Instruksi Presiden Penambahan Kuota Petugas Haji dari Unsur TNI dan Polri, Begini Respon Kementerian Haji dan Umrah

Thamrin HumrisDesember 7, 2025Desember 7, 202508 mins

Pemerintah Perkuat Layanan Haji 2026 Sesuai Instruksi Presiden Prabowo Untuk Menambah Kuota Petugas Haji dari Unsur TNI dan Polri, Pada Musim Haji 2026. Jakarta – 1miliarsantri.net: Pemerintah, melalui Kementerian Haji dan Umrah, menyatakan akan menambah kuota petugas haji yang berasal dari unsur TNI dan Polri pada pelaksanaan haji 2026 (1447 H). Keputusan itu disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, berdasarkan arahan dan isntruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Meskipun langkah ini mendapat dukungan pemerintah, beberapa pihak juga menyuarakan catatan penting yang layak mendapat perhatian: Ada usulan bahwa proporsi petugas haji dari TNI-Polri sebaiknya besar — bahkan ada wacana “minimal 50%” personel petugas haji berasal dari aparat negara, untuk meminimalisir politisasi dan intervensi administratif oleh pemerintah daerah. Menurut Dahnil, keberadaan petugas dari TNI–Polri selama ini telah menjadi bagian dari pengamanan jamaah (linjam). Namun dengan kebutuhan yang semakin kompleks — seperti jumlah jamaah yang besar, fokus keamanan, dan layanan logistik di Tanah Suci — pihaknya memutuskan kuota petugas tersebut perlu ditambah. Meski demikian, jumlah pasti penambahan personel belum ditetapkan. Dahnil menyatakan bahwa persentase dan distribusi penambahan akan dibahas lebih lanjut secara internal. Mengapa TNI-Polri? Argumen Utama di Balik Kebijakan Redaksi 1miliarsantri mencoba merangkum dari berbagai sumber, beberapa alasan utama yang dikemukakan pemerintah dalam mendukung penambahan petugas haji dari TNI-Polri antara lain: Adaptasi Tantangan Baru Penyelenggaraan Haji Penambahan petugas dari TNI-Polri bukan sekadar perkara jumlah, melainkan bentuk adaptasi kebijakan terhadap tantangan terbaru dalam penyelenggaraan haji massal. Beberapa konteks yang mendasari antara lain: Sorotan & Potensi Tantangan Kebijakan Meskipun langkah ini mendapat dukungan pemerintah, beberapa pihak juga menyuarakan catatan penting yang layak mendapat perhatian: Apa Artinya bagi Jamaah & Penyelenggara: Harapan & Persiapan Bagi calon jamaah dan penyelenggara haji (travel, lembaga keagamaan, keluarga jamaah), kebijakan ini membawa beberapa implikasi konkret: Penegasan Komitmen Pemerintah terhadap Kualitas dan Keamanan Haji 2026 Langkah ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menjamin keamanan dan kualitas pelayanan ibadah haji Indonesia 2026. Langkah menambah kuota petugas haji dari unsur TNI dan Polri menunjukkan komitmen serius pemerintah melalui Kemenhaj untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji — baik dari aspek keamanan, layanan, maupun manajemen operasional. Di tengah tantangan penyelenggaraan haji modern — melibatkan ribuan jamaah, mobilitas tinggi, kompleksitas logistik, dan kebutuhan pelayanan — kebijakan ini bisa menjadi fondasi penting untuk memastikan jamaah beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Meski masih ada tantangan — seperti penentuan kuota pasti, pelatihan personel agar peka terhadap kebutuhan jamaah sipil, serta transparansi rekrutmen — niat pemerintah untuk memperkuat perlindungan dan layanan haji patut diapresiasi. Jika dijalankan dengan serius dan bertanggung jawab, kebijakan ini bisa membawa transformasi positif dalam pengalaman ibadah haji warga Indonesia.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Sumber : Berbagai Sumber Gambar ilustrasi copilot

Ustadz Abdul Somad Tekankan Toleransi Di Mabes Polri, Perkuat Sinergi Ulama dan Polri

Thamrin HumrisSeptember 28, 2025September 28, 202503 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net: Ada yang istimewa di Mabes Polri dengan kehadiran Ustadz Abdul Somad, da’i internasional yang dikenal dengan sapaan UAS memberikan ceramah di Mabes Polri, menekankan pentingnya toleransi beragama, penguatan mental, dan hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat. UAS menyampaikan pesan penting tentang toleransi beragama dalam ceramahnya di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2025). Dalam kesempatan tersebut, UAS menegaskan bahwa menjaga toleransi adalah kunci untuk memperkuat persatuan di Indonesia. Pentingnya Kekuatan Mental dan Amanah Dalam Menjalankan Tugas Pada kesempatan itu, selain menyoroti tentang toleransi, ustad yang pernah mengenyam pendidikan di Mesir dan Maroko juga mnenekankan pentingnya kekuatan mental dan amanah dalam menjalankan tugas. Sebagai tokoh agama, ia mengajak seluruh anggota Polri untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam pengabdian kepada masyarakat. “Saya menyampaikan sesuai dengan kapasitas saya sebagai guru, dosen, dan pendidik. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan hari ini bisa memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat,” terangnya. Kapolri: Kegiatan Ini Untuk Perkuat Sinergi Polri-Ulama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, seluruh jajaran kepolisian — mulai dari Polda, Polres, Polsek, hingga Bhabinkamtibmas — mengikuti acara tersebut secara serentak. Ia menegaskan bahwa doa dan nasihat dari para ulama seperti UAS sangat penting untuk menjaga amanah yang diemban oleh Polri. “Kita berdoa agar NKRI tetap terjaga di tengah perbedaan yang ada, sehingga toleransi dan persatuan tetap menjadi bingkai kokoh NKRI,” pungkas Kapolri.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Sumber : FRIC Banten Foto istimewa

Presiden Instruksikan TNI-Polri Tidak Ragu Mengambil Langkah Tegas dan Terukur Terhadap Pelanggaran Hukum

Thamrin HumrisSeptember 1, 2025September 4, 202504 mins

Presiden Prabowo Menekankan Stabilitas Nasional Adalah Kunci Bagi Kebangkitan Ekonomi Bangsa Jakarta – 1miliarsantri.net: Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Ahad (Minggu-red) 31 Agustus 2025, dan salah satu hasilnya adalah Presiden adalah memberikan instruksi kepada TNI-Polri terkait keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia dan langkah tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Presiden Prabowo terus memantau memantau perkembangan situasi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan. Arahan ini tertutama terkait langkah tegas menjaga stabilitas nasional. Presiden : TNI – Polri Harus Tetap Solid Hasil Sidang Kabinet disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menhan menegaskan bahwa dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan situasi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan. Mengutip PRESIDENRI.GO.ID, ““Presiden dalam kaitan stabilitas nasional, memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama, dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ungkap Menhan Sjafrie. Dalam keterangan persnya, lebih lanjut Sjafri mngatakan, Presiden Prabowo memberikan instruksi agar TNI-Polri tidak ragu mengambil langkah tegas dan terukur terhadap pelanggaran hukum. Kepala Negara juga menekankan agar tindakan kriminal seperti perusakan fasilitas umum maupun penjarahan ditindak sesuai hukum. “Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah, pejabat yang mengalami penjarahan maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman,” Imbuhnya. Tugas Presiden Untuk TNI dan Polri PANGLIMA TNI Presiden Prabowo menugaskan Panglima TNI bersama jajaran kepala staf angkatan untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah penyalahgunaan sumber daya alam. KAPOLRI Kapolri diminta bekerja sama dengan Jaksa Agung mempercepat penegakan hukum terhadap semua pelanggaran di Tanah Air. Arahan Presiden Kepada Lembaga-Lembaga Pemerintah BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN) : ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkan Presiden Prabowo pada kesempatan pertama apabila terjadi dinamika yang timbul di lapangan. MENTERI DALAM NEGERI : ditugaskan untuk memastikan koordinasi antara pusat dan daerah agar berjalan dengan baik. “Juga mengikuti secara cermat perkembangan ekonomi yang dibutuhkan oleh rakyat. Oleh karena itu, ini adalah satu kebutuhan bersama, soliditas dari seluruh aparat pemerintah pusat maupun aparat pemerintah daerah,” jelas Sjafrie. Pesan Presiden Prabowo bahwa stabilitas nasional adalah kunci bagi kebangkitan ekonomi bangsa, ““Mari kita teruskan persatuan dan kesatuan nasional untuk terus berjuang meningkatkan kebangkitan ekonomi kita dengan stabilitas nasional yang kita wujudkan bersama-sama,” pungkasnya. Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Sumber : PRESIDEN.GO.ID