Amirul Hajj Indonesia Bawa Pesan Presiden Prabowo Subianto, Ini Arahannya

Jeddah – 1miliarsantri.net: Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 1446H / 2025M tidak luput dari pantauan dan perhatian Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memberi arahan langsung kepada Amirul Hajj Indonesia. Presiden Prabowo memberikan arahan agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini harus memberikan pelayanan yang lebih baik dan manusiawi bagi seluruh jamaah asal Indonesia. Arahan tersebut disampaikan kepada Amirul Hajj yang juga Menteri Agama Nasaruddin Umar saat Rapat Koordinasi bersama anggota Amirul Hajj dengan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi jelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Perhatian Presiden Terhadap Kualitas Layanan Mengutip kemenag.go.id, Menag menilai, Presiden menaruh perhatian besar terhadap kualitas layanan kepada jamaah Indonesia, yang tahun ini kembali menjadi kelompok jemaah terbesar dari satu negara.“ Pak Presiden menegaskan kepada kami supaya pelayanan haji tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Menteri Agama di Jeddah, Jumat (30/5/2025). Apresiasi dan Kerja Sama Intensif dengan Arab Saudi Sejalan dengan arahan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan jajaran terkait, menjalin komunikasi yang erat dan konstruktif dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, khususnya Kementerian Haji dan Kementerian Kesehatan Saudi. Berbagai persoalan krusial berhasil diselesaikan secara diplomatis dan kekeluargaan. “Alhamdulillah, berkat kerja sama erat dengan Pemerintah Saudi Arabia, terutama Menteri Haji dan Kesehatan, banyak masalah yang sebelumnya krusial bisa diselesaikan. Kita juga berterima kasih karena Indonesia mendapat apresiasi khusus dari Saudi,” ujarnya. Isu Penting “Titik Kritis, Mobilitas Jamaah di Puncak Haji” Mobilitas jamaah haji pada fase puncak haji dari Makkah ke Arafah, Muzdalifah hingga ke Mina yang merupakan jalur paling padat, menjadi isu penting dan menjadi perhatian Otoritas haji. Menag menjelaskan, “Kami minta petugas benar-benar mencermati titik-titik krusial ini. Kemarin sudah dilakukan rapat koordinasi dengan delapan syarikah (penyedia layanan haji) dan Wakil Menteri Haji Arab Saudi, dan alhamdulillah tercapai beberapa kesepakatan penting.” Dikatakannya, dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Saudi Arabia menyatakan komitmennya untuk mengintervensi langsung syarikah jika ditemukan persoalan dalam layanan terhadap jemaah Indonesia. Namun demikian, pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya tetap menghormati aturan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. “Ada kesepahaman bahwa ketika terjadi kendala di tingkat syarikah, Pemerintah Saudi akan langsung turun tangan mengarahkan,” terang Amirul Hajj Indonesia. Diapun melanjutkan, “Tapi tentu kita tetap menghormati kedaulatan hukum dan aturan nasional Saudi,” ujarnya. Dengan sinergi lintas negara ini, diharapkan seluruh jemaah Indonesia dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar, aman, dan nyaman, serta mampu meraih predikat haji yang mabrur, pungkas Menteri Agama sekaligus Amirul Hajj Indonesia.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Toto Budiman Sumber : kemenag.go.id Foto istimewa.

Read More

Pemda Kabupaten Bekasi Buka Kembali Posko Pelayanan ‘SIP’, Ini Penjelasannya

Bekasi – 1miliarsantri.net: Kabar gembira bagi tenaga kesehatan dan medis, sejak Senin tanggal 19 Mei 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi kembali membuka Posko Pelayanan ‘SIP’, karena tingginya permintaan. Atas arahan Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, Posko Pelayanan Surat Izin Praktek atau SIP dibuka kembali untuk memberikan layanan kepada tenaga kesehatan dan medis yang mengalami kendala dalam proses pengajuan izin. Layanan tersebut dibuka mulai 19 Mei sampai dengan 23 Mei 2025, bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu “DPMPTSP”, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat. Posko SIP Permudah Pengurusan Perizinan Mengutip newsroom diskominfosantik/bekasikab.go.id, Ketua Tim Bidang Perizinan Sosial dan Ekonomi DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Sarwoko, mengatakan bahwa posko ini bertujuan untuk mempermudah tenaga kesehatan dalam mengurus perizinan, khususnya setelah adanya kebijakan baru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sarwoko menjelaskan, “Selama ini mereka mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan administrasi, termasuk pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP) untuk perpanjangan izin, karena belum semua memahami kebijakan baru tersebut.” Pada Jumat (16/5/2025), Sarwono memaparkan, salah satu solusi yang diberikan adalah menyarankan penggunaan STR lama (berjangka waktu lima tahun) bagi tenaga kesehatan yang belum memenuhi jumlah SKP, selama masih berlaku dan sesuai ketentuan. Sarwoko menambahkan, dalam pelaksanaan posko kali ini, Pemkab Bekasi tidak hanya melibatkan tim verifikator dari DPMPTSP, tetapi juga dari Dinas Kesehatan dan pengembang sistem dari Diskominfosantik. Diapun melanjutkan, “Dengan adanya posko, para tenaga kesehatan bisa langsung menyampaikan kendala yang dihadapi kepada pihak yang berwenang, sehingga mempercepat proses verifikasi dan penerbitan SIP.” “Melalui posko ini para pemohon tidak hanya terbantu secara teknis, tetapi juga mendapatkan edukasi dan informasi terbaru terkait perubahan regulasi dari Kementerian Kesehatan,” pungkas Sarwoko.*** Editor : Thamrin Humris Sumber : diskominfosantik / bekasikab.go.id | Gambar : bekasikab.go.id

Read More