Ekonomi Hijau Indonesia: Janji Manis, Bisnis Besar, atau Sekadar Fatamorgana?

Glancy VeronaSeptember 14, 2025September 14, 202505 mins

Bondowoso – 1miliarsantri.net : Kata “ekonomi hijau” semakin sering muncul di ruang publik Indonesia. Ia terdengar dalam pidato pejabat, presentasi korporasi, bahkan kampanye politik. Namun, pertanyaan mendasar tetap menggantung: apakah ekonomi hijau benar-benar menjadi arah baru pembangunan, atau sekadar jargon yang indah di atas kertas? Indonesia sejatinya memiliki modal besar. Potensi energi terbarukan mencapai 3.700 GW dari surya, hidro, hingga panas bumi. Ditambah lagi, ekosistem mangrove seluas 3,3 juta hektare yang berfungsi sebagai paru-paru dunia sekaligus benteng pesisir. Semua ini menjadikan Indonesia kandidat kuat untuk tampil sebagai pemain utama dalam ekonomi hijau global. Janji Hijau di Atas Kertas Pemerintah sudah berulang kali menunjukkan komitmennya. Pada 2025, ditandatangani investasi jumbo senilai US$22 miliar (Rp358,4 triliun) dengan mitra internasional untuk mengembangkan Green Sustainable Industrial Zones. Proyek ini mencakup pembangunan PLTS skala besar di Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang, serta masuknya investasi di bidang elektronik, semikonduktor, pusat data, hingga hidrogen hijau. Di atas kertas, semua terlihat menjanjikan. Apalagi kementerian terkait telah menggandeng IDSurvey dan Baznas untuk memperkuat verifikasi serta transparansi proyek. Prinsip ESG (environmental, social, governance) pun diwajibkan menjadi standar setiap pembangunan. Namun publik bertanya: apakah semua komitmen itu akan terwujud di lapangan? Ataukah akan bernasib sama seperti jargon pembangunan lain yang menguap bersama pergantian agenda politik? Keteladanan dari Sektor Keuangan Sektor keuangan, dalam hal ini Bank Syariah Indonesia (BSI), mencoba memberikan teladan. Hingga Juni 2025, pembiayaan berkelanjutan BSI mencapai Rp72,8 triliun, dengan porsi Rp15,3 triliun khusus untuk proyek hijau. Menariknya, mereka juga meluncurkan inovasi “zakat hijau”: mengintegrasikan dana zakat untuk mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat. Langkah ini menunjukkan bahwa ekonomi hijau tidak harus selalu bertumpu pada investasi asing atau megaproyek, tetapi juga bisa tumbuh dari inisiatif finansial domestik yang kreatif. Peluang di Tengah Tantangan Indonesia sudah mulai membuktikan sebagian potensinya. Salah satunya lewat rencana ekspor listrik ke Singapura, yang memanfaatkan energi terbarukan di Sumatra tanpa mengorbankan kebutuhan domestik. Proyek kabel bawah laut disiapkan agar ramah ekosistem laut, sebuah kompromi antara kepentingan bisnis dan kelestarian. Namun, tantangan tetap mengadang. Regulasi masih tumpang tindih, kapasitas verifikasi terbatas, dan kebutuhan pembiayaan jangka panjang sulit dipenuhi tanpa kepastian fiskal. Sektor UMKM, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam transisi ini, justru sering tertinggal karena minim akses kredit hijau dan pelatihan teknologi ramah lingkungan. Investor pun berhitung hati-hati. Tanpa kepastian hukum dan insentif yang konsisten, komitmen ESG berisiko berhenti di tahap uji coba. Antara Visi dan Realitas Ekonomi hijau jelas menyimpan peluang besar. Ia bisa menjadi motor pertumbuhan baru sekaligus penyerap tenaga kerja. Tapi, sebagaimana pengalaman pembangunan di masa lalu, kuncinya bukan sekadar visi, melainkan konsistensi eksekusi. Transparansi dana, keberanian politik, serta sinergi lintas sektor akan menentukan apakah ekonomi hijau di Indonesia menjadi bisnis masa depan yang nyata, atau hanya retorika indah untuk meredam kritik. Pada akhirnya, publik akan menilai bukan dari pidato dan perjanjian internasional, melainkan dari seberapa jauh kebijakan hijau ini benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. Penulis: Glancy VeronaEditor: Abdullah al-MustofaIlustrasi by AI

Ekonomi Hijau dan UMKM: Sinergi Baru untuk Pembangunan Berkelanjutan

RedaksiAgustus 26, 2025Agustus 26, 202508 mins

Bondowoso – 1miliarsantri.net : Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau semakin menjadi fokus utama di berbagai sektor. Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, menghadapi tantangan sekaligus peluang baru untuk bertransformasi. Sinergi antara prinsip ekonomi hijau dan potensi UMKM bukan hanya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga mendorong terciptanya model bisnis yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan berdaya saing global. Isu ekonomi hijau semakin menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Indonesia yang tengah menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi energi, melihat ini sebagai peluang besar. Pemerintah Indonesia bersama berbagai pemangku kepentingan mendorong langkah konkret agar UMKM tidak tertinggal dalam arus transformasi ini. Mulai dari akses pembiayaan hijau, pelatihan teknologi ramah lingkungan, hingga integrasi dalam rantai pasok industri hijau menjadi strategi yang tengah dijalankan. UMKM sebagai Tulang Punggung Ekonomi Nasional UMKM selama ini dikenal sebagai pilar utama ekonomi Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan lebih dari 65 juta unit UMKM tersebar di seluruh nusantara dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga tidak kecil, mencapai lebih dari 60%. Namun, di tengah dominasi besar tersebut, UMKM menghadapi tantangan serius: keterbatasan akses teknologi, modal, dan pasar. Di sisi lain, tuntutan global untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan semakin kuat. Pasar internasional, terutama Eropa dan Amerika, mulai menerapkan standar keberlanjutan yang ketat. Produk tanpa jejak karbon rendah atau tanpa praktik ramah lingkungan perlahan terpinggirkan. Dalam konteks inilah, transformasi ekonomi hijau menjadi kebutuhan mendesak. UMKM tidak bisa lagi sekadar memproduksi dengan cara lama. Mereka harus menyesuaikan diri agar tetap kompetitif dan bisa masuk dalam rantai pasok global. Langkah awal yang kini banyak dilakukan adalah edukasi dan literasi mengenai pentingnya produksi berkelanjutan. Misalnya, UMKM di sektor fesyen mulai beralih menggunakan bahan ramah lingkungan, seperti serat bambu atau kain daur ulang. UMKM makanan dan minuman juga mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, beralih ke kemasan biodegradable, dan menerapkan sistem produksi hemat energi. Dukungan Pemerintah dalam Akselerasi Ekonomi Hijau Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi perubahan besar ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa kali menegaskan pentingnya transisi hijau dalam pembangunan ekonomi nasional. Berbagai instrumen kebijakan keuangan diarahkan untuk mendukung pembiayaan hijau, termasuk bagi UMKM. Salah satu program yang digencarkan adalah green financing, di mana lembaga keuangan diberikan stimulus untuk menyalurkan kredit kepada pelaku usaha yang mengembangkan produk dan layanan ramah lingkungan. Misalnya, UMKM yang beralih menggunakan energi terbarukan, mendaur ulang limbah, atau menciptakan produk rendah emisi karbon bisa mendapatkan insentif khusus. Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan lembaga internasional, seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), untuk memperluas dukungan pendanaan transisi hijau. Program pendampingan teknis juga disiapkan agar UMKM tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga pengetahuan dalam mengembangkan produk hijau yang berstandar global. Tak hanya soal pendanaan, dukungan regulasi juga menjadi hal penting. Pemerintah mendorong perizinan yang lebih cepat bagi UMKM hijau, memberikan insentif pajak, dan membuka jalur ekspor lebih mudah bagi produk ramah lingkungan. Contoh nyata dukungan ini dapat dilihat dari inisiatif pemerintah daerah yang mulai mengintegrasikan konsep hijau dalam program pengembangan UMKM lokal. Beberapa kota, seperti Surabaya dan Bandung, kini aktif mendorong UMKM kreatif yang berbasis daur ulang, energi terbarukan, dan produk ramah lingkungan untuk masuk ke pasar digital dan internasional. Sinergi Hijau: Membangun UMKM Tangguh dan Berkelanjutan Integrasi UMKM dengan konsep ekonomi hijau bukan sekadar tuntutan global, tetapi juga peluang besar bagi ketahanan ekonomi nasional. UMKM yang bertransformasi ke arah ekonomi hijau diyakini akan lebih tangguh menghadapi krisis. Mereka tidak hanya mengandalkan pasar domestik, tetapi juga bisa menembus pasar ekspor dengan nilai tambah lebih tinggi. Sebagai contoh, produk fesyen ramah lingkungan dari Bali, kini mampu menembus pasar Eropa karena memenuhi standar keberlanjutan. Begitu pula produk kopi organik dari Jawa Barat yang mendapatkan harga premium di pasar global karena diproduksi dengan sistem ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, konsep ekonomi hijau juga membantu UMKM mengurangi biaya produksi dalam jangka panjang. Dengan efisiensi energi, pengelolaan limbah yang baik, serta penggunaan bahan baku lokal yang berkelanjutan, UMKM bisa menekan biaya operasional. Hal ini membuat usaha mereka lebih efisien sekaligus ramah lingkungan. Namun, tantangan tetap ada. Banyak UMKM yang masih melihat transformasi hijau sebagai beban tambahan. Biaya awal untuk investasi teknologi hijau dianggap terlalu mahal, sementara literasi mengenai keberlanjutan masih rendah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci utama. Keterlibatan generasi muda juga menjadi faktor penting. Kaum milenial dan Gen Z yang kini mendominasi pasar konsumen semakin sadar akan pentingnya produk ramah lingkungan. Mereka cenderung lebih memilih produk hijau meskipun dengan harga sedikit lebih tinggi. Tren ini memberikan peluang besar bagi UMKM untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Ke depan, jika transformasi ini berhasil, UMKM Indonesia bukan hanya menjadi motor ekonomi nasional, tetapi juga aktor penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu, cita-cita Indonesia menuju net zero emission 2060 tidak sekadar wacana, melainkan bisa terwujud melalui langkah-langkah nyata di tingkat akar rumput. (***) Penulis: Glancy Verona Editor : Toto Budiman Foto by AI