Kategori: Berita Dunia

Gaza — 1miliarsantri.net : Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa Israel menolak atau menghalangi seluruh upaya pemberian bantuan penyelamatan nyawa di Jalur Gaza bagian utara selama November, menurut wakil juru bicara PBB Farhan Haq. “Rekan-rekan kami di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan tidak satu pun dari 41 upaya PBB untuk memberikan bantuan penyelamatan nyawa bagi warga Palestina di Gaza Utara, yang terkepung, difasilitasi otoritas Israel bulan ini,” ungkap Haq kepada media. Kepada pers, Haq menjelaskan bahwa 37 upaya ditolak oleh otoritas Israel sementara “empat misi disetujui, tetapi dihalangi di lapangan dan hanya sebagian yang berhasil dilaksanakan.” Dengan datangnya musim dingin, Haq mengingatkan bahwa ribuan warga Palestina yang mengungsi menjadi “semakin rentan,” sementara penumpukan limbah di daerah dengan kepadatan tinggi pendudukan akan “membahayakan kesehatan masyarakat.” Haq juga membantah laporan tentang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang disebutkan telah mengosongkan kantornya di wilayah pendudukan Yerusalem Timur. “UNRWA mengatakan tetap menjalankan operasinya di wilayah pendudukan Tepi Barat, termasuk di Yerusalem Timur, serta di Jalur Gaza untuk kepentingan para pengungsi Palestina,” ujar Haq. Ia menambahkan bahwa lembaga tersebut “akan terus menjalankan operasi dan programnya meskipun menghadapi upaya aktif untuk mencegah pelaksanaan mandatnya.” Haq juga membantah laporan dari Wall Street Journal yang mengeklaim bahwa masa jabatan Penasihat Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida, Alice Wairimu Nderitu, tidak diperpanjang atas dugaan penolakannya untuk menyebut krisis Gaza sebagai genosida. “Tidak, itu tidak benar. Kontrak Ibu Nderitu memang berakhir hari ini, tetapi dia telah menyelesaikan masa jabatannya sepenuhnya. Dan Sekretaris Jenderal (Antonio Guterres) sangat menghargai pekerjaan yang dia lakukan sebagai penasihat khusus untuk pencegahan genosida,” katanya menjelaskan. Mengenai definisi genosida, Haq menegaskan bahwa “pemikiran soal masa jabatan Ibu Nderitu berakhir karena alasan (genosida) itu sepenuhnya salah.” “Mandat Ibu Nderitu adalah pencegahan, dan dalam kapasitas itu dia mengidentifikasi faktor risiko untuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kami sangat menghargai pekerjaan beliau,” pungkasnya. (zul) Baca juga :

Gaza — 1miliarsantri.net : Tentara Lebanon mengimbau warga yang kembali ke kota-kota perbatasan di wilayah selatan untuk menghindari mendekati area yang masih ditempati pasukan Israel setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Komando tentara Lebanon dalam pernyataannya meminta masyarakat, “khususnya di distrik Tyre, Bint Jbeil, dan Marjayoun, untuk mematuhi arahan unit militer dan menjauhi area yang ditempati pihak musuh yaitu pasukan Israel.” Pernyataan tersebut menambahkan bahwa imbauan itu dikeluarkan “untuk memastikan keselamatan mereka, terutama karena mereka berisiko ditembak oleh pasukan musuh.” Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada Rabu (27/11/2024) pagi untuk mengakhiri lebih dari 14 bulan konflik antara tentara Israel dan kelompok Hizbullah. Berdasarkan ketentuan perjanjian, Israel akan menarik pasukannya dari wilayah selatan Garis Biru secara bertahap, sementara tentara Lebanon akan dikerahkan di wilayah selatan dalam kurun waktu yang tidak melebihi 60 hari. Kesepakatan antara Israel dan Lebanon ini berlaku hanya beberapa jam setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa proposal untuk mengakhiri konflik telah tercapai, di tengah harapan bahwa langkah ini akan menghentikan serangan udara Israel terhadap kota-kota di Lebanon dan mengakhiri konflik lintas perbatasan yang telah berlangsung selama lebih dari setahun. Menurut otoritas kesehatan Lebanon, lebih dari 3.800 orang telah tewas akibat serangan Israel di Lebanon, sementara lebih dari 1 juta orang telah mengungsi sejak Oktober 2023. Malaysia menyambut baik perjanjian gencatan senjata di Lebanon dan menekankan bahwa perkembangan positif itu adalah usaha awal yang penting ke arah mengurangi ketegangan serta mengembalikan keamanan dan kestabilan di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam keterangan dikeluarkan di Putrajaya, Kamis, mengatakan Malaysia mendesak semua pihak untuk menghormati dan mematuhi syarat gencatan senjata tersebut. Malaysia juga mengulangi desakan untuk menghormati hukum kemanusiaan internasional dan resolusi Majelis Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkaitan, termasuk Resolusi 1701 (2006). Malaysia mendesak semua pihak yang terkait untuk memastikan perlindungan akses bantuan kemanusiaan tanpa halangan kepada rakyat Lebanon, yang telah menderita akibat konflik yang berpanjangan. Gencatan senjata segera dan permanen di Gaza, kata Wisma Putra, juga perlu dilaksanakan termasuk memulihkan semua akses tanpa batasan bagi bantuan kemanusiaan. Malaysia menekankan bahwa keamanan di kawasan Timur Tengah hanya akan dicapai apabila Palestina yang merdeka, bebas, dan berdaulat diwujudkan. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon mulai berlaku beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan usulan untuk mengakhiri konflik telah disetujui. Kesepakatan itu dicapai dengan harapan akan menghentikan serangan udara Israel di kota-kota Lebanon. (zul) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Indonesia tengah menyoroti kebijakan bantuan internasional untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Badan Gizi Nasional mengungkapkan adanya evaluasi mendalam terkait skema pendanaan Program Makan Bergizi Gratis yang berpotensi menyasar 82,9 juta anak Indonesia. Program ambisius bernilai Rp400 triliun per tahun ini mendapat sorotan setelah munculnya tawaran bantuan dari berbagai negara maju. Namun, pemerintah menegaskan akan selektif dalam menerima bantuan asing tersebut. “Jika dalam bentuk hibah, tentu kita terima. Namun kalau bentuknya loan, sepertinya Pak Presiden akan mempertimbangkan lebih dalam,” terang Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Jakarta, Ahad (30/11/2024). Dadan menekankan status terkini bantuan luar negeri masih dalam tahap awal. Belum ada negara yang secara resmi mengucurkan bantuan untuk program ini. “Sejauh ini bantuan dari luar negeri masih sebatas komitmen. Ke depannya, Prabowo akan melakukan pengkajian ulang terhadap bantuan-bantuan tersebut,” ungkapnya. Beberapa negara adidaya telah menyatakan dukungannya terhadap program ini. Dimulai dari kunjungan kenegaraan Prabowo ke Tiongkok, di mana Presiden Xi Jinping menyampaikan kesediaannya membantu. Amerika Serikat melalui Presiden Joe Biden juga turut menawarkan dukungan, diikuti komitmen serupa dari Brazil, Prancis, dan Inggris. Sikap kehati-hatian pemerintah dalam menerima bantuan luar negeri mencerminkan komitmen untuk menjaga kemandirian program. Meskipun tawaran bantuan terus mengalir, aspek keberlanjutan finansial tetap menjadi pertimbangan utama. Program Makan Bergizi Gratis merupakan terobosan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Dengan cakupan penerima manfaat mencapai puluhan juta anak, program ini membutuhkan perencanaan pendanaan yang matang dan berkelanjutan. (wink) Baca juga :

Washington — 1miliarsantri.net : Presiden AS Joe Biden menyatakan Hizbullah Lebanon dan Israel telah menyetujui kesepakatan gencatan senjata. Genjatan senjata itu dimediasi oleh AS. “Saat kesepakatan itu berlaku, pertempuran akan berakhir. Ini dirancang untuk menjadi penghentian permusuhan secara permanen,” terang Biden, Kamis (28/11/2024). Ia menegaskan kembali bahwa warga sipil di kedua belah pihak akan segera dapat kembali dengan aman ke komunitas mereka. AS, bersama Prancis dan sekutunya, telah berjanji untuk bekerja sama dengan Israel dan Lebanon untuk memastikan kesepakatan itu sepenuhnya dilaksanakan. Biden juga memastikan bahwa tidak ada pasukan AS yang akan terlibat. Tentang Gaza, Biden mengatakan orang-orang di sana juga berhak untuk mengakhiri pertempuran. “Orang-orang Gaza telah melalui neraka. Dunia mereka telah hancur.” Biden menekankan pemerintahannya akan terus mendorong gencatan senjata di Gaza juga. Gencatan senjata Lebanon-Israel efektif mulai pukul 02:00 GMT (04:00 waktu setempat) Rabu dini hari. Ia menyatakan bahwa selama 60 hari ke depan, Israel akan secara bertahap menarik pasukannya yang tersisa. Orang-orang di Lebanon dan Israel akan segera dapat kembali dengan aman ke komunitas mereka dan mulai membangun kembali kehidupan mereka, kata Biden. Ia menambahkan bahwa jika Hizbullah melanggar perjanjian, Israel memiliki hak untuk membela diri sesuai dengan hukum internasional. (ris) Baca juga :

Tell Aviv — 1miliarsantri.net : Ancaman hukum semakin mengelilingi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, situasi ini bisa berdampak pada perang yang sedang berlangsung. Para analis dan pejabat menyatakan kondisi ini mengarah pada masa depan yang bergejolak bagi pemimpin Israel tersebut dan dapat mempengaruhi perang di Gaza dan Lebanon. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengejutkan Israel pada Kamis lalu dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya Yoav Gallant. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza yang telah berlangsung selama 13 bulan. Kabar mengejutkan ini muncul kurang dari dua minggu sebelum Netanyahu dijadwalkan memberikan kesaksian dalam sidang korupsi yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Jika terbukti bersalah, karirnya di dunia politik bisa berakhir. Netanyahu sendiri membantah semua tuduhan tersebut. Meski kasus suap domestik telah memecah belah opini publik, perdana menteri justru mendapat dukungan luas dari berbagai spektrum politik setelah keputusan ICC. Hal ini memberikan dorongan baginya di masa-masa sulit. Netanyahu mengecam keputusan pengadilan sebagai tindakan antisemit dan membantah tuduhan bahwa dia dan Gallant menargetkan warga sipil Gaza dan sengaja membuat mereka kelaparan. “Warga Israel sangat kesal jika mereka merasa dunia menentang mereka dan berkumpul mendukung pemimpin mereka, bahkan jika dia menghadapi banyak kritik,” kata Yonatan Freeman, pakar hubungan internasional dari Universitas Hebrew Yerusalem. Dia menambahkan, siapa pun yang berharap keputusan ICC akan mengakhiri pemerintahan ini, dan apa yang mereka lihat sebagai kebijakan perang yang cacat, akan mendapatkan hal sebaliknya. Seorang diplomat senior mengatakan salah satu dampak awalnya adalah Israel mungkin akan lebih sulit mencapai gencatan senjata dengan Hezbollah di Lebanon atau mengamankan kesepakatan untuk membebaskan sandera yang masih ditahan Hamas di Gaza. “Keputusan buruk ini telah sangat merusak peluang kesepakatan di Lebanon dan negosiasi masa depan tentang masalah sandera. Kerusakan besar telah terjadi karena organisasi-organisasi seperti Hezbollah dan Hamas telah menerima dukungan dari ICC dan dengan demikian mereka kemungkinan akan menaikkan harga karena mereka mendapat dukungan ICC,” kata Ofir Akunis, konsul jenderal Israel di New York. Sementara Hamas menyambut baik keputusan ICC, tidak ada indikasi bahwa Hamas atau Hezbollah melihat ini sebagai kesempatan untuk menekan Israel, yang telah menimbulkan kerugian besar pada kedua kelompok tersebut selama setahun terakhir, serta pada penduduk sipil. Surat perintah ICC menyoroti perbedaan cara pandang perang antara Israel dan dunia internasional, dengan warga Israel fokus pada kerugian mereka sendiri dan yakin bahwa tentara mereka berusaha meminimalkan korban sipil. Michael Oren, mantan duta besar Israel untuk Amerika Serikat, mengatakan langkah ICC kemungkinan akan memperkuat tekad dan memberi kabinet perang izin untuk menyerang Gaza dan Lebanon lebih keras lagi. “Ada pandangan kuat Israel yang mengakar dalam, yang mengatakan ‘jika kita dikecam atas apa yang kita lakukan, kita mungkin juga akan melakukannya dengan lebih keras’,” tegasnya. Meski Netanyahu mendapat dukungan luas di dalam negeri terkait tindakan ICC, hal yang sama tidak berlaku untuk kasus korupsi domestik, di mana dia dituduh melakukan suap, pelanggaran kepercayaan, dan penipuan. Persidangan dimulai pada 2020 dan Netanyahu akhirnya dijadwalkan memberikan kesaksian bulan depan setelah pengadilan menolak permintaan terbarunya untuk menunda kesaksian dengan alasan dia terlalu sibuk mengawasi perang untuk mempersiapkan pembelaannya. Dia seharusnya memberikan kesaksian tahun lalu tetapi tanggalnya ditunda karena perang. Para kritikus menuduhnya memperpanjang konflik Gaza untuk menunda hari penghakiman dan tetap berkuasa, yang dia bantah. Sebagai tokoh yang selalu kontroversial di Israel, kepercayaan publik terhadap Netanyahu menurun tajam setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan memperlihatkan ketidaksiapan pemerintahannya. Kampanye Israel selanjutnya telah menewaskan lebih dari 44.000 orang dan mengungsi hampir seluruh penduduk Gaza setidaknya sekali, memicu bencana kemanusiaan, menurut pejabat Gaza. Perdana menteri telah menolak saran dari jaksa agung negara untuk membentuk komisi independen untuk menyelidiki apa yang salah dan perilaku Israel selanjutnya dalam perang. Sebaliknya, dia berencana membentuk penyelidikan yang hanya terdiri dari politisi, yang menurut kritikus tidak akan memberikan akuntabilitas seperti yang dituntut oleh ICC. Surat kabar populer Israel Yedioth Ahronoth mengatakan kegagalan untuk memerintahkan investigasi independen telah mendorong ICC untuk bertindak. “Netanyahu lebih memilih mengambil risiko surat perintah penangkapan, asalkan dia tidak harus membentuk komisi semacam itu,” tulis surat kabar tersebut pada hari Jumat. Perdana menteri menghadapi masa depan yang sulit hidup di bawah bayang-bayang surat perintah ICC, bergabung dengan segelintir pemimpin yang pernah mengalami penghinaan serupa, termasuk Muammar Gaddafi dari Libya dan Slobodan Milosevic dari Serbia. Ini juga berarti dia berisiko ditangkap jika bepergian ke negara-negara anggota pengadilan yang berjumlah 124 negara, termasuk sebagian besar Eropa. Salah satu tempat yang aman dikunjungi adalah Amerika Serikat, yang bukan anggota ICC, dan para pemimpin Israel berharap Presiden terpilih Donald Trump akan memberikan tekanan dengan menjatuhkan sanksi pada pejabat ICC. Mike Waltz, calon penasihat keamanan nasional Trump, telah menjanjikan tindakan tegas: “Anda bisa mengharapkan respons kuat terhadap bias antisemit ICC & PBB mulai Januari,” tulisnya di X pada hari Jumat. Sementara itu, pejabat Israel sedang berbicara dengan rekan mereka di ibukota-ibukota Barat, mendesak mereka untuk mengabaikan surat perintah penangkapan, seperti yang telah dijanjikan Hongaria. Namun, tuduhan-tuduhan tersebut tidak akan hilang dalam waktu dekat, jika pun hilang, yang berarti para pemimpin lain akan semakin enggan berhubungan dengan Netanyahu, kata Yuval Shany, seorang peneliti senior di Institut Demokrasi Israel. “Dalam arti yang sangat langsung, akan ada lebih banyak isolasi bagi negara Israel ke depan,” pungkasnya. (wan) Baca juga :

Tell Aviv — 1miliarsantri.net : Israel dilanda ketegangan setelah sirene peringatan serangan udara berbunyi di berbagai wilayah tengah dan utara negara tersebut pada hari Minggu. Militer Israel melaporkan adanya serangan proyektil yang diluncurkan dari wilayah Lebanon. Menurut pernyataan militer Israel, sirene peringatan berbunyi di sejumlah area di Israel tengah dan beberapa wilayah di bagian utara negara tersebut. Dalam laporan terpisah, pihak militer mengkonfirmasi 18 proyektil melintasi perbatasan Lebanon menuju Israel tengah, sementara sekitar 30 proyektil terdeteksi memasuki wilayah Israel di bagian utara. Beberapa proyektil berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Layanan medis darurat Israel, Magen David Adom, memberikan pertolongan kepada dua orang korban, termasuk seorang wanita berusia 70 tahun yang mengalami luka ringan. Kepolisian Israel langsung melakukan pencarian di lokasi-lokasi jatuhnya proyektil dan puing-puing yang tersisa setelah dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Pihak militer Israel menyebutkan lebih dari 70 proyektil dari Lebanon teridentifikasi pada Minggu pagi sebelum gelombang sirene dan serangan proyektil terbaru. Setelah hampir setahun terjadi baku tembak lintas perbatasan yang terbatas, dimana Hezbollah Lebanon menyatakan dukungannya terhadap Hamas, Israel meningkatkan serangan udara terhadap target-target Hezbollah di Lebanon pada 23 September. Seminggu kemudian, Israel mengerahkan pasukan darat ke Lebanon selatan. (adi) Baca juga :

Lebanon — 1miliarsantri.net : Empat tentara Italia mengalami luka ringan dalam serangan roket yang menargetkan misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Menteri Luar Negeri Antonio Tajani menyatakan bukti awal mengarah ke kelompok Hezbollah sebagai pelaku serangan. Perdana Menteri Giorgia Meloni mengungkapkan keprihatinan mendalam atas serangan baru yang dialami markas Italia UNIFIL di Lebanon selatan. Ia mendesak semua pihak di lapangan untuk menjamin keselamatan tentara UNIFIL dan bekerja sama mengidentifikasi pelaku secepatnya. “Serangan-serangan ini tidak bisa diterima,” tegasnya dalam sebuah pernyataan. Meski Meloni tidak langsung menunjuk pelaku, Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Perdana Menteri Tajani memberitahu wartawan bahwa Hezbollah kemungkinan besar bertanggung jawab. “Diduga ada dua rudal yang diluncurkan oleh Hezbollah,” jelasnya saat berada di Turin. Juru bicara kementerian luar negeri menyatakan Italia akan menunggu hasil investigasi UNIFIL. Menteri Pertahanan Guido Crosetto mengonfirmasi empat tentara Italia terluka ringan akibat ledakan dua roket 122 mm yang menghantam pangkalan UNP 2-3 di Shama, Lebanon selatan. Crosetto menjelaskan dua roket menghantam bunker di pangkalan tersebut dan para tentara terluka akibat serpihan kaca dari jendela yang pecah. Ia mengecam serangan ini sebagai tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Dalam pernyataannya, Crosetto mengatakan telah menghubungi mitranya di Lebanon, menegaskan bahwa kontingen Italia dari UNIFIL tetap bertugas di Lebanon selatan untuk membuka peluang perdamaian dan tidak bisa menjadi sandera serangan milisi. Ia akan berupaya berbicara dengan Menteri Pertahanan Israel yang baru untuk meminta agar tidak menggunakan pangkalan UNIFIL sebagai tameng. UNIFIL yang bertugas memantau “Garis Biru” pemisah Lebanon dan Israel sejak 1978, memiliki lebih dari 9.300 tentara yang telah menjadi target serangan selama perang Israel-Hezbollah. (yam) Baca juga :

Gaza — 1miliarsantri.net : PBB menyatakan keprihatinan pada Jumat karena kondisi yang sangat buruk di Suriah membuat sebagian warga Lebanon yang mengungsi ke sana memilih untuk kembali ke Lebanon, meskipun masih dalam situasi perang Israel-Hezbollah. Gonzalo Vargas Llosa, perwakilan badan pengungsi PBB di Suriah mengatakan “Ada keluarga Lebanon yang mulai mengambil keputusan sangat sulit dan berpotensi mengancam nyawa untuk kembali ke Lebanon.” “Meski jumlahnya sangat kecil, bagi kami bahkan angka kecil adalah sinyal yang mengkhawatirkan,” katanya kepada wartawan di Jenewa melalui sambungan video dari perbatasan Suriah-Lebanon. UNHCR memperkirakan sekitar 560.000 orang telah mengungsi ke Suriah dari Lebanon sejak akhir September, ketika baku tembak lintas batas antara Israel dan Hezbollah atas perang di Gaza meningkat menjadi perang terbuka. Otoritas Lebanon bahkan menyebut angka yang lebih tinggi, yaitu lebih dari 610.000 pengungsi. Vargas Llosa menjelaskan bahwa sekitar 65 persen dari mereka yang menyeberang ke Suriah adalah warga Suriah yang sebelumnya mengungsi ke Lebanon akibat konflik di negara mereka yang telah berlangsung 13 tahun. Dia menyoroti bahwa dari tahun 2017 hingga 23 September tahun ini, sekitar 400.000 warga Suriah telah kembali ke negara mereka dari Lebanon. “Kami mencatat jumlah yang kurang lebih sama dalam periode tujuh hingga delapan minggu,” katanya, menambahkan bahwa sekitar 150.000 warga Lebanon juga tiba di Suriah selama periode tersebut. Dia memuji “sikap teladan” dan “penampilan luar biasa dari kemurahan hati” yang ditunjukkan terhadap para pengungsi oleh masyarakat di seluruh Suriah, “yang infrastrukturnya hancur, yang ekonominya hancur.” Namun dia memperingatkan bahwa mengingat “situasi ekonomi Suriah yang sangat buruk… tidak jelas berapa lama kemurahan hati ini akan bertahan.” Tanda-tanda mengkhawatirkan mulai muncul, katanya, menunjuk pada jumlah orang yang memilih untuk kembali ke Lebanon meskipun berisiko. Mereka pergi karena menganggap “kondisi di Suriah sangat mengerikan, dan mereka mungkin lebih baik di Lebanon, meskipun ada pemboman.” Di Lebanon, mereka mungkin memiliki sistem dukungan yang lebih baik, akses ke layanan lebih mudah, dan bahkan kemampuan untuk menghasilkan sedikit pendapatan, katanya. “Jumlah yang kami temui di perbatasan sangat kecil, mungkin rata-rata 50 keluarga per hari,” katanya. Namun Vargas Llosa memperingatkan bahwa “kecuali ada suntikan dukungan internasional yang nyata… jumlah warga Lebanon yang memilih untuk pulang ke situasi yang luar biasa sulit ini mungkin akan bertambah dalam minggu dan bulan mendatang.” “Ini akan sangat mengkhawatirkan.” Bahkan ada beberapa pengungsi Suriah yang memilih untuk kembali lagi ke Lebanon, “terutama karena kondisi ekonomi yang luar biasa buruk di Suriah,” kata Vargas Llosa. Sementara itu, dia mengatakan bahwa baru-baru ini terjadi “penurunan penting dalam laju kedatangan” ke Suriah, dari puncak 10.000-15.000 per hari menjadi rata-rata sekitar 2.000. Vargas Llosa menyatakan bahwa hal ini kemungkinan terkait dengan serangan berulang Israel ke penyeberangan perbatasan. “Warga Suriah dan Lebanon sangat takut menggunakan rute pelarian ini,” katanya, meminta militer Israel untuk “segera menghentikan serangan yang tidak dapat diterima ini.” (zul) Baca juga :

Ramallah — 1miliarsantri.net : Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan serangan udara Israel pada Jumat (22/11/2024) telah menewaskan Dr. Ali Rakan Allam, Direktur Rumah Sakit Universitas Dar al-Amal di wilayah timur dekat Baalbek, bersama dengan enam rekan kerjanya. Dalam pernyataan resmi, kementerian mengecam “serangan pengecut Israel yang menargetkan kediamannya di dekat rumah sakit” dan mengutuk “agresi Israel yang terus-menerus terhadap staf dan fasilitas medis.” Israel terus melanjutkan kampanye militer intensif melawan kelompok bersenjata Hizbullah yang didukung Iran, mengaburkan harapan akan gencatan senjata segera meski ada upaya mediasi dari utusan AS. Mediator AS Amos Hochstein menyatakan pekan ini di Beirut bahwa gencatan senjata “sudah di depan mata.” Ia kemudian melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz sebelum kembali ke Washington. Kunjungan diplomatik ini bertujuan mengakhiri ketegangan yang telah berlangsung lebih dari setahun antara Israel dan Hizbullah di sepanjang perbatasan selatan Lebanon. Konflik semakin memanas ketika Israel meningkatkan serangannya pada akhir September dan mengirim pasukan darat ke Lebanon pada 1 Oktober. Pasukan Israel telah terlibat pertempuran dengan Hizbullah di sejumlah kota sepanjang perbatasan dan pekan ini bergerak lebih dalam hingga ke pinggiran Khiyam, sebuah kota yang berjarak sekitar enam kilometer dari perbatasan. Hizbullah melaporkan telah menembakkan roket ke arah pasukan Israel di timur Khiyam setidaknya empat kali pada hari Jumat. Sumber keamanan menyebutkan pasukan Israel juga telah maju ke beberapa desa di sebelah barat, kemungkinan besar berusaha mengisolasi Khiyam sebelum melancarkan serangan ke kota tersebut. (yam) Baca juga :

Gaza — 1miliarsantri.net : Hamas pada hari Rabu mengecam Amerika Serikat dengan mengatakan bahwa negara tersebut “bertanggung jawab secara langsung” atas “perang genosida” Israel di Gaza setelah memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendesak gencatan senjata. “Amerika Serikat sekali lagi membuktikan bahwa mereka adalah mitra langsung dalam agresi terhadap rakyat kami. Mereka adalah penjahat yang membunuh anak-anak dan wanita serta menghancurkan kehidupan sipil di Gaza. AS bertanggung jawab secara langsung atas perang genosida dan pembersihan etnis, sama seperti pihak pendudukan (Israel),” demikian pernyataan Hamas. Duta Besar Palestina untuk PBB, Majed Bamya, juga menyatakan bahwa tidak ada pembenaran atas veto yang dilakukan Washington terhadap resolusi tersebut. “Tidak ada pembenaran sama sekali untuk memveto resolusi yang berupaya menghentikan kekejaman,” ungkapnya setelah pemungutan suara. (zul) Baca juga :