Mengapa Gelombang Konservatisme Agama Meningkat di Malaysia Namun Surut di Indonesia

Kelantan — 1miliarsantri.net: Di pasar pusat yang ramai di Kuala Terengganu, penjual kerupuk Mdm Raqiah Abdullah membuka-buka halaman Al-Qur’an – kitab suci umat Islam – sambil duduk di bangku reyot. Alquran dibungkus kain hijau dengan lingkaran putih di tengahnya – bendera partai konservatif Parti Islam Se-Malaysia (PAS).

“Kami umat Islam, jadi tugas kami mendukung PAS. Saya pikir jika kita ingin menjadi umat Islam yang baik, di dunia dan di akhirat, kita harus mengikuti ajaran PAS dan para pemimpinnya, seperti Tok Guru Hadi,” kata Mdm Raqiah, mengacu pada presiden PAS Abdul Hadi Awang, seorang ulama terkenal. yang telah memimpin partai tersebut selama lebih dari dua dekade.

Nyonya Raqiah adalah pendukung setia partai Islam. Namun, ia mengatakan bahwa di kalangan komunitasnya di Kuala Terengganu, dukungan terhadap PAS baru menjadi populer dan mainstream dalam lima tahun terakhir ini.

Para pengamat mencatat bahwa pergeseran dukungan ini disebabkan oleh masalah dalam partai tertua Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan kasus korupsi di kalangan pimpinannya, seperti skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang melibatkan mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak.

Sebelumnya, persaingan UMNO dan PAS di Terengganu sangat sengit – terdapat masjid, desa, bahkan tempat makan yang berbeda-beda untuk pendukung masing-masing partai. Tapi sekarang sepertinya hampir semua orang bersatu mendukung PAS, Alhamdulillah,” ujarnya.

Antara tahun 1974 dan 2013, koalisi Barisan Nasional (BN) yang dipimpin UMNO memerintah pemerintahan negara bagian Terengganu kecuali pada periode antara tahun 1999 dan 2004 ketika Abdul Hadi menjabat sebagai menteri utama di bawah koalisi Barisan Alternatif.

Namun, sejak Pemilu 2018 ketika BN kehilangan kekuasaan, PAS dan koalisi Perikatan Nasional (PN) tetap mempertahankan kendali atas pemerintahan negara bagian Terengganu.

Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas PAS tampaknya telah berkembang melampaui basis pendukungnya dan partai tersebut telah menjadi pilihan utama bagi banyak umat Islam yang tinggal di jantung pedesaan Melayu.

Dalam sebuah wawancara dengan CNA, anggota komite pusat PAS Muhammad Khalil Abdul Hadi menguraikan bahwa popularitas partai tersebut semakin meningkat akhir-akhir ini karena adanya faktor penarik dan pendorong.

Muhammad Khalil, yang juga putra presiden partai Abdul Hadi, menekankan bahwa “konsistensi partai dalam menegakkan hak-hak orang Melayu dan Muslim” mungkin telah menarik pemilih.

Nilai-nilai ras dan agama sangatlah penting bagi penduduk Melayu Bumiputera, dan kami belum mengubah pendirian kami sejak partai ini dibentuk dan ini adalah faktor kuncinya,” kata mantan anggota divisi informasi, dakwah dan pemberdayaan Syariah Terengganu. di pemerintahan negara bagian.

“Ada juga faktor pendorongnya, misalnya kegagalan UMNO sebagai partai memenuhi kewajibannya dalam membela dan menegakkan prinsip-prinsip Islam serta membela hak-hak orang Melayu,” tambahnya.

Analis politik Norshahril Saat, peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute, mengatakan kepada CNA bahwa dalam beberapa tahun terakhir, PAS telah memperkuat basis kekuatan intinya di negara bagian utara dan pantai timur sambil membuat terobosan di wilayah lain di Semenanjung Malaysia.

“Ada banyak cara untuk menjelaskannya. Salah satu kemungkinannya adalah adanya ketakutan bahwa para pemilih akan semakin konservatif, khususnya di kalangan masyarakat Melayu, dan mereka sekarang menerima argumen yang telah diajukan PAS selama bertahun-tahun dalam Islamisasi, mempromosikan hukum Syariah dan sebagainya,” kata Dr Norshahril. .

“Tetapi argumen lainnya mungkin adalah kurangnya alternatif. Masyarakat Melayu selalu mendukung UMNO dan mereka memandang UMNO sebagai partai utama bagi masyarakat Melayu dan Islam. Tapi sekarang mengingat permasalahan mereka, alternatif terbaik berikutnya adalah Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) dan tentunya partai yang sejarahnya lebih panjang adalah PAS,” imbuhnya.

Sebaliknya, pemilu di Indonesia bulan lalu tampaknya menunjukkan bahwa politik identitas telah surut, meskipun ada kekhawatiran awal bahwa hal ini dapat dirusak oleh konservatisme agama.

Dr Norshahril mengatakan bahwa politik identitas “entah bagaimana dibatalkan” di antara para kandidat dalam pemilu di Indonesia.

“Kami tidak melihat politik identitas serupa terjadi pada pemilu tahun ini dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 dan 2014. Hal ini bisa berarti bahwa para kandidat sendiri telah mempersiapkan diri dengan sangat baik,” kata Dr Norshahril.

“Jadi dengan cara ini semua kandidat berhasil menggalang dukungan Islam dan karenanya kita tidak melihat politik identitas digunakan untuk menyerang satu sama lain,” tambahnya.

Melihat lebih dekat situasi Indonesia

Di negara tetangga, Indonesia, kekhawatiran terhadap kebangkitan Islam politik dan konservatisme agama, terutama menjelang pemilu bulan lalu, tampaknya sudah mereda.

Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak menyerah pada penggunaan politik identitas untuk mengumpulkan suara, kata para pengamat.

Ketiga pasangan tersebut adalah: Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Islam (PKB) Muhaimin Iskandar; Menteri Pertahanan saat ini Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka; serta mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mencalonkan diri bersama mantan anggota PKB Mahfud MD.

Pasangan pemenangan, Pak Prabowo dan Pak Gibran, tidak pernah menjadi anggota partai Islam, berbeda dengan dua paslon lainnya.

Ada kekhawatiran bahwa pemilu ini akan dirusak oleh konservatisme agama, terutama karena politik identitas mendominasi pemilu presiden dan legislatif tahun 2019 serta pemilu gubernur Jakarta tahun 2017.

Ujang Komarudin, pakar Islam politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, yakin beberapa kelompok politik ingin menegakkan ideologi Islam tetapi kesulitan untuk menang dalam pemilu karena masyarakat Indonesia heterogen.

“Secara obyektif memang ada orang atau kelompok yang memperjuangkan ideologi Islam atau Islam politik.

“Tapi kalau kita lihat masyarakat Islam, Islam sendiri di sini heterogen. Tidak homogen,” kata Pak Ujang.

Dan meskipun sekitar 87 persen dari 270 juta penduduk Indonesia adalah Muslim, banyak yang tidak taat, tambah Ujang.

Banyak masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam moderat atau beragama Islam sesuai dengan kartu identitasnya, namun tidak benar-benar mengamalkan agama tersebut.

“Ini berdampak pada perilaku pemilih dan pilihannya (saat pemilu),” kata Pak Ujang.

Selain itu, para analis mengatakan kepada CNA bahwa perbedaan ideologi dari berbagai kelompok politik Islam dan ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan dukungan arus utama serta teori filosofis dasar Pancasila tampaknya merupakan upaya untuk melawan ancaman meningkatnya konservatisme di Indonesia.

PERBEDAAN IDEOLOGI YANG MENGATUR PARTAI POLITIK ISLAM

Pak Ujang berpendapat bahwa partai politik Islam di Indonesia tidak bersatu dan memiliki ideologi yang berbeda. Hal ini berbeda dengan Malaysia yang memiliki partai Islam dominan, Parti Islam Se-Malaysia (PAS).

“Misalnya PKB dan Partai Amanat Nasional (PAN), apakah berfungsi berdasarkan ideologinya? Saya kira tidak,” kata Pak Ujang.

Mereka berfungsi berdasarkan kepentingan, baik saat berkoalisi maupun berkampanye. Mereka tidak menonjolkan nilai-nilai Islam tetapi nilai-nilai umum atau universal jika berbicara tentang Islam.”

Saat ini terdapat sembilan partai politik di parlemen Indonesia. Lima di antaranya merupakan partai nasionalis, dan empat di antaranya berideologi Islam, yakni PKB, PAN, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hanya PKB yang menunjukkan peningkatan suara signifikan pada pemilu legislatif bulan lalu, sehingga menjadikannya partai terbesar keempat di parlemen 2024-2029 mendatang yang anggotanya akan dilantik pada Oktober mendatang.

Partai ini merupakan partai terbesar kelima di parlemen berdasarkan hasil pemilu 2019 – di belakang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golkar, Gerindra, dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

“Soal hasil pemilu legislatif, alhamdulillah. Kami di PKB bersyukur.

“Karena kami dipimpin oleh Pak Muhaimin, yang merupakan calon wakil presiden dari Pak Anies, kami menerima dampak yang signifikan,” kata Zainul Munasichin, sekretaris unit pemenang pemilu PKB.

Coattail effect adalah kecenderungan seorang tokoh partai politik untuk menarik suara kandidat lain dari partai yang sama.

Dalam pemilu baru-baru ini, Anies dan Muhaimin didukung oleh koalisi PKB, PKS, dan partai nasionalis Nasdem.

Sebelum koalisi terbentuk, sejumlah pengamat menilai PKB dan PKS tidak bisa bekerja sama karena keduanya menganut agama Islam yang berbeda. Namun Zainul dari PKB mengatakan kepada CNA bahwa aliansi partainya dengan PKS “murni taktis”.

Sementara itu, PAN – yang mendukung Pak Prabowo dan Pak Gibran – didirikan oleh orang-orang yang tergabung dalam organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan kinerja PAN sedikit lebih baik pada pemilu Februari dibandingkan lima tahun lalu karena adanya persepsi bahwa PAN adalah sayap kanan karena partisipasi pendirinya dalam acara-acara yang dihadiri oleh kelompok Islam garis keras.

Partai Islam yang tersisa di parlemen – PPP – adalah yang tertua dan telah berdiri selama 51 tahun.

Partai ini adalah satu dari tiga partai politik pada masa rezim Suharto, bersama dengan partai nasionalis Golkar dan PDI, yang sekarang bernama PDI-P.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, hal ini telah kehilangan pijakannya.

Muhammad Romahurmuziy, ketua dewan penasihat PPP, mengaitkan hal ini dengan banyak faktor. Salah satunya karena tidak mempunyai tokoh dan mesin politik yang kuat. (mis)