Prof Dr H Haedar Nashir: Menegakkan Kedaulatan Indonesia

Thamrin HumrisDesember 31, 2025Desember 31, 2025015 mins

Menegakkan kedaulatan Indonesia di tengah arus liberalisasi, dominasi asing, dan oligarki dengan menegaskan kemandirian bangsa serta pengelolaan SDA berkeadilan. Catatan kritis dari tokoh nasional Prof Dr H Haedar Nashir, M.Si, di penghujung tahun 2025. Jakarta – 1miliarsantri.net: Masalah kedaulatan masih menjadi agenda krusial di negeri tercinta Indonesia. Berbagai masalah seperti tenaga kerja asing, investasi proyek-proyek nasional, impor segala komoditi, keberadaan perusahaan-perusahaan asing, pengelolaan sumberdaya alam, dan sejumlah kebijakan yang lebih pro pihak luar masih menjadi persoalan serius dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Isu terakhir soal dokter dan rumah sakit asing, selain kehadiran lembaga-lembaga pendidikan luar negeri yang makin terbuka di negeri ini. Sementara itu penyelenggaraan pemerintahan yang terkait dengan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang liberal dan pragmatis berdampak pada memperlemah eksistensi rakyat, negara, dan tanah air Indonesia juga masih menjadi sorotan dan persoalan nyata dalam perikehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makin kuatnya praktik oligarki politik dan oligarki ekonomi yang menyebabkan kerentanan bagi rakyat dan hajat hidup kepentingan bangsa dan negara juga menjadi masalah serius yang menyentuh kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara yang semestinya dijaga bersama sejalan konstitusi. Berdaulat bukan berarti serba anti dan hidup mengisolasi, tetapi Indonesia ditegakkan dan dibangun dengan asas kemandirian, kemampuan, dan jatidiri sehingga bebas menentukan nasib sendiri. Termasuk dalam mengelola sumberdaya alam dilakukan dengan pertanggungjawaban yang tinggi, lebih banyak mendayagunakan sumberdaya anak negeri, serta dibangun tanpa merusak. Sumber Daya alam tidak untuk dibiarkan karena Tuhan memberikannya untuk dikelola oleh manusia sebagaimana fungsi kekhalifahan di muka bumi. Tujuan Nasional Indonesia harus berdaulat baik secara domestik maupun dalam posisi dengan relasi antarnegara. Indonesia ke dalam dan ke luar harus berdaulat. Salah satu tujuan dari kemerdekaan Indonesia tahun 1945 ialah Indonesia yang berdaulat, sebagai satu mata rantai dari tujuan dan cita-cita nasional yaitu “Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Negara berdaulat menurut Hukum Internasional merupakan kesatuan yang memiliki penduduk permanen, wilayah tetap, pemerintah, dan kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara lain yang berdaulat. Negara berdaulat adalah negara yang tidak bergantung pada kekuatan negara lain dan bukan menjadi bagian atau milik dari negara lain. Indonesia pasca kemerdekaan semestinya berdiri tegak lurus sebagai negara berdaulat dan tidak boleh menjadi negara tidak berdaulat. Negara berdaulat bukan komprador atau kaki-tangan negara asing. Mohammad Hatta pernah menyatakan, “Lebih suka Aku melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan, daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi suatu negara asing”. Para penyelenggara negara serta seluruh elite bangsa penting memiliki kesadaran dan komitmen tinggi akan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud dari kemerdekaan yang sejati di dunia nyata. Jangan sampai kedaulatan Indonesia tergerus sistematik oleh kepentingan ekonomi, politik, dan legasi apapun yang serampangan dan berakibat buruk mengorbankan kepentingan Indonesia. Soekarno melalui Tri Sakti mendeklarasikan Indonesia sebagai negara dan bangsa yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para pendiri bangsa sangat berkomitmen pada tegaknya kedaulatan Indonesia secara substansial dan nyata. Para pejuang dan pendiri Indonesia di masa lalu menyadari betul pentingnya kemerdekaan dan kedaulatan karena merasakan dengan getir hidup dijajah yang segalanya tergantung pada pihak asing yang mengeruk seluruh kekayaan tanah air dan menindas rakyat Indonesia dengan kejam. Kita mencatat bagaimana Jenderal Soedirman dan Ir Djuanda berkhidmat menegakkan kedaulatan Indonesia melalui perjuangan nyata. Jenderal Soedirman bersama seluruh kekuatan rakyat harus bergerilya mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dalam keadaan yang penuh penderitaan, tokoh perang gerilya dan bapak TNI ini memberi pelajaran sejarah yang sangat berharga, bahwa tidak boleh sejengkal tanahpun di Republik ini dikuasai asing atau siapapun. Pertaruhannya nyawa dirinya dan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang rela berkorban demi Indonesia. Para patriot sejati Indonesia itu sepenuhnya nirpamrih memberi untuk kedalutaan Indonesia. Bangsa ini juga mengenang jasa Ir Djuanda dengan Deklarasi 1957. Bahwa laut merupakan satu kesatuan yang utuh dari wilayah Indonesia. Deklarasi Juanda itulah sebagai titik pangkal kesatuan negara kepulauan yang diakui konvensi hukum laut internasional, United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS). Karenanya tanah air Indonesia kembali utuh sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dipisah-pisah oleh Belanda yang waktu itu ingin kembali menduduki negeri tercinta. Dari Soekarno, Mohammad Hatta, Sudirman, dan Djuanda yang keempatnya lekat dengan Muhammadiyah bangsa Indonesia saat ini harus belajar berkomitmen sekaligus memiliki tanggung jawab bagaimana mempertahankan kedaulatan Indonesia. Para elite negarawan itu mengutamakan kepentingan Indonesia di atas segalanya, jauh dari sifat tercela yakni “mengambil, menggadaikan, dan apalagi menjual Indonesia” demi ambisi dan kepentingan diri, kroni, dan kelompok sendiri. Apabila ada sejengkal tanah-air, pulau, dan kekayaan berharga di bumi Indonesia ini dilepas, digadaikan, diserahkan, dan dijual kepada pihak lain di dalam maupun ke luar negeri atas nama apapun maka semua itu merupakan bentuk lepasnya kedaulatan Indonesia. Jika ada kekuatan asing maupun domestik dengan leluasa menguasai segala hal yang menjadi milik negara dan tanah air Indonesia serta membawa kerugian bagi hajat hidup rakyat, maka hal itu bukti hilangnya kedaulatan Indonesia. Kedaulatan Indonesia juga dipertaruhkan bila ada segelintir orang atau kelompok dengan kekuatan modal dan politik raksasa dibiarkan menguasai bumi Indonesia dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sebab perintah konstitusi sangatlah jelas, antara lain “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”. Indonesia dengan seluruh kekayaannya tidak boleh dibiarkan untuk kemakmuran segolongan kecil orang. Soekarno menyatakan, “Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara „semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Menjaga Kedaulatan Kita berharap kedaulatan Indonesia saat ini dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis dan praktis yang konsisten dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia di dunia nyata. Bahwa negara dengan seluruh kekayaan alam Indonesia niscaya dikelola dengan amanah dan pertanggungjawaban moral tinggi demi keadilan, kemakmuran, dan kemajuan seluruh rakyat Indonesia. Menurut Bung Hatta, sebagai bukti dari Indonesia merdeka, maka kedaulatan politik harus sejalan dengan kedaulatan ekonomi. Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang kini terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia hasil Pemilu 2024, sudah lama menaruh perhatian pada kedaulatan Indonesia. Dalam bukunya “Paradoks Indonesia dan Solusinya” (2022), Jenderal Kehormatan TNI itu menyatakan dengan tegas, “Penyakit yang paling mendesak dari tubuh ekonomi Indonesia saat ini adalah mengalir keluarnya kekayaan nasional dari wilayah…

Unisma Bekasi Resmi Jadi Universitas ke-163 Milik Muhammadiyah

Thamrin HumrisSeptember 1, 2025September 1, 202505 mins

PP Muhammadiyah Resmi Akuisisi Universitas Islam 45 “UNISMA” Bekasi Bekasi – 1miliarsantri.net: Dunia pendidikan Bekasi kembali menggeliat dengan terciptanya momentum bersejarah, salah satu universitas dan merupakan universitas tertua di Bekasi “Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi” resmi diakuisisi oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Proses akuisisi Unisma oleh Muhammadiyah resmi terwujud dengan dilaksanakannya Penandatanganan akta notaris dan sejumlah dokumen pendukung berlangsung di Gedung Pascasarjana Unisma, pada Kamis 28 Agustus 2025, bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1447 H. Penandatanganan dokumen akuisisi yang berlangsung di Kota Bekasi dihadiri jajaran pimpinan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) 45 dan PP Muhammadiyah. Turut hadir Prof. Fauzan, Prof. Irwan Akib, Prof. Bambang Setiaji, Prof. Syafiq, serta Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Dr. Harun Joko Prayitno. Akuisi UNISMA oleh Muhammadiyah Berdampak Signifikan Menurut Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IV Jawa Barat, Dr. Lukman, akuisisi ini akan membawa dampak signifikan bagi peningkatan mutu Unisma. Integrasi dengan PP Muhammadiyah akan mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, hingga akreditasi institusi. Mengutip UMS.AC.ID Lukman melanjutkan, “Dengan diakuisisinya Unisma oleh PP Muhammadiyah, mutu dan layanan pendidikan akan semakin meningkat, sehingga berdampak pada kualitas riset, publikasi, hingga pencapaian akreditasi yang unggul.” Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Prof. Bambang Setiadji menyatakan, Unisma Bekasi sebagai perguruan tinggi yang mapan dan sudah tertata secara baik, ke depan diyakini akan menjadi salah satu perguruan tinggi unggulan yang dimiliki Muhammadiyah. “Unisma sudah bagus. Saya punya keyakinan akan semakin berkembang. Ini menjadi Perguruan Tinggi Muhammadiyah ke 163,” kata Prof Bambang, yang mantan rektor UMS ini. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Unisma Bekasi Berdiri sejak tahun 1982 dan memiliki wilayah seluas 10 hektar menjadikan Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi sebagai universitas pertama dan terbesar di Kota Bekasi. Sebagai lembaga yang menjamin standar mutu pendidikan, UNISMA Bekasi telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). UNISMA Bekasi lahir dari semangat pembangunan Kota Bekasi di Bidang Pendidikan. Pada tahun 1982 Bupati Bekasi saat itu sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) “45” Bekasi, H. Abdul Fatah, mendirikan Akademi Pembangunan Desa (APD) sebagai lembaga pendidikan masyarakat Bekasi. Atas semangat tersebut berdirilah Akademi Pembangunan Desa (APD) Bekasi yang mulanya bertempat di Gedung Juang 45 Bekasi. Akademi Pembangunan Desa (APD) inilah yang kemudian berkembang menjadi cikal bakal berdirinya lembaga Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi. Saat ini UNISMA Bekasi memiliki 7 Fakultas dengan 21 Program Studi dan 3 Program Magister. Kemudian untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa, UNISMA Bekasi memiliki 3 pilihan program kuliah yaitu reguler A, reguler B, dan reguler C. Selain fokus di bidang pendidikan, UNISMA Bekasi juga memiliki misi mengembangkan bakat, minat dan keahlian mahasiswa. Untuk itu UNISMA Bekasi menyediakan pelbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang dapat diikuti oleh mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas mereka. Dengan slogan Preparing the Future UNISMA Bekasi memiliki visi menghasilkan insan Khairu Ummah bagi masyarakat. Sehingga sarjana UNISMA Bekasi tak hanya mumpuni di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), namun juga disertai dengan akhlakul karimah.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Sumber : UNISMA.AC.ID dan UMS.AC.ID

‘Kalender Hijriah Global Tunggal’ Muhammadiyah Mendapat Sambutan Positif Dari Tokoh Dan Lembaga Internasional

Thamrin HumrisJuni 28, 2025Juni 28, 202505 mins

Yogyakarta – 1miliarsantri.net: Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yang menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia, resmi diluncurkan oleh persyarikatan Muhammadiyah, Rabu 25 Juni 2024. Momentum bersejarah peluncuran Kalender Hijriah Global Tunggal, yang menembus batas geografis berbagai negara itu, digelar di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan, Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta. Peresmian KHGT dihadiri oleh Duta Besar negara-negara Islam, perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, pakar dan organisasi di bidang astronomi dari dalam dan luar negeri Baca : PT Sucofindo Buka Lowongan Kerja Terbaru, Cek Posisi Dan Syaratnya Di Sini Hadir juga, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, Rektor, dan Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid serta unsur pembantu pimpinan dan organisasi otonom tingkat pusat. Peran Dan Posisi Muhammadiyah Di Tengah Globalisasi Dengan diluncurkan secara resmi KHGT, dalam sambutannya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam sambutannya menegaskan “Hari ini adalah hari bersejarah. Muhammadiyah menghadirkan KHGT untuk menegaskan peran dan posisinya di tengah globalisasi yang tak terelakkan. Islam adalah agama kosmopolitan yang mengandung nilai-nilai universal, rahmatan lil ‘alamin, yang ditujukan untuk seluruh alam,” Baca : 3 Hari Mempererat Ukhuwah: Catatan Santri DH dari Muqoyyamah Kubro Jaisyul Qur’an 2025 Haedar melanjutkan, sejarah Islam telah membuktikan kemampuannya menembus batas geografis, dari Jazirah Arab hingga Eropa, Balkan, Rusia, Asia Timur, dan Tenggara. “KHGT adalah keniscayaan mutlak untuk mewujudkan persatuan dunia Islam.” “KHGT adalah wujud nyata dari semangat Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebuah langkah maju untuk membayar utang peradaban yang terlalu lama tertunda. KHGT adalah simbol bahwa Islam masih dan akan selalu relevan, visioner, dan universal”, imbuh Haedar. Implementasi KHGT diwujudkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, melalui 3 perangkat : Hisab Muhammadiyah, aplikasi desktop untuk komputer dan laptop, Aplikasi web yang dapat diakses melalui situs resmi khgt.muhammadiyah.or.id, dan MASA, aplikasi Android yang tersedia untuk pengguna ponsel pintar. Ketiganya tersedia dalam 3 bahasa (Indonesia, Arab dan Inggris). Info Sepak Bola: Piala Presiden 2025 Ajang Bergengsi Pramusim, 6 Tim Siap Berlaga, Ini Jadwal Lengkapnya Sambutan Internasional Mengutip muhammadiyah.or.id, Sambutan positif dan dukungan datang dari berbagai tokoh dan lembaga: Kemudian dukungan dari Tarig Ali Bakheet, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk Urusan Kemanusiaan, Sosial, Budaya, dan Keluarga. Baca : Peduli Teknologi Ramah Lingkungan: Gaya Hidup Berkah yang Sudah Hadir Di Sekitar Kita Tarig juga memuji peran Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar dengan lebih dari 50 juta anggota, 170 universitas, ribuan sekolah dan pesantren, serta ratusan rumah sakit dan pusat layanan kemanusiaan. “Kekuatan institusi Muhammadiyah menjadikannya unik untuk memengaruhi dan memandu reformasi dunia Islam, termasuk melalui inisiatif kalender terpadu ini,” pungkas Tariq.*** Editor : Thamrin Humris Sumber : muhammadiyah.or.id | Foto : khgt.muhammadiyah.or.id / muhammadiyah.or.id

Mengembalikan Semangat UUD 1945 Melalui Piagam Jakarta

Thamrin HumrisJuni 22, 2025Juni 22, 202507 mins

Surabaya – 1miliarsantri.net: M. Isa Ansori, sosok Kolumnis dan Akademisi, saat ini menjabat selaku Dewan Pakar LHKP PD Muhammadiyah Surabaya, dan Wakil Ketua ICMI Jatim, menghadirkan sebuah review atau catatan sejarah yang patut dijadikan sebagai literasi untuk memahami sejarah konstitusi bangsa Indonesia. Tanggal 22 Juni 1945 adalah titik penting dalam sejarah konstitusi bangsa Indonesia. Pada hari itulah, sembilan tokoh bangsa yang tergabung dalam Panitia Sembilan berhasil merumuskan dokumen bersejarah bernama Piagam Jakarta. Naskah ini merupakan hasil kompromi mulia antara golongan nasionalis dan agamis, yang kemudian menjadi dasar awal bagi Pembukaan UUD 1945. Lima sila yang dirumuskan, berikut adalah 5 sila yang dirumuskan pada 22 Juni 1945: Dalam sila pertama itulah tercantum tujuh kata yang kelak memicu perdebatan dan pergolakan. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, kalimat tersebut dihapus oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) demi menjaga persatuan, khususnya untuk meredakan keberatan dari wakil-wakil Indonesia bagian timur. Namun sejarah seringkali dibaca secara sepotong. Sehingga semangat moral didalam tujuh kata Piagam Jakarta dalam Pancasila dihapus karena dianggap sebagai eksklusivitas Para perwakilan Islam dalam BPUPKI mengambil sikap negarawan dan menganggap penghapusan tujuh kata itu bukanlah pengingkaran terhadap Islam atau agama lain, melainkan langkah arif para pendiri bangsa untuk menghindari disintegrasi. Bahkan Mohammad Hatta menyatakan, keputusan itu diambil demi mempertahankan keutuhan negara yang baru lahir. Meskipun kata-katanya dihapus, semangat Piagam Jakarta tetap hidup. Presiden Soekarno, dalam Dekrit 5 Juli 1959, menegaskan bahwa Piagam Jakarta “menjiwai” dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945. Artinya, semangat ketuhanan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial yang berlandaskan nilai-nilai agama, tetap menjadi fondasi konstitusi kita. Makna Tujuh Kata Sayangnya, dalam narasi publik, tujuh kata dalam Piagam Jakarta sering kali dipersepsikan sebagai bentuk eksklusivisme Islam. Padahal, jika dilihat dengan kaca mata kebangsaan dan moralitas universal, kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” mengandung semangat bahwa setiap agama memiliki konsekuensi moral dan tanggung jawab etik bagi pemeluknya. Kalimat tersebut tidak bicara soal dominasi, tetapi tentang komitmen spiritual yang mendasari keadaban publik. Maka, semangat itu justru inklusif—bukan eksklusif. Ia mengajak kita untuk menempatkan agama sebagai sumber nilai dalam membangun keadilan, kejujuran, dan keberpihakan terhadap yang lemah. Relevansi Hari Ini Dalam situasi kontemporer, di mana moralitas publik sering kali tergerus oleh pragmatisme politik dan ekonomi, semangat Piagam Jakarta perlu dihidupkan kembali. Bukan dalam bentuk legal-formal, tetapi dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita memerlukan fondasi etika publik yang kuat, dan agama—apa pun itu—harus hadir untuk menuntun arah bangsa. Menarik bahwa saat ini banyak diskusi tentang perlunya pendidikan karakter, revolusi mental, dan integritas pejabat publik. Semua itu sejatinya telah dirumuskan dalam semangat Piagam Jakarta. Bahwa kehidupan bernegara mesti dilandasi oleh tanggung jawab spiritual yang menjiwai keputusan politik, ekonomi, dan hukum. Menautkan Sejarah, Menjemput Masa Depan Untuk memahami pentingnya Piagam Jakarta, mari kita tengok kembali linimasa sejarah singkat yang memperlihatkan betapa naskah ini lahir dari proses yang penuh kesungguhan: 29 Mei – 1 Juni 1945: BPUPKI menggelar sidang pertama, dan Bung Karno menyampaikan pidato Pancasila. 22 Juni 1945: Panitia Sembilan merumuskan Piagam Jakarta sebagai bentuk kompromi ideologis. 17 Agustus 1945: Proklamasi kemerdekaan Indonesia. 18 Agustus 1945: UUD 1945 disahkan, dengan perubahan sila pertama. 5 Juli 1959: Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang mengakui Piagam Jakarta sebagai sumber semangat konstitusi. Dari proses itu, kita belajar bahwa para pendiri bangsa mengedepankan nilai kebangsaan dan keadilan sosial, tanpa menghilangkan fondasi religius. Bung Karno bahkan menyebut Piagam Jakarta sebagai “jiwa” Pembukaan UUD 1945. KH Wahid Hasyim, tokoh Islam dan anggota Panitia Sembilan, menegaskan bahwa penghapusan tujuh kata bukanlah pengorbanan kosong, tetapi bentuk ikhlas demi bangsa, sembari berharap nilai Islam tetap menjadi ruh konstitusi. Penutup Kini saatnya kita mengembalikan semangat UUD 1945 melalui Piagam Jakarta, bukan dengan memunculkan kembali perdebatan formal tentang frasa, tetapi dengan menghidupkan substansi spiritual dan keadilan sosial dalam kehidupan bernegara. Indonesia dibangun untuk menjadi bangsa besar, dan bangsa besar hanya akan bertahan bila memiliki fondasi nilai yang luhur. Negeri ini membutuhkan kembali kesadaran bahwa hukum dan kekuasaan tidak netral. la harus berpihak: berpihak pada kebaikan, pada nilai ketuhanan, dan pada cita keadilan. Dan semua itu, telah dirintis sejak para pendiri bangsa menorehkan pena dalam Piagam Jakarta. Surabaya, 22 Juni 2025 Penulis : M. Isa Ansori, adalah Kolumnis dan Akademisi, Dewan Pakar LHKP PD Muhammadiyah Surabaya, Wakil Ketua ICMI Jatim. Editor : Toto Budiman dan Thamrin Humris

Muhammadiyah Soroti Keadilan Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Dan Swasta

Thamrin HumrisJuni 17, 2025Juni 17, 202503 mins

Bandung – 1miliarsantir.net: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti persoalan pembangunan manusia dalam agenda pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) periode 2025-2030, Senin (16/6/2025). Menurut Haedar, Pembangunan manusia ditentukan oleh salah satunya tingkat dan kualitas pendidikan. Jika indeks pembangunan manusia sebuah negara ingin maju, mutu dan kualitas pendidikan harus ditingkatkan. Mengutip muhammadiyah.or.id, Haedar mengaku bahwa mengelola sebuah institusi pendidikan di Indonesia ini tidak mudah. Maka diperlukan perhatian yang serius dan sudut pandangan yang komprehensif dalam membuat sebuah kebijakan tentang pendidikan. “Padahal Indonesia pada 2045 ingin menjadi Generasi Emas,” katanya. Kompleksnya Peta Sosiologis Pendidikan Indonesia Melihat kompleksnya peta sosiologis pendidikannya Indonesia, kata Haedar, menjadikan kebijakan yang diambil untuk bidang pendidikan harus secara komprehensif. Peta sosiologis ini menjadikan amat susah jika pendidikan sifatnya top down. Haedar mengatakan, peta sosiologis masyarakat yang begitu heterogen menjadikan pendidikan Indonesia unik, sebab tak sedikit institusi pendidikan diselenggarakan oleh pihak swasta baik yang basicnya agama atau lainnya untuk memberikan kemaslahatan bagi sesama. Haedar melanjutkan, “Ini menjadikan kebijakan negara tidak bisa otoritatif semata, karena peta pendidikan masyarakat berkaitan dengan perkembangan peta demografi di Indonesia.” Diapun mengingatkan kepada semua pihak, terutama pemangku kebijakan supaya tidak lengah dan merasa pendidikan Indonesia sudah maju. Sebab sampai saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga. Lebih lanjut Haedar menerangkan, “Maka kita harus melipatgandakan usaha, kebijakan, langkah yang super. Bahkan menurut saya extraordinary dari negara maupun swasta.” Pendidikan Di Indonesia Dibangun Atas 2 Dasar Haedar Nashir mengingatkan, pendidikan Indonesia ini dibangun di atas dua dasar yaitu negeri sebagai representasi pemerintah, dan swasta termasuk Muhammadiyah serta ormas keagamaan lain yang mengambil peran di situ. Dia menegaskan, “jika orientasi kebijakan pemerintah hanya pada institusi pendidikan semata tentu akan memperberat tugas untuk mencerdaskan anak bangsa tanpa terkecuali”, pungkas Haedar Nashir.*** Ikuti terus informasi seputar dunia pendidikan melalui rubrik “EduTekno” 1miliarsantri.net. Penulis : Thamrin Humris Editor : Toto Budiman

Menata Sandal Kyai, Ladang Berkah Santri

Thamrin HumrisJuni 14, 2025Juni 14, 202506 mins

Surabaya – 1miliarsantri.net: Sangat mafhum dikalangan Pesantren bahwa santri tidak hanya berfokus pada belajar saja, tapi juga harus disertai dengan khidmah, khidmah kepada ilmu, khidmah kepada guru, khidmah kepada pondok dan sebagainya, berkhidmah merupakan ladang barokah yang menjadi bahan buruan para santri. Khidmah sendiri sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para ulama’ lainnya, Seperti halnya Sahabat Ibn Abbas saat masih kecil menjadi Pelayan Nabi dengan melayani menyiapkan Air Wudhu’ untuk nabi, lalu nabi mendoakan Ibnu Abbas dengan doa yang juga sudah familiar di kalangan kita yakni “ اللّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ “(Ya Allah… Berilah Pemahaman Agama kepada Ibn Abbas dan Pengetahuan Takwil”. Tentu itu mungkin hal sepele hanya menyiapkan air tapi hasil berkahnya sangat luar biasa, sahabat Ibn Abbas menjadi sahabat yang paham agama luas dan pemahaman Tafsir Takwil yang luar biasa. Menata Sandal Guru/Kyai/Ulama Ada hal sepele yang mungkin juga jadi perhatian kita di pesantren namun banyak diburu santri, yakni Menata Sandal Guru/Kyai/Ulama. Ini sudah menjadi tradisi turun temurun sebagai ladang berkah, bagi santri ini menjadi hal yang harus dilakukan, menata sandal kyai, setiap hari menanti/menunggu terlebih dahulu di depan tempat dimana kyainya beranjak pergi atau masuk ke rumah. Mungkin bagi orang yang tidak pernah mondok, budaya santri membalik sandal kyai ini dinilai berlebihan. Entahlah, tapi yang pasti budaya santri membalik sandal kyainya sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. Rasululullah Mendoakan Anak Kecil Yang Merapikan Sandalnya Suatu ketika ada seorang bocah namanya Salman, mungkin usianya masih belasan tahun. Dia selalu datang ke masjid ketika Rasulullah belum tiba di sana. Setelah Rasulullah tiba, dia dengan segera membalikkan dan merapikan sandal Rasulullah. Perbuatan itu dilakukannya setiap hari, sehingga membuat Rasulullah menjadi penasaran siapa sebetulnya yang selalu membalikkan sandalnya. Untuk mengetahui siapa gerangan yang membalik sandalnya, Rasulullah sengaja bersembuyi untuk mengetahui siapa yang selalu merapikan dan membalik sandalnya. Saat itu Rasulullah mendapati seorang anak kecil berusia belasan tahun yang tidak lain adalah Salman. Mengetahui hal itu, Rasulullah berdoa memohon kepada Allah agar Salman dijadikan orang alim dan ahli fikih. Singkat cerita, setelah Salman dewasa dia benar-benar menjadi orang alim dan seorang fuqaha atau ahli fikih. Kisah Pendiri Muhammadiyah Dan Pendiri Nahdlatul Ulama Kisah lelaku menata sandal ini juga pernah terjadi pada dua ulama besar Indonesia, masing-masing dari mereka mendirikan ormas terbesar di Indonesia, yaitu KH. Ahmad Dahlan, pendiri ormas Muhammadiyah dan KH. Muhammad Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau berdua waktu nyantri di tempat Kiai Sholeh Darat Semarang selalu berebut untuk menata sandal Kiai Sholeh Darat. Melihat perbuatan kedua santrinya tersebut. Kedua santri ini akhirnya memperoleh tempat istimewa di mata Kiai Sholeh Darat. Dari hal yang mungkin dirasa sepele namun menyimpan rahasia keberkahan yang besar, sebuah sandal yang ditempelkan ke Guru bisa menjadi Relasi dan Wasilah mulia bagi yang mau untuk berkhidmah.Karena menurut ulama, lebih dari separuh ilmu didapat karena kuatnya hubungan emosional antara santri dan gurunya. قال بعضهم: سبعون فى مائة أنّ العلم ينال بسبب قوة الرابطة بين المريد وشيخه Bahwa tujuh puluh persen ilmu itu didapat karena kuatnya hubungan batin antara santri dan kyai_nya. Santri boleh ragu atas dirinya, tapi jangan sekali-kali seorang santri mempunyai keraguan atas gurunya, atas keberkahan gurunya. Dan alhamdulillah tradisi menata sandal kyai dengan cara membaliknya masih terus dilakukan dan dilestarikan para santri kepada gurunya di mana pun berada. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua dengan wasilah kecintaan & kepatuhan kita terhadap guru-guru. Penulis : Mukhid Khoirul AzibPesantren Mahasiswa AnnawawiJum’at 13 Juni 2026 Editor : Thamrin Humris dan Toto Budiman