Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menggelar sosialisasi Wajib Halal Oktober 2024 (WHO 2024) di 5.040 titik se-Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala BPJPH M. Aqil Irham, rangkaian kampanye yang dilakukan serentak mulai 5 Maret 2024 ini adalah kelanjutan dari kegiatan serupa di tahun 2023. “Jika tahun 2023 kita menyentuh 1.012 titik se-Indonesia, maka tahun ini kita perluas. Ada 5.040 titik sentra pelaku UMKM yang akan kita sasar kampanye ini,” tutur Aqil Irham di Jakarta, Jumat (7/3/2024). Aqil menerangkan, WHO-2024 dilaksanakan dalam rangka menyambut pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2024 mendatang. “Kegiatan WHO-2024 kita awali pekan ini secara serentak di 34 provinsi dengan menyasar sedikitnya 170 titik strategis sentra pelaku usaha. Pada setiap pekan selanjutnya selama bulan Maret hingga Mei, sosialisasi diteruskan di 170 lokasi berbeda di 34 provinsi dan 3.000 desa, sehingga sedikitnya 5.040 sentra pelaku usaha terjangkau sosialisasi,” sambung Aqil. Lebih lanjut Aqil menjelaskan bahwa kegiatan WHO-2024 bertujuan untuk mengedukasikan kepada pelaku usaha, stakeholder dan masyarakat bahwa sesuai amanat undang-undang, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, di mana penahapan pertamanya akan dimulai Oktober 2024 nanti. Pemberlakuan tahap pertama kewajiban sertifikasi halal tersebut sesuai ketentuan PP Nomor 39 Tahun 2021 diberlakukan bagi tiga kelompok produk. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, produk bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Dan ketiga, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan. Berdasarkan data Sihalal, lanjutnya, saat ini terdata 3,9 juta produk telah bersertifikat halal. Namun, masih ada produk makanan minuman yang belum bersertifikat halal. Karenanya, BPJPH bersama seluruh pemangku kepentingan terkait perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memberikan sosialisasi, edukasi, literasi, dan informasi kepada publik dan semua stakeholder tentang wajib sertifikasi halal Oktober 2024. “BPJPH sebagai institusi negara yang menjalankan penyelenggaraan JPH berinisiatif sebagai pihak yang mengorkestrasi para mitra strategis agar bisa bekerja sama untuk menjalankan kewajiban sertifikasi halal Oktober 2024,” tegas Aqil. Adapun rangkaian kegiatan WHO-2024 di 34 provinsi hari ini diawali dengan Rakor LPH dan LP3H. Juga dilaksanakan business matching kantin halal di tiga provinsi. Setelah kegiatan Rakorda, tim sosialisasi BPJPH, Satgas Layanan JPH dan stakeholder melaksanakan sosialisasi Wajib Halal Oktober 2024 mengunjungi sejumlah lokasi pelaku usaha untuk melakukan interaksi dan sosialisasi secara langsung. Bahkan, di lokasi juga disediakan layanan layanan konsultasi dan pengajuan sertifikasi halal di tempat (on the spot). “Rakor sudah dilaksanakan jam 08.00-12.00 sesuai zona waktu masing-masing. Lalu setelahnya kita turun ke lapangan ke lokasi strategis di mana pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar berada.Y akni ke warung-warung makan, restoran, kedai, catering, hotel, mall, pusat perbelanjaan, food court, pusat oleh-oleh, pusat kuliner, pasar tradisional, pusat-pusat pedagang kaki lima, terminal bus, stasiun kereta, bandara, pelabuhan, rest area, dan lain sebagainya,” terang Aqil. Untuk mendorong optimasliasi sosialisasi, Aqil juga meminta dukungan semua pihak untuk menggencarkan publikasi melalui media sosial, media elektronik, media cetak, media luar ruangan seperti videotron. Termasuk dengan mendistribusikan naskah khutbah Jumat atau ceramah Ramadan dengan tema kewajiban sertifikasi halal. Satgas Layanan JPH Provinsi juga berkolaborasi dalam melakukan sosialisasi bersama Pemda terkait. Termasuk dalam bentuk penyediaan flyer, banner atau baliho di berbagai tempat strategis. (Iin) Baca juga :

Surabaya — 1miliarsantri.net : Para pengasuh pondok pesantren mempunyai tanggung jawab yang besar karena dipercaya para orangtua dan wali santri. Mereka dititipi penuh untuk mengasuh, mendidik, dan mengajar dengan sistem holding school, 24 jam, 7 hari dalam seminggu dan berlangsung selama bulanan dan tahunan. Apalagi keberlangsungan pendidikan di pondok pesantren dibiayai secara mandiri. Belum lagi, program pondok pesantren yang menyantuni keluarga miskin untuk bisa meraih pendidikan bersama-sama para santri umumnya di pondok pesantren. “Para kiai pondok pesantren, telah mengambil alih tugas orangtua di rumah, terkait keimanan, akhlak, ilmu dan ibadah. Kami kira, masyarakat secara umum perlu kiranya memahami betapa hal ini merupakan tugas berat yang harus diemban para kiai pesantren,” tutur Ketua Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia atau Rabithah Ma’ahidil Islamiyah (RMI) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH M. Iffatul Lathoifl kepada 1miliarsantri.net, Rabu (6/3/2024) Gus Thoif, panggilan akrab salah saorang pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, bersama jajaran lembaga urusan pesantren, secara intens koordinasi dan melakukan tindakan dalam mengatasi masalah santri dan pondok pesantren. “Bila ada salah di pihak pondok pesantren, seperti aksiden pembulian atau perundungan yang terjadi terhadap santri, tentu menjadi bagian penting yang harus diperhatikan penyelesaiannya. Kami berharap, masyarakat secara umum, terutama kalangan keluarga santri, mohon bersikap secara bijak, tidak pre-judice (melakukan penghakiman sendiri). Karena, bisa dipastikan, itu semua bukan kesengajaan dan di luar kuasa para pengurus dan pengasuh pondok pesantren,” sambung Gus Thoif. Menurut Gus Thoif, setiap santri disediakan kakak asuh (musrif) di setiap kamar dan kompleks asrama. Belum lagi secara spiritual, kiai mendoakan akan keselamatan akhirat dan dunia sang santri. “Pondok pesantren butuh didukung keberadaannya, bukan di-bully ketika ditimpa musibah,” tutur Gus Thoif. RMI NU Jatim, kini melakukan tindakan preventif dan antisipatif terhadap permasalahan di lingkungan pondok pesantren. Dengan mengoptimalkan fungsi Satgas Pesantren Ramah Santri. Pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan tertua dan khas di Nusantara dalam mengembangkan dakwah Islam ala Ahlussunnah Waljamaah. Sebagian besar menjadi bagian dari organisasi Islam moderat di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Pendiri NU, Hadratusy Syaikh KH Muhammad Hasyim Asy’ari, adalah pendiri pesantren tua pada akhir abad ke-19. Demikian pula guru para ulama dan kiai pesantren di Nusantara, yakni Syaikhona Muhammad Kholil Al-Bankalany, mempunyai sajarah panjang dalam penerapan pola pendidikan Islam di pesantren. Dari pesantren lahir para tokoh bangsa dan menjadi pendiri negara. Seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahid Hasyim, KH Abdul Wahab Hasbullah, KH As’ad Syamsul Arifin, KH Masjkur, dll. Mereka kemudian mendapat anugera Pahlawan Nasional. Sebelumnya, Gus Thoif, mengimbau kepada seluruh masyarakat santri, terkhusus pondok pesantren di bawah naungan RMI, untuk melakukan doa bersama bagi Bintang Balqis Maulana (14 tahun) yang meninggal dunia diduga akibat penganiayaan di pesantren di Kediri pada 23 Februari 2024. Dalam kasus kekerasan di Kediri, menjadi pelajaran penting bagi pengelola pondok pesantren untuk melakukan pengawasan yang ketat di antara para santri. “Ya, terus terang, kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Kami akan terus melakukan koordinasi yang mengaktifkan secara optimal Satgas Pesantren Ramah Santri,” imbuh Gus Thoif, dari keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah Mojo Kediri. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seorang santri bernama Bintang Balqis Maulana (14 tahun) meninggal diduga akibat penganiayaan di Pondok Pesantren Tartilul Quran (PPTQ) Al Hanifiyyah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Si korban, merupakan adik kelas para pelaku. Korban berasal dari Afdeling Kampunganyar, Dusun Kendenglembu, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. (her) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag menggelar seleksi Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1445 H/2024 M untuk unsur mahasiswa Indonesia yang kuliah di Timur Tengah. Seleksi digelar 2 Maret 2024 dengan Computer Assested Test (CAT). “Seleksi petugas pendukung PPIH Arab Saudi tahun ini diikuti 443 mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Timur Tengah,” terang Direktur Bina Haji Arsad Hidayat. Ikut bergabung dalam Zoom Meeting, Kasubdit Bina Petugas Haji M. Khanif dan jajarannya, Kasubdit Data dan Sihdu Hasan Afandi dan jajarannya, Perwakilan KBRI negara-negara di Timur Tengah (Mesir, Yaman, Suriah, Yordania, Tunisia, Maroko, Libya, Libanon, Uni Emirat Arab), serta Pengurus Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) negara-negara di Timur Tengah. Menurut Arsad, tenaga pendukung PPIH Arab Saudi termasuk unsur petugas yang diatur dalam PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Ada 2 (dua) unsur tenaga pendukung dari Timur Tengah, yaitu: Mahasiswa Indonesia yang kuliah di Timur Tengah dan para WNI yang tinggal di Saudi Arabia (mukimin). “Seleksi Tenaga Pendukung PPIH Arab Saudi dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menghasilkan calon petugas yang profesional. Seleksi CAT dilakukan sebagai langkah inovatif untuk pelaksanaan rekrutmen petugas haji yang lebih baik serta wujud keseriusan Ditjen PHU dalam mendukung program transformasi digital,” sambungnya. Para peserta mengikuti seleksi dari Kantor KBRI setempat. Mereka terhubung dalam Live Zoom dari 9 Negara di Timur Tengah, yaitu: Mesir, Yaman, Suriah, Yordania, Tunisia, Maroko, Libya, Libanon, dan Uni Emirat Arab. “Ini merupakan seleksi dengan CAT kali pertama, menggantikan seleksi manual yang dilaksanakan selama ini. Insya Allah hasil seleksi akan diumumkan pada 6 Maret 2024,” tegasnya. Perwakilan KBRI Muscat, Yaman, Zainur Rofid, mengapresiasi langkah inovatif Ditjen PHU. Menurutnya, CAT menjadi terobosan positif dalam rangka transparansi proses seleksi dan membuka peluang seluas-luasnya bagi para mahasiswa untuk ikut berkompetisi. Rofid menambahkan, antusiasme mahasiswa sangat tinggi sebagai wujud harapan mereka untuk berperan dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji. “Jumlah mahasiswa di negara-negara Timur Tengah semakin banyak. Karena itu, kami mengusulkan agar jumlah kuota petugas dari unsur mahasiswa pun bisa ditambah,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Awal Ramadhan tahun 2024 ini berpotensi adanya perbedaan penentuan. Hal ini terjadi setelah terbit ketetapan ormas yang berdasarkan hisab memutuskan 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada 11 Maret 2024. Sementara berdasarkan sistem rukaytul hilal, posisi hilal, baik dari sisi tinggi maupun elongasinya tak mungkin dapat di-rukyat pada 29 Sya’ban 1445 H atau 10 Maret 2024 sehingga diprediksi 1 Ramadhan 1445 H istikmal bertepatan dengan 12 Maret 2024. Pemerintah mengimbau umat Islam untuk tetap menjaga ukhuwah islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi. Imbauan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 H/2024 M. Dalam edaran yang ditanda tangani pada 26 Februari 2024 oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini diharapkan umat Islam tetap mengutamakan nilai toleransi. “Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi,” ungkap Menag, Selasa (5/3/2024). Selain itu, dalam melaksanakan ibadah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri umat Islam diimbau sesuai dengan syariat Islam dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Umat Islam juga dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan syiar pada bulan Ramadan dengan tetap mempedomani Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. “Umat Islam diimbau untuk melaksanakan berbagai kegiatan di masjid, mushala, dan tempat lain dalam rangka syiar Ramadhan dan menyampaikan pesan-pesan taqwa serta mempererat persaudaraan sesama anak bangsa,” tulis edaran tersebut. Sementara terkait takbiran Idul Fitri dilaksanakan di masjid, musala, dan tempat lain diimbau mengikuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Untuk takbir keliling dilakukan mengikuti ketentuan pemerintah setempat dan aparat keamanan dengan tetap menjaga ketertiban, menjunjung nilai-nilai toleransi, dan menjaga ukhuwah islamiyah. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah/2024 Masehi dapat diadakan di masjid, mushala, dan lapangan. Materi ceramah Ramadhan dan Khutbah Idul Fitri disampaikan dengan menjunjung tinggi ukhuwah islamiyah, mengutamakan nilai-nilai toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak bermuatan politik praktis sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan. Pada Ramadhan dan Idul Fitri ini, umat Islam juga diimbau lebih mengoptimalkan zakat, infak, wakaf, dan sedekah di bulan Ramadan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. (wink) Baca juga :

Palembang — 1miliarsantri.net : Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 2024 resmi dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Main Dining Hall, Jakabaring Sport City, Kota Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (1/32024) malam. Presiden mengapresiasi peran aktif seluruh kader IMM dalam menjalankan agenda kebangsaan. Termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang pemilihnya 56 persen atau 113 juta orang itu generasi milenial dan Z. “Jadi menurut saya anak muda Indonesia tidak apatis terhadap politik justru generasi muda punya kemauan besar untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” terang Presiden kepada awak media. Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi membuka acara Muktamar IMM Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, Pj. Gubernur Sumatra Selatan Agus Fatoni, dan Ketua DPP IMM Abdul Musawir Yahya. Presiden mengungkapkan kehadirannya di pembukaan IMM ditengah-tengah kesibukannya karena IMM merupakan organisasi pemuda yang penting. “Karena IMM itu adalah organisasi penting dan acara Muktamar juga sangat penting,” sambungnya. Presiden menyatakan, meskipun tantangan global berat dan lanskap politik serta ekonomi dunia berubah secara dinamis, Indonesia memiliki peluang besar untuk melompat menjadi negara maju, sebagaimana dianalisis oleh lembaga-lembaga internasional seperti OECD, World Bank, dan IMF. Namun, Presiden juga menekankan bahwa terdapat tantangan besar yang harus dihadapi yang justru bisa memunculkan peluang. “Tidak ujug-ujug bisa langsung melompat, tapi tantangannya juga sangat besar,” pungkas Presiden Jokowi. (tri)

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat ini mengizinkan umrah mandiri menggunakan visa turis, termasuk bagi jamaah Indonesia. Bagi jamaah yang ingin melakukan umrah mandiri dengan mengajukan visa turis melalui aplikasi Nusuk. Umrah mandiri atau backpacker tengah menjadi perbincangan masyarakat belakangan ini. Sebab, biaya yang dikeluarkan untuk umrah mandiri jauh lebih hemat ditambah keleluasaan waktu selama di Tanah Suci. Pengajuan visanya pun saat ini makin mudah dengan Nusuk. Lewat aplikasi yang dirilis pemerintah Arab Saudi ini, jamaah dapat memesan waktu untuk raudhah juga berbagai informasi lain terkait umrah, haji, wisata, penginap, hingga kuliner di Madinah dan Mekkah. Sayangnya, Kementerian Agama (Kemenag) malah melarang umrah backpacker tersebut. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beralasan larangan tersebut untuk melindungi umat Muslim yang ingin beribadah umrah, padahal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan ijin Umrah Backpacker. “Perjalanan umrah berbeda dengan perjalanan wisata lainnya, karena melibatkan aturan-aturan peribadatan yang harus dipatuhi. Ini kalau kita ke luar negeri kita bisa sendiri. Kemana? Ke Eropa, Jepang, Amerika, kemanapun kita bisa lakukan sendiri, karena tidak ada aturan-aturan dalam melakukan perjalanan itu, tapi umroh berbeda. Ada aturan peribadatan yang harus dipenuhi,” terang Yaqut. Menurut Yaqut, tidak semua umat memahami aturan-aturan tersebut, sehingga diperlukan bimbingan dan bantuan dalam melaksanakan ibadah umroh. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis ikut memberi tanggapan soal larangan umrah mandiri. Mengutip laman Himpuh, Kiai Cholil menilai umrah backpacker layak dicoba. Menurut Kiai Cholil, kebijakan Arab Saudi yang membuka kesempatan bagi semua orang untuk mengurus secara mandiri keberangkatan umrahnya ke tanah suci. “Saya pikir ke depan memang kita makin mudah untuk akses keliling di dunia, apalagi cuma umrah gitu kan, lebih dekat dari kita, orang bisa berangkat sendiri, melaksanakan–apalagi ibadahnya ibadah sunnah,” katanya selepas acara Halaqah Dakwah di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024) lalu. Menanggapi pro kontra umrah backpaker, pengamat Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia Hadza Min Fadhli Robby mengatakan pemerintah perlu mengedukasi dan membuat peraturan agar tidak disalahgunakan. “Perlu adanya edukasi terutama dari Kemenag dan Dirjen Haji dan Umrah untuk menekankan sisi kesiapan jamaah saat mengikuti umrah backpacker. Karena ketika umrah bacpacker itu dijalankan maka jamaah itu betul-betul bertanggung jawab atas dirinya masing-masing, mulai itu dari hotel, tiket, jadwal yang harus disiapkan secara rinci,” kata Hadza. Terkait itu, Kiai Cholil mengimbau bagi jamaah umrah mandiri untuk memastikan persiapan, khususnya tempat tinggal, dan menjaga nama baik Indonesia. “Saya berharap meminta kepada masyarakat yang ingin umrah backpacker berangkat sendiri silahkan dicoba. Saya sudah pernah mencobanya asyik dan nyaman. Yang kedua, tapi perhatikan, tolong bawa nama Indonesia yang baik, jangan sampai pergi ke sana, tidak bisa pulang,” imbaunya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri (PM) yang juga Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters, di Grand Hall New Zealand Parliament Buildings, di hari ketiga kunjungan kerjanya di Wellington, Selandia Baru. Selain membicarakan kerja sama antar kedua negara, Wapres bersama Wakil PM Peters juga membahas sikap politik kedua negara merespons kondisi terkini di Palestina. “Saya juga tadi menyinggung tentang perang di Palestina, di mana saya bersama dengan Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru. Saya kira kita punya pandangan yang sama untuk menghentikan perang di sana melalui perundingan dan gencatan senjata yang permanen,” terang Wapres kepada 1miliarsantri.net seusai kedatangan nya di Selandia Baru, Sabtu (02/03/2024). Wapres juga menuturkan, dirinya mengajak Selandia Baru untuk turut menggalang bantuan kemanusiaan bagi Palestina. “Dan juga untuk bantuan kemanusiaan yang perlu digalang melalui dunia internasional karena suasana di Palestina sangat memprihatinkan,” imbuhnya. Lebih jauh Wapres mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut mereka juga membahas tentang membangun perdamaian dan toleransi. “Kami ajak untuk membangun cara berfikir hubungan antarumat manusia yang saling menghargai, membangun perdamaian dan toleransi, karena akhir-akhir ini kita melihat bahwa mulai ada gangguan-gangguan, terjadinya perang, seperti di Rusia dan Ukraina, kemudian juga di Palestina banyak melahirkan korban, bahkan lebih dari 30 ribu orang terbunuh di sana, banyak kelaparan,” pungkas Wapres. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) menjalin sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Polres Kabupaten Bliter dalam menangani masalah video viral yang menyampaikan pesan memperbolehkan tukar pasangan suami istri. Video berdurasi 33 menit itu diunggah di akun Mbah Den (Sariden), pada 25 Februari 2024, dengan judul “Mengerikan, Ajaran Kiyai Salamah, Halalkan Berzina Jaminan Masuk Surga”. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Blitar, Baharudin menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Polres Blitar untuk menindaklanjuti masalah tersebut. “Polres Blitar melakukan investigasi khusus terhadap Samsudin, yang mengakui bahwa video tersebut hanya rekaan semata demi meningkatkan jumlah pengikut dan penonton,” terangnya kepada 1miliarsantri.net, Jumat (1/3/2024). Baharuddin mengatakan, Polres Blitar telah meminta pengelola kanal untuk menghapus video tersebut agar tidak dapat diakses lagi oleh masyarakat. “Setelah investigasi, Kasat Polres Blitar telah menginformasikan kepada kami bahwa video tersebut direkam di Jawa Barat dengan pelibatan aktor figuran. Bagian sensitif dari video tersebut terkait kebolehan melakukan hubungan intim secara bebas dan saling tukar pasangan, dipotong dan diunggah secara terpisah oleh beberapa pihak. Hal ini menyebabkan kegaduhan di masyarakat, seolah-olah praktik tersebut terjadi di Kabupaten Blitar,” ungkapnya. Baharuddin menambahkan, pihaknya mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat, termasuk memberi pembinaan kepada Samsudin. Baharuddin juga memastikan bahwa lembaga yang dikelola Samsudin tidak memiliki legalitas sejak akhir 2022. “Kemenag Kabupaten Blitar terus bersinergi dengan MUI dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat Blitar,” tegasnya. Sementara itu Kepala Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik pada Ditjen Bimas Islam, Dedi Slamet Riyadi menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menangani isu-isu yang timbul dari konten-konten kontroversial. Sebab, menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan hasrat untuk mendapatkan pengikut (followers) di media sosial mendorong para konten kreator untuk membuat berita, foto, dan video yang menyimpang dari ajaran agama. “Kami akan berkoordinasi dengan Kominfo untuk menangani isu-isu yang mengundang kontroversi,” pungkasnya. (san) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempersilahkan para calon jamaah umrah untuk melakukan umrah secara mandiri atau backpaker. Hanya saja para jamaah dihimbau untuk tetap menjaga nama baik Indonesia. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis menyatakan, jaman sekarang masyarakat sudah sangat mudah untuk keliling dunia, apalagi ibadah umrah, terutama yang ingin mencoba umrah secara mandiri. Namun, tetap perlu memperhatikan regulasi dan prosedur yang berlaku, serta menjaga nama baik negara. “Masyarakat yang ingin melakukan umrah backpaker diharapkan dapat memperhatikan nama baik Indonesia, jangan sampai pergi ke sana dan sesampainya disana tidak bisa pulang,” terang KH Cholil kepada 1miliarsantri.net, Kamis (29/2/2024). KH Cholil juga meminta kepada masayarkat yang akan melakukan umrah backpaker sudah memperoleh tempat tinggal terlebih dahulu sebelum keberangkatan. Hal ini penting untuk menghindari kesulitan mencari akomodasi saat tiba di tanah suci, sehingga proses ibadah dapat dilakukan dengan lancar. Selain itu, disarankan juga untuk mempersiapkan perlengkapan dan kebutuhan selama perjalanan dengan baik agar tidak terlalu bergantung pada tempat tujuan. “Barangkali ada backpaker, tidak ada tempat tinggalnya. Jangan sampai tinggal di masjid setempat,” jelasnya. Dia juga mengingatkan bagi masyarakat yang akan melakukan umrah backpaker ke tanah suci menguatkan niatnya untuk ibadah, bukan liburan semata. Hal ini penting agar fokus selalu tertuju pada ibadah dan mendapatkan manfaat spiritual yang maksimal selama di tanah suci. “Jangan sampai berangka ke sana hanya tidur, balik-balik dari masjid. Mungkin sampai ya ganti-ganti baju dan mandi di masjid itu saya pikir tidak baik,” sambungnya. Sehubungan dengan umrah backpaker, Saudi telah telah mengumumkan perpanjangan sistem e-visa untuk mencakup enam negara tambahan. Kementerian Pariwisata mengungkapkan bahwa pengunjung dari Turki, Thailand, Panama, Saint Kitts dan Nevis, Seychelles, dan Mauritius sekarang dapat menggunakan e-visa untuk tujuan seperti rekreasi, bisnis, dan perjalanan religius, terbatas pada Umrah. Ekspansi ini membawa jumlah total 63 negara yang diberikan visa e-visitor oleh Arab Saudi. Selain itu, individu yang memegang visa Schengen, Inggris, dan AS yang valid yang sebelumnya telah digunakan untuk memasuki negara masing-masing juga sudah memenuhi syarat untuk e-visa. Penduduk tetap dari negara-negara UE dan GCC, Inggris, dan Amerika Serikat juga termasuk dalam ketentuan ini. Perpanjangan e-visa dilakukan karena Saudi berkomitmen untuk memfasilitasi perjalanan yang lancar, dan terus menawarkan visa stopover gratis selama 96 jam. Visa ini memungkinkan penumpang yang bepergian melalui Saudia dan Flynas untuk menikmati tinggal hingga 96 jam di negara ini sebelum mencapai tujuan akhir mereka. Sebagai informasi, inisiatif strategis ini sejalan dengan tujuan yang diuraikan dalam Visi Arab Saudi 2030, yang berfokus pada diversifikasi ekonomi dan pengembangan. Salah satunya adalah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata ke PDB dari 3% menjadi lebih dari 10% dan menciptakan satu juta peluang pekerjaan di sektor paripurna Arab Saudi. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengambil kebijakan baru untuk kuota pendampingan lansia, pendamping jamaah haji penyandang disabilitas, dan penggabungan mahram pada musim haji 2024. Kebijakan ini sebelumnya ditiadakan pada musim haji 2023. Kuota ini memungkinkan jamaah haji lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan pendamping khusus dari keluarganya agar benar-benar bisa maksimal dalam penjagaan dan proses ibadah hajinya. Sistem ini juga memungkinkan suami-istri atau anak kandung/orang tua yang terpisah waktu keberangkatannya, semisal karena waktu mendaftarnya tidak berbarengan, bisa dilakukan penggabungan mahram sehingga bisa berangkat haji bersama. Juru Bicara (Jubir) Kementerian Agama Anna Hasbie mengatakan, kuota pendampingan lansia, pendamping jamaah haji penyandang disabilitas, dan penggabungan mahram diberi kesempatan untuk melakukan pelunasan ditahap kedua. Pelunasan tahap II ini akan berlangsung pada 13-26 Maret 2024. Tahap ini menurutnya diperuntukkan untuk empat kategori, yaitu ad Jamaah yang belum melakukan pelunasan biaya haji pada tahap I karena mengalami gagal sistem Pendamping jamaah haji lanjut usia Jamaah haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua yang terpisah Pendamping jamaah haji penyandang disabilitas. “Batas akhir input data pengajuan pendampingan lansia, penggabungan mahram, dan pendamping penyandang disabilitas akan berakhir pada 7 Maret 2024,” terang Anna kepada 1miliarsantri.net, Rabu (28/2/2024). Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Lampung H Puji Raharjo menjelaskan bahwa jamaah yang akan mengajukan pendampingan lansia, pendamping jamaah haji penyandang disabilitas, dan penggabungan mahram diharuskan mendaftarkan diri ke Kemenag kabupaten/kota. Menurutnya, sejumlah syarat harus dipenuhi untuk masuk dalam kuota ini di antaranya pasangan harus sudah melunasi biaya haji di tahap I. Kemudian jamaah yang akan mendampingi sudah mendaftar haji lebih dari 5 tahun. “Silakan kesempatan ini dimanfaatkan kalau ada yang mau pendampingan atau penggabungan mahram,” ungkapnya. Kuota haji Indonesia tahun 2024 ini sebesar 221.000 jamaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota sehingga jumlahnya menjadi 241.000 jamaah. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus. Selain jamaah, petugas haji juga bertambah. Awalnya 2.100 petugas, kini menjadi 4.421 orang. (rid) Baca juga :