Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Haul ke-14 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur akan digelar Sabtu malam, 16 Desember 2023 di Jalan Warung Silah, Ciganjur, Jakarta Selatan. Haul kali ini mengangkat tema ‘Meneladani Budaya Etika Demokrasi Gus Dur’. Salah satu acaranya yaitu pembacaan “Amanat Ciganjur” untuk muwujudkan Pemilu Damai dan Berkualitas. Menurut ketua panitia, Inayah Wulandari Wahid, pemilihan tema haul tersebut dipilih pihak keluarga sebagai upaya untuk menghadirkan inspirasi dan keteladanan Gus Dur tentang demokrasi sebagaimana yang sudah diyakini, dijalankan dan diperjuangkan almarhum. “Banyak hal yang bisa dipelajari dan diperhatikan oleh penyelenggara, kontestan dan konstituen tentang bagaimana seharusnya demokrasi ditempatkan, diarahkan dan ditata orientasinya,” terang putri bungsu Gus Dur ini. Yang paling penting diteladani dari demokrasi ala Gus Dur adalah tentang budaya etika yang beliau pegang teguh, dijalankan dan diperjuangkan. Gus Dur, lanjut Inaya tidak menganggap demokrasi dan pemilu sebagai prosedur dan angka-angka elektoral, tetapi memiliki kandungan mandat nilai perjuangan harkat martabat manusia dan kesejahteraan. “Demokrasi di sisi Gus Dur, juga tak bisa dipisahkan dari budaya anti kekerasan dan ketaatan pada konstitusi,” tegasnya. Untuk itu, beberapa tokoh dan seniman diundang mengisi acara, di antaranya filsuf dan astronomer dari STF Driyakarya Karlina Supelli untuk memberi orasi tentang substansi dan arah demokrasi ideal, seusai teladan demokrasi Gus Dur. Inaya juga menyebut akan ada pembacaan ‘Amanat Ciganjur’ berisi pesan-pesan demokrasi, yang akan dibacakan oleh beberapa tokoh bangsa. Mereka adalah Ibu Shinta Nuriyah Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Romo Benny Susetyo dan Pdt Gomar Gultom. Sebagaimana umumnya, agenda utama Haul 14 Gus Dur adalah pembacaan Tahlil dan Doa oleh KH Husein Muhammad, ulama intelektual asal Cirebon. Di awal acara, akan dibuka dengan pembacaan shalawat dan mahallul qiyam oleh Group Shalawat Bil Musthofa, dari Pondok Krapyak, Yogyakarta. Sedangkan pembacaan ayat Suci Al Qur’an, akan dilantunkan Ustadz H. Rif’at Aby Syahid, dari PP Al Falah, Cicalengka Bandung. Sejumlah artis seniman turut meramaikan, di antaranya Band Lorjhu’ dari Madura, Ria Pasar Kemis, Yati Pesek yang akan didapuk standup comedy bersama trio komedian santri Abioso Group. “Sebuah kehormatan bagi kami, bila kita semua berkenan mendoakan dan mengenang Alm KH. Abdurrahman Wahid, baik hadir langsung di acara Haul atau mengikuti secara virtual melalui siaran media,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama sudah membuka tahap konfirmasi keberangkatan dan pelunasan biaya bagi jamaah haji khusus 1445 H/2024 M. Proses ini dibagi dalam dua tahap. “Untuk tahap pertama berlangsung setiap hari kerja dari 12 – 15 Desember 2023. Sementara untuk tahap kedua berlangsung setiap hari kerja dari 26 – 29 Desember 2023,” terang Juru Bicara Kementerian Agama, Anna Hasbie, di Jakarta, Rabu (13/12/2023). Kuota haji khusus 1445 H/2024 M berjumlah 17.680 orang, terdiri atas 16.305 kuota jamaah dan 1.375 kuota petugas PIHK. Ini merupakan 8% dari total kuota haji Indonesia yang berjumlah 221.000. Menurut Anna Hasbie, pihaknya telah mengirim surat kepada para Pimpinan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan juga Pimpinan Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus. Surat itu disertai lampiran daftar nama jamaah haji khusus yang berhak melakukan konformasi dan pelunasan Bipih Khusus. “Ada 16.128 nama jamaah haji khusus berdasarkan daftar tunggu dan 177 jamaah lansia yang berhak melakukan konfirmasi keberangkatan dan pelunasan pada Tahap 1. Totalnya 16.305 orang. Ini daftar namanya sudah kami serahkan kepada para pimpinan PIHK dan BPS Bipih. Daftar nama mereka juga diakses melalui website haji.kemenag.go.id,” sebut Anna Hasbie. Ana menambahkan, untuk daftar nama jamaah haji khusus yang masuk kuota tambahan, akan diinformasikan secepatnya.. Bagi Jamaah Haji Khusus yang masuk dalam daftar berhak melakukan konfirmasi dan pembayaran setoran lunas Bipih Khusus tetapi terdaftar pada PIHK yang izinnya dinyatakan tidak berlaku, maka pelunasan Bipih Khususnya dilakukan pada PIHK yang izinnya aktif. Caranya, jamaah yang bersangkutan melakukan proses perpindahan antar PIHK sesuai dengan pilihan mereka. “Jamaah Haji Khusus atau PIHK yang melakukan proses perpindahan agar melapor kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus cq. Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK atau kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi domisili. Jika terdapat sisa kuota setelah tahap kedua, maka pengisian sisa kuota akan dilakukan berbasis PIHK sesuai kesiapan PIHK dan jamaah,” lanjutnya. Anna Hasbie menambahkan, tahun ini kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dijadikan sebagai persyaratan pelunasan. Untuk itu, jemaah haji khusus diminta segera mendaftarkan diri sebagai peserta aktif JKN. “Untuk kepesertaan JKN bagi jemaah haji khusus, tahun ini dipersyaratkan untuk pelunasan. Tahun lalu, JKN dipersyaratkan juga tapi untuk pengembalian keuangan,” pungkasnya. (Iin) Baca juga :

Lampung — 1miliarsantri.net : Komika Aulia Rakhman (AR) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. AR diduga melakukan penodaan agama melalui materi stand up comedy acara “Desak Anies Baswedan” Kamis (07/12/2023) lalu. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik dalam konferensi pers nya memgungkapkan, komika AR ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi. ”Dari hasil pemeriksaan AR, 7 saksi, dan 5 orang ahli dinyatakan komika berinisial AR melakukan penistaan agama,” ungkap Umi, Senin (11/12/2023). Dia mengungkapkan, AR ditahan di Mapolda Lampung untuk diproses lebih lanjut. Hasil penyelidikan, kasus yang dilaporkan oleh tiga orang ini berawal saat tersangka AR menerima tawaran mengisi stand up comedy. AR yang saat itu dihubungi oleh Farhan ditawari honor sebesar Rp1 juta untuk penampilannya dalam acara itu. Pada hari kejadian, AR lalu menyampaikan materi stand up comedy-nya itu. Umi mengatakan, tersangka AR dikenakan Pasal 156 huruf a KUHP tentang penodaan agama subsider Pasal 156 KUHP tentang ujaran kebencian terhadap suatu golongan. ”Kini kasus penodaan agama ini masih kami dalami lagi lebih lanjut,” tegasnya. Sementara itu AR meminta maaf usai diduga menghina Nabi Muhammad SAW. Permintaan maaf itu disampaikan Aulia lewat video yang diunggah di Instagram pribadinya. Dalam postingan itu, Aulia menyampaikan permintaan maaf sedalam-dalamnya. Dia membantah bertujuan menghina Nabi Muhammad lewat materi stand up comedy yang dia bawakan dalam sebuah acara baru-baru ini. “Assalamualaikum. Saya ingin mengklarifikasi dan meminta maaf atas video yang beredar baru-baru ini terkait dengan materi saya di acara itu. Di materi tersebut, saya tidak ada maksud sama sekali menyindir atau menghina Nabi Muhammad Allah SWT,” sambungnya. Aulia kemudian mejelaskan maksud dari materi stand up comedy yang dia bawakan. Dia mengaku ingin menyindir orang yang menggunakan nama Muhammad, tapi perlakuan mereka tidak mencerminkan namanya. “Saya hanya bermaksud menyindir orang yang sekarang ini banyak memiliki nama Muhammad. Cuma beberapa di antara mereka kelakukannya tidak mencerminkan arti dari nama tersebut,” jelasnya. Sadar materinya menimbulkan kontroversi, Aulia pun mengakui perbuatannya salah. Dia juga menyesal dan menyampaikan permohonan maaf kepada semua umat Islam di Indonesia. (han) Baca juga :

Banda Aceh — 1miliarsantri.net : Sebanyak 315 orang pengungsi Rohingya kembali mendarat di Aceh. Mereka mendarat di wilayah pesisir Blang Raya Kabupaten Pidie, dan pantai Blang Ulam Kabupaten Aceh Besar. Para imigran Rohingya di Pidie mendarat Ahad sekitar 03.30 WIB dan di Aceh Besar sekira pukul 05.30 WIB. Hal tersebut disampaikan Panglima Laut Aceh, Miftach Tjut Adek, Ahad (10/12/2023). “Iya ada dua kapal Rohingya, satu di daerah Blang Raya, satu lagi di kawasan pantai Blang Ulam Aceh Besar,” terang Miftach Tjut Adek. Kedatangan pengungsi Rohingya di Pidie tersebut sempat mendapat penolakan dari warga setempat, tetapi kemudian mereka terus kembali hingga akhirnya berhasil mendarat. Sementara itu, Kapolsek Muara Tiga Kabupaten Pidie Ipda Efendi mencatat jumlah keseluruhan para etnis Rohingya yang mendarat di sana sekitar 180 orang. “Jumlah perempuan lebih dominan yaitu sebanyak 74 orang, sementara laki-laki 53 orang, anak laki-laki 26 orang dan 27 orang anak perempuan,” kata Efendi. Sedangkan di Aceh Besar, Kapolsek Krueng Raya Rolly Yuiza Away menyampaikan bahwa imigran Rohingya yang mendarat di sana sekitar 135 orang, dan belum dapat rincian dari jumlah pengungsi tersebut. Posisi pengungsi tersebut, kata Rolly, dengan kapal yang ditumpangi jaraknya cukup jauh sekitar satu kilometer, dan mereka turun berjalan kaki hingga ke tempat yang disinggahi saat ini. “Anggota baru menemukan kapal, dan lokasinya jauh sekitar satu kilometer. Mereka berjalan kaki,” ujar Rolly. Sebagai informasi bahwa kedatangan pengungsi Rohingya pada hari ini merupakan gelombang ke-9 ke Aceh sejak November 2023. Titik yang didatangi imigran tersebut yakni di Kabupaten Pidie terjadi empat gelombang, Bireuen dan Aceh Timur masing-masing satu gelombang, Kota Sabang dua gelombang dan terakhir di Aceh Besar satu gelombang. (mik) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Putri ke-4 almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Inayah Wulandari Wahid mengungkapkan, keprihatinan dengan kondisi bangsa saat ini, bukan hanya situasi politik melainkan juga kondisi generasi muda yang dinilainya kurang mengenal sejarah serta nilai-nilai baik yang diajarkan oleh para tokoh bangsa. Berangkat dari keprihatinan itu Inayah berniat mengenalkan pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran Gus Dur terutama mengenai politik kebangsaan pada Haul ke-14 Gus Dur di Ciganjur, 16 Desember 2023 mendatang dengan mengangkat tema Meneladani Budaya Etika Demokrasi Gus Dur. “Banyak orang mengaitkan demokrasi Gus Dur memang demokrasinya Gus Dur seperti apa? Tindakan, ucapan, kebijakan Gus Dur ketika ngomong politik rakyat, politik kebangsaan. Nah itu yang akan kami munculkan dalam berbagai bentuk pada saat nanti haul,” terang Inayah kepada 1miliarsantri.net, Senin (11/12/2023). Inayah menganggap banyak orang yang mengenal Gus Dur hanya sebagai Presiden ke-4. Ketika publik bicara demokrasi konteksnya Gus Dur sebagai presiden padahal jauh sebelum Gus Dur menjabat presiden telah mengenalkan demokrasi dengan cara menjadi penggerak sosial. “Gus Dur membawa kekuatan demokrasi itu jauh sebelum jadi presiden dan setelah jadi presiden dengan cara menjadi penggerak sosal yaitu mengumpulkan simpul-simpul masyarakat dan itu yang tergerak bahwa kekuatan ada di tangan rakyat,” sambung Sekretaris Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu. Inayah menilai sistem politik hari ini tidak berpihak pada rakyat, tapi hanya berpihak pada elit tertentu saja. Maka yang bisa dilakukan adalah membentuk simpul-simpul masyarakat yang kritis. Dalam konteks pemilu, masyarakat memilih pemimpin bukan karena sentimen, janji atau gimik. “Jadi itu yang saya rasa penting ingatkan hari ini bahwa kita bisa loh benahi pelan-pelan demokrasi kita, daya kritis masyarakatnya, resiliensinya kemudian bagaimana mereka punya kekuatan untuk menuntut perubahan itu yang kita harapkan,” jelas Inayah. Inayah menambahkan, Gus Dur selalu menekankan bahwa tidak ada kekuasaan yang pantas dibela mati-matian apalagi sampai mengorbankan masyarakat, terutama rakyat kecil. “Hari ini banyak sekali pemimpin yang kita lihat bukan lagi fokus pada bagaimana kekuasaan diletakkan di tangan masyarakat. Dan, tugas para politisi itu sebenarnya membantu supaya demokrasi bisa berjalan dengan baik tapi yang terjadi hari ini para politisi dan para elit berebut kekuasaan,” ungkap Inayah. Menurut Inayah, jika bicara demokrasi Gus Dur, bukan hanya siapa yang akan membawa negara, mau dibawa dan siap dalam bentuk apa tapi juga siap untuk tidak menjabat, tidak memilih, untuk tidak berkuasa demi kemaslahatan rakyat. Inayah mengajak masyarakat untuk hadir pada peringatan Haul ke-14 Gus Dur yang digelar di kediaman Gus Dur Jalan Warung Sila No 10 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 16 Desember 2023, pukul 20.00 WIB. Haul kali ini terbuka untuk umum dan akan menghadirkan salah satu sahabat Gus Dur sekaligus Mustasyar PBNU, yaitu KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus. “Para khalayak yang ingin mengenang Gus Dur, sambung rasa dengan teman-teman lainnya monggo hadir di Ciganjur. Tahun ini kita memulai kembali untuk umum karena tahun sebelumnya masih pandemi dan digelar secara hibrid,” ajaknya. Inayah mengatakan, pada haul ke-14 temanya akan menegaskan lagi budaya etika demokrasi di bawah kepemimpinan Gus Dur. Inayah menilai tema ini menjadi relevan dengan kondisi bangsa hari ini. “Kami melihat demokrasi hari ini diacak-acak seenaknya. Apakah orang-orang yang berkontestasi legal, menyalahi aturan? Mungkin enggak. Tapi apakah etis? Belum tentu. Jadi itu yang ingin kami munculkan,” katanya. Lebih lanjut, Inayah menyampaikan pemilu 2024 didominasi anak muda yang jaraknya jauh dari demokrasi yang diperjuangkan Gus Dur. Oleh karena itu, pesan yang dibawa dalam tema ini supaya anak muda mengingat lagi demokrasi yang dibawa Gus Dur. “Hari ini terutama teman-teman muda yang menjadi peserta pemilu mungkin gapnya jauh dari Gus Dur. Mereka juga enggak tahu demokrasi yang dibawa Gus Dur makanya kita ingin mengenalkan kembali propose itu sebagai etika,” pungkasnya. (Iin) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melihat langsung dan mendapat komitmen peningkatan pelayanan haji 2024 dari para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jeddah-Arofah-Mina-Makkah-Madinah, Ketua DPD RI juga mempertemukan Jajaran KJRI Jeddah dengan Kantor Urusan Haji di Jeddah. Pertemuan yang digelar Kamis (07/12/2023) waktu setempat itu dihadiri oleh Konjen RI Jeddah Yusran Bahauddin Ambary, Staf Teknis Urusan Haji-1 Nasrullah Jassam, Staf Teknis Urusan Haji-2 Muhammad Luthfi Makki, dan Koordinator Protokol/Pelaksana Fungsi Pensosbud-2 M. Ilham Effendy. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin Alamsyah dan Ichsanuddin Noorsy, serta sejumlah staf kesekjenan DPD RI. Sebelumnya, Ketua DPD RI telah meninjau langsung aktivitas peningkatan layanan di Arafah dan Mina. LaNyalla mengaku sengaja melakukan kunjungan ke lokasi secara non protokoler, karena untuk melihat secara langsung dan mendadak, peningkatan kualitas yang dijanjikan Kementerian Haji Saudi LaNyalla menyampaikan empat klaster keluhan yang masuk ke DPD RI, yakni, keterlambatan bus jemputan Jamaah di Muzdalifah, konsumsi sebelum ke Arafah dan setelah dari Mina yang tidak tersedia, over kapasitas pemondokan Jamaah, terutama di tenda Mina, lalu toilet di Arafah yang kurang, dan fasilitas untuk jamaah lanjut usia yang kurang. “Selain itu, saya juga ingin mendengar langsung kesiapan Indonesia terhadap perubahan regulasi Kerajaan Saudi, terkait penghapusan zonasi tenda di Mina, melalui metode siapa cepat dia dapat (first come first). Apakah Indonesia sudah memilih plot lokasi, dan akan mengajukan bidding lokasi tersebut. Seberapa kesiapan kita?,” tanya LaNyalla. Ketua DPD RI juga menyinggung perlunya koordinasi yang lebih intens antara Kantor Urusan Haji Kemenag RI dengan Konjen RI Jeddah. Mengingat beberapa tenaga kerja pendamping jamaah haji diambil dari para pekerja Migran yang sudah menetap di Arab Saudi, baik mahasiswa maupun non-mahasiswa. “Saya kira perlu keterlibatan Fungsi Bidang Tenaga Kerja di KJRI Jeddah, paling tidak untuk memberikan justifikasi data latar belakang para pekerja migran yang ada di Saudi. Sehingga Kantor Urusan Haji tidak salah pilih orang yang punya latar belakang permasalahan atau sedang bermasalah di Saudi,” tandasnya. Karena seperti diketahui, Kemenag membutuhkan sekitar 800 pekerja migran, terutama yang sudah bermukim di Saudi, sebagai tenaga pendukung Haji 2024. Sementara tidak semua mukimin di Saudi tinggal sesuai prosedur. Menurut La Nyala, masih ditemukan puluhan orang yang tinggal di Saudi karena tidak pulang setelah umroh dan banyak di antaranya yang bermasalah dengan pemberi kerja sebelumnya, sehingga mereka kehilangan paspor, karena ditahan majikan pemberi kerja. Atas hal itu, Konjen RI Jeddah Yusran B Ambary mengaku berterima kasih atas perhatian Ketua DPD RI. Pihaknya juga memaparkan bahwa program pasporisasi terhadap warga Indonesia di Saudi terus dilakukan. Bahkan di tahun ini dipermudah, tanpa harus melibatkan tim khusus dari kementerian dan lembaga di Jakarta untuk datang ke Saudi. Tetapi langsung ditangani KJRI. Sementara perwakilan Kantor Urusan Haji Nasrullah Jassam menyatakan Kemenag RI telah melakukan evaluasi, telaah dan pengambilan langkah atas permasalahan Haji 2023. “Terkait penjemputan di Muzdalifah yang terlambat, memang tidak hanya menimpa jamaah Indonesia, tetapi semua jamaah haji. Sehingga kami sudah menyampaikan nota protes terhadap Kementerian Haji Saudi,” tuturnya. Sementara persoalan konsumsi di Mina pada Haji tahun 2023, diakibatkan suplai air bersih yang terhambat. Sehingga menimbulkan persoalan di dapur umum Mina. Sedangkan untuk kekurangan jumlah toilet, khususnya di Arafah, Kemenag sudah mendapat komitmen dari Kementerian Haji Saudi untuk penambahan jumlah. Dari sebelumnya dengan rasio 1/150 menjadi 1/50. “Menyangkut over kapasitas jamaah di tenda Mina memang agak susah solusinya, karena memang rasionya di angka 0,9 meter persegi per jamaah. Padahal idealnya 1 sampai 1,5 meter persegi per jamaah. Kalau di Arafah kita mendapat rasio 1,2 meter persegi per jamaah,” tukasnya. Sedangkan suplay listrik yang sebelumnya dari generator, untuk tahun 2024 nanti dipastikan langsung dari pembangkit listrik Saudi. Sehingga arus yang masuk lebih stabil, diharapkan penerangan dan AC akan lebih stabil dan dingin. Terkait regulasi baru dari Kementerian Haji Saudi tentang pemilihan lokasi tenda di Mina dan Arafah, diungkap Nasrullah bahwa Indonesia masih mempertimbangkan dengan cermat. Mengingat lokasi yang lebih mendekat ke Jamarat, mobilisasi jamaah diatur melalui kereta api. “Akan lebih sulit mobilitas melalui kereta api, mengingat jamaah haji Indonesia jumlahnya mencapai 241 ribu di tahun 2024 nanti,” imbuhnya. Nasrullah meyakinkan Ketua DPD RI, bahwa pelaksanaan Haji 2024 akan lebih baik. Karena semua kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kemenag RI mendasarkan kepada aturan yang diperketat dan pagu anggaran yang lebih tinggi, serta persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi. Termasuk jarak pemondokan jamaah di Makkah yang paling jauh hanya boleh di kisaran 4 kilometer. “Selain penyediaan shuttle bus khusus Indonesia, kami juga memastikan tidak ada lagi lokasi pemondokan yang jauh, atau jalanan yang sulit diakses. Kalau jaman dulu ada lokasi di Bakhutmah, yang jalannya naik turun dan berbukit, atau Kuday yang terlalu jauh, sekarang sudah dihapus dari peta ploting lokasi pemondokan Jamaah Haji Indonesia,” ungkapnya. Kemenag RI telah menentukan lokasi, masing-masing di Jarwal, Mahbas Jin, Raudha dan yang terdekat di Misfalah, sekitar 800 meter dari Masjidil Haram. Sedangkan yang terjauh di Syisyah, sekitar 4,3 kilometer dari Masjidil Haram. “Semua pemondokan itu minimal setara dengan hotel Bintang 3, atau 4,” tambah Nasrullah. Terkait penambahan Kuota 20 ribu Jamaah dari Kerajaan Saudi, pihak Kemenag melalui Kantor Urusan Haji mengaku siap. Karena pemberian Kuota tambahan tersebut tidak mendadak seperti yang terjadi di musim Haji tahun 2023. “Terakhir yang dapat kami sampaikan, terhadap Jamaah Haji Lansia, kami di Indonesia mengubah kebijakan melalui pemeriksaan Kesehatan terlebih dahulu, baru pelunasan. Kalau sebelumnya, setelah lunas baru pemeriksaan Kesehatan, sekarang kita balik. Sehingga calon jamaah yang diketahui memiliki penyakit komorbid yang berat, akan terdeteksi di awal, sebelum melunasi biaya haji,” pungkasnya. (dul) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Izzul Muslimin bersama sejumlah tokoh lintas agama menyerukan Pemilihan Umum (Pemilu) tepat waktu, aman, damai, jujur, adil, bebas, rahasia, transparan dan bermartabat. Seruan itu disampaikan dalam Forum Peduli Indonesia Damai (FPID) di Gereja Katedral, Jakarta, Rabu (06/12/2023) untuk menyambut Pemilu Serentak yang dilaksanakan tak lama lagi pada Rabu, 14 Februari 2024. “Kita berharap supaya seluruh komponen masyarakat bersama-sama menjaga supaya pemilu ini bisa berlangsung jurdil (jujur dan adil) dan luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia), itu yang paling penting karena hasil dari pemilu akan benar-benar membawa kemanfaatan jika prinsip luber-jurdilnya berjalan. Tapi kalau ada yang mencederai, maka akan menyebabkan ketidakharmonisan, dan itu yang kita harapkan tidak terjadi,” ungkapnya. Menurut Izzul, seruan bersama tersebut ditujukan bukan untuk pelaksana, penyelenggara, dan peserta pemilu saja, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia agar bersama-sama menjaga dan mengawasi pelaksanaan pemilu 2024. “Karena kalau masyarakat itu peduli, tentu pelaksana pemilu maupun peserta pemilu tidak akan bisa main-main, tapi kalau masyarakat permisif dan larut pada money politic maka akan berpengaruh pada luber jurdil itu,” ucapnya. Seruan sikap bersama Forum Peduli Indonesia Damai sendiri menyuarakan sembilan poin yang dibacakan secara bergantian oleh para tokoh agama. Umat Islam diwakili oleh Izzul Muslimin dan KH. Marsyudi Syuhud, umat Kristen diwakili Pdt. Gomar Gultom, umat Katolik diwakili Kardinal Mgr. Ignatius Suharyo, umat Konghucu diwakili Xs. Budi S. Tanuwibowo, umat Buddha diwakili Prof. Philip K. Wijaya, umat Hindu diwakili Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan umat Kepercayaan diwakili oleh Sri Eko Sriyanto Galgendu. Sembilan poin tersebut antara lain; 1) Menjaga Persatuan dan Kesatuan Indonesia, serta mengedepankan dan mengutamakan Kepentingan Nasional di atas kelompok/golongan, dan atau kepentingan partai politik, 2) Meneguhkan kembali Konsensus Kebangsaan Indonesia Berbasis Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945, dalam seluruh aspek kehidupan Kemasyarakatan, Kebangsaan dan Kenegaraan, 3) Mendesak terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) Tepat Waktu, Aman, Damai, Jujur, Adil, Bebas, Rahasia, Transparan dan Bermartabat, serta mendesak terwujudnya Netralitas Penyelenggara Pemilu, Netralitas Aparatur Negara, Netralitas Aparatur Pemerintah dan Netralitas Aparatur Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif, 4) Menjaga dan mewujudkan Stabilitas Sosial, Stabilitas Politik dan Stabilitas Keamanan Nasional, serta menghentikan, mencegah dan menghindari berbagai upaya adu domba, penyebarluasan berita bohong (hoax) yang berpotensi memecah-belah bangsa dan menghentikan aktivitas dan skenario konflik sosial dan konflik politik yang bisa mengarah pada situasi destruktif dan chaos, 5) Membangun Kesiapsiagaan Nasional untuk mewaspadai berbagai kemungkinan turbulensi politik dan berbagai ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan keamanan, yang berbahaya dan merugikan kepentingan Nasional, 6) Mendesak Pemulihan Rasa Keadilan untuk Rakyat, Membersihkan Institusi Penegak Hukum dari unsur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Melakukan Pengawalan Berbagai Upaya Penegakan Hukum, sesuai dengan Amanat Perundang undangan dan Hati Nurani Rakyat, 7) Mendorong terwujudnya “Rekonsiliasi Nasional” dan Keakraban di antara para Pemimpin Bangsa, menyelamatkan Kehidupan Bangsa, kehidupan demokrasi yang beretika, dan lebih serius mengupayakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, 8) Menyerukan kepada semua Warga Bangsa untuk menggelorakan doa dan menggerakkan kekuatan spiemal war dan untuk Keselamatan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 9) Mengajak seluruh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Tradisi di seluruh Indonesia, untuk merapatkan barisan, memperkokoh serta meneguhkan Solidaritas Sosial dan Solidaritas Kebangsaan, sebagai Gerakan Indonesia Damai di semua tingkatan, secara terpadu dan berkelanjutan. “Mau tidak mau Pemilu ini harus berlangsung sukses dan kesuksesan itu diharapkan akan membawa bangsa ini membawa kemajuan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa yang kita serukan ini bisa menjadi perhatian kita semua dan bisa terwujud,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin, mengungkapkan angka fantastis terkait wakaf masyarakat Indonesia berdasarkan catatan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Wakaf tanah seluas 57.263 hektare dan 440.512 bidang, rata-rata pertumbuhannya 8% dalam tiga tahun terakhir. Di samping itu, sertifikasi tanah wakaf telah mencapai 236.511 ribu sampai dengan 2023. “Juga telah terhimpun wakaf uang yang dilaporkan ke BWI senilai Rp2,361 triliun di tahun 2023, naik dari posisi tahun 2021 senilai Rp1,04 triliun,” terang Ma’ruf saat membuka Rakornas BWI, Senin (04/12/2023). Wapres menjelaskan kemajuan dan pencapaian di bidang wakaf juga ditandai dengan terbentuknya standar kompetensi nadzir, dengan jumlah nadzir serta stakeholder perwakafan yang telah tersertifikasi sebanyak 3.855 orang asesi dengan pilihan 10 skema kompetensi yang diujikan. Selain itu, terbentuknya 113 asesor, dan 83 batch pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan di 64 tempat uji kompetensi di seluruh Indonesia sampai bulan November 2023. BWI menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) di Jakarta pada 4 sampai 6 Desember 2023, sebagai upaya memperkuat pengelolaan wakaf di Indonesia. “Perwakafan sudah menjadi perbincangan publik. Dulu suaranya hanya sayup-sayup, tapi kini anak muda sudah tidak asing dengan istilah perwakafan. Literasi wakaf memang masih rendah tapi terus bergerak,” ujar Ketua Pelaksana BWI M Nuh Nuh mengatakan BWI telah menyiapkan peta jalan transformasi pengelolaan wakaf, dengan tujuan akhir menciptakan wakif-wakif baru atau pemberi manfaat dari sebelumnya hanya sebagai mauquf alaih (penerima manfaat wakaf). Langkah pertama menuju hal tersebut, kata dia, yakni memperbanyak wakif serta menambah aset wakaf. Nuh mengatakan potensi wakaf di Indonesia sangat tinggi seiring dengan populasi masyarakat yang besar. Setelah wakif dan aset wakaf bertambah, langkah berikutnya yakni pengelolaan aset yang lebih profesional dan produktif. Saat ini wakaf hanya dipahami sebagai tanah makam, madrasah, maupun masjid, padahal cakupan wakaf sangat luas. Wakaf bisa berupa aset pengelolaan yang memiliki nilai ekonomi. “Kita ingin mentransformasi, pengelolaan aset yang lebih profesional dan lebih produktif. Karena yang diberikan ke penerima manfaat yaitu hasil dari pengelolaan wakaf. Beda dengan zakat, zakat dikumpulkan, terus dibagikan. Tapi kalau wakaf yang dibagikan itu hasil pengelolaan produksinya,” kata dia. Menurut Nuh, pengelolaan aset yang profesional dan produktif menjadi kunci dari pendayagunaan wakaf. Maka dari itu langkah berikutnya yakni sertifikasi nadzir (pengelola aset wakaf). Para Nadzir harus profesional sehingga aset-aset yang telah dikumpulkan bisa dikelola dengan baik dan menghasilkan nilai manfaat ekonomis demi kemaslahatan bersama. Para Nadzir harus bisa mengubah masyarakat yang tadinya sebagai penerima, lalu menjadi pemberi manfaat, lewat berbagai upaya pemberdayaan. “Cara menyalurkan ke penerima manfaat benar-benar memiliki dampak yang maksimal. Sehingga kalau itu bisa dilakukan, maka wakaf akan mudah ditransformasikan ke 4.0. Yaitu yang tadinya penerima manfaat jadi pemberi manfaat,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mendukung Jakarta Halal Festival pada 22-25 Desember 2023 di JCC, Jakarta. Event ini merupakan salah satu pameran terbesar di Indonesia sebagai wujud penumbuhan ekosistem halal nasional. Menparekraf Sandiaga saat The Weekly Brief With Sandi Uno di Jakarta, Senin (04/12/2023) menjelaskan event ini diinisiasi oleh Global Entrepreneurs Profesional bersama Syakaa Islamic Event Organizer, menjadi puncak dari penyelenggaraan roadshow Halal Fest di Yogyakarta, Surabaya, dan Padang. “Hingga 30 November 2023, terdapat total 157 booth yang akan menyemarakkan JHF, dengan target pengunjung sebanyak 50 ribu orang. Saya mengajak masyarakat untuk memeriahkan dan turut berpartisipasi. Bersama sukseskan Jakarta Halal Festival 2023,” terangnya. Menparekraf berharap, Jakarta Halal Festival ini menjadi momentum berharga bagi semua pihak untuk menggarap potensi besar industri halal yang kuat dan berdaya saing tinggi. “Serta terus meningkatkan kolaborasi dengan para stakeholder demi terwujudnya kebangkitan ekonomi negeri,” pungkasnya. (Iin) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pusat Studi Fatwa dan Hukum Islam (Pusfahim) UIN Jakarta merilis hasil riset terkait dengan Fatwa MUI dan Pengaruhnya di tengah masyarakat, dengan studi kasus pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Hasil survei tim Riset Pusfahim UIN Jakarta menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti Fatwa MUI terkait Palestina. Sebanyak 95 persen menyatakan bersedia untuk menaati dan melaksanakan fatwa MUI. Survei dilakukan terhadap 1.014 responden yang diperoleh secara acak melalui google form. Dengan metode ini, tingkat kepercayaan mencapai 95 persen, sedangkan margin of error lebih kurang 1,79 persen. “Riset ini menemukan bahwa fatwa MUI memiliki daya terima yang sangat tinggi di tengah masyarakat. 95 persen responden menyatakakan menaati dan melaksanakan fatwa MUI”, terang Muda Wardi, Peneliti PUSFAHIM UIN Jakarta, dalam Launching Riset dan Seminar Nasional Fatwa dan Tanggung Jawab Kemanusiaan di Auditorium UIN Jakarta, Selasa (05/12/2023). Hadir juga dalam forum akademik tersebut Wakil Rektor Bidang Akademik Ahmad Tholabi Kharli, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Muhammad Maksum, para guru besar dan dosen, para peneliti dan pengurus PUSFAHIM serta ratusan peserta seminar nasional. Di akhir acara, Pusfahim memberikan beasiswa bagi dua mahasiswa yang menulis karya ilmiah tentang fatwa Lebih lanjut riset ini menjelaskan, 367 orang yang menyatakan menaati adalah dengan rentang usia 45 tahun ke atas, 297 orang dengan rentang usia 35-45 tahun, 165 orang dengan rentang usia 25-35 tahun, dan 138 orang dengan rentang usia 15-25. Alasan menaati fatwa MUI, sebanyak 47% responden menaati karena panggilan keagamaan, 46% karena panggilan kemanusiaan, dan 7% karena alasan lainnya. Mengenai pengetahuan terhadap fatwa, sebanyak 97% responden mengetahui keberadaan fatwa ini dan 3% tidak mengetahui. Terkait pengetahuan isi fatwa, 94% responden mengetahui dan 6% tidak mengetahui isinya. 94% responden menyatakan memahami isi fatwa, dan 6% menyatakan tidak memahami isi fatwa. Sumber informasi yang diperoleh responden untuk mengetahui fatwa ini adalah dari media massa online dan offline sebesar 34% responden, postingan di media sosial sebesar 34% responden, membaca langsung salinan fatwa 15% sebesar responden, obrolan orang sebesar 7% responden, website resmi MUI Pusat sebesar 6% responden, dan dari pimpinan atau pengurus MUI sebesar 4% responden. “Temuan riset berikutnya menyatakan, Ekspresi ketaatan terhadap fatwa MUI bisa beragam; mulai dari sosialisasi hingga aksi. Ketiga, Fatwa MUI memiliki pengaruh nyata dan berkontribusi dalam memberikan solusi masalah kemanusiaan”, lanjut Musa. Launching Hasil Riset ini dilakukan langsung oleh Ketua Pusfahim Asrorun Niam Sholeh. Paparan hasil riset tersebut mengawali Seminar Nasional tentang Fatwa dan Tanggung Jawab Kemanusiaan. Hadir sebagai narasumber Seminar Nasional, Dubes Palestina untuk Indonesia HE Zuhair Alshun, Ahli Hukum Tata Negara Prof Jimly Assiddiqi, CEO Haus! Indonesia Ghufron Syarif, dan Co-Inisiator BDS Indonesia Muhammad Syauqi. Dalam presentasinya, Dubes Palestina menyampaikan apresiasinya atas Fatwa MUI yang sangat mendukung perjuangan Palestina. “Fatwa MUI sangat bermanfaat bagi komitmen Perjuangan Palestina, dan sekaligus dukungan luar biasa, bahwa Palestina tidak sendiri dalam perjuangannya”, tegas Dubes. Sementara itu Ahli hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqi, dalam kesempatan seminar tersebut menjelaskan, salah satu pihak yang bertanggung jawab atas agresi Israel adalah Amerika Serikat. “Makanya sangat bisa dipahami kalau ada gerakan untuk memboikot produk-produk Amerika, dan diasosiasi sebagai pihak yang terafiliasi dengan agresi Israel”, tegasnya. Co-inisiator BDS Indonesia menegaskan, inisiasi boikot atas beberpa produk yang terlibat agresi Israel muncul dari Tepi Barat, berikutnya meluas menjadi gerakan sosial yang bersifat global. “Kita terus lakukan inisiasi untuk mendukung Palestina dengan cara menyajikan data valid agar boikot bisa efektif dengan target sasaran yang secara nyata mendukung agresi Israel. Data dikaji dan disampaikan kepada masyarakat. Kita sangat berterima kasih dengan fatwa MUI, yang bisa menjadi pijakan dalam mengedukasi masyarakat”, tegas syauki. Di bagian akhir, CEO Haus! Ghufron Syarif menyatakan dengan tegas komitmen kepatuhannya terhadap fatwa MUI, dengan mengganti bahan baku produksi dari yang selama ini terafiliasi dengan agresi Israel ke produk yang aman. “Ada salah satu produk andalan kami, yang memberikan kontribusi lebih 30 persen penghasilan kami, yang harus kami ganti. Alhamdu lillah, langkah ini didukung orang tua dan karyawan. Karyawan kami lebih 1.500 orang”, tegasnya. Mengimomentari Lanching Pusfahim sebagai Pusat Studi Baru di lingkungan UIN Jakarta, Prof Jimli berharap semoga PUSFAHIM menjadi lokomotif keilmuan dalam membuat sejarah kajian hukum Islam yang dipelopori oleh UIN untuk kebaikan bangsa. (Iin) Baca juga :