Rocky Gerung Wanti-Wanti Presiden Prabowo Soal Ancaman Civil Disobedience Jika Demokrasi Diabaikan

Glancy VeronaOktober 16, 2025Oktober 16, 202505 mins

Indramayu – 1miliarsantri.net : Pengamat politik Rocky Gerung memberikan peringatan keras terkait dinamika politik Indonesia pasca-reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dilansir dari YouTube pribadinya, menurut Rocky, keputusan pemerintah yang dianggap tidak responsif terhadap tuntutan demokrasi dan aspirasi generasi muda berpotensi memicu gelombang protes atau civil disobedience yang tak terbendung. Rocky menyoroti pengaruh gerakan pemuda global, khususnya Generasi Z, yang kerap menggunakan media sosial untuk menyalurkan aspirasi politik dan menekan pemerintah agar lebih transparan dan demokratis. Ia menyinggung fenomena di Nepal dan Timor Leste sebagai contoh di mana ketidakpedulian elit politik terhadap tuntutan demokrasi berujung pada bentrokan dengan aparat. Menurut Rocky, Indonesia memiliki risiko yang serupa, bahkan lebih besar, karena adanya sinyal ketidakpekaan kabinet terhadap nilai demokrasi. “Gerakan Agustus” dan Gelombang Digital Rocky mengingatkan soal “Gerakan Agustus”, sebuah inisiatif tanpa pemimpin yang terkoordinasi melalui media sosial. Bagi Rocky, pola gerakan ini menunjukkan bagaimana anak-anak muda bisa dengan cepat menyuarakan ketidakpuasan politik. “Prerogatif presiden itu bisa dibatalkan oleh opini netizen yang menilai bahwa yang seharusnya menjadi prioritas adalah demokrasi, bukan pengangkatan menteri secara sepihak,” ujarnya. Rocky menilai, meski reshuffle adalah hak presiden, opini publik tetap dapat menentukan arah legitimasi politik. “Value demokrasi harus dijadikan pedoman dalam setiap kebijakan, bukan pragmatisme politik atau oportunisme,” tegasnya. Baca juga: UMKM Syariah Laris Manis Di FESyar Jawa, Omzet Tembus Hingga Rp6,8 Miliar Media Sosial, Antara Partisipasi dan Ancaman Peringatan Rocky tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menyoroti fenomena media sosial di Indonesia. Dalam jurnal Fenomena Media Sosial: Antara Hoax, Destruksi Demokrasi, dan Ancaman Disintegrasi Bangsa karya Febriansyah dan Nani Nurani Muksin, disebutkan bahwa media sosial memang menjadi ruang baru bagi publik untuk berpartisipasi. Namun, ruang ini juga paling rawan dimanfaatkan untuk penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Penelitian itu menemukan bahwa isu politik adalah materi hoaks yang paling sering beredar. Dampaknya tidak hanya membuat gaduh, tapi juga merusak kualitas demokrasi bahkan berpotensi menimbulkan perpecahan. Dengan kata lain, media sosial bisa menjadi pedang bermata dua: wadah aspirasi sekaligus medium yang mempercepat polarisasi. Generasi Z di Pusat Tekanan Publik Kondisi ini membuat analisis Rocky semakin relevan. Generasi Z, yang hidup dengan media sosial sebagai ruang utama, bukan hanya menjadi penonton politik, tetapi juga aktor penggerak. Ketika merasa suara mereka diabaikan, mereka dapat dengan cepat menggalang opini publik dan mendorong aksi massa di lapangan. Jika pemerintah tidak mampu mengelola aspirasi tersebut dengan respons yang demokratis, ketidakpuasan yang lahir di dunia digital dapat bertransformasi menjadi gerakan nyata: unjuk rasa, boikot, hingga bentuk civil disobedience. Tantangan bagi Pemerintahan Prabowo Rocky menegaskan bahwa pilihan ada di tangan Presiden Prabowo: apakah ingin meninggalkan warisan otoritarian dari rezim sebelumnya, atau justru terjebak dalam pragmatisme politik yang akhirnya memicu kemarahan publik. Sementara itu, penelitian akademis menekankan perlunya literasi digital dan penegakan hukum yang adil untuk mengurangi dampak destruktif media sosial. Tanpa langkah-langkah itu, pemerintah berisiko menghadapi protes besar yang tidak hanya mengguncang stabilitas politik, tetapi juga meretakkan kohesi sosial bangsa. Dengan demikian, peringatan Rocky bukan sekadar retorika. Ia bersandar pada realitas baru politik digital di Indonesia: demokrasi tidak lagi hanya dipertaruhkan di ruang sidang atau kantor kabinet, melainkan juga di layar ponsel jutaan anak muda. Baca juga: PBB Sebut 562 Pekerja Bantuan Tewas di Gaza Sejak 2023, Termasuk 376 dari Staf PBB Penulis: Durotul Hikmah Editor: Glancy Verona Ilustrasi by AI

Presiden Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Dipimpin Velix Wanggai

Glancy VeronaOktober 15, 2025Oktober 15, 202506 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net : Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan melantik Velix Vernando Wanggai sebagai ketua pada Rabu (8/10/2025) di Istana Negara. Komite ini dibentuk lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025 dan bertujuan mengatasi ketimpangan pembangunan di wilayah timur Indonesia melalui koordinasi program infrastruktur, layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal bersama pemerintah daerah dan masyarakat adat. Struktur, Mandat, dan Fokus Komite Komite Eksekutif diberi mandat untuk menyelaraskan program antarkementerian, mempercepat realisasi proyek infrastruktur strategis, meningkatkan akses layanan kesehatan dasar, serta mendorong pemberdayaan ekonomi yang berakar pada kearifan lokal dan masyarakat adat di enam provinsi Papua. Dalam struktur yang dilantik tercatat sepuluh anggota kunci, antara lain John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juharson Estrella Sihasale yang diharapkan memperkuat representasi daerah. Komite akan memfokuskan kerja pada tiga sektor utama: Menyelaraskan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas dasar lainnya yang selama ini menjadi hambatan konektivitas di Papua. Memperluas cakupan puskesmas, rumah sakit rujukan, serta memperkuat sistem rujukan dan distribusi tenaga medis ke desa-desa terpencil. Mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agribisnis berbasis lokal, serta menjaga hak-hak masyarakat adat dalam akses sumber daya dan tanah ulayat. Setelah pelantikan, Sekretariat Kabinet menyatakan bahwa pembentukan komite merupakan “langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di Tanah Papua.” Velix Wanggai sendiri menegaskan komite akan bekerja sebagai penghubung operasional antara pusat, kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemangku adat untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan lokal. Baca juga: Aksi Damai Himpunan Alumni Santri Lirboyo di Brebes Warnai Gelombang Protes Nasional terhadap Trans7 Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat Salah satu penekanan komite adalah pelibatan aktor lokal dan adat dalam perencanaan program, termasuk konsultasi pra-proyek, penggunaan tenaga kerja lokal, dan perlindungan hak atas tanah adat. Sumber resmi menyebut komite akan memonitor implementasi program bersama para gubernur dan kepala daerah guna mengurangi tumpang-tindih kebijakan dan mempercepat realisasi manfaat bagi masyarakat. Arahan Presiden dan Langkah Cepat Komite Beberapa hari setelah pelantikan, Presiden Prabowo sudah memerintahkan agar Komite segera menggelar rapat koordinasi internal dan menyusun roadmap kerja. Dalam rapat terbatas di kediaman Presiden di Jalan Kertanegara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa “setelah itu diminta … tim komite eksekutif yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden untuk segera melakukan rapat koordinasi agar komite bisa langsung bergerak,” ujarnya. Menurut rilis resmi Istana, Presiden juga menekankan sinergi dengan pemerintah daerah dan keterlibatan aktif stakeholder lokal agar program tidak sekadar top-down tetapi responsif terhadap kondisi di lapangan. Tanggapan Publik dan Analisis Awal Respons publik dan sebagian pengamat beragam: beberapa menyambut baik upaya percepatan dan sentralisasi koordinasi, sementara pengamat lain meminta transparansi lebih lanjut terkait anggaran, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan agar pembentukan lembaga baru tidak menjadi ornamen birokrasi tanpa hasil nyata. Pemerintah menyatakan akan mempublikasikan rencana kerja dan target capaian komite dalam waktu dekat. Dengan pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat berharap dapat menyelaraskan program antarkementerian, mempercepat realisasi infrastruktur dan layanan dasar, serta melibatkan masyarakat adat agar pembangunan di Papua lebih adil dan merata. Namun tantangan terbesar adalah memastikan lembaga ini bekerja efektif, transparan, dan menghasilkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat di lapisan paling bawah. Baca juga: Hari Santri 2025: Menag Canangkan Direktorat Eselon I Khusus Pesantren Dalam beberapa minggu ke depan, publik akan menantikan roadmap kerja, target capaian jangka pendek, serta laporan patroli program di lapangan yang dibuka untuk pengawasan bersama. Penulis: Faruq Ansori Editor: Glancy Verona Ilustrasi by AI

Presiden Prabowo Gelar Rapat Bahas MBG dan Program Strategis Usai Lawatan Luar Negeri

Thamrin HumrisSeptember 29, 2025September 29, 202504 mins

Presiden Prabowo gelar rapat di Kertanegara bahas Program MBG, ketahanan pangan, kesehatan gratis hingga pembangunan strategis usai lawatan luar negeri. Jakarta – 1miliarsantri.net: Sekembalinya dari luar negeri dalam rangkaian kunjungan kerja kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu petang (28/9). Rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu digelar segera setelah Presiden Prabowo kembali dari lawatan luar negeri. Meski bertepatan dengan hari libur, pertemuan tersebut menunjukkan komitmen Presiden dalam memastikan jalannya program prioritas pemerintah tetap sesuai rencana dan tepat sasaran. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis menyampaikan bahwa salah satu topik utama yang dibahas adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini kembali mendapat sorotan karena dinilai sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. “Salah satu yang menjadi pembahasan utama adalah mengenai Program Makan Bergizi Gratis, terkait langkah terbaik dan evaluasi agar program ini dapat berjalan baik sesuai dengan yang direncanakan dan tepat sasaran,” ujar Seskab Teddy. Presiden Beri Arahan Teknis dan Detil Mengutip setkab.go.id, Teddy menuturkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat teknis terkait implementasi MBG. “Presiden Prabowo memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detil, bahkan sangat teknis, misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan, prosedur, terutama masalah kebersihan,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan perhatian Presiden tidak hanya pada aspek kebijakan besar, tetapi juga hingga ke level operasional lapangan. Selain membahas MBG, rapat tersebut juga menyinggung sejumlah program strategis pemerintah di berbagai sektor. Di antaranya adalah ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, energi, kelautan, program Desa Nelayan, penguatan Koperasi Desa, serta pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Kondisi Cadangan Beras dan Laporan Program Kesehatan Dalam rapat, Kementerian Pertanian bersama Perum Bulog melaporkan bahwa cadangan beras nasional berada dalam kondisi aman. Hal ini menjadi poin penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan global. Di sisi lain, Menteri Kesehatan melaporkan capaian program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Hingga kini, program tersebut telah menjangkau sekitar 36 juta orang. “Menteri kesehatan melaporkan program cek kesehatan gratis pada seluruh masyarakat yang sampai hari ini sudah mencapai 36 juta terperiksa,” jelas Seskab Teddy. Fokus Pemerintah pada Program Prioritas Rangkaian rapat ini memperlihatkan keseriusan Presiden Prabowo dalam memastikan jalannya program-program strategis nasional. Dengan memberi arahan langsung kepada para menteri, Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar setiap kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Langkah cepat Presiden Prabowo menggelar rapat segera setelah kepulangannya dari luar negeri menegaskan bahwa agenda prioritas pemerintah tetap menjadi perhatian utama. Melalui program-program seperti MBG, kesehatan gratis, hingga pembangunan infrastruktur strategis, pemerintah berupaya mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Sumber : Setkab.Go,Id Foto istimewa : PresidenRI.Go.Id

Presiden Prabowo Bertemu Presiden Emirat Arab Bahas Dinamika Global dan Hubungan Bilateral

Thamrin HumrisSeptember 13, 2025September 13, 202503 mins

Pertemuan Presiden RI dengan Presiden Emirat Arab MBZ Membahas Isu-Isu Terkini Eskalasi Geopolitik Timur-Tengah Abu Dhabi – 1miliarsantri.net: Bertempat di Presidential Flight, Abu Dhabi, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto disambut oleh Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA), Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) dalam pertemuan mempererat jalinan kerja sama Indonesia dan PEA. Presiden Prabowo dan Presiden MBZ dalam pertemuan tersebut selain membicarakan hubungan bilateral kedua negara, mereka juga membahas su-isu terkini, termasuk eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dalam pertemuan penuh rasa persaudaraan tersebut, kedua pemimpin negara saling menyampaikan apresiasi atas hubungan erat yang telah terjalin antara Indonesia dan PEA, dan juga berdiskusi dan saling bertukar pandangan terhadap dinamika yang terjadi. Kerja Sama Indonesia dan PEA Menghadapi Tantangan Global Mengutip PRESIDENRI.GO.ID Pembahasan kedua pemimpin tersebut juga mebahas upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan global yang terjadi. Kedua pemimpin menekankan pentingnya kerja sama antarnegara, khususnya di kawasan Timur Tengah dalam memperkuat kolaborasi internasional demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Kedua pemimpin sepakat Negara-negara di kawasan Timur Tengah harus bersatu untuk menghadapi dinamika geopolitik. Mitra Strategis Presiden PEA-MBZ dan Presiden RI saling memberikan penghargaan, sebagai mitra strategis di kawasan Asia Tenggara, PEA berkomitmen untuk terus memperluas kerja sama dengan Indonesia. Presiden Prabowo yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, menyampaikan hal senada, “PEA sebagai sahabat sekaligus mitra strategis Indonesia. Pertemuan singkat namun produktif tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi langsung antarpemimpin dalam menghadapi tantangan global.”** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Foto : BPMI Setpres/Cahyo

Presiden ‘Batalkan Kenaikan 250% PBB-P2 Kabupaten Pati’ Bukti Prabowo Peduli Rakyat, Begini Penjelasannya!

Thamrin HumrisAgustus 19, 2025Agustus 19, 202507 mins

Presiden Prabowo Subianto membatalkan kenaikan PBB-P2 di Pati hingga 250% demi rakyat. Kebijakan ini jadi pelajaran penting soal aspirasi publik. Jakarta – 1miliarsantri.net: Beberapa waktu lalu jagad medsos dihebohkan peristiwa protes rakyat Pati berujung bentrok dengan aparat keamanan setempat akibat kebijakan tidak populis Bupati Kabupaten Pati yang menaikan Pajak PBB P-2 hingga 250%. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen di Kabupaten Pati sempat menjadi sorotan publik. Bagi banyak masyarakat, keputusan ini terasa begitu memberatkan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Kebijakan Bupati Sudewo menaikan Pajak PBB P-2 hingga 250% meresahkan masyarakat Pati. Rakyat Pati ramai-ramai melakukan protes hingga menimbulkan bentrok dengan aparat keamanan setempat. Langkah cepat Presiden dalam merespons keluhan rakyat menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan sejati adalah yang mau mendengar. Melalui Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, pesan tegas disampaikan kepada Bupati Pati, Sudewo, agar membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 tersebut. Arahan ini bukan hanya sekadar teguran, tapi perintah langsung yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Kebijakan Kenaikan Pajak yang Mengundang Protes Bayangkan saja, PBB-P2 yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, tiba-tiba melonjak hingga 250 persen. Bagi sebagian kecil orang, mungkin ini tak terlalu terasa, tapi bagi mayoritas warga Pati, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan usaha kecil, sehingga kenaikan ini jelas menambah beban. Gelombang protes pun tak terelakkan. Dari perbincangan di media sosial hingga aksi nyata di lapangan, suara rakyat mengalir deras menolak kebijakan tersebut. Rasa kecewa bercampur marah, karena mereka merasa keputusan itu diambil tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga. Prabowo Menunjukkan Kepemimpinan yang Tanggap Sebagai Presiden, Prabowo Subianto tak tinggal diam. Arahan yang ia berikan sangat jelas: batalkan kebijakan yang membebani rakyat dan cari solusi pendanaan lain untuk pembangunan daerah. Arahan ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, Prabowo ingin memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, ia menegaskan bahwa kebijakan publik harus lahir dari empati, bukan sekadar perhitungan angka di atas kertas. Kamu sebagai warga negara tentu ingin pemimpin yang peka terhadap masalah di lapangan. Dalam hal ini, Prabowo memberikan contoh bahwa suara rakyat adalah fondasi kebijakan negara. Respons Cepat Pemerintah Daerah Yang menarik, arahan presiden langsung direspons cepat oleh Bupati Sudewo. Dengan sikap tegak lurus, ia mencabut keputusan kenaikan PBB-P2 dan menyatakan kebijakan tersebut resmi dibatalkan. Langkah ini membuktikan bahwa komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah bisa berjalan efektif ketika tujuan utamanya adalah kesejahteraan rakyat. Bupati pun mengakui bahwa arahan Presiden menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah. Artinya, ada peluang untuk menemukan solusi kreatif yang lebih adil, tanpa menambah beban masyarakat. Pelajaran Politik dan Kebijakan Publik Kasus ini memberikan pelajaran penting, terutama bagi kamu yang mengikuti dinamika politik dan kebijakan publik. Dalam setiap pengambilan keputusan, keterlibatan dan masukan dari masyarakat sangatlah krusial. Kebijakan yang lahir tanpa mendengar aspirasi rakyat berisiko menimbulkan gejolak sosial. Langkah Presiden Prabowo yang cepat dan tegas juga memberi sinyal kepada para kepala daerah di seluruh Indonesia, jangan pernah menyepelekan keluhan publik. Kepekaan terhadap suara rakyat bukan hanya etika politik, tetapi juga kunci menjaga stabilitas dan kepercayaan. Pemimpin Harus Hadir Saat Rakyat Membutuhkan Tindakan Prabowo ini adalah bentuk kepemimpinan yang seharusnya menjadi standar. Pemimpin bukan hanya hadir saat kampanye, tetapi juga ketika rakyat menghadapi kesulitan nyata. Kenaikan pajak memang seringkali dianggap wajar dalam pembangunan, namun waktu, besaran, dan kesiapan masyarakat harus benar-benar diperhitungkan. Kamu pun sebagai bagian dari masyarakat berhak mengawasi, mengkritik, dan memberi masukan terhadap setiap kebijakan. Demokrasi hanya akan sehat jika ada komunikasi dua arah antara pemimpin dan rakyatnya. Pati Harus Menatap ke Depan untuk Lebih Baik Pembatalan kenaikan PBB-P2 di Pati bukan berarti tantangan pembangunan daerah hilang begitu saja. Pemerintah daerah tetap memerlukan dana untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan mendorong ekonomi lokal. Tantangannya kini adalah mencari alternatif pendanaan yang tidak membebani rakyat. Beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan antara lain efisiensi anggaran, optimalisasi aset daerah, hingga kerja sama dengan sektor swasta. Dengan inovasi dan transparansi, kebutuhan pembangunan bisa terpenuhi tanpa harus membuat masyarakat resah. Kasus ini menjadi contoh bahwa ketika rakyat bersuara, pemimpin harus mendengar. Prabowo Subianto telah menunjukkan langkah nyata dengan membatalkan kebijakan yang dinilai memberatkan. Di Pati, ketegangan yang sempat memanas kini berubah menjadi pelajaran berharga, bahwa aspirasi rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan publik. Penulis : Ainun Maghfiroh Editor : Thamrin Humris Foto istimewa berbagai sumber

Atraksi Tim Akrobatik Jupiter TNI AU di HUT RI ke-80

Thamrin HumrisAgustus 17, 2025Agustus 17, 202505 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net: Atraksi Tim Akrobatik Jupiter TNI AU di HUT RI ke-80, semarakkan langit Jakarta dengan manuver udara spektakuler dari Team akrobatik kebanggaan TNI Angkatan Udara. Sebanyak delapan pesawat KT-1B Woongbee berlatih di kawasan Lanud Halim Perdanakusuma sejak tanggal 12 Agustus 2025. Persiapan serius dengan latihan yang menguras emosi dan stamina demi suksesnya detik-detik upacara HUT RI ke-80 di atas langit Jakarta dan sekitarnya. Para penerbang TNI Angkatan Udara menggeber formasi-formasi indah sambil mengeluarkan asap merah dan putih, simbol kebanggaan dan persatuan bangsa, dan itu yang dipertontonkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI. Manuver Spesial Jupiter Aerobatic Tim Jupiter Aerobatic Team (JAT) dipimpin oleh Flight Leader Letkol Pnb Ari Nugroho Widodo dan Mission Commander Kolonel Pnb Frando L.H. Marpaung. Atraksi ini bukan sekadar tontonan udara. JAT dengan manuver berani, formasi indah, dan asap kebangsaan, menjadi simbol dedikasi dan profesionalisme TNI AU. Ditambah unsur pesawat tempur dan helikopter, aksi ini jelas dirancang untuk menyematkan rasa bangga dan cinta tanah air—di hari kemerdekaan ke-80 bangsa Indonesia. Pesawat KT-1B Woongbee, buatan Korea Aerospace Industries (KAI) Dalam HUT RI ke-80 hari ini 17 Agustus 2025, atraksi akrobatik udara JAT tampil dengan formasi 8 unit pesawat KT-1B Woongbee yang mengeluarkan asap merah dan putih di langit Jakarta, sangat memukau dan luar biasa. Fakta singkat tentang KT-1B Woongbee: Struktur Lengkap Tim Jupiter Aerobatic TNI-AU di HUT RI ke-80 Mengutip halaman Wikipedia Bahasa Indonesia yang diperbarui pada 18 Juli 2025, berikut struktur lengkap terbaru anggota Jupiter Aerobatic Team (JAT) TNI AU untuk Team Jupiter Saat Ini, yang mencakup posisi Jupiter 1 hingga Jupiter 6: Posisi Nama & Panggilan Jupiter 1 Letkol Pnb Ferdian “Corbie” Habibi Jupiter 2 Kapten Pnb Stefanus “Harrier” Adi Prakoso Jupiter 3 Kapten Pnb Sang Made “Medved” Yogi Arya Prakosa Jupiter 4 Kapten Pnb I Putu Satrya “Bhoma” Kedaton Jupiter 5 Mayor Pnb Pujo “Grackle” Angoro Jupiter 6 Mayor Pnb Bayu “Meerkat” Anugerah Raharjo Putra Peran Masing-Masing Anggota Tim JAT Sesuai Posisi Overall pada pelaksanaan HUT RI ke-80 hari ini Tim JAT tampil memukau dihadapan Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan seluruh rakyat Indonesia baik secara langsung maupun melalui siaran televisi dan strreaming Youtube SEKRETARIAT PRESIDEN. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, “Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera.”*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Foto tangkapan layar : SEKRETARIAT PRESIDEN

40 Bandara Seluruh Indonesia Berstatus Internasional, Langkah Strategis Konektivitas Global dan Pemerataan Ekonomi

Thamrin HumrisAgustus 14, 2025Agustus 14, 202504 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net: Pemerintah Indonesia berikan Status Internasional kepada 40 bandara di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan konektivitas global dan pemerataan ekonomi, tertuang dalam Kepmen 37 dan 38 Tahun 2025. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menetapkan 36 bandar udara umum, 3 bandar udara khusus, dan 1 bandar udara yang dikelola pemerintah daerah sebagai bandara internasional. Penetapan Status Internasional Merupakan Langkah Strategis 40 Bandara di Indonesia berstatus internasional untuk perluasan konektivitas dan pemerataan ekonomi merupakan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 dan KM 38 Tahun 2025. Menurut Dirjen Perhubungan Udara, penetapan ini sebagai implementasi nyata Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya misi memperluas konektivitas demi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa mengatakan, “Penetapan status internasional pada bandara merupakan langkah strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.” Perluasan konektivitas akan membuka jalur perdagangan, memperkuat arus pariwisata, serta menarik investasi ke daerah-daerah yang selama ini jarang tersentuh penerbangan internasional, terang Lukman. Standar Keselamatan Global dan Tanggung Jawab yang Signifikan Untuk memenuhi kriteria dan persyaratan penerbangan internasional, bandara-bandara tersebut perlu mengembangkan infrastruktur penting seperti fasilitas imigrasi, pemrosesan bea cukai, dan layanan karantina. Mengutip travelandtourworld.com / TTW Semua bandara harus mematuhi standar keselamatan global untuk memastikan kepatuhannya terhadap peraturan penerbangan internasional. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga keselamatan dan memastikan bahwa bandara dapat menangani lalu lintas internasional dengan lancar dan efisien. Fokus Pada Pembangunan Daerah, Pariwisata, dan Penguatan Peluang Bisnis Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia saat ini berfokus pada pembangunan daerah, pariwisata, dan penguatan peluang bisnis dengan membuat perjalanan udara internasional lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang di seluruh negeri. Pendekatan ini menunjukkan visi jangka panjang yang berupaya menyeimbangkan langkah-langkah pengendalian biaya dengan inisiatif pertumbuhan, dengan fokus pada keberlanjutan dan memaksimalkan potensi Indonesia sebagai pemain global. Dampak Perluasan Bandara Internasional Status 40 bandara internasional akan berdampak pada bidang ekonomi, mendorong pariwisata dan bisnis regional, serta memfasilitasi perkembangan industri lokal. Selain itu peningkatan konektivitas akan mendorong lebih banyak investasi di sektor-sektor lain, termasuk manufaktur, teknologi, dan pertanian. Langkah yang diambil pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini merupakan langkah berani yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas global, menarik wisatawan internasional, dan memperkuat peran negara ini sebagai pusat penerbangan utama Asia Tenggara.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Foto ilustrasi

Jenderal Tandyo Budi Revita Resmi Jadi Wakil Panglima TNI, Ini Profil dan Perjalanan Karirnya

Thamrin HumrisAgustus 12, 2025Agustus 12, 202506 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net: Jenderal Tandyo Budi Revita resmi dilantik menjadi Wakil Panglima TNI. Diketahui jabatan Wakil Panglima TNI kosong selama 25 tahun, sebelum Presiden Prabowo Subianto menunjuk Jenderal Tandyo menduduki posisi tersebut. Presiden Prabowo melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI dalam rangkaian upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ahad (Minggu-red) 10 Agustus 2025. Jabatan Lama yang Kembali Hidup Kalau kamu belum tahu, jabatan Wakil Panglima TNI terakhir dipegang oleh Jenderal Fachrul Razi pada 1999–2000. Setelah itu, posisi ini kosong meski secara hukum tetap ada di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada 2019, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 yang menghidupkan kembali jabatan ini. Namun, baru pada 2025 posisi tersebut benar-benar diisi. Fungsinya sangat vital sebagai membantu Panglima TNI mengoordinasikan tiga matra (TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU) sekaligus mengambil alih tugas Panglima TNI jika berhalangan. Ini langkah strategis. Dengan dinamika keamanan global dan regional yang semakin kompleks, keberadaan Wakil Panglima TNI akan memperkuat koordinasi lintas matra dan mempercepat pengambilan keputusan. Profil Singkat Jenderal Tandyo Budi Revita Tandyo Budi Revita lahir di Surakarta (Solo), Jawa Tengah pada 21 Februari 1969, dari keluarga guru. Setelah lulus Akademi Militer (Akmil) pada 1991, ia menempuh berbagai pendidikan militer lanjutan: Sesarcabif, Dik Para Dasar dan Madya, Sesko TNI, hingga Lemhannas RI. Kariernya dimulai dari posisi komando lapangan. Tahun 1995, ia menjadi Komandan Tim Khusus Combat Intelligence Yonif Linud 330/Tri Dharma. Lalu naik menjadi Komandan Yonif Linud 330, hingga Komandan Brigif Linud 17/Kujang I pada 2011–2012. Bukan cuma jago di lapangan, Tandyo juga pernah menduduki posisi strategis di staf dan komando wilayah: Di Kementerian Pertahanan, ia juga dipercaya memegang jabatan penting, seperti Direktur Bela Negara (2018–2019), Direktur Kerja Sama Pertahanan (2019–2021), dan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabadiklat) (2021–2023). Puncak Karier Mulai Dari Pangdam ke Wakil Panglima TNI Desember 2023, Tandyo dipercaya menjadi Panglima Kodam IV/Diponegoro. Hanya dua bulan kemudian, pada Februari 2024, ia dilantik sebagai Wakil Kepala Staf TNI AD. Kariernya mencapai puncak pada 10 Agustus 2025 saat Presiden Prabowo melantiknya sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus menaikkan pangkatnya menjadi Jenderal bintang empat. Ini pencapaian luar biasa, mengingat jabatan tersebut sempat tertidur selama hampir seperempat abad. Kekayaan dan Kehidupan Pribadi Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per Maret 2025, total kekayaan Tandyo tercatat sekitar Rp 6,6 miliar. Mayoritas berupa aset tanah dan bangunan yang tersebar di Magelang, Bekasi, Lampung Timur, hingga Mamuju. Transparansi ini patut diapresiasi, apalagi di tengah tuntutan publik terhadap pejabat yang bersih dan jujur. Pentingnya Jabatan Wakil Panglima TNI di Era Sekarang Pengisian jabatan Wakil Panglima TNI adalah langkah yang tepat waktu. Situasi geopolitik saat ini menuntut militer yang gesit, terkoordinasi, dan siap merespons cepat ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan adanya Tandyo di posisi ini, beban koordinasi Panglima TNI bisa terbagi. Keputusan strategis juga dapat diambil lebih cepat tanpa mengorbankan efektivitas. Apalagi, rekam jejak Tandyo menunjukkan pengalaman luas di medan operasi, pendidikan militer, dan birokrasi pertahanan. Namun, tantangannya tidak ringan. Jabatan ini harus dioptimalkan, bukan sekadar simbol. Wakil Panglima TNI harus punya ruang gerak dan otoritas yang jelas agar koordinasi antar-matra berjalan tanpa tumpang tindih. Kembalinya jabatan Wakil Panglima TNI dan penunjukan Jenderal Tandyo Budi Revita adalah momen bersejarah bagi militer Indonesia. Setelah hampir 25 tahun kosong, kini ada figur berpengalaman yang siap mengemban tugas berat ini. Jika pengisian jabatan ini dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin kekuatan TNI akan semakin solid dan mampu menghadapi tantangan zaman. Dan buat kamu yang mengikuti perkembangan militer Indonesia, ini jelas kabar yang patut diperhatikan. Ikuti terus info seputar TNI yang disajikan 1miliarsantri.net.*** Penulis : Ainun Maghfiroh Sumber : Foto Istimewa : tniad.mil.id dan wikipedia.org Editor : Thamrin Humris

Indonesia ‘Gagap’ Memasuki Perang Dagang Global Amerika Serikat

Thamrin HumrisJuli 20, 2025Juli 20, 202509 mins

Saguling Kabupaten Bandung Barat – Babak baru klaim Presiden Trump atas keberhasilannya dalam negosiasi dengan Presiden Prabowo Subianto, mendapat reaksi sejumlah pihak yang menilai ini langkah blunder membuat bumi Indonesia diserahkan sepenuhnya untuk dieksploitasi Paman Sam. Sementara Indonesia masih dibebani pajak tinggi 19% saat Neraca Perdagangan Indonesia Surplus. HM Ali Moeslim kembali menyoroti kebijakan tersebut dalam sebuah catatan yang cukup tajam, sekaligus mengingatkan Pemerintahan Prabowo Subianto tentang bentuk penjajahan gaya baru dalam bentuk perang dagang global dengan tema : Indonesia ‘Gagap’ Memasuki Perang Dagang Global Amerika Serikat. Ali Moeslim mengajak kita membandingkannya dengan Politik Perdagangan Luar Negeri Dalam Islam. Tarif Dagang Adalah Daya Tawar Negara, Catatan Kritis Kesepakatan Indonesia Dan Amerika Serikat There Is No Such Free Lunch KAUM MUSLIM terpecah menjadi lebih dari lima puluh negara negara kecil yang terserak membentang luas dari bagian utara Prancis sampai ke bagian selatan yakni Madagaskar, membentang dari bagian barat yakni Maroko sampai bagian timur yakni Merauke. Negeri-negeri muslim tersebut kini sebagian besarnya tidak lagi dijajah secara fisik oleh para penjajah seperti Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol, Italia maupun USA, namun saat mereka para penjajah itu pergi, mereka menyimpan atau memelihara para penguasa negeri negeri muslim tersebut untuk “menjamin” kepentingan mereka para penjajah itu tetap berjalan di negeri “jajahan” yang ditinggalkannya, “there is no such free lunch” (tidak ada makan siang gratis). Nampak jelas Indonesia “gagap” memasuki babak perang dagang global yang diinisiasi oleh Donald Trump sejak kembali menjabat sebagain presiden USA mulai januari 2025, kemudian pada april 2025 mengumumkan kebijakan “liberation Day tariff” menyasar 20 negara di dunia termasuk Indonesia. Sungguh mencengangkan di tengah surplusnya perdagangan Indonesia dengan USA pada periode awal tahun ini (Januari – Pebruari 2025) justru tarif dagangnya naik menjadi 32%, walaupun akhirnya diturunkan menjadi 19% tapi dengan syarat syarat. Kado Pahit 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia Sejumlah syarat disebutkan oleh Donald Trump dengan bangga seolah memperlihatkan kemenangannya (Amerika Serikat) atas Indonesia, dia menyebut sebagai bagian dari perjanjian, Indonesia harus membeli energi AS senilai US$15 miliar, produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing. Bukan hanya pelepasan cadangan devisa secara signifikan dalam ratusan trilyun, kesepakatan tarif ini sangat tidak berimbang. Bagi Indonesia, hal ini bak’ kado pahit bagi 80 tahun kemerdekaan Indonesia dari penjajahan fisik, jatuhnya harga diri bangsa ke titik 0. Sementara bagi USA semakin menegaskan watak asli dari sistem ekonomi kapitalis. Negara kaya semakin kaya, negara miskin semakin melarat. Dalam paradigma sistem ekonomi kapitalisme, tarif ekspor/impor adalah bea cukai yang posisinya sama dengan pajak, bahkan sama-sama menjadi sumber utama kas negara (APBN). Keberadaan bea cukai dan pajak tidak ubahnya lahan bisnis penguasa terhadap rakyatnya. Ini menggambarkan hubungan rakyat dengan penguasa benar-benar seperti penjual dan pembeli. Dalam konteks perdagangan luar negeri (antarnegara), keberadaan tarif ekspor/impor bisa digunakan negara yang kuat untuk menekan negara yang lebih lemah. Timbangan Syariah Dalam Perdagangan Global Bagaimana timbangan Syariah Islam dalam perang dagang global? Sebelumnya mesti difahami bahwa ada perbedaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri Perdagangan dalam negeri adalah aktivitas jual beli antar individu dalam umat umat yang sama, aktivitas berikut tidak perlu campur-tangan negara, negara memberikan pengarahan umum agar setiap individu terikat dengan hukum syariah, aturan dan sanksi akan diterapkan terhadap pelanggaran sebagaimana sanksi dalam pelanggaran muamalah yang lain. Perdagangan luar negeri adalah aktivitas jual antar bangsa dan umat, baik perdagangan antar dua negara maupun antar dua individu yang masing masing berasal dari negara yang berbeda beda. Negara secara mutlak harus campur tangan terhadap komoditas perdagangan dan pelaku bisnisnya secara rinci. Negara akan mengatur mana komoditas yang boleh “dikeluarkan” dan mana yang dicegah untuk dikeluarkan. Negara juga akan mengatur siapa warga negara asing yang boleh masuk dengan izin, berapa lama dan aktivitas saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Syaikh Taqiyuddin na-Nabhani menjelaskan tentang politik perdagangan luar negeri dalam Islam, termasuk di dalamnya terkait cukai atau usr sebagai berikut; Dalam kitab Muqadimah Ad-Dustur dijelaskan;“Perdagangan luar negeri berlaku menurut kewarganegaraan pedagang, bukan berdasarkan tempat asal barang dagangan. Pedagang yang berasal dari negara yang sedang berperang (at-tujjaar al-harbiyyuun) dilarang mengadakan aktivitas perdagangan di negeri kita, kecuali dengan izin khusus untuk pedagangnya ataupun barang dagangannya. Pedagang yang berasal dari negara yang terikat perjanjian (at-tujjaar al-mu’ahiduun) diperlakukan sesuai dengan teks perjanjian antara kita dan mereka. Para pedagang yang berasal dari warga negara (Khilafah) dilarang mengekspor bahan-bahan yang diperlukan negara (Khilafah), termasuk bahan-bahan yang akan memperkuat militer, industri dan perekonomian musuh. Para pedagang yang berasal dari warga negara (Khilafah) tidak dilarang mengimpor barang yang hendak mereka miliki. Dikecualikan dari hukum-hukum ini, negara yang antara kita dan penduduknya terjadi peperangan secara langsung, seperti Israel, maka ia diperlakukan sebagai negara kafir harbiy f’il[an] pada semua hubungan dengan negara tersebut, baik hubungan perdagangan maupun non perdagangan”. Paradigma perdagangan luar negeri negara Islam (Daulah Islam) itu khas dan berbeda secara prinsip dengan paradigma kapitalisme. Negara Islam akan membangun aktivitas perdagangannya secara mandiri dan berpihak kepada kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, tidak sama sekali berpihak pada peningkatan kekayaan nasional sembari melakukan eksploitasi pada negara lain sebagaimana Trump mengeluarkan kebijakan tarif dalam kerangka Make America Great Again. Tapi, demi Islam rahmatan lil aalamiin.** Penulis : HM Ali Moeslim (seorang Penulis dan Pembimbing Haji & Umroh) Foto Istimewa : Kolase ilustrasi Editor : Thamrin Humris