PSC China Masuk Tanpa Perang Tapi Tinggalkan Jejak Diplomasi

Surabaya – 1miliarsantri.net : China semakin mengandalkan perusahaan keamanan swasta atau Private Security Companies (PSC) untuk melindungi proyek investasi luar negeri, terutama di negara-negara mitra Belt and Road Initiative (BRI). Langkah ini dianggap sebagai strategi diplomasi praktis yang menggantikan kehadiran militer formal, sekaligus memperkuat pengaruh politik Beijing di wilayah target.

Berbeda dengan negara-negara Barat yang sering menggunakan perusahaan militer swasta (PMC) dengan struktur bersenjata penuh, PSC asal China biasanya beroperasi sebagai pelindung non-tempur. Mereka tidak dibekali senjata berat dan tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Fokus mereka adalah menciptakan stabilitas di sekitar proyek infrastruktur China, seperti pelabuhan, jalur kereta, tambang, hingga kawasan industri strategis.

Menurut laporan World Economic Forum, China memiliki lebih dari 5.000 perusahaan keamanan domestik. Namun, hanya sebagian kecil yang mendapat izin beroperasi di luar negeri. Diperkirakan sekitar 20 PSC aktif secara internasional dengan total personel 3.000–4.000 orang, tersebar di Pakistan, Irak, Sudan, Myanmar, dan negara lain.

Keberadaan PSC di luar negeri adalah respons terhadap meningkatnya risiko keamanan proyek BRI. Namun, di balik fungsi pengamanan, PSC juga menjadi alat diplomasi informal. Dengan menghindari pengerahan militer resmi, Beijing berupaya mempertahankan citra sebagai kekuatan ekonomi yang tidak melakukan intervensi militer terbuka di negara lain.

Contoh yang menonjol adalah di Myanmar, di mana Geopolitical Monitor melaporkan kerja sama antara pemerintah junta dan perusahaan-perusahaan China membentuk entitas keamanan gabungan. Tujuannya adalah melindungi proyek strategis di sepanjang China-Myanmar Economic Corridor (CMEC). Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas China dalam menyesuaikan diri dengan struktur kekuasaan lokal tanpa melibatkan kekuatan militer formal.

Dalam esai Deep Blue Diplomacy: Soft Power and China’s Antipiracy Operations, Erickson menyebut penggunaan PSC sebagai bentuk “diplomasi tanpa bendera”. Menurutnya, pengerahan militer dapat memicu resistensi internasional, sementara PSC memberi fleksibilitas, meminimalkan konflik terbuka, dan tetap mempertahankan kehadiran negara di lapangan.

Tantangan, Kritik, dan Prospek ke Depan

Selain sebagai pelindung proyek, PSC berperan membangun kepercayaan dengan pemerintah lokal. Strateginya mencakup perekrutan tenaga kerja lokal, penggunaan bahasa dan hukum setempat, serta beroperasi sesuai struktur sosial yang ada. Hal ini membuat PSC lebih mudah diterima masyarakat dibanding kehadiran militer asing.

Namun, pendekatan ini tidak bebas risiko. Dalam konteks hukum internasional, status PSC sering kali tidak jelas, sehingga rawan penyalahgunaan wewenang. Beberapa negara mitra mulai meninjau ulang legalitas PSC asal China setelah muncul laporan gesekan antara warga lokal dan petugas keamanan asing di proyek BRI.

Di Asia Tengah, masyarakat sipil menilai kehadiran PSC menambah tekanan terhadap komunitas lokal. Di Pakistan, PSC China pernah memicu ketegangan setelah dianggap mengambil alih peran aparat keamanan nasional. Insiden keamanan di sejumlah proyek juga memunculkan kekhawatiran tentang transparansi operasi mereka.

China menggunakan PSC sebagai instrumen diplomasi yang efektif, sebuah bentuk kehadiran negara yang “tanpa seragam” dan “tanpa bendera”. Dengan status komersial, PSC menjaga aset luar negeri tanpa stigma intervensi militer. Strategi ini memungkinkan Beijing mempertahankan pengaruhnya sambil menghindari respons negatif di negara-negara dengan sejarah traumatis terhadap militer asing.

Hingga kini, belum ada laporan resmi keberadaan PSC China di Indonesia. Namun, dengan proyek besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang melibatkan investasi China, muncul dugaan bahwa pendekatan serupa dapat digunakan, terutama jika risiko keamanan meningkat.

Selain fungsi keamanan, kehadiran PSC memiliki makna simbolis: mereka menjadi jembatan kepercayaan antara Beijing dan negara tujuan, tanpa memerlukan nota diplomatik formal. Beberapa analis hubungan internasional melihat PSC sebagai “sinyal diam” dari keseriusan China menjaga stabilitas dan investasinya.

Ke depan, China tampaknya akan terus mengembangkan model diplomasi berbasis PSC sebagai bagian dari soft power. Strategi ini terbukti fleksibel dan relatif diterima di banyak negara. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan PSC beradaptasi dengan hukum, budaya, dan sensitivitas politik lokal. Jika gagal, bukan hanya proyek BRI yang terancam, tetapi juga citra diplomasi damai yang ingin dibangun Beijing.

Penulis: Faruq Ansori

Editor: Glancy Verona

Foto by AI