Presiden Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Dipimpin Velix Wanggai

Jakarta – 1miliarsantri.net : Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan melantik Velix Vernando Wanggai sebagai ketua pada Rabu (8/10/2025) di Istana Negara. Komite ini dibentuk lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025 dan bertujuan mengatasi ketimpangan pembangunan di wilayah timur Indonesia melalui koordinasi program infrastruktur, layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal bersama pemerintah daerah dan masyarakat adat.

Struktur, Mandat, dan Fokus Komite

Komite Eksekutif diberi mandat untuk menyelaraskan program antarkementerian, mempercepat realisasi proyek infrastruktur strategis, meningkatkan akses layanan kesehatan dasar, serta mendorong pemberdayaan ekonomi yang berakar pada kearifan lokal dan masyarakat adat di enam provinsi Papua. Dalam struktur yang dilantik tercatat sepuluh anggota kunci, antara lain John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juharson Estrella Sihasale yang diharapkan memperkuat representasi daerah. Komite akan memfokuskan kerja pada tiga sektor utama:

• Infrastruktur Strategis

Menyelaraskan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas dasar lainnya yang selama ini menjadi hambatan konektivitas di Papua.

• Layanan Kesehatan Dasar dan Pendidikan

Memperluas cakupan puskesmas, rumah sakit rujukan, serta memperkuat sistem rujukan dan distribusi tenaga medis ke desa-desa terpencil.

• Ekonomi Lokal Berbasis Kearifan Lokal

Mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agribisnis berbasis lokal, serta menjaga hak-hak masyarakat adat dalam akses sumber daya dan tanah ulayat.

Setelah pelantikan, Sekretariat Kabinet menyatakan bahwa pembentukan komite merupakan “langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di Tanah Papua.” Velix Wanggai sendiri menegaskan komite akan bekerja sebagai penghubung operasional antara pusat, kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemangku adat untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan lokal.

Baca juga: Aksi Damai Himpunan Alumni Santri Lirboyo di Brebes Warnai Gelombang Protes Nasional terhadap Trans7

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat

Salah satu penekanan komite adalah pelibatan aktor lokal dan adat dalam perencanaan program, termasuk konsultasi pra-proyek, penggunaan tenaga kerja lokal, dan perlindungan hak atas tanah adat. Sumber resmi menyebut komite akan memonitor implementasi program bersama para gubernur dan kepala daerah guna mengurangi tumpang-tindih kebijakan dan mempercepat realisasi manfaat bagi masyarakat.

Arahan Presiden dan Langkah Cepat Komite

Beberapa hari setelah pelantikan, Presiden Prabowo sudah memerintahkan agar Komite segera menggelar rapat koordinasi internal dan menyusun roadmap kerja. Dalam rapat terbatas di kediaman Presiden di Jalan Kertanegara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa “setelah itu diminta … tim komite eksekutif yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden untuk segera melakukan rapat koordinasi agar komite bisa langsung bergerak,” ujarnya.

Menurut rilis resmi Istana, Presiden juga menekankan sinergi dengan pemerintah daerah dan keterlibatan aktif stakeholder lokal agar program tidak sekadar top-down tetapi responsif terhadap kondisi di lapangan.

Tanggapan Publik dan Analisis Awal

Respons publik dan sebagian pengamat beragam: beberapa menyambut baik upaya percepatan dan sentralisasi koordinasi, sementara pengamat lain meminta transparansi lebih lanjut terkait anggaran, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan agar pembentukan lembaga baru tidak menjadi ornamen birokrasi tanpa hasil nyata. Pemerintah menyatakan akan mempublikasikan rencana kerja dan target capaian komite dalam waktu dekat.

Dengan pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat berharap dapat menyelaraskan program antarkementerian, mempercepat realisasi infrastruktur dan layanan dasar, serta melibatkan masyarakat adat agar pembangunan di Papua lebih adil dan merata. Namun tantangan terbesar adalah memastikan lembaga ini bekerja efektif, transparan, dan menghasilkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat di lapisan paling bawah.

Baca juga: Hari Santri 2025: Menag Canangkan Direktorat Eselon I Khusus Pesantren

Dalam beberapa minggu ke depan, publik akan menantikan roadmap kerja, target capaian jangka pendek, serta laporan patroli program di lapangan yang dibuka untuk pengawasan bersama.

Penulis: Faruq Ansori

Editor: Glancy Verona

Ilustrasi by AI