dalam hal bahasa, budaya, dan pemahaman tentang bagaimana Muslim hidup di UK,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Surabaya — 1miliarsantri.net : Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Jawa Timur sukses mengantarkan 25 desa di Kabupaten Sampang, Pasuruan, dan Lumajang menjadi Desa Tangguh Bencana Inklusi melalui program Akselerasi Destana dan Integrasi dalam Mekanisme Perencanaan Desa. Program ini dimulai sejak September 2023 dengan tujuan membangun ketangguhan terhadap bencana di desa. Dalam prosesnya, menggunakan pendekatan inklusi dengan melibatkan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas dalam perencanaan pengurangan risiko bencana (PRB). Puncak kegiatan program tersebut dilaksanakan dalam bentuk Workshop Cross Cutting Issue, dengan menghadirkan perwakilan stakeholders Kabupaten Sampang, Pasuruan dan Lumajang. Sekda, BPBD, DPMD, juga Tenaga Ahli Pendamping Desa dan PC LPBI NU. Selain itu, BPBD jatim juga hadir. Tak kalah penting adalah Direktur Kesiapsiagaan BNPB, serta perwakilan Kedutaan Besar Australia dan Program Siap Siaga. Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulang Bencana (BNPB) RI Pangarso Suryotomo menyatakan, program yang dilakukan BNPB bersama pemerintahan Australia melalui program Siap Siaga kepada LPBI NU Jatim merupakan pembelajaran yang baik dan luar biasa. Dimana menurutnya, kegiatan yang harusnya dilaksanakan di 10 desa, kemudian dikembangkan menjadi 25 desa. “Nah ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian pula banyak ditemukan oleh pendamping desa maupun Fasilitator yang terkomunikasi dengan pemerintahan desa maupun masyarakat dengan menemukan pembelajaran baik, dan itu bukan hanya urusan bencana melainkan masalah peningkatan ekonomi yang kemudian hasilnya mendorong terhadap ketangguhan desa,” ungkapnya kepada 1miliarsantri.net, Senin (11/11/2024). Di tempat yang sama, mewakili Pemerintah Australia, Program Manager Humanitarian DFAT, Henry Pirade menyampaikan, pihaknya sebagai mitra pemerintahan Republik Indonesia khususnya BNPB RI hingga pemerintahan di level Provinsi maupun Kabupaten, mengaku sangat bersyukur bisa melanjutkan kerjasama dengan Nahdlatul Ulama melalui LPBI NU yang sudah terjalin sudah lama yaitu sejak 2006 lalu. Apalagi saat ini LPBI NU telah menyelesaikan program ketangguhan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana yang mengedepankan gender dan inklusi. Sementara Ketua LPBI NU Jawa Timur, Syaiful Amin mengungkapkan, bahwa dalam program ini juga memberikan dukungan bagi UMKM perempuan sebagai upaya peningkatan sektor ekonomi agar masyarakat menjadi produktif dan mandiri. Sebelum dilakukan intervensi melalui program ini, 25 desa ini dinilai terlebih dulu ketangguhannya melalui katalog PKD BNPB. Begitu juga setelah proses fasilitasi yang menguras waktu satu tahun, penilaian PKD dilakukan lagi. Hasil signifikan didapat dari kedua penilaian. Setidaknya ketangguhan desa pasca intervensi meningkat 60 persen. Pada PKD Awal 25 Desa ini berstatus Destana Pratama, namun stelah interfensi, 25 desa masuk dalam kriteris Destana Utama. Hanya dua kelurahan dan satu desa yang meningkat dari pratama ke madya, itupun karena yang dua itu bukan desa, namun kelurahan, dimana otonomi yang dimiliki berbeda lebih kecil dibanding otonomi yang dimiliki oleh desa, yakni dalam hal penganggaran. Program ini pada proses akhir juga menghasilkan sebuah buku yang berisi pembelajaran-pembelajaran yag didapat selama program berlangsung. Buku ini dilengkapi dengan sebuah epilog yang ditulis oleh Diektur Kesiapsiagaan BNPB, Drs. Pangarso Suryotomo, juga sebuah epilog yang ditulis oleh Prof. Syamsul Maarif, Kepala BNPB pertama serta pencipta lagu Mars Tangguh. Pasca program ini, diharapkan desa-desa dampingan bisa melanjutkan upaya-upaya ketangguhan dengan kemandirian desa, juga bisa mengembangkan ke desa-desa tetangga. Merangkul semua sumberdaya yang bisa diajak untuk membangun ketangguhan secara bersama. Selanjutnya LPBI NU PWNU Jatim menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Program Siap Siaga, BNPB serta BPBD Jawa Timur. (har) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Momentum Hari Guru Nasional tahun ini akan menjadi momen istimewa bagi para pendidik di Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyiapkan kabar menggembirakan terkait peningkatan kesejahteraan guru ASN maupun non-ASN. Informasi ini mencuat dalam Rapat Kerja antara Kemendikdasmen dengan Komisi X DPR RI di Kompleks MPR/DPR, Rabu (6/11/2024) lalu. Dalam pertemuan tersebut, terungkap adanya program prioritas untuk memajukan kualitas pendidik di Tanah Air. “Sudah saya sampaikan tadi, Insya Allah akan ada kenaikan,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, kepada 1miliarsantri.net, Ahad (9/11/2024). Program peningkatan kesejahteraan ini akan menyentuh seluruh lapisan tenaga pendidik, tanpa terkecuali. “Program ini akan mengakomodasi semua guru, baik yang ASN maupun non-ASN,” tegas dia. Kemendikdasmen menetapkan tiga program unggulan yang menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Program tersebut meliputi peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. “Nah poin c ini [peningkatan kesejahteraan] kami sampaikan pada peringatan Hari Guru Nasional pada beberapa minggu akan datang,” ungkapnya. Sebelum pertemuan dengan Komisi X DPR RI, Mu’ti telah melakukan kunjungan ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk tahun 2025. Meski rencana ini sudah pasti, nominal kenaikan kesejahteraan masih menjadi rahasia. Mu’ti meminta semua pihak untuk bersabar menunggu pengumuman resmi yang akan disampaikan pada momen spesial Hari Guru Nasional. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima kunjungan delegasi Nigeria yang dipimpin oleh Deputy Secretary World Zakat and Waqf Forum dan Chairman Association of Zakat and Waqf Operators in Nigeria (AZAWON) Muhammad Lawal Maidoki. Maidoki membawa sekitar 20 orang yang terdiri dari kalangan ulama, imam masjid, perwakilan lembaga pengelola zakat, serta mahasiswa dari berbagai negara, termasuk Nigeria, Sudan, dan Madinah.Mereka disambut Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa beserta beberapa Pengurus NU-Care LAZISNU di Lantai 3 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat. Pada pertemuan itu, Kiai Zulfa menekankan beberapa kali soal peluang kerja sama yang lebih erat antara PBNU dan Nigeria, terutama dalam bidang dakwah, zakat, dan pendidikan. “Jadi, kerja sama dakwah, pendidikan dan pengembangan zakat ini sangat menarik karena kami tentu dapat bisa bercerita tentang pengalaman kami dan mengambil pelajaran di Nigeria,” katanya. Bahkan, Kiai Zulfa juga ditanya beberapa kali oleh tamu dari Nigeria tersebut terkait kiprah NU di kancah nasional dan internasional.Sontak, ia menjawab bahwa peran NU sangat strategis baik di dalam maupun luar negeri, seperti kader-kader NU yang telah merambah ke dalam pemerintahan untuk berperan demi kemajuan Bangsa Indonesia. “NU adalah organisasi besar di Indonesia, 150 juta pengikut. NU memiliki perangkat dari internasional hingga ke desa dan ranting. Namun memang belum ada cabang di Nigeria,” jelasnya. Mendengar paparan Kiai Zulfa, Maidoki merespons bahwa negaranya sangat terbuka dengan hubungan kerja sama yang lebih dekat lagi terutama soal pendidikan, dakwah, dan pengelolaan zakat.Tak hanya itu, Maidoki mengaku ingin belajar dari PBNU dalam hal kemajuan dakwah Islam di Indonesia, serta berbagi pengalaman dalam pengelolaan zakat dan wakaf yang bermanfaat bagi masyarakat. “Kami tidak hanya datang untuk berbicara soal zakat, tetapi lebih penting lagi untuk mempererat hubungan persaudaraan antara umat Islam di Indonesia dan Nigeria,” ujar Maidoki. Dia menambahkan, Nigeria sangat mengapresiasi kontribusi Indonesia melalui PBNU dalam pengajaran Al-Qur’an dan aksi kemanusiaan yang tanpa pandang bulu. “Kedubes Nigeria sangat mendukung rencana kami. Kami mengapresiasi Indonesia atas pengajaran Al Quran kepada anak-anak. Ketika kami melakukan haji, kami lihat kualitas dari aksi baik kemanusiaan,” katanya. Sebagai simbol persahabatan dan harapan untuk kerja sama yang lebih erat, acara ini diakhiri dengan tukar cenderamata.PBNU memberikan kitab karangan Kiai Zulfa dan sebuah plakat sebagai kenang-kenangan. Sementara itu, delegasi Nigeria memberikan satu set karpet dan kain motif khas Nigeria sebagai tanda penghargaan atas sambutan yang hangat dari PBNU. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Agama Malaysia, Senator Dato Setia Dr Haji Mohd Na’im Mokhtar mengatakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI harus menjadi contoh bagi seluruh lembaga pengelola zakat di dunia, karena terus berinovasi di tengah perkembangan zaman. “Kesuksesan Baznas di Indonesia menjadi contoh luar biasa. Dengan menerapkan metode pengumpulan zakat secara digital, Baznas telah menjangkau komunitas-komunitas yang kurang terlayani, memastikan penyediaan perawatan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar bagi jutaan orang,” ucap Mohd Na’im melalui keterangan di Jakarta Mohd Na’im menilai inisiatif yang dilakukan Baznas dapat menjadi acuan bersama, bahwa zakat dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan sosial melalui inovasi teknologi. Sebab, katanya, pemanfaatan zakat untuk pemberdayaan umat kian mendesak pada beberapa tahun terakhir. “Dalam beberapa dekade terakhir, kesenjangan antara si kaya dan si miskin telah melebar ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern,” ujarnya. Menurut Mohd Na’im, zakat bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin di dunia ini. “Zakat, dengan tujuan intrinsiknya untuk mendistribusikan kekayaan, memiliki kekuatan untuk mengatasi ketidakadilan ini, menjangkau mereka yang terpinggirkan dan diabaikan,” sambungnya. Lebih lanjut, Mohd Na’im mengatakan zakat merupakan instrumen yang transformatif, yang juga menjadi sarana untuk memberantas kemiskinan, merangsang aktivitas ekonomi dan memupuk kohesi sosial. “Bayangkan sebuah dunia dimana setiap orang yang mampu memenuhi kewajiban zakat mereka, mendukung pendidikan, perawatan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup bagi mereka yang membutuhkan. Visi ini dapat dicapai, dan merupakan visi yang harus kita perjuangkan tanpa henti,” tutur Mohd Na’im. Baznas sukses mencapai target pengumpulan zakat (tidak termasuk dana titipan) sebesar Rp1 triliun pada triwulan ketiga tahun 2024, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp882 miliar. Secara terpisah, Pimpinan Baznas RI Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan menyebut keberhasilan ini tak lepas dari sejumlah strategi, seperti penguatan literasi zakat untuk masyarakat, optimalisasi kerja fundraiser, penguatan layanan pemberi zakat, dan digitalisasi untuk kemudahan akses dan transparansi tata kelola zakat. “Baznas juga memaksimalkan branding lembaga untuk membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Baznas sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional,” tutup Rizaludin Kurniawan. (rid) Baca juga :