Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Persyarikatan yang didirikan KH Amad Dahlan ini, secara tegas dan tanpa keraguan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola Ijin Usaha Pertambangan(IUP) akhirnya tidak ada lagi kontroversi tentang iya atau tidaknya Muhammadiyah mengelola tambang yang ditawarkan pemerintah. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogya, Ahad (28/7/2024). Unsur kehati hatian PP Muhammadiyah menerima IUP dari pemerintah memang dilakukan dengan menggelar rapat konsolidasi nasional dari 27-28 Juli di Universitas Aisiyah Muhammadiyah Yogya. Meskipun disertai unsur kehati hatian, namun di internal Muhammadiyah juga masih ada yang tidak sependapat. Ketidaksetujuan itu diwujudkan dalam demo di luar acara konsolidasi di Universitas Aisiyah Muhammadiyah. Anak anak muda Muhammadiyah menyindir dengan spanduk bertuliskan; NU-Muhammadiyah dibedakan dengan qunut, tetapi disatukan dengan tambang. Tapi, demo itu toh tidak bisa mengganggu keputusan PP Muhammadiyah yang sudah final menerima IUP dari pemerintah. Meskipun demo anak anak muda Muhammadiyah tidak merubah keputusan final penerimaan pengelolaan tambang, namun di level publik yang paham Muhammadiyah masih tetap mempertanyakan; Kenapa sih Muhammadiyah mau? Apa karena ditekan? Atau karena Muhammadiyah sudah tidak mau ribut atau berseberangan dengan pemerintah? Itulah letupan letupan pertanyaan dari pihak yang tidak sepaham. Dalam konferensi pers yang disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti menjelaskan Muhammadiyah mengungkap alasan menerima konsesi izin usaha pertambangan atau izin tambang yang ditawarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Prof Mu’ti menyebut Muhammadiyah berkomitmen memperluas dan memperkuat dakwah dalam ekonomi. Hal ini termasuk dalam pengelolaan tambang. “Yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial,” katanya. Prof Mu’ti menambahkan penerimaan IUP itu juga disertai komitmen menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumberdaya insani yang handal dan berintegritas tinggi. Ia juga menuturkan keputusan menerima izin tambang diambil setelah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, dan majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah juga menerima masukan dari pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dijelaskan, majelis konsolidasi nasional sudah sepakat mendukung dan memperkuat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengelolaan tambang. Dengan keputusan tersebut, maka Muhammadiyah menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kedua yang menerima izin tambang, yang sebelumnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah lebih dulu menyatakan menerima. Pada awal Juni 2024, pemerintah memberikan ormas keagamaan kesempatan dapat izin tambang batu bara. Kebijakan izin tambang ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara. Lewat aturan ini, ormas keagamaan dapat diprioritaskan sebagai penerima penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B). Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan, untuk ormas ormas yang akan mengelola tambang akan dicarikan tempat yang bagus bagus. Ia juga menegaskan dilibatkannya ormas mengelola tambang agar ikut menjaga aset negara. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama telah mengumumkan hasil akhir Uji Kompetensi (Ikhtibar Tashfiyah atau Tahdid Mustawa) Calon Mahasiswa Universitas Al Azhar Mesir 2024. Total ada lebih 1.500 calon mahasiswa yang dinyatakan lulus pada uji kompetensi tahun ini. Uji Kompetensi dilaksanakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Markaz Syekh Zayed li Ta’lim al-Lughah al-‘Arabiyyah li Ghayr an-Nathigin Biha. Prosesnya difasilitasi oleh Markaz Al-Azhar Indonesia atau OIAA Indonesia. “Hari ini kami umumkan 1.562 peserta lulus Uji Kompetensi Calon Mahasiswa Universitas Al Azhar Mesir 2024. Ada 20 orang sebagai calon penerima beasiswa Al-Azhar 2024/2025, dan 1.542 orang sebagai calon mahasiswa non beasiswa atau mandiri,” terang Plt Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad di Jakarta, Senin (29/7/2024). Berdasarkan pengumuman tersebut, lanjut Prof Abu Rokhmad, peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi berhak mendapatkan rekomendasi studi dari Kementerian Agama. Tujuannya, untuk memperlancar proses pengurusan dokumen pendaftaran ke Universitas Al-Azhar. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ahmad Zainul Hamdi merinci bahwa ada sejumlah tahapan lanjutan yang harus diikuti peserta. Bagi calon mahasiswa baru yang tidak memiliki ijazah muadalah (disetarakan dengan SLTA Al-Azhar), atau pernah memiliki ijazah muadalah namun berakhir masa berlakunya, atau memiliki ijazah sebelum TA 2020/2021, harus mengikuti: a) Program penyiapan kompetensi (i’dad ta’hili), yaitu kelas persiapan mengikuti uji kompetensi penyetaraan (muadalah) b) Ujian penyetaraan (ikhtibar muadalah), sebagai syarat mendaftar di Universitas Al-Azhar c) Uji kompetensi level bahasa Arab (placement test/tahdid mustawa) d) Matrikulasi bahasa berdasarkan hasil uji kompetensi level bahasa Arab “Bagi calon mahasiswa baru yang memiliki ijazah muadalah yang masih berlaku, dapat langsung mengikuti uji kompetensi level bahasa Arab (placement test/tahdid mustawa) dan matrikulasi bahasa sesuai hasil uji kompetensi level bahasa Arab melalui Markaz Tatwir Taklimil at-Thullab Al- Wafidin wal Ajanib Al-Azhar, untuk selanjutnya akan diberikan rekomendasi studi dari Kementerian Agama Rl guna memperlancar proses pengurusan dokumen pendaftaran ke Universitas Al-Azhar,” paparnya. Tahap berikutnya adalah pemberkasan dan pendaftaran. Calon mahasiswa baru harus menyiapkan semua dokumen yang diperlukan sebagai syarat pendaftaran di Universitas Al- Azhar. “Berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Agama RI dan Al-Azhar Al-Syarif untuk TA 2024/2025, pelaksanaan tahapan-tahapan selanjutnya bagi calon mahasiswa baru yang tercantum dalam pengumuman ini, diberikan tanggung jawabnya kepada Markaz Al-Azhar li Ta’lim al-Lughah al-‘Arabiyyah li Ghayr an- Nathiqin Biha/Markaz Al-Azhar Indonesia yang berada di bawah koordinasi Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia, dengan supervisi Kementerian Agama RI dan Al-Azhar Al-Syarif,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Duta Besar Republik Indonesia di Tunis, Tunisia, Zuhairi Misrawi mengapresiasi dukungan Universitas Zaitunah kepada mahasiswa Indonesia yang belajar di negara itu. Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara apresiasi Rektor Universitas Zaitunah atas kelulusan para mahasiswa Indonesia di Fakultas Peradaban Islam, Universitas Zaitunah, Kamis (25/7/2024) lalu. Acara tersebut dihadiri oleh Rektor Universitas Zaitunah, Abdul Latif Bouazizi, dan beberapa dosen lainnya. Dalam kesempatan itu, Zuhairi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Rektor Universitas Zaitunah dan para dosen yang telah memberikan perhatian kepada para mahasiswa. “Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Zaitunah dan para dosen yang telah memberikan perhatian dan kasih-sayang tidak terbatas kepada para mahasiswa Indonesia,” tukas Zuhairi. Zuhairi mengaku bangga atas prestasi dan kelulusan mahasiswa Indonesia dalam setahun terakhir yang mengalami peningkatan signifikan, baik pada jenjang S1, S2, maupun S3. Hal itu, lanjutnya, dapat dicapai berkat perhatian para dosen Universitas Zaitunah kepada para mahasiswa dengan mendorong peningkatan kemampuan akademis mereka. “Sungguh, para mahasiswa Indonesia sangat beruntung karena mendapatkan bimbingan dan pembelajaran langsung dari para dosen yang mumpuni,” sambungnya. Sementara itu, Rektor Universitas Zaitunah, Abdul Latif Bouazizi, juga menyampaikan apresiasi atas ketekunan dan semangat para mahasiswa Indonesia yang menghasilkan prestasi membanggakan. “Kami melihat langsung bagaimana para mahasiswa Indonesia gigih dan tekun belajar. Dan, hari ini kita bisa melihat langsung hasilnya. Ketekunan dalam belajar ini yang membuat para mahasiswa Indonesia akan menjadi ulama, cendekiawan, dan pemimpin di masa mendatang. Mereka ini akan menjadi duta-duta Zaitunah dan Tunisia saat berkiprah di Indonesia. Sebab itu, kami sangat bangga,” ungkapnya. Di akhir acara, Zuhairi dan Rektor Universitas Zaitunah, serta para dosen memberikan sertifikat kelulusan dan hadiah bingkisan kepada para mahasiswa yang lulus. (wink) Baca juga :

Semarang — 1miliarsantri.net : Pengurus Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Izzudin dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Falak Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang di Auditorium II Kampus III UIN Walisongo, Rabu (24/7/2024) lalu. Pengukuhan ditandai dengan penyerahan SK dan pengalungan samir oleh Rektor UIN Walisongo Semarang Prof Nizar Ali kepada Prof Ahmad Izzudin. Ahmad Izzudin secara resmi menyandang gelar Profesor Ilmu Falak terhitung sejak 1 Oktober 2023 dan memperoleh kenaikan pangkat/golongan sebagai Pembina Utama Muda/IV/c pada 1 April 2024. Dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Falak, ia menyampaikan pidato berjudul Teori Arah Menghadap Kiblat: Upaya Mencari Teori Arah yang Relevan dan Akurat. Sebelumnya, ia merupakan sarjana dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN, sekarang UIN) Walisongo, Semarang pada 1997. Lalu gelar magisternya diraih di UIN Walisongo pada 2001 dan gelar doktoralnya ditamatkan di kampus yang sama pada 2011. Izzudin mengajar sejumlah mata kuliah di UIB Walisongo Semarang yakni Tarikh Tasyri, Fiqh Mawaris, Hisab Waktu Shalat dan Arah Kiblat, Qawaidul Fiqhiyah, Hisab Awal Bulan Kamariah Kontemporer, Hisab rukyat, Kajian Kitab Falak, Praktikum Ilmu Falak, Pengantar Ilmu Falak, Hisab Rukyat Klasik, Hisab Rukyat Kontemporer, Sejarah Perkembangan Ilmu Falak, dan Seminar Proposal. Izzudin saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2019-2024). Akademisi kelahiran Kudus, Jawa Tengah 52 tahun itu juga menjadi pengurus Lembaga Falakiyah PBNU masa khidmah 2022-2027. Ia juga aktif di beberapa lembaga. Di antaranya sebagai Ketua Umum Asosiasi Dosen Falak Indonesia (ADFI), Ketua Umum Asosiasi Pesantren Falak Indonesia (APFI), Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Diklat Lembaga Falakiyah PBNU, Ketua Lajnah Falakiyah PWNU Jawa Tengah (2003- 2008), Sekretaris Bidang Ketakmiran Masjid Agung Jawa Tengah, Pengurus LPKBHI FSH UIN Walisongo, dan Tim Hisab Rukyat Kemenag RI. Selain aktif sebagai pengurus Lembaga Falakiyah PBNU dan pengajar di UIN Walisongo, Izzudin mendirikan Pesantren Life Skill Daarun Najaah, Ngaliyan, Semarang. Ia juga mengemban amanah sebagai Wakil Rais Syuriah PCNU Kota Semarang. Izzudin telah menerbitkan banyak karya, baik dalam bentuk artikel jurnal maupun pada surat kabar dan majalah, baik secara pribadi maupun berkolaborasi, yang diterbitkan pada skala nasional hingga internasional. Berikut karya-karya Prof Izzudin: (hud) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) didaulat memberi sambutan dalam Pembukaan Pelatihan Digital Leadership Transformasi Digital di Lingkungan Nahdlatul Ulama “NU Digdaya” (Digitalisasi Data dan Pelayanan) yang digelar di Pusdiklat Kemenkominfo, Jakarta, 22 – 26 Juli 2024. Berikut adalah transkrip lengkap sambutan Gus Yahya dalam acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, was shalatu was salamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ‘ala alihii wa shahbihi wa man walah. Amma ba’ad. Yang saya hormati Pak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Pak Budi Setiadi. Ini beliau sengaja datang enggak pakai peci, supaya jelas mana yang menteri mana yang ketua umum. [Hadirin tertawa]. Soalnya kalau di sini enggak ada tulisannya, enggak ada yang tahu mana ketua umum, mana yang enggak, pakai peci semua. Yang saya hormati jajaran pimpinan Kemeninfo. Yang saya hormati perwakilan dari Prospera. Teman-teman dari PBNU, hadir di sini salah seorang ketua tanfidziyah, Pak Agus Zainal Arifin, ketua bidang transformasi digital. Ini memang tanggung jawab beliau. Wakil sekjen, Pak Najib Azca. Ini wakil sekjen bidang saya suruh [hadirin tertawa]. Yang saya hormati para peserta Digital Leadership Academy dari jajaran Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Tadi Bu Roksana Khan (yang presentasi dengan menggunakan Bahasa Inggris, ed.) sempat mengalami kesulitan teknis untuk menyiarkan suaranya. Tapi alhamdulillah bisa diatasi sehingga bisa keluar suaranya, walaupun saya tahu, untuk sebagian besar peserta ini ada suaranya atau tidak sama saja. [hadirin tertawa]. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kepala Badan Pengembangan SDM bahwa MoU antara PBNU dengan Kemenkominfo ini ditandatangani pada bulan Mei 2022. Dan itu adalah salah satu dari kerja sama yang paling awal dijalin oleh PBNU, khususnya dengan kementerian di dalam pemerintahan kita. Kenapa? Karena memang agenda transformasi digital itu menjadi salah satu agenda utama yang kita sepakati sejak awal. Dan kita sudah mau sejak awal: ini pokoknya segera transformasi digital. Tapi memang proses transformasi digital ini harus menempuh satu jalan yang yang tidak sederhana dan tidak linear. Ada sejumlah hal yang harus kami lakukan terlebih dahulu sebelum sampai kepada hal-hal yang lebih teknis yang bersifat teknologi, dan prosesnya membutuhkan waktu. Sehingga memang baru dua tahun kemudian kita sekarang berhasil mencapai tahap berikutnya, yaitu tahap penyiapan fasilitas teknologi yang dibutuhkan, mulai dari software sampai dengan hardware-nya. Insyaallah pada akhir bulan ini Nahdlatul Ulama sudah siap untuk mengoperasikan platform yang kita sebut sebagai NU Digdaya ini, yaitu Digital Data dan Layanan, yang akan menjadi platform yang menampung seluruh urusan keorganisasian dan layanan masyarakat di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi di Agustus nanti, Pak Menteri, insyaallah di PBNU sudah enggak ada lagi kertas beredar. Insyaallah. Semuanya sudah melalui proses digital. Itu pun nantinya kita masih membutuhkan lebih lanjut satu proses nontechnological treatment. Jadi langkah-langkah di luar teknologi yang harus kita tempuh untuk mempersiapkan – seperti yang disebut oleh Pak Kepala BPSDM tadi – pola pikir, mindset dari jajaran dan pengurus Nahdlatul Ulama ini, agar siap mengoperasikan keseluruhan mekanisme digital ini. Memang, Bapak Ibu sekalian, transformasi digital atau mungkin secara lebih spesifik saya sebut saja manajemen organisasi melalui platform digital, itu adalah keniscayaan ketika kita menghadapi perkembangan demografis yang membuat ukuran organisasi itu sendiri tidak mungkin dikelola kecuali melalui platform digital. Dan ini sudah terjadi di berbagai pemerintahan. Indonesia ini kayaknya termasuk yang agak belakangan, Pak Menteri, ya. Sebelum ini itu ada Inggris dan beberapa negara lain yang sudah menerapkan e-government. Kenapa? Karena melihat bahwa mengelola demografi yang ukurannya besar itu enggak mungkin lagi bisa efektif kecuali melalui platform digital. Kami sudah merasakan hal itu sejak lama, dan melihat realitas semakin membesarnya ukuran NU ini, karena NU terus membesar. NU itu dari waktu ke waktu persentasenya tambah. Jadi kalau ada partai NU itu jangan-jangan menang terus nantinya [hadirin tertawa]. Karena sekarang menurut survei sudah 56,9% penduduk Indonesia mengaku NU. Ini berarti ada tidak kurang dari 180 juta. Bagaimana mungkin mengelola 180 juta warga ini kalau tidak menggunakan teknologi digital ini. Tapi tentu saja ini membutuhkan transformasi yang melompat sangat jauh, karena di NU ini, apalagi digital, soal jam itu saja belum cukup menjadi mindset. Jadi kalau yang lain-lain itu sudah ukuran waktu itu jam: jam 09.30, jam 10, jam 11. Kalau di NU belum. NU itu ukuran waktunya itu pokoknya bakda shalat fardu. [Hadirin tertawa]. Kalau ada undangan ya bakda Dzuhur, bakda Asar, bada Isya. Sampai tempo hari ada yang menduga bahwa NU ini didirikan bakda Isya. 1926 itu kan bakda Isya. Karena tradisinya di pesantren juga memang seperti itu, jadwal pengajaran itu mengikuti waktu shalat lima waktu itu. Maka dibutuhkan effort untuk mentransformasikan mindset ini, dan effort itu memang kompleks dan butuh kerja keras, tapi tidak terelakkan karena ini niscaya. Kita harus melakukan ini dan PBNU bertekad untuk memaksa seluruh jajaran NU masuk ke dalam ekosistem digital ini di dalam pengelolaan organisasi. Nah, karena itu, saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atas kesediaannya untuk membantu Nahdlatul Ulama dalam soal ini. Dan tentu saja bahwa tujuan kami melakukan peningkatan kinerja manajemen organisasi ini tidak lain memang untuk meningkatkan kontribusi kami bagi kemaslahatan bangsa dan negara kita. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Prospera dan JICA, yang juga menjadi bagian dari partner program ini. Ini para peserta saya minta membuka pikiran selebar-lebarnya untuk menyerap materi-materi yang diberikan dalam ini, karena segera sesudah ini Anda semua akan bertanggung jawab untuk menjadi Digital Leadership Academy lokomotif dari transformasi digital di lingkungan Nahdlatul Ulama, dan itu bukan pekerjaan kecil. Karena untuk struktur Nahdlatul Ulama sendiri saja itu ada jajaran kepengurusan mulai di tingkat pusat PBNU, provinsi PWNU, kabupaten kota PCNU, kecamatan MWC, kemudian desa Ranting. Dan kami sudah hitung, Pak Menteri, jumlah personil kepengurusan dari pusat sampai ke desa di seluruh Indonesia ini di lingkungan organisasi NU sendiri, itu tidak kurang dari 2 juta orang pengurus. Mereka harus kita kelola semua. Padahal di NU ini masih punya apa yang kami sebut sebagai badan-badan otonom yang dulu disebut organisasi-organisasi underbow, seperti Muslimat, Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU, dan lain-lain. Kami punya 14 organisasi…

Jakarta — 1miliarsantri.net : Selama 55 hari operasional penyelenggaraan haji di Makkah atau sejak 20 Mei hingga 13 Juli 2024, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah telah melayani 2.771 jemaah haji dengan berbagai kondisi kesehatan, baik rawat jalan maupun rawat inap. “Sebanyak 1.308 jemaah di antaranya dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) untuk penanganan lebih lanjut. Meskipun telah menutup layanan operasionalnya, KKHI masih menyiagakan ruang IGD sebagai tempat transit bagi pasien setelah menjalani perawatan di RSAS hingga 23 Juli 2024,” terang Anggota Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda dalam keterangan resmi Kemenag mengutip dari laman sehatnegeriku.kemkes.go.id. KKHI Makkah, lanjutnya, juga telah menyiapkan tim advance untuk menjalankan program visitasi bagi jemaah haji yang masih dirawat di RSAS hingga tanggal yang sama. “Pemantauan dan visitasi jemaah yang masih dirawat di RSAS akan terus dilakukan sampai semua petugas kembali ke Tanah Air,” ujarnya. Menurutnya, jika masih ada jemaah yang dirawat di RSAS sampai semua petugas kesehatan kembali ke Tanah Air, hal itu akan dilaporkan kepada Kantor Urusan Haji (KUH) Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah. Selanjutnya, diserahterimakan kepada KJRI di Jeddah untuk melakukan pemantauan jemaah di RSAS. “Semua jemaah haji yang masih dirawat di RSAS tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia hingga jemaah dapat kembali ke Indonesia,” tandasnya. KKHI Makkah, kata Widi, telah melakukan Tanazul dan Evakuasi sebanyak 164 jemaah dengan rincian, sebanyak 12 jemaah dievakuasi ke Bandara Jeddah, 4 jemaah ke Bandara Madinah, dan 77 jemaah dievakuasi ke KKHI Madinah. Selain itu, sebanyak tiga jemaah di Tanazul akhir dan sebanyak 68 jemaah di Tanazul awal. Selain KKHI Makkah, ia mengungkapkan, operasional pelayanan kesehatan di 11 sektor oleh Tim Emergency Medical Sector (TEMS) dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang (kloter) oleh Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) juga telah berakhir. “Pelayanan kesehatan di sektor telah melakukan deteksi dini kepada 30.751 jemaah, emergency response terhadap 1.013 jemaah, melakukan rujukan ke KKHI Makkah sebanyak 178 pasien,” ungkapnya. Untuk pelayanan kesehatan di kloter dilakukan oleh 1.643 orang Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI), terdiri dari 550 dokter dan 1.093 perawat) yang berasal. Mereka tergabung dalam 550 kloter. Secara keseluruhan, terang Widi, tenaga kesehatan di kloter telah melakukan pelayanan kesehatan rawat jalan kepada 132.946 jemaah, serta telah merujuk sebanyak 35 jemaah kepada klinik sektor, 461 jemaah ke KKHI Makkah, dan 398 jemaah ke RSAS. (wink) Baca juga :

Surakarta — 1miliarsantri.net : Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) bakal menjadi tuan rumah Festival Pers dan Literasi Muhammadiyah yang diselenggarakan di UMS pada 10-11 Agustus mendatang. Kesiapan tersebut disampaikan Rektor Sofyan Anif saat menerima kunjungan dari Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah. Bahkan Sofyan Anif mempersilakan menggunakan Edutorium bila peserta membludak. Menurut Wiwied Widyastuti akan ada lima komunitas yang hadir di festival tersebut. Kelima komunitas itu ialah komunitas taman pustaka Muhammadiyah, LBSO Aisyiyah, media afiliasimu, penerbit Muhammadiyah dan MPI PWM Se Indonesia. Rencananya Pembukaannya akan bersamaan setelah itu ada acara masing-masing. Kegiatan masing-masing komunitas diantaranya kongres serikat taman pustaka, jambore media afiliasi Muhammadiyah dan hari dongeng Aisyiyah. Di sisi lain, Sofyan Anif menyampaikan apresiasi atas keberadaan media afiliasimu. “Perlu disinergikan agar mampu mengelola isu yang berguna untuk persyarikatan,” saran Sofyan Anif. Sofyan mengingatkan keberhasilan Muktamar kemarin salah satunya atas peran pemberitaan yang intensif dari rekan-rekan media afiliasimu. “Kami berterimakasih atas pemberitaan-pemberitaan muktamar lalu,” tambahnya. Roni Tabroni mengamini yang disampaikan Sofyan Anif terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. “Secara kuantitas jumlah media afiliasimu terus bertambah, di jambore media afiliasimu kali ini akan dirumuskan peningkatan kualitas kelembagaan dan jurnalisnya agar mampu meningkatkan branding persyarikatan di dunia Maya,” terang dosen Komunikasi UMBandung ini. Diperkirakan sebanyak 200 pegiat pers dan literasi akan hadir dalam Jambore pers dan literasi Muhammadiyah tahun ini. Venue jambore di kampus UMS, Pesantren Mahasiswa UMS dan Edutorium. (yung) Baca juga :

Bandung — 1miliarsantri.net : Gunung Gede Pangrango membeku di puncak musim panas pada Juli 2024. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mencatat suhu mencapai 0 derajat celcius Kawasan alun-alun Suryakancana membeku akibat suhu udara yang menurun tajam terutama pagi hari. Pendaki harus berhati-hati dan mengenakan perlengkapan sesuai standar agar tidak mengalami hipotermia. Humas Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) Deni mengatakan suhu udara mengalami penurunan sejak beberapa terakhir. Bahkan hal yang sama dapat dirasakan di kawasan pintu masuk pendakian Cibodas dan Gunung Putri. “Suhu di kawasan Alun-alu Suryakancana sempat dilaporkan sampai 0 derajat saat pagi hari, penurunan suhu terjadi lebih dingin dibandingkan biasanya, untuk pastinya kami masih menunggu laporan petugas,” ungkapnya. Seiring penurunan suhu tersebut, pihaknya meminta pendaki untuk ekstra hati-hati dalam melakukan aktivitas pendakian, patuhi aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku serta mematuhi anjuran petugas di pintu masuk pendakian. Setiap pendaki diminta mempersiapkan diri dengan matang termasuk kesehatan fisik, teknis dan perlengkapan yang dibutuhkan dipastikan sesuai standar keselamatan agar terhindar dari hipotermia karena suhu dingin. “Kami juga menempatkan petugas di sepanjang jalur pendakian hingga Alun-alun Suryakancana, guna memastikan pendakian masih dapat dilakukan serta mengimbau pendaki menggunakan peralatan terutama pakaian yang dapat menghangatkan tubuh,” katanya. Sementara membekunya kawasan Alun-alun Surakancana Gunung Gede, sempat dibagikan sejumlah pendaki di akun media sosialnya seperti yang disiarkan pendaki asal Bogor Muhammad Fikri. Dia menyebut saat pagi dan malam hari tenda yang ditempatinya diselimuti es. Bahkan saat pagi hari, ungkap dia, rerumputan di kawasan tersebut dipenuhi embun yang membeku akibat suhu udara yang turun drastis sedangkan pada malam hari suhu lebih dingin sehingga dia dan sejumlah rekannya terpaksa menggunakan jaket rangkap dua. “Biasanya tidak sedingin ini, saat malam hari lebih dingin, ketika pagi di atas tenda tertutup es termasuk di rerumputan, es tersebut baru mencair menjelang siang,” pungkasnya. (den) Baca juga :

Jakarta — 1mikiarsantri.net : Salah satu pimpinan teras PP Muhammadiyah memberikan reaksi atas kegiatan penandatanganan kerjasama di bidang penyediaan dan layanan perbankan yang dilakukan PP Muhammadiyah dengan BRI pada 17 Juli 2024 di Yogyakarta. Dr KH Anwar Abbas, salah satu pimpinan teras PP Muhammadiyah dalam siaran persnya menjelaskan, sehubungan dengan telah beredarnya secara meluas berita penandatanganan Nota kesepahaman (MOU) antara BRI dengan PP Muhammadiyah pada tanggal 17 Juli 2024 di Jogjakarta benar benar nembuat keterkejutan yang luar biasa di semua tingkatan dan level Muhammadiyah. Keterkejutan tersebut, menurut Kiai Abbas, karena semua anggota dan pimpinan organisasi di lingkungan Muhammadiyah sudah tahu bahwa yang namanya Muhammadiyah tidak hanya sebuah organisasi yang harus dikelola secara baik tapi muhammadiyah juga merupakan gerakan islam. “Sebagai gerakan islam dalam hal yang terkait dengan sikap dan pandangan keagamaan, Muhammadiyah sebagai organisasi telah memberikan otoritas kepada Majelis Tarjih untuk mengeluarkan fatwa. Fatwa tertinggi yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih yang sudah ditanfidz atau diberlakukan secara resmi oleh PP Muhammadiyah,” ujar Kiai Abbas. Dijelaskan Kiai Abbas, salah satu keputusan Munas Tarjih yang sudah ditanfidz oleh PP Muhammadiyah dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun dalam Muhammadiyah sebagai organisasi termasuk oleh PP Muhammadiyah adalah fatwa Munas Majelis Tarjih tentang bunga bank (interest). Ditegaskan, dalam keputusan Munas tersebut dikatakan bahwa bunga (interest) adalah riba. “Riba merupakan sebuah praktek yang secara sharih atau jelas adalah terlarang seperti termaktub dalam surat ali imran ayat 130, surat albaqarah ayat 275 dan 278-279 dan dalam banyak hadis diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan jamaah ahli hadis,” ujarnya. Ia menambahkan, bila ada penanda tanganan MOU oleh PP Muhammadiyah dengan BRI yang menerapkan sistim ribawi maka hal demikian jelas merupakan pelanggaran yang bersifat syar’iyyah dan organisatoris. Oleh karena itu status MOU tersebut di lingkungan Muhammadiyah baik secara syar’iyyah maupun secara organisatoris menjadi batal dan tidak boleh diberlakukan. Menurut Kiai Abbas, jika masalah MOU dengan BRI tetap dilaksanakan oleh PP Muhammadiyah, ia secara pribadi perlu menyatakan mufaraqah atau melepaskan diri dari kebijakan PP Muhammadiyah yang tetap menjalankan MOU dengan BRI. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Setelah diberhentikan atau dipecat dari pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta, Zainul Maarif, mundur sebagai dosen Unusia. Pernyataan mundur ini disampaikan secara tertulis olehnya Jumat (19/7/2024) kemarin. Mahkamah Etik Pegawai Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) juga telah menggelar sidang etik pada 17 Juli 2024 terhadap Zainul Maarif. Zainul telah terbukti melakukan pelanggaran etik. “Sidang memutuskan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etik dan menyatakan mundur sebagai pegawai Unusia,” terang Kepala Biro Hubungan Masyarakat Unusia, Dwi Putri dalam siaran pers yang diterima 1miliarsantri.net, Ahad (21/7/2024). Dalam proses klarifikasi, menurut dia, Zainul Maarif telah mengkonfirmasi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Mahkamah Etik tentang seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan di Israel. Mulai dari pemberangkatan, selama di sana, sampai setelah pulang dari Israel. Berdasarkan hasil klarifikasi, Mahkamah Etik Pegawai menyimpulkan bahwa aktivitas Zainul Maarif ke Israel merupakan undangan pribadi dan tidak memiliki sangkut paut sama sekali dengan Unusia, namun yang bersangkutan menggunakan atribut Unusia tanpa meminta dan mendapat persetujuan Pimpinan Unusia. “Tindakan dan perbuatan yang bersangkutan ke Israel tidak mewakili sikap Unusia dan justru bertolak belakang. Serta berdampak negatif terhadap Unusia sebagai institusi pendidikan tempat yang bersangkutan bekerja,” ucap Dwi. Dwi mengatakan, tindakan dan perbuatan yang bersangkutan merupakan bagian dari ekspresi kebebasan berpendapat pribadinya sebagai warga negara. Menurut, Mahkamah Etik menilai tindakan dan perbuatan berupa kunjungan, pertemuan-pertemuan, dan mengunggah foto serta video beserta caption di media sosial, menunjukkan tidak adanya kepekaan dan sensibilitas terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. “Tindakan tersebut juga dapat dimaknai melegitimasi perbuatan rezim Israel terhadap warga Palestina, yang bertentangan dengan sikap resmi Jam’iyah Nahdlatul Ulama yang mendukung perjuangan warga Palestina,” kata Dwi. Sebelumnya, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Samsul Maarif juga telah memberhentikan Zainul Maarif karena pergi ke Israel dan bertemu dengan bertemu Presiden Isaac Herzog. Tidak hanya memecat Zainul Maarif, Kiai Samsul juga memberhentikan tiga pengurus lainnya, yaitu Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI, Mu’ti Ali Qusyairi, Roland Gunawan, dan Sapri Saleh. “Kami pengurus PWNU dari jajaran Syuriah dan Tanfidziyah melakukan rapat tadi memutuskan bahwa beberapa orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam keberangkatan anak NU ke Israel itu diberhentikan dari kepengurusan lembaga Basul Masail PWNU DKI Jakarta,” ujar Kiai Samsul usai rapat di Kantor PWNU DKI Jakarta di Jakarta Timur, Kamis (18/7/2024). (rid) Baca juga :