Kategori: Berita Nasional

Surabaya — 1miliarsantri.net : Dalam rangka memperingati Milad ke-28, Lembaga Managemen Infaq (LMI) menggelar talkshow parenting dengan tema “Mendidik Anak dengan Iman dan Cinta” menghadirkan narasumber Hj. Astrie Ivo. Sebagai lembaga filantropi, LMI berupaya untuk meningkatkan pengaruh konstruktif secara nyata di tengah masyarakat. “Selain merayakan Milad, acara tersebut bertujuan untuk terus mendakwahkan pentingnya kesadaran pendidikan keluarga Islami kepada masyarakat serta bentuk apresiasi kepada anak-anak yang berprestasi,” terang Agung Wicaksono selaku Direktur Utama LMI kepada 1miliarsantri.net, Kamis (28/09/2023) Saat ini, anak- anak merupakan investasi masa depan sebuah bangsa. Tentunya, mereka harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas untuk menjadi manusia yang berdaya. Peran orang tua menjadi instrumen penting dalam membangun karakter anak. “Kami berharap acara ini dapat menambah literasi dan edukasi masyarakat, terutama orang tua untuk bisa bersama- sama dalam membangun keluarga yang madani dan melahirkan anak- anak generasi cemerlang,” tambahnya. Kegiatan ini hadiri oleh beberapa pejabat publik, Prof Mukhtashor selaku Dewan Pembina LMI, Dr. KH. Muhammad Sujak, M. Ag. selaku Ketua 1 MUI Jatim, Perwakilan Kemenag Jatim, dan Perwakilan Pemprov Jatim. Tidak hanya itu, semangat dan antusiasme tampak dari 300 peserta yang turut hadir. Selain talkshow parenting, rangkaian acara tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan beberapa kelompok binaan LMI, launching forum Korda LMI, lelang amal, pameran foto kepedulian, hingga bazar dari UMKM binaan LMI. (har) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyiapkan sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Santri 2023. Di antaranya kirab, shalawat, jalan sehat, bakti sosial, dan perlombaan. Kegiatan Hari Santri 2023 tersebut akan berkolaborasi dengan Kementerian Agama (Kemenag). “Dari proses yang sudah kami jalani, kami membuat menjadi lima klaster. Klaster pertama upacara di pagi hari tanggal 22 Oktober, klaster kedua resepsi malam hari tanggal 22 Oktober, di situ secara umum ada seremoni, pagelaran, hiburan,” terang Ketua PBNU H Umarsyah pada Rapat Koordinasi Hari Santri di Meeting Room Lantai 5 Kantor PBNU, Selasa (26/09/2023). Kemudian klaster ketiga yaitu kirab, shalawat, dan jalan sehat. Untuk shalawat dibagi menjadi dua, pertama pembacaan 10 juta shalawat nariyah oleh masjid, pesantren, dan PCNU seluruh dunia. Kedua, shalawat bersama Habib Syech di Masjid Al-Abbas Surabaya. Sementara itu jalan sehat akan dilakukan di masing-masing PCNU. Lalu untuk kirab akan menziarahi makam dan pesantren yang memiliki nilai historis. “Kirab ini rencananya akan dilakukan dengan mobilisasi menggunakan bus dari Anyer ke Panarukan, finish-nya di Surabaya. Klaster keempat bakti sosial, ada tiga isu utama. Pertama, pemberdayaan ekonomi, ada bazar, dan lain sebagainya. Kedua, isu kemasyarakatan, ada pengobatan gratis, bersih-bersih pesantren, sanitasi, bantuan air bersih, bersih-bersih pantai sekaligus penanaman mangrove. Terakhir pameran karya ulama Nusantara,” jelasnya. Sementara untuk klaster kelima lanjutnya, ada perlombaan, meliputi olahraga, kesenian, dan budaya. Perlombaan tersebut di antaranya lomba penulisan biografi ulama Nusantara dimulai, lomba syarah Qawaidul Fiqhiyah, lomba menulis syair Bahasa Arab tentang NU, Lomba film pendek, lomba pelukisan wajah ulama, lomba mengajar kitab kuning. H Umarsyah mengungkapkan, peringatan Hari Santri 2023 akan mengedepankan semangat dibalik penetapan hari santri tersebut, yaitu Resolusi Jihad. “Perayaan Hari Santri Nasional bukan yang pertama dilakukan, kurang lebih delapan kali, mulai dari 2015, setiap tahun rutin dilakukan dari mulai upacara. Untuk kali ini ada pikiran dan keinginan untuk mengedepankan semangat di balik Hari Santri Nasional itu, mengapa 22 Oktober itu Hari Santri Nasional. Yang ternyata memiliki sejarah panjang, muara dari pergulatan pemikiran dari masyaikh, wabil khusus Mbah Hasyim. Klimaksnya resolusi jihad di Surabaya,” imbuhnya. Dia berharap, aspek puncak acara ini yang ingin di kedepankan, tidak hanya formalitas dan mudah-mudahan menjadi inspirasi Indonesia ke depan. “Mudahan-mudahan ini bisa terealisasi, sesuai dari arahan Gus Men ini menjadi langkah awal untuk menunjukkan betul-betul peran ulama. Di mana Resolusi jihad NU akan masuk di mata pelajaran sejarah. Karena itu sekali lagi harus kita lakukan dengan baik, kita harapkan ada rencana tindak lanjut,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Laznas PPPA Daarul Qur’an bersilaturahmi dengan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Waryono Abdul Ghafur di Kantor Kemenag, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (26/09/2023). Waryono mengapresiasi gerakan zakat melalui dakwah tahfizhul Qur’an yang telah menjamur hingga ke berbagai belahan dunia seperti Rumah Tahfizh, Pesantren Takhassus, Qur’an Call, Mobile Qur’an, Kampung Qur’an dan program-program lainnya yang mencetuskan program-program inovatif untuk melahirkan generasi-generasi penghafal Qur’an. “Masya Allah, melihat begitu luasnya syiar dakwah Daarul Qur’an tentu sangat banyak program yang bisa kita sinergikan bersama,” ujar dia dalam siaran pers yang diterima 1miliarsantri.net, Selasa (26/09/2023). Turut hadir dalam pertemuan ini Pimpinan Daarul Qur’an Direktorat Ekonomi Tarmizi As Shidiq, Direktur Marketing dan Komunikasi Laznas PPPA Daarul Qur’an Dwi Kartika Ningsih, Direktur Operasional Abdul Sidik, Cooporate Secretary Nanang Ismuhartoyo dan Gengeral Manager Program Zainal Umuri. Berbagai program zakat juga di bahas bersama untuk dikolaborasikan agar kebermanfaatannya semakin luas. Salah satunya seperti program Kampung Zakat yang telah digulirkan Kemenag sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi umat. Waryono berharap kader-kader penghafal Qur’an bisa mengabdi di wilayah-wilayah Kampung Zakat yang ada di seluruh Indonesia. “Jadi pendidikan dan masjidnya hidup, ekonominya tumbuh dan kesehatannya terjamin. Insya Allah mencerminkan Qaryah Thayyibah (suatu kampung yang masyarakatnya menjalankan ajaran Islam),” jelas dia. Terkait kerja sama yang sudah berjalan seperti pendampingan Kantor Urusan Agama (KUA) kata Waryono, ia berharap dapat dikembangkan. Menurutnya Laznas PPPA Daarul Qur’an harus menambah jumlah pendampingan KUA. “Langkah ini sebagai ikhtiar untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah pada pasangan yang baru menikah. Sebab melihat banyaknya kasus perceraian dibanding pernikahan,” ujar dia. Waryono mengajak Laznas PPPA Daarul Qur’an untuk semakin meluaskan manfaat zakat. Khususnya untuk membantu saudara muslim penyintas disabilitas yang punya keinginan besar bisa membaca Al-Qur’an. Serta membantu dhuafa yang kesulitan dalam pengobatan sakit karena tidak ada biaya. Menyambut hal tersebut, Pimpinan Daarul Qur’an Direktorat Zakat dan Wakaf Muhammad Anwar Sani menjelaskan di lembaganya sendiri, dana zakat, infak, sedekah dan wakaf memang sangat luas manfaatnya. Seperti berdirinya Pesantren Daarul Qur’an, rumah tahfizh di seluruh Indonesia dari sedekah, telah melahirkan generasi penghafal Qur’an yang alumni santri-santrinya kini juga telah merintis dakwah tahfizul Qur’an di sejumlah negara. “Dari dana sedekah dan wakaf juga telah berdiri Klinik DAQU di Malang dan Magelang yang sangat membantu masyarakat dhuafa,” ujar dia. Anwar Sani mengatakan, lembaganya mendukung penuh program-program yang bisa disinergikan antara Kemenag RI dan Laznas PPPA Daarul Qur’an untuk kebermanfaatan umat. “Tentunya kami menyambut baik jika ada program yang bisa dikolaborasikan bersama Kemenag,” tutupnya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menjelang perputaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ketua Umum Nahdlatul Aulia, KH Sjech Khatibul Umam Wiranu memimpin dan sekaligus mengajak doa bersama dalam Istighatsah di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (24/09/2023) Doa bersama dalam kegiatan Istigasah ini selain bertujuan untuk mengobati hati bangsa dan negara Indonesia menjelang Pemilu 2024, juga sekaligus dalam rangka memperingati hari lahir ke-17 Nahdlatul Aulia. “Nahdlatul Aulia hadir sebagai salah satu dari bagian perjuangan tauhid dan thoriqoh dan melengkapi dari organisasi-organisasi yang sudah ada, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama,” terang Umam Wiranu. Dalam tausiyahnya, Umam Wiranu mengungkapkan Nahdlatul Aulia berarti kebangkitan para wali. “Nahdlatul Aulia ingin membangkitkan kembali jiwa-jiwa wali yang ada di setiap orang,” ujar KH Sjech Khatibul Umam Wiranu melalui pesan tertulis yang diterima 1miliarsantri.net, Senin (26/09/2023). Turut hadir tokoh ulama KH Said Aqil Siroj yang juga memberikan sambutannya pada kegiatan doa bersama dan Istighosah ini. KH Said Aqil Siroj menjelaskan bahwa gerakan thoriqoh merupakan revolusi spiritual, lebih dari revolusi mental. Doa bersama dalam kegiatan Istighotsah ini juga bertujuan agar kontestasi Pemilu 2024 berjalan kondusif. Dia, berharap kepada Presiden Jokowi maupun Presiden RI mendatang, serta seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan doa bersama untuk pertobatan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dia menjelaskan, alasan menggelar Istighosah di Gelora Bung Karno karena mengacu pada perjuangan Bapak Bangsa, The Founding Father dalam membangun pondasi tauhid dan thoriqoh. Pada tahun 1963 Bung Karno bersama rakyat Indonesia mengadakan Ganefo, Indonesia berani memerdekakan diri dari bangsa lainnya dengan mengadakan pesta olahraga. “Bangkitlah jiwanya, bangkitlah badannya,” imbuh dia. “Ini merupakan puncak perjalanan spiritual yang fokusnya kepada Allah,” tuturnya. Hadir sejumlah tokoh lain di antaranya, Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol Ahmad Nurwahid, KH Ridwan Mukti, Wakil Ketua KPK, Nuril Ghufron, Sekda Kabupaten Cilacap, Awaludin Muri, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Ma’mun Murod, serta Juru bicara Presiden RI era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi. Istighotsah di Gelora Bung Karno yang digelar Nahdlatul Aulia dihadiri sekitar 8.000 jamaah dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Lampung, Bangkalan, Malang, Lumajang, Pati, Rembang, dan Semarang. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu membolehkan penyelenggaraan kampanye politik di sekolah-sekolah dan fasilitas negara. Namun berbeda hal nya dengan seribu pesantren ini menyatakan penolakan terhadap kampanye yang dibolehkan tersebut. Seribu pengasuh pesantren tersebut berkumpul di Pesantren Al Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat pada 22-24 September 2024. Kehadiran para pengasuh pesantren itu bertujuan membahas isu-isu penting terkait penguatan kemandirian pesantren untuk stabilitas nasional dalam Halaqah Nasional Pengasuh Pesantren bertema Fiqih Siyasah: Penguatan Kemandirian Pesantren Untuk Stabilitas Nasional. Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), KH Sarmidi Husna menyampaikan, Halaqah Nasional Pengasuh Pesantren yang berlangsung pada 22-24 September 2024 ini membahas sejumlah isu penting yang mencakup kemandirian pesantren, transformasi digital di pesantren, inkubasi bisnis pesantren, keadilan pajak bagi pesantren, serta masalah kebangsaan seperti etika politik kiai, pencegahan kekerasan berbasis agama, netralitas penyelenggara dan aparat dalam pemilu, stabilitas nasional, dan pengembangan wawasan kebangsaan melalui kurikulum pesantren. “Halaqah ini kita menghadirkan 1.000 pengasuh pesantren di Indonesia untuk membahas isu-isu aktual dan membangun silaturahmi antar pengasuh pesantren. Halaqah nasional ini juga memberikan kesempatan bagi pesantren-pesantren di seluruh Indonesia untuk berbagi pengalaman, mengeksplorasi inovasi baru, dan membangun jaringan yang kuat demi masa depan yang lebih baik,” terang Kiai Sarmidi, Ahad (14/9/2023). Pada kesempatan ini, Kiai Sarmidi menggarisbawahi tiga isu penting, yang perlu dibahas dan perlu dicarikan rumusan solusinya. Pertama, terkait pajak di pesantren. Karena pesantren selama ini memiliki kontribusi besar terhadap negara dalam mencerdaskan anak bangsa. Alih-alih mendapatkan reward dari pemerintah, justru pesantren malah dibebani dengan membayar pajak, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seringkali pesantren tiba-tiba mendapat tagihan pajak yang memberatkan, tanpa didahului sosialisasi dan edukasi. Dalam halaqah ini, para pengasuh pesantren meminta pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif, sebelum melakukan pemungutan pajak pesantren. Termasuk memberikan keringanan pajak serta rekomendasi kepada pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) untuk membentuk tax-center di pesantren. Sarmidi menjelaskan, yang kedua, tentang pentingnya transformasi digital di pesantren. Saat ini transformasi digital bukan lagi pilihan, tapi telah menjadi keharusan, sementara pesantren saat ini masih belum melek dunia digital. “Dalam halaqah ini, pesantren diharapkan lebih inisiatif dan adaptif terhadap proses transformasi digital. Di sisi lain, para pengasuh pesantren mendorong pemerintah untuk dapat memfasilitasi penguatan infrastruktur dan ekosistem digital di pesantren secara menyeluruh,” ujar Kiai Sarmidi. Kiai Sarmidi menambahkan, yang ketiga, penting dibahas dalam halaqan ini terkait perhelatan Pemilu 2024, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa fasilitas lembaga pendidikan boleh digunakan untuk kampanye, termasuk pesantren dengan izin dari penanggung jawab (pengasuh pesantren). Kiai Sarmidi menegaskan, dalam halaqah ini, para kiai melihat kampanye politik di pesantren akan berdampak negatif, mengingat kampanye di pesantren selalu untuk mendulang suara, bukan untuk pendidikan politik. Situasi ini menurut para pengasuh pesantren bisa menimbulkan gejolak dan ketegangan, baik antar pesantren, alumni pesantren maupun masyarakat secara luas. “Para pengasuh pesantren, karena itu, menolak pelaksanaan kampanye di lingkungan pesantren dengan mempertimbangkan madharat-nya jauh lebih besar daripada kemanfaatannya,” ujar Kiai Sarmidi. P3M menyampaikan bahwa pengasuh pesantren dari seluruh penjuru negeri dengan antusias mengikuti acara ini dengan harapan bahwa diskusi dan pemikiran yang disampaikan oleh pemimpin bangsa akan membantu mereka memahami peran pesantren dalam pembangunan nasional, kemandirian pesantren dalam aspek ekonomi, serta peran pesantren dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di Indonesia. Di antara pembicara kunci yang hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Dalam halaqah ini, Mahfud MD menyampaikan fiqh siyasah atau fiqh politik bertema “Penguatan Kemandirian Pesantren untuk Stabilitas Nasional.” Mahfud MD menyampaikan, dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin ini, mari semua menjadi muhajirin. Yakni orang-orang yang hijrah menuju Indonesia emas. “Indonesia emas itu dalam bahasa arabnya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur,” ujar Mahfud MD. Halaqah ini, juga dihadiri Dr. As’ad Said Ali (Mantan Waka BIN), KH Masdar Farid Mas’udi (Rais Syuriah PBNU), KH Dr Abun Bunyamin (Pengasuh Pesantren Al-Muhajirin), Prof Waryono (Direktur PD Pontren), Yon Arsal (Staf Ahli Kemenkeu RI), Dr. Mohammad Syukron Habibie (Senior Vice President BSI), Pipin Moh Saiful Arifin (Sekretaris Badan Ekonomi Syariah Kadin Indonesia), Dr Ir Mahfud (Sekretaris Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK RI), KH Abdul Moqsith Ghazali (Katib Syuriah PBNU), Dr. Rumadi Ahmad, (Staf Khusus KSP Republik Indonesia). (rid) Baca juga :

Ponorogo — 1miliarsantri.net : Serangkaian kegiatan dalam rangka 100 tahun Pondok Pesantren (Ponpes) Gontor akan digelar, diawali dengan kegiatan Sujud syukur sebagai tanda dimulainya rentetan kegiatan yang akan digelar pada Rabu, 27 September 2023 atau 12 Rabiul Awwal 1445. Acara sujud syukur akan digelar di Masjid Jami’ Gontor, kampus-kampus putra, UNIDA Gontor dan juga seluruh pondok alumni Gontor. “Sejak kesyukuran 50 tahun Gontor, acara peringatan dan kesyukuran Gontor selalu diawali dengan sujud syukur,” terang Ketua Umum Peringatan 100 tahun Gontor, Prof K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi. Lebih lanjut Prof Hamid menjelaskan bahwa rentetan kegiatan 100 tahun berfokus pada menghasilkan karya monumental yang dapat diwariskan pada generasi berikutnya. “Setiap aspek kegiatan kami desain untuk melahirkan legacy bagi 100 tahun kedua Gontor,” ungkapnya. Peringatan puncak 100 Tahun Gontor akan dirayakan pada 2026 mendatang. Sementara sujud syukur ini menandai 100 tahun hijriyah berdirinya Gontor. “Adapun secara hitungan masehi, 100 tahun Gontor akan jatuh pada 2026,” kata Humas Gontor, Riza Ashari. Acara dijadwalkan akan dimulai pukul 08.30 WIB dengan beberapa sambutan dari pimpinan dan beberapa tokoh masyarakat. Dilanjutkan dengan shalat dzuhur berjama’ah serta sujud syukur. Kegiatan ini diikuti oleh 30.604 santri dari seluruh kampus, 1.015 tamu undangan, dan juga 483 pondok alumni. Tamu undangan yang dijadwalkan hadir dalam sujud syukur ini antara lain Wakil Rais ‘Aam PBNU sekaligus Ketum MUI, KH Anwar Iskandar, Ketua PP Muhammadiyah Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup sekaligus Waketum MUI, KH Anwar Abbas, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, serta Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Qur’an (LPMQ) Abdul Aziz Sidqi. Sedangkan di kampus Gontor Putri, sujud syukur akan dilaksanakan esok harinya pada Kamis, 28 September 2023 yang akan dihadiri oleh dijadwalkan dihadiri oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dua hari sebelumnya, Senin, 25 September 2023, Jam’iyyatu-l- Huffazh Gontor akan melaksanakan sima’an Al-Qur’an 30 juz di masjid jami’ hingga Selasa siang. Kemudian dilanjutkan dengan khataman yang diikuti oleh seluruh santri sebagai bentuk rasa syukur atas usia 100 tahun Gontor. Santri akan dibimbing langsung oleh tiap wali kelas dan akan mengkhatamkan Al-Qur’an satu kali. Salah satu rentetan kegiatan sujud syukur terdapat seremoni awal penulisan mushaf Gontor oleh Al-Ustadz Muhammad Nur, dengan simbolis penulisan lafadz “basmalah” oleh Sheikh Belaid Hamidi. Targetnya, penulisan Mushaf ini akan diselesaikan sebelum puncak peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. (gung) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hodri Arief menjelaskan aturan lima hari sekolah sepintas memberi kesempatan untuk belajar full day dan ada dua hari di rumah. Aturan ini tampak tidak punya dampak negatif, tetapi karena full day selama lima hari maka tidak menyisakan waktu untuk belajar di Madrasah Diniyah yang biasanya dilaksanakan pada sore hari. “Dari pertimbangannya menjadi jelas mengapa aturan lima hari sekolah berdampak langsung pada KBM Madrasah Diniyah,” terang nya kepada 1miliarsantri.net, Sabtu (23/09/2023). Meski kebijakan ini berlangsung jumlah madrasah diniyah dan TPQ terus meningkat. Namun menurut Kyai Hodri kita tidak bisa membaca atau memahami semakin banyaknya Madrasah Diniyah dan TPQ akan serta merta mampu meningkatkan kualitas Pendidikan Islam. “Kita juga perlu melihat aktivitas dan prilaku anak-anak kita di luar madrasah, seperti gawaiholic (kecanduan gagdet) yang sangat banyak menyita waktu, perhatian, dan konsentrasi anak-anak kita,” sambungnya. Ini artinya, Madrasah Diniyah dan TPQ hanya salah satu faktor dalam pendidikan. Faktor lain yang sangat penting saat ini justru peran orangtua dalam menemani anak-anak saat bermain gawai, tidak hanya mengarahkan mana yang boleh dan mana yang tidak, tetapi juga alokasi waktu yang harus tepat. Dari sini kita bisa melihat “kontestasi” antara perangkat teknologi informasi dengan KBM Madrasah Diniyah dan TPQ. Karena hal ini juga sekolah Islam terpadu semakin diminati. Kemungkinan menyatukan, atau menggabungkan pola sekolah terpadu dengan Madrasah Diniyah bisa saja. “Tetapi ada segmen-segmen yang terkadang susah dipertemukan. Misalnya, Madrasah Diniyah secara umum menjadikan turats sebagai sumber belajar, sementara di sekolah terpadu belum tentu demikian,” imbuhnya. Sebelumnya Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU untuk menolak menerapkan kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan. NU selama ini telah memiliki sekian banyak Madrasah Diniyah yang menanamkan pendidikan karakter dan mengajarkan dasar-dasar keagamaan yang moderat. “Sedangkan jika kebijakan lima hari sekolah tersebut diterapkan maka proses pendidikan di Madrasah Diniyah tersebut tidak akan maksimal atau terancam,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Dr. Kasan menyampaikan selama ini kebutuhan konsumsi untuk jamaah haji dan umroh di Arab Saudi dipasok oleh negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim. Di antaranya dari China, Vietnam, dan Thailand. “Dari catatan yang ada, banyak sekali kebutuhan jamaah haji dan umroh yang dipasok bukan oleh Indonesia, tetapi dari negara yang bahkan mayoritas penduduknya bukan Muslim. Dari China, dari Vietnam, dari Thailand, itu mereka yang mendapatkan, bisa memasok untuk konsumsi jamaah haji maupun jamaah umroh yang beribadah ke Saudi,” ungkapnya kepada media di Jakarta, Jumat (22/09/2023). Kasan menjelaskan, perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi itu jauh lebih sedikit dibandingkan perdagangan Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA), yang merupakan tetangganya Saudi. Tetapi kalau soal jamaah haji dan umroh, Indonesia ke Saudi itu paling banyak. “Nilai perdagangan kita dengan Saudi itu tidak sebesar kita berdagang dengan UEA meski secara penduduk UEA itu sangat sedikit dibandingkan Saudi. Tetapi jamaah kita, jamaah haji dan umroh pasti mengeluarkan biaya yang besar untuk setiap tujuan melakukan ibadah haji di Saudi,” sambungnya. Dalam konteks demikian, Kasan menuturkan, Indonesia melalui Kementerian Perdagangan ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Saudi. “Dan kalau bisa, konsumsi bagi jamaah haji dan umroh itu harusnya bisa dipasok dari Indonesia,” lanjutnya. Kasan memaparkan selama melakukan ibadah haji dan umroh, tentu jamaah itu perlu makan dan minum. “Makanan dan minumannya itu kita targetkan supaya bisa mayoritas dipenuhi oleh para eksportir dari Indonesia. Karena jamaah haji mayoritas dari Indonesia, pasti yang makan orang Indonesia. Jamaah umroh apalagi,” ujarnya. Indonesia, kata dia, saat ini, sudah punya hubungan bilateral dengan UEA. Mengingat Saudi juga anggota Gulf Cooperation Council (GCC) atau Dewan Kerja Sama untuk negara Arab di Kawasan Teluk, maka ini menjadi pintu untuk pembebasan tarif bea masuk beberapa produk pangan. “Atau untuk yang lainnya yang akan masuk ke UEA maupun Saudi sebagai bagian dari perjanjian perdagangan,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta – 1miliarsantri.net : Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) telah menghasilkan banyak rekomendasi. Salah satu hasil munas tersebut menyangkut sikap dan bentuk ideal relasi ulama dengan umara. Hasil ini telah ditetapkan menjadi putusan Munas Alim Ulama setelah sebelumnya dibahas di Komisi Bahtsul Masail Maudlu’iyah. Menurut Koordinator Komisi Bahtsul Masail Maudlu’iyah KH Abdul Moqsith Ghazali, ulama dan umara merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Hal tersebut dikutipnya dari pernyataan Imam Ghazali yang menyebut pemerintahan atau kekuasaan dengan agama laksana saudara kembar. Kiai Moqsith kemudian menjelaskan beberapa sikap ulama dalam menghadapi umara atau pemerintah, diantaranya Pertama, para ulama senantiasa memberikan nasihat kepada para penguasa dengan cara yang lembut. Kedua, wajib bagi para ulama untuk selalu menyampaikan pesan-pesan agama dan nilai-nilai moral untuk dijadikan bekal dan pedoman para pemimpin dalam menentukan kebijakan dan regulasi yang berorientasi pada kemaslahatan. Ketiga, para ulama saat menghadapi penguasa adalah menjaga muru’ah atau integritas. Tiga sikap ideal umara ketika menghadapi ulamaPertama, umara harus senantiasa berkonsultasi dengan para ulama untuk mewujudkan keadilan. Kedua, pemerintah harus meminta fatwa dan pandangan para ulama, baik terkait masalah agama, maupun yang berkaitan dengan masalah kebangsaan, apalagi negara Indonesia berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga, pemerintah hendaknya memiliki rasa rindu ingin melihat wajah ulama dan mendengarkan nasihat-nasihatnya. Bentuk ideal relasi ulama-umara Komisi Bahtsul Masail Maudlu’iyah juga telah menetapkan bentuk ideal relasi ulama dengan umara. Berikut lima bentuk ideal relasi itu:Pertama, al-mu’awanah ala al-‘adli wa as-shalah atau saling tolong menolong dalam merealisasikan keadilan dan kebaikan. Kedua, al-muwazanah bayna al-mashalih wa al-mafasid. Artinya, ulama memerankan fungsi sebagai penasihat keputusan pemimpin saat dihadapkan pada beberapa pilihan kebijakan. Ketiga, al-‘alaqah al-jadaliyyah fi ta’yid al-akhir wa taqwil al-i’wijaj, yakni hubungan dialektis antara ulama dan umara. Jika kebijakan dan regulasi yang ada berorientasi pada kemaslahatan dan kebaikan maka para ulama akan mendukungnya, tapi jika kebijakan umara dianggap melenceng atau bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan, maka para ulama akan mengkritisi dan memberikan masukan-masukan yang proporsional. Keempat, al-musa’adah ‘ala imarah al-bilad wa al-kaun yaitu membantu pemerintah dalam memelihara dan memakmurkan negara dan alam semesta. Kelima, al-muhafadzah ‘ala at-ta’yusy as-silmi, yaitu bekerja sama dalam menjaga kehidupan saling berdampingan yang penuh kedamaian. Bentuk dan sikap ideal relasi ulama-umara yang dibahas di Komisi Bahtsul Masail Maudlu’iyah ini telah ditetapkan menjadi keputusan Munas Alim Ulama NU pada sidang pleno penetapan hasil sidang komisi, di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, pada Selasa (19/09/2023). Draf hasil putusan tersebut diserahkan kepada pimpinan sidang yaitu Wakil Ketua Umum PBNU H Amin Said Husni. (rid) Baca juga:

Surabaya – 1miliarsantri.net : Untuk kesekian kalinya Bank Indonesia kembali menggelar kegiatan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) pada 29 September hingga 1 Oktober 2023 di Surabaya. Event ini sebagai rangkaian kegiatan menuju perhelatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023. Advisor KPw Bank Indonesia Jatim, Muslimin Anwar mengatakan, FESyar merupakan bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap visi Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi & keuangan syariah dunia.FESyar akan dibuka dengan kegiatan Gerakan Sadar Wakaf, Tabligh Akbar bersama Habib Syech Abdul Qadir pada 30 September dan semarak Fesyar Jawa 2023 sebagai penutup digelar pada 1 Oktober 2023. FESyar tahun ini digelar di 3 tiga kawasan yaitu Kawasan Jawa, Sumatera dan Kawasan Timur Indonesia (Kalimantan Sulawesi Balinusra, Maluku dan Papua). Untuk regional Jawa yang terfokus di Surabaya, FESyar 2023 mengangkat tema “Penguatan Sinergi dan Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui Dukungan Digitalisasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Jawa yang Inklusif”. “Pada Fesyar 2021 lalu berhasil mencatatkan transaksi business matching mencapai Rp 7 triliun. Pada Fesyar 2022 juga mencatatkan peningkatan transaksi menjadi sebesar Rp 9 triliun. Kami berharap pada gelaran Fesyar secara hybrid tahun ini akan terjadi peningkatan transaksi seiring dengan besarnya potensi sektor syariah yang ada,” ungkapnya. Dia menambahkan, dengan penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87 persen atau sekitar 230 juta, menempatkan meraih peringkat pertama Global Muslim Travel Index 2023 dalam EkSyar Global. “Indonesia juga menempati peringkat ke-7 aset keuangan Syariah Global (USD 99 Milyar) di belakang Iran, Saudi Arabia, Malaysia, UEA, Qatar dan Kuwait,” lanjutnya. Indonesia adalah negara pertama yang menerbitkan Green Sukuk yaitu instrumen keuangan inovatif berbasis syariah untuk mendukung komitmen dalam memerangi perubahan iklim. Dalam Global Islamic Fintech Index (GIFT) 2022, Indonesia naik 1 peringkat yaitu menempati posisi ke-3 dari 64 negara setelah Malaysia dan Arab Saudi. “Ada 3 topik utama yang akan dibahas dalam rangkaian kegiatan Fesyar Jawa tahun ini, di antaranya tentang inklusi, digitalisasi dan growth,” sambung Muslimin Anwar. Sejumlah seminar akan digelar, yaitu (seminar model bisnis usaha syariah bagi pesantren dan non pesantren, seminar literasi dan inklusi syariah, seminar model pembiayaan usaha syariah melalui dana Ziswaf, dan fasilitasi sertifikasi halal). Selain itu acara juga digelar seperti halal foodpreneurs, dan business matching financing baik dari bank dan lembaga keuangan non bank untuk mendukung UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan, serta business matching trade baik melalui pameran maupun online. (har) Baca juga :