Prabowo Negosiasi Tarif Impor Dengan Trump: Demi Rakyat, Bukan Segelintir Elit!

Jakarta – 1miliarsantri.net : Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi kepentingan rakyat lewat pendekatan diplomasi dan negosiasi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah bernegosiasi dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menurunkan tarif impor negara Paman Sam ke Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Inilah bentuk tanggung jawabnya sebagai pemimpin negara, ujarnya. Negosiasi dilakukan Presiden Prabowo pada 15–16 Juli 2025, melalui sambungan telepon dengan Presiden Trump. Hasilnya, tarif impor AS untuk produk Indonesia berhasil diturunkan. Negosiasi akan melibatkan tiga bulan dialog teknis antara Indonesia dan AS, serta komitmen impor Indonesia sejumlah US$15 miliar energi, US$4,5 miliar produk pertanian, dan pembelian 50 pesawat Boeing sebagai imbalannya . “Negara lain pun menghadapi tekanan dari Amerika Serikat yang punya kebijakan alot. Tapi inilah kenyataan global. Tugas saya sebagai Presiden adalah melindungi rakyat Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada acara Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta (23/07). Langkah ini bukan sekadar soal angka, tapi menyangkut nasib industri lokal, tenaga kerja, dan investasi di Tanah Air. Jika tidak segera diatasi, tarif tinggi bisa membuat banyak perusahaan dalam negeri tumbang dan memicu gelombang PHK besar-besaran. Baca juga : Indonesia ‘Gagap’ Memasuki Perang Dagang Global Amerika Serikat Kritik dan Nyinyiran di Tengah Perjuangan Negosiasi Meski negosiasi tersebut membuahkan hasil konkret, Prabowo menyayangkan masih banyak suara nyinyir dan sinis terhadap usahanya. Menurutnya, kritik itu perlu, tapi kalau isinya hanya mencela tanpa solusi, tentu tidak membangun. “Setiap upaya yang saya lakukan demi rakyat selalu ada saja yang mencibir. Padahal, yang kita lakukan itu nyata. Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), dulu dicibir, sekarang sudah menjangkau lebih dari 6,7 juta orang,” tegas Prabowo. Ini menjadi pelajaran penting buat kita semua untuk perubahan dan terobosan besar selalu menghadirkan pro-kontra. Tapi selama tujuannya jelas, yaitu demi kesejahteraan rakyat Indonesia, maka kerja keras itu layak dijalankan dan didukung. Misi Besar untuk Jaga Lapangan Kerja dan Iklim Investasi Prabowo juga menyebut bahwa perundingan dengan Trump tidak semata soal angka tarif, tapi soal penyelamatan iklim usaha di dalam negeri. Saat ekonomi global sedang goyah, daya tahan usaha kecil hingga menengah harus dijaga. “Tujuan saya jelas, jangan sampai ada usaha yang gulung tikar, jangan sampai ada PHK. Saya rela berdialog, bernegosiasi, agar rakyat tidak menderita. Itu janji saya sejak awal,” ungkapnya. Langkah ini patut diapresiasi. Di tengah kompetisi global dan tekanan geopolitik, Indonesia butuh pemimpin yang berani bicara di meja perundingan, bukan hanya menonton dari pinggir lapangan. Negosiasi yang berani dan strategis adalah bentuk nyata diplomasi ekonomi. Baca juga : Tarif Dagang Adalah Daya Tawar Negara, Catatan Kritis Kesepakatan Indonesia Dan Amerika Serikat Tarif Impor Turun, ‘oleh-oleh’ dari Eropa Revisi tarif impor AS terhadap produk Indonesia resmi turun terjadi, saat kunjungan Prabowo ke Eropa. Percakapan via telepon selama 17 menit itu disebut berlangsung dalam suasana serius namun akrab. Kalangan DPR dan pelaku industri nasional menyambut hasil tersebut sebagai kemenangan diplomasi, yang menunjukkan kepemimpinan Prabowo kuat dan kredibel di kancah global . Tarif yang lebih rendah memberikan ruang bagi ekspor sektor padat karya, terutama tekstil dan furnitur untuk tetap kompetitif di pasar global. Sekaligus sebagai upaya pemerintah menghindari risiko PHK massal di dalam negeri. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyatakan bahwa hasil ini adalah buah dari proses panjang dan alot. Penurunan tarif ini membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia di pasar Amerika. Langkah ini secara langsung berdampak positif pada ekspor dan potensi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kompetitif di pasar global. Isu Transfer Data Pribadi Namun, kesepakatan ini tidak lepas dari kontroversi. Salah satu poin dalam kesepakatan antara Indonesia dan AS menyangkut pemindahan data pribadi WNI ke Amerika Serikat. Disebutkan bahwa Indonesia akan memberi akses transfer data ke AS, asalkan Amerika diakui sebagai negara yang memiliki perlindungan data memadai. Banyak pihak mempertanyakan keamanan dan kedaulatan data digital bangsa. Prabowo sendiri menyatakan bahwa negosiasi soal ini masih berjalan dan belum final. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa transfer data akan dilakukan secara bertanggung jawab. Namun, tetap saja, rakyat perlu mengawal isu ini dengan seksama. Jangan sampai urusan ekonomi membuat kita abai terhadap privasi dan keamanan data nasional. Hasil negosisasi lainnya yang menjadi sorotan pengamat kebijakan karena  AS tidak dikenakan tarif saat mengekspor ke Indonesia, sementara Indonesia harus menerima 19% beban tarif. Beberapa pengamat menyebut ini asimetris dan kurang menguntungkan Indonesia secara bilateral. Kesepakatan dagang tersebut berpotensi menjadi ancaman bagi petani dan industri lokal. Masuknya impor produk pertanian AS dengan harga lebih murah berpotensi menggoyang pasar lokal seperti jagung. Hal ini memerlukan kebijakan selektif agar petani tidak dirugikan. Baca juga : Tanah Subur, Petani Terkubur : Ironi Sektor Pertanian Indonesia Diplomasi Ekonomi  Dibarengi Transparansi dan Kedaulatan Data Sebagai warga negara, kita harus objektif menilai langkah pemerintah. Di satu sisi, penurunan tarif impor adalah kemenangan diplomatik yang nyata. Tapi di sisi lain, pembukaan akses data pribadi harus ditinjau hati-hati agar tidak menjadi celah kerentanan di masa depan. Negosiasi internasional memang kompleks. Namun, transparansi kepada publik adalah kunci kepercayaan. Jika pemerintah terbuka soal prosesnya dan jelas soal batas-batasnya, rakyat akan lebih mudah mendukung. Percaya pada Proses, Kawal dengan Kritis Prabowo menutup pidatonya dengan seruan kuat, agar rakyat Indonesia tetap percaya, karena ia akan bekerja sekuat tenaga untuk seluruh rakyat, bukan golongan tertentu. “Saya rela jiwa raga saya untuk rakyat Indonesia,” ujarnya tegas. Sebagai warga, kita harus mengapresiasi setiap langkah baik, tetapi juga tetap kritis dan sadar terhadap dampak jangka panjangnya. Diplomasi ekonomi seperti ini bisa menjadi angin segar, selama prinsip kedaulatan nasional tetap dipegang teguh. Pemerintah didesak untuk memperjelas dan transparan menyangkut isi kesepakatan yang dibuat. Agar masyarakat umum mengetahui dampaknya bagi harga lokal, subsidi dan neraca fiskal negara. Penulis : Ainun Maghfiroh Foto Istimewa Editor : Toto Budiman & Thamrin Humris

Read More

Tarif Dagang Adalah Daya Tawar Negara, Catatan Kritis Kesepakatan Indonesia Dan Amerika Serikat

Cimahi – 1miliarsantri.net: Kesepakatan perdagangan antara Amerika dan Indonesia yang diklaim oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump melalui media sosial miliknya Truth Social, mengejutkan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri. Ada yang memuji diplomasi Presiden RI Prabowo Subianto, namun ada juga yang menyesalkan kesepakatan tersebut yang disinyalir merugikan posisi Indonesia. Berikut, 1miliarsantri.net menyajikan sebuah catatan kritis yang ditulis oleh HM Ali Moeslim dalam perspektfi Islam dengan judul : “Tarif Dagang Adalah Daya Tawar Negara.” Kesepakatan Perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat BENAR sebuah ungkapan “the beggars can’t be chooshers”, pengemis tidak bisa menjadi pemilih, berarti bahwa seseorang yang berada dalam posisi yang dibutuhkan atau meminta sesuatu dari orang lain tidak boleh pilih-pilih atau menuntut tentang apa yang mereka terima. Mereka harus berterima kasih atas apa pun yang ditawarkan kepada mereka. Baca juga : Presiden Prabowo Tegaskan Proyek Giant Sea Wall Akan Tetap dimulai Dengan Kekuatan Nasional Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (15/7) mengklaim telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia.Kesepakatan ia klaim tercapai setelah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Satu-satunya detail yang diungkapkan Trump tentang kesepakatan tersebut adalah AS hanya akan mengenakan tarif impor atas produk Indonesia sebesar 19%, turun dari 32% sebelumnya. Tarif 19% Tidak Gratis Dinikmati Indonesia Namun, tarif 19 persen itu tidak gratis untuk bisa dinikmati Indonesia. Ada beberapa syarat yang harus dipatuhi Indonesia bila ingin menikmati tarif itu; Di sini kita bisa menilai, betapa lemahnya “daya tawar” Indonesia di mata Amerika Serikat. Daya tawar sebuah negara itu tidak muncul begitu saja, namun lahir dari usaha keras terukur membangun stabilitas dan integritas dalam negeri. Rasulullah Memelihara Dan Menjaga Urusan Kaum Muslimin Bagaimana dulu Rasulullah SAW mendirikan dan membangun stabilitas dan integritas negara Islam Madinah? Kita tahu Beliau berkedudukan sebagai kepala negara, Qadli dan Panglima Militer. Beliau memelihara dan menjaga berbagai urusan kaum Muslim dan penduduk lainnya, menyelesaikan perselisihan-perselisihan di antara mereka. Jadi, sejak tiba di Madinah, Beliau mendirikan Daulah atau Negara Islam. Negara tersebut dijadikan pusat pembangunan masyarakat yang berdiri di atas pondasi yang kokoh yakni aqidah dan syariah, di antaranya dengan membuat Piagam Madinah. Madinah saat itu merupakan pusat persiapan kekuatan yang cukup untuk melindungi negara dan menyebarkan dakwah. Setelah seluruh persoalan stabil dan terkontrol, Beliau mulai menghilangkan rintangan-rintangan fisik yang menghadang di tengah jalan penyebaran Islam. Rasulullah SAW bersabda; إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ “Sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum dengan kitab ini (Al Quran) dan menghinakan yang lain.” Kondisi dalam negeri Madinah menjadi stabil, terutama setelah guncangan hebat yang dirasakan oleh penduduk Madinah atas kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Stabilisasi dan integralisasi tercapai “hanya” dalam waktu 5 tahun. Baca juga : Etika Pergaulan dalam Islam: Panduan Bijak di Era Modern Rasulullah SAW Melakukan Hubungan Luar Negeri Tahun ke 6 Rasulullah SAW melakukan hubungan luar negeri yakni dengan mengirim surat kepada para Raja yang besar yang menguasai beberapa belahan dunia, surat-surat tersebut dikirimkan setelah Nabi Muhammad SAW kembali dari Perjanjian Hudaibiyah. Tujuan utama pengiriman surat adalah untuk mengajak para penguasa dan raja-raja untuk memeluk agama Islam. Beberapa tokoh yang menerima surat dari Nabi Muhammad SAW antara lain; Heraclius (Kaisar Romawi Timur), Khosrau II (Kaisar Persia), Najasyi (Raja Habasyah), Muqauqis (Raja Mesir), Al-Harits bin Abi Syimr al-Ghassani (Gubernur Suriah), Munzir bin Sawa al-Tamimi (Penguasa Bahrain), dari sinilah tergambar bahwa hubungan luar negeri negara Islam itu adalah dakwah. Khalifah Umar bin Khatab pernah menanyakan tarif dagang atau cukai kepada para saudagar di madinah yang berdagang (ekspor) yang diterapkan oleh negara luar di luar wilayah kekhalifahan. Khalifah bertanya kepada para saudagar Muslim yang mendatangi negara Etiopia, tentang berapa banyak negara tersebut mengambil pajak dari mereka. Mereka menjawab, “Mereka mengambil 10 dari dagangan kami.” Mendengar jawaban ini, Khalifah Umar menyuruh kepada para pegawainya untuk menarik pajak 10% dari barang dagangannya non-Muslim. Khalifah Umar juga bertanya kepada Utsman bin Hanif, “Berapa banyak orang kafir harbi mengambil dagangan jika kalian sampai ke negara mereka?” Jawab dia, “10%.” Mendengar jawaban ini, Khalifah Umar menginstruksikan kepada para pejabatnya untuk menarik pajak 10% atas barang dagangannya non-Muslim. Pemberlakuan Cukai Untuk Barang-Barang Ekspor dan Impor Diterapkan Khalifah Dalam Buku The Great Leader of Umar bin Al Khathab, Dr. Muhammad Ash-Shalabi menuturkan bahwa pemberlakuan cukai untuk barang-barang ekspor dan impor zaman Khalifah Umar telah diterapkan. Nama petugas penarik cukai adalah Al-‘Asyir. Pajak model ini belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW. dan Khalifah pertama Abu Bakar. Sebab, masa tersebut adalah masa penyebaran dakwah, jihad di jalan Allah dan proses pendirian Negara Islam. Pada masa Umar bin al-Khaththab, wilayah Negara Islam semakin bertambah luas ke arah Barat maupun ke arah Timur. Sehingga pertukaran barang Negara Khilafah dengan yang lain adalah merupakan suatu tuntutan. Hal ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Khalifah Umar bin aI-Khaththab memiliki ide untuk menerapkan pajak atas barang yang masuk ke Negara Islam. Sebagaimana halnya negara-negara non-Islam menerapkan pajak terhadap para pedagang Islam yang datang ke tempat mereka. Tujuan lain dari Khalifah Umar adaIah untuk melakukan perlakuan yang sama, hal ini disampaikan kepada para sahabat, para sahabat setuju, maka cukai dari kaum kafir adalah ijma’.*** Penulis : HM Ali Moeslim (Penulis dan Pembimbing Hajj & Umroh) Foto istimewa Editor : Thamrin Humris

Read More