Said Didu Beberkan Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Akibat Korupsi Pertamina 2018–2023
Indramayu – 1miliarsantri.net: Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta belakangan ini diduga terkait dengan skandal korupsi BBM oplosan di tubuh Pertamina pada periode 2018–2023, demikian pernyataan mantan pejabat BUMN dan pengamat energi Said Didu.
Dilansir dari youtube Manusia Merdeka, menurutnya, terungkapnya praktik korupsi itu memicu krisis kepercayaan konsumen terhadap produk Pertamina sehingga arus permintaan bergeser ke stasiun pengisian bahan bakar non-Pertamina dan menyebabkan stok di jaringan swasta menipis.
Said Didu mengungkapkan bahwa publik awalnya mencurigai kerugian akibat praktik oplosan BBM mendekati angka sangat besar, awal dugaan disebut hampir Rp1.000 triliun, walau audit internal kemudian memperkirakan kerugian di kisaran hampir Rp300 triliun.
Dampak reputasional dari temuan itu membuat konsumen beralih membeli BBM di SPBU non-Pertamina karena takut peranti bermesin mereka rusak, sehingga permintaan pada sektor swasta meningkat tajam.
Kondisi Kelangkaan BBM di SPBU Swasta
Kenaikan permintaan BBM non-subsidi di SPBU swasta memaksa pemerintah dan pelaku pasar menambah kuota impor.
Meski kuota impor BBM non-subsidi pada 2025 sudah dinaikkan sekitar 10 persen dibandingkan kebutuhan 2024, Said Didu menilai peningkatan itu tidak cukup: tambahan kuota diperkirakan habis pada Agustus, sehingga stok di SPBU swasta mengalami tekanan dan menyebabkan kelangkaan di lapangan.
Efek rantai ini disebut berujung pada kerugian ekonomi yang lebih luas, termasuk penutupan sementara SPBU dan pemutusan hubungan kerja bagi pegawai dalam skala tertentu ketika pasokan tidak memadai.
Menyoal respons pemerintah, Said Didu menyebutkan usulan Menteri Bahlil untuk mendorong kerja sama agar SPBU non-Pertamina membeli BBM dari Pertamina sebagai solusi yang tidak efektif.
Menurutnya, rekomendasi itu bertentangan dengan alasan konsumen meninggalkan Pertamina yaitu hilangnya kepercayaan terhadap kualitas BBM sehingga memaksa SPBU swasta membeli kembali dari pihak yang dipandang bermasalah bukanlah jawaban yang tepat dan justru merugikan mereka.
Baca juga: Memperingati Hari Santri Nasional 2025: Cerita Santri yang Selamat dari Runtuhnya Ponpes Al Khoziny
Said Didu Sarankan Solusi
Said juga menyoroti bahwa solusi yang diperlukan adalah penambahan kuota impor dan langkah kebijakan yang lebih matang, bukan upaya memaksa integrasi pasokan yang bisa mematikan usaha swasta.
Said Didu mendesak pembongkaran kasus korupsi BBM oplosan hingga ke pucuk pimpinan yang diduga terlibat, dengan alasan dampaknya menyentuh ketahanan energi nasional dan berpotensi menghancurkan finansial Pertamina dalam jangka panjang.
Ia merujuk pada pengungkapan sebelumnya yang melibatkan penggerebekan rumah Reza Khalid dan penyelidikan yang sempat menyeret pejabat tinggi di lingkungan Kementerian BUMN, serta pernyataan Kejaksaan Agung terkait penyelidikan.
Menurut Said Didu, era kepemimpinan baru di BUMN membuka peluang bagi pengusutan yang lebih transparan tanpa risiko penutupan oleh pihak internal, sehingga Presiden Prabowo diminta mengambil sikap tegas untuk memastikan penegakan hukum menyeluruh.
Kesimpulan
Kasus ini menunjukkan kaitan erat antara tata kelola BUMN, kredibilitas produk energi domestik, dan stabilitas pasokan. Pergeseran kepercayaan konsumen memicu tekanan impor dan problem distribusi yang pada akhirnya mengganggu ketersediaan BBM di pasar non-subsidi. Selain itu, potensi aliran modal ilegal atau kerugian negara dalam jumlah besar menjadi isu serius yang menuntut investigasi forensik dan penegakan hukum.
Said Didu menekankan perlunya menteri dan pembuat kebijakan yang mampu merancang solusi teknis dan kebijakan yang cermat, sembari menegakkan akuntabilitas bagi pelaku korupsi yang merusak ketahanan energi nasional.
Penulis: Durotul Hikmah
Editor: Glancy Verona
Ilustrasi by AI
Eksplorasi konten lain dari 1miliarsantri.net
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
